Padang  - Pemerintah Kota Padang mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Bantuan Pascabanjir Bandang secara daring di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (23/1/2026). Di rapat itu ditegaskan urgensi validasi data agar bantuan perumahan, isi hunian, dan jaminan hidup (Jadup) dapat segera disalurkan secara tepat sasaran. 

Rapat diikuti Asisten I Tarmizi Ismail, Asisten III Corri Saidan, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton serta sejumlah kepala OPD. Rapat yang diinisiasi oleh Ditjen Otoda Kemendagri itu berlangsung hangat. 

Di rapat itu, Pemerintah pusat memberlakukan alur verifikasi berlapis untuk menjamin akurasi data. Proses dimulai dari Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, pemadanan data identitas melalui BPS dan Dukcapil, hingga validasi lapangan.

Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu pengumpulan data terverifikasi paling lambat Jumat (23/01/2026) pukul 17.00 WIB. 

Sementara itu,  berdasarkan update data kerusakan Kota Padang, terjadi penyusutan angka yang signifikan setelah dilakukan verifikasi lapangan menggunakan standar pengkajian hitung cepat pasca bencana (Jitupasna). 

Di Kota Padang, dari 6.423 kejadian yang dilaporkan, hanya 822 unit rumah yang dinyatakan masuk kategori rusak. Rinciannya yakni 136 rumah hanyut, 422 rusak berat, 112 rusak sedang, dan 212 rusak ringan. Sementara, sebanyak 5.541 kejadian lainnya dinyatakan tidak masuk kategori penerima bantuan pusat.

"Saat ini kita tengah melakukan tahap uji publik yang dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu pagi esok untuk memastikan transparansi data sebelum disahkan," jelas Kalaksa BPBD Padang, Hendri Zulviton.(Defrianto / Charlie)

Padang — Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Barat menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat Kota Padang, Jumat (23/1/2026). Kegiatan dengan tema “Peran Strategis Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-nilai HAM Sejak Dini”, itu dilaksanakan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang. 

Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Feri Mulyani Hamid. Nampak hadir sejumlah undangan yakni para orang tua dan wali murid tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. 

Feri Mulyani menegaskan bahwa pendidikan HAM berbasis keluarga merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi berkarakter dan beretika. 

“Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa pendidikan HAM berbasis keluarga adalah fondasi penting dalam membangun generasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai jati diri bangsa,” ujarnya. 

Ia juga menekankan peran strategis orang tua sebagai pendidik sekaligus teladan utama bagi anak. 

"Penanaman nilai HAM sejak dini dapat dimulai dari hal sederhana, seperti saling menghargai, menghormati perbedaan, menegakkan keadilan dalam keluarga, serta membiasakan musyawarah dan empati dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenham RI Kanwil Sumbar, Dewi Nofyenti, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar orang tua mampu membimbing anak-anak memahami hak dan kewajibannya sejak dini. 

"Ketika anak memahami haknya dan hak orang lain, mereka akan lebih menghargai sesama serta terhindar dari perilaku negatif seperti perundungan atau kekerasan di sekolah,” jelasnya. 

Menurut Dewi, keluarga tetap menjadi pondasi utama pembentukan karakter anak. 

“Sekolah adalah rumah kedua, namun peran orang tua di rumah adalah kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai HAM,” tutupnya.(Viqi / Charlie)

‎

‎JAKARTA – Mengawali tahun 2026, Bank Nagari kembali menegaskan dominasinya dalam industri perbankan syariah nasional. Bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini sukses memboyong dua penghargaan prestisius sekaligus dalam ajang bergengsi 6th Anniversary Indonesia 20 Top Syariah Awards 2026 dan 6th Anniversary 20 Best CEO Syariah Awards 2026.

‎Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, pada Kamis (22/1) di Auditorium Kementerian Pendidikan Dasar Menengah RI, Jakarta. Raihan ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan nyata atas konsistensi Bank Nagari dalam menghadirkan layanan keuangan syariah yang unggul dan berkelanjutan.

‎Kinerja Tak Tertandingi: Pemimpin di Kelas BPD

‎Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari kini resmi menyandang predikat sebagai yang terbaik di antara UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia. Prestasi ini didukung oleh data kinerja yang sangat impresif:

‎Dominasi Aset: UUS Bank Nagari mencatatkan pangsa aset tertinggi terhadap induk usaha mencapai 19,31 persen.

‎Profitabilitas Tinggi: Membukukan laba (unaudited) sebesar Rp224,6 miliar, angka tertinggi dibandingkan UUS BPD lainnya di tanah air.

‎Kontributor Strategis: Capaian ini menjadikan UUS Bank Nagari sebagai motor penggerak ekonomi syariah daerah yang solid dan kontributor signifikan bagi performa keuangan induk perusahaan.

‎Kepemimpinan Visioner di Balik Kesuksesan

‎Keberhasilan ini tidak lepas dari tangan dingin Gusti Candra. Melalui parameter penilaian yang ketat mencakup Popularity, Competency, Crisis Leadership, hingga Personality, ia dinobatkan sebagai salah satu Best CEO Syariah 2026.

