Latest Post




PADANG---Di antara desir angin yang membawa harum harapan, Rumah Tahfiz Qur’an Hannah resmi diluncurkan dalam sebuah perhelatan yang sarat makna dan doa. Peresmian ini bukan sekadar berdirinya sebuah lembaga pendidikan, melainkan lahirnya mercusuar kebaikan—buah kolaborasi antara Rumah Tahfiz Qur’an Hannah dan Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli), yang berlandaskan kepedulian sosial untuk masyarakat luas.

Rumah tahfiz ini dihadirkan sebagai ruang tumbuh generasi Qur’ani, terbuka bagi masyarakat dan diselenggarakan secara gratis. Sebuah ikhtiar mulia agar setiap anak, tanpa sekat kemampuan ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk menghafal dan mencintai Al-Qur’an.

Acara diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an oleh para santri. Suara mereka mengalun jernih, menembus relung hati para hadirin. Setiap huruf yang terucap seakan menjadi saksi bahwa rumah ini akan senantiasa dipenuhi cahaya wahyu.

Sambutan pertama disampaikan oleh pimpinan Rumah Tahfiz Qur’an Hannah, Meldian. Dengan penuh ketulusan, ia menegaskan bahwa berdirinya rumah tahfiz ini adalah wujud cita-cita untuk melahirkan generasi yang tidak hanya hafal Al-Qur’an, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari—menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

“Ini bukan sekadar tempat belajar,” tuturnya, “melainkan rumah bagi lahirnya para penjaga kalam Ilahi, yang kelak akan membawa keberkahan bagi lingkungan sekitarnya.”

Senada itu dari perwakilan DT Peduli, yang menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam memperluas manfaat sosial dan pendidikan bagi umat. Sinergi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya melalui pendidikan Al-Qur’an.

Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan ramah tamah yang hangat dan penuh keakraban. Senyum dan jabat tangan saling bertaut, menguatkan tekad untuk menjaga amanah ini. Momen diabadikan dalam foto bersama—sebuah bingkai sederhana yang menyimpan harapan besar.

Di hari itu, bukan hanya bangunan yang diresmikan. Sebuah cahaya dinyalakan. Dan dari Rumah Tahfiz Qur’an Hannah, cahaya itu diharapkan akan terus menyala—menerangi langkah generasi penerus menuju masa depan yang berlandaskan Al-Qur’an.



Padang Pariaman - Memberikan bukti, bukan janji. Inilah yang terus berupaya diwujudkan anggota DPRD Sumbar, Endarmy untuk masyarakat di daerah pemilihannya di Kota Pariaman dan Padang Pariaman.

Usai melaksanakan reses di Desa Pungguang Ladiang, Kota Pariaman Rabu (4/2), selang satu hari setelahnya yakni pada Jumat (6/2), Endarmy langsung bergerak cepat merealisasikan permintaan warga terkait kebutuhan lampu penerangan jalan di daerah tersebut.

“Sebentar lagi Ramadan. Kita tidak ingin masyarakat kesulitan pergi beribadah karena tidak adanya penerangan, baik menuju masjid maupun musala. Oleh sebab itu, hari ini kita turun memberikan bantuan lampu jalan sesuai permintaan masyarakat yang kemarin ditampung saat reses,” ujar Endarmy saat diwawancarai, Minggu (8/2).

Bantuan lampu jalan ini bersumber dari dana pribadi Endarmy yang diambil dari tunjangan resesnya selama turun ke masyarakat, serta dibantu oleh Anggota DPRD Kota Pariaman, Taufik.

Membantu masyarakat dengan dana yang diambilkan dari tunjangan reses rutin dilakukan Endarmy setiap tahunnya. Bagi politisi Partai NasDem ini, mewujudkan keinginan masyarakat merupakan tujuan utama sebagai anggota dewan, suatu kebahagiaan tersendiri baginya melihat masyarakat tersenyum saat harapan mereka terwujud.