‎"Prestasi ini adalah bukti bahwa Bank Nagari Syariah terus berjaya. Terima kasih atas dukungan pemegang saham, nasabah, mitra kerja, serta seluruh pegawai. Ini adalah pertanda rida Allah terhadap konsep syariah yang kami jalankan dengan konsisten," ujar Gusti Candra dengan penuh optimisme.

‎Fokus pada Pertumbuhan Berkelanjutan

‎Keunggulan Bank Nagari Syariah berakar pada strategi bisnis yang terukur, antara lain:

‎Penguatan Pembiayaan Sektor Produktif: Mendorong roda ekonomi lokal agar terus berputar.

‎Optimalisasi Dana Pihak Ketiga (DPK): Membangun kepercayaan masyarakat melalui produk simpanan berbasis syariah yang kompetitif.

‎Digitalisasi Layanan: Memastikan akses perbankan syariah yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

‎Menatap Masa Depan

‎Dengan raihan dua penghargaan dari The Iconomics Research ini, Bank Nagari tidak hanya sekadar bertahan, tetapi terus bertransformasi menjadi inspirasi bagi industri perbankan nasional. Bank Nagari membuktikan bahwa nilai-nilai syariah yang dikelola dengan profesionalisme tinggi mampu menghasilkan kinerja bisnis yang melampaui ekspektasi.(SRP)

Padang– Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal secara intensif proses pembebasan lahan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik dan Tol Padang-Sicincin. 

Hal tersebut ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta konsinyering isu pembebasan lahan di Hotel Santika Padang, Jumat (23/1/2026).

Rapat strategis ini secara khusus membahas percepatan pengadaan 23 bidang lahan untuk Fly Over Sitinjau Lauik, termasuk penanganan khusus pada area sempadan sungai yang menjadi isu krusial agar tidak menghambat pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Dalam arahannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, memberikan penekanan serius mengenai perlunya kesamaan visi antar-instansi demi kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. "Pentingnya sinergi lintas sektor. Saya meminta seluruh pihak menghindari ego sektoral sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran," tegas Muhibuddin.

Senada dengan hal itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Raymundus Nggajo, memaparkan bahwa proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini memerlukan gerak cepat dalam verifikasi dokumen. "Lakukan pengecekan berkas per bidang lahan, pastikan kelengkapan dokumen, lakukan paraf dan verifikasi bersama Satgas, serta proses segera data yang telah dinyatakan lengkap tanpa penundaan," ujar Raymundus.

Menanggapi instruksi tersebut, Pj Sekda Kota Padang, Raju Minropa, memastikan bahwa Pemerintah Kota Padang akan berdiri sebagai garda terdepan dalam mendukung kelancaran administrasi di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah kota akan bekerja ekstra untuk memastikan proyek ini tidak terhambat oleh kendala lahan.

“Sesuai arahan Bapak Wali Kota dan Wawako, Pemerintah Kota Padang akan terus mengawal proses ini secara intensif, agar PSN yang berada di Kota Padang bisa berlangsung dengan baik,” kata Raju Minropa. (Taufik)

Padang – Bencana hidrometeorologi mengakibatkan kerusakan di mana-mana. Di Padang, infrastruktur rusak berat, ekonomi merosot, sejumlah perumahan ikut terdampak. 

Wali Kota Padang Fadly Amran membenarkannya. Bencana yang melanda daerahnya pada 28 November 2026 lalu, telah menelan kerugian hingga triliunan rupiah. 

“Setelah diskusi bersama, total kerugian dan kerusakan tercatat mencapai sekitar Rp5,5 triliun,” ungkap Wali Kota Padang, Jumat (23/1/2026). 

Rincian kerusakan dan kerugian yakni sektor perumahan. Sektor itu menelan kerugian sekitar Rp2,4 triliun. Kemudian sektor infrastruktur sebesar Rp2,7 triliun, sektor ekonomi Rp154 miliar, termasuk sektor sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor Rp140 miliar. 

Bencana banjir itu bahkan telah merusak ratusan rumah. Sebanyak 556 rumah rusak berat, 2.207 rusak sedang, dan 2.934 rusak ringan. Kemudian infrastruktur vital sebanyak 31 unit rumah, 13 jembatan terdampak, 74.000 meter jalan rusak, termasuk 22 bendungan. 

Tidak itu saja. Lima unit gedung pemerintahan ikut terdampak. Kemudian fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, irigasi, drainase, sistem air bersih, pertanian dan perikanan. 

Bencana hidrometeorologi berdampak pada 67.563 jiwa. Pemko Padang telah menyediakan hunian tetap (huntap) di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh. Kebutuhan huntap yang harus disediakan Pemko Padang yakni 800 unit. Huntap tersebut untuk merelokasi warga yang ada di bibir sungai.(Charlie)