Total sebanyak tujuh buah lampu jalan diberikan Endarmy untuk Desa Pungguang Ladiang. Dalam pemasangan lampu penerangan jalan itu, Endarmy terjun langsung memantau pengerjaannya dengan didampingi Kepala Desa Pungguang Ladiang, Aulia Mardhi Arif.

“Alhamdulillah setelah reses pada 4 Februari kemarin, hari ini kita bisa menepati janji kepada masyarakat untuk pemasangan lampu jalan. Total ada tujuh buah lampu jalan yang kita pasang. Mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, masyarakat tentu ingin nyaman dalam beribadah. Semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tukas Endarmy.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Pungguang Ladiang, Aulia Mardhi Arif, mengatakan bahwa kebutuhan lampu jalan merupakan hal yang sangat urgen di wilayah tersebut. Pasalnya, meskipun masuk dalam wilayah Kota Pariaman, Pungguang Ladiang terletak di perbatasan kota dengan banyak titik yang masih minim penerangan jalan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endarmy selaku anggota DPRD Sumbar yang telah melakukan aksi nyata dengan merealisasikan langsung permintaan masyarakat setelah kegiatan reses dilaksanakan. Semoga Ibu Endarmy melalui perjuangannya di legislatif terus dapat memberikan dampak nyata di tengah masyarakat,” ujar Arif




PADANG— Syafrizal kembali dipercaya memimpin Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2025–2031 Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) KBPP Polri Sumbar yang berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Keputusan tersebut diambil setelah seluruh peserta Musda yang memiliki hak suara secara bulat menyatakan dukungan kepada Syafrizal untuk kembali menakhodai organisasi. Proses pemilihan berjalan lancar tanpa adanya calon lain yang diajukan, sehingga pimpinan sidang menetapkan Syafrizal sebagai Ketua KBPP Polri Sumbar periode 2025–2031secara aklamasi.

Dalam sambutannya usai terpilih, Syafrizal menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja serta melakukan penguatan organisasi agar semakin solid, mandiri, kuat, dan bermanfaat bagi anggota, masyarakat, serta Polri.

“Terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada saya. Ini adalah amanah yang besar. Ke depan, kita akan terus memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kaderisasi, serta memperluas peran KBPP Polri di tengah masyarakat,” ujar Syafrizal.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota KBPP Polri Sumbar untuk menjaga kekompakan dan soliditas organisasi, serta terus bersinergi dengan Polda Sumatera Barat dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan terpilihnya kembali Syafrizal secara aklamasi, diharapkan KBPP Polri Sumbar semakin berperan aktif dalam mendukung tugas-tugas kepolisian serta berkontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat.



Pesisir Selatan- ‎Tingkatkan pemahaman wajib pajak terkait regulasi Pajak Air Permukaan (PAP), Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar menggelar sosialisasi pemungutan PAP di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Selasa (10/2). Kegiatan ini menyasar langsung perusahaan-perusahaan pengguna air di wilayah tersebut.
‎Dalam sosialisasi itu, Evi Yandri menyampaikan bahwa dengan keberagaman sumber daya air yang dimiliki Sumatera Barat, potensi PAP daerah ini sangat besar. Namun, selama ini potensi tersebut belum tergarap secara optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‎Setelah melakukan kajian mendalam serta mempelajari daerah lain yang telah berhasil mengoptimalkan PAP, kata Evi, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumbar sepakat untuk lebih fokus menggali sumber pendapatan dari sektor ini. 
‎Untuk memastikan upaya optimalisasi berjalan sesuai harapan, DPRD bersama Pemprov Sumbar turun langsung ke daerah-daerah guna melakukan sosialisasi terkait aturan pemungutan PAP.
‎“Sebelumnya sosialisasi telah dilaksanakan di Pasaman Barat, hari ini di Pesisir Selatan, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke Agam, Dharmasraya, Sijunjung, serta Solok Selatan,” ujar Evi.
‎Ia menambahkan, melalui sosialisasi ini diharapkan wajib pajak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum PAP, objek dan subjek pajak, dasar perhitungan, tata cara pembayaran dan pelaporan, serta hak dan kewajiban wajib pajak.
‎Menurutnya, pajak air permukaan bukanlah sekadar pungutan, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.
‎Sosialisasi pemungutan PAP di Pesisir Selatan juga dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Mochklasin, Kepala Bapenda Sumbar Al Amin, Kepala Dinas SDABK Sumbar Rifda Suriani, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, serta perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan. (*)




Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) gencarkan sosialisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) ke kabupaten dan kota di Sumbar.

Setelah sebelumnya digelar di Pasaman Barat (Pasbar) dan Pesisir Selatan (Pessel), pada Selasa (11/2), sosialisasi tersebut berlanjut dilaksanakan di Kabupaten Agam. Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Al Amin.

Dalam sambutannya Evi Yandri mengatakan, saat ini kondisi fiskal daerah sedang tidak baik-baik saja, ditambah dengan adanya musibah bencana yang melanda Sumatera Barat pada akhir November lalu. 

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam melaksanakan program pembangunan maupun tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.

Menyikapi hal itu, kata dia, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berbagai potensi pendapatan terus dikaji DPRD bersama Pemprov untuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Evi Yandri menjelaskan, dari kajian yang telah dilakukan DPRD bersama Pemprov disepakati salah satu potensi yang difokuskan untuk dioptimalkan adalah dari PAP. Sesuai regulasi setiap pihak yang memanfaatkan air permukaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenakan PAP.

“Dari kajian dan pendalaman yang kita lakukan dapat disimpulkan potensi PAP ini tidak hanya terkait dengan pajak dari PDAM, PLTA, restoran, dan hotel, tetapi juga dapat digali dari perkebunan-perkebunan yang beroperasi di Sumbar, karena mereka juga menggunakan air permukaan. Selama ini potensi itu yang luput kita optimalkan,” katanya.

Dikatakannya, untuk memastikan pemungutan PAP berjalan optimal, Pemprov bersama DPRD juga telah melakukan studi ke sejumlah provinsi di Indonesia guna mendalami penerapan pungutan PAP sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022. 

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang telah dimiliki Sumatera Barat, mengoptimalkan pungutan PAP mulai dilaksanakan awal tahun sekarang. Mendukung pelaksanaannya, sosialisasi terus digencarkan. Dengan adanya sosialisasi diharapkan semua pihak terkait dapat memahami tujuan kebijakan tersebut dan siap bersama-sama mendukung penerapannya.

"Kepada perusahaan yang hadir dalam sosialisasi hari ini kami imbau agar dapat mendalami regulasi terkait PAP, soal wajib pajak, dasar penghitungannya, dan lain-lain silakan didalami,” katanya.

Evi Yandri juga menegaskan, pajak bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan adalah kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pemerintah juga telah menghitung nilai pajak secara wajar dengan tetap mempertimbangkan kepentingan investor.

“Berangkat dari semua itu, mari kita laksanakan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya, agar kita juga tetap bisa eksis di bidang masing-masing. Pemerintah menjalankan fungsinya, perusahaan menjalankan fungsinya. Bersama-sama kita berkontribusi untuk kemajuan daerah,” tukas politisi Gerindra tersebut. 

Sosialisasi pemungutan PAP yang dilaksanakan di Agam, juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon, Kepala SDABK Provinsi Sumbar, Rifda Suriani, Asisten III Pemkab Agam Syatria, OPD di lingkup pemerintahan Agam, Forkopimda dan perusahaan-perusahan yang ada di Kabupaten Agam. (*)




Padang - Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari menjadi momentum penting bagi insan pers untuk terus meneguhkan perannya di tengah masyarakat. 

Bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2026, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berharap pers ke depan dapat semakin berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Muhidi mengatakan, menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan persiapan yang matang serta kerja bersama seluruh elemen bangsa. Menurutnya, terdapat sejumlah target yang harus dicapai, salah satunya terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan SDM yang unggul, cerdas secara intelektual dan spiritual, berakhlak, serta beriman kepada Allah Swt. Ini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan bangsa ke depan,” ujarnya.

Ia menilai, upaya menyiapkan SDM yang unggul akan sulit terwujud jika tidak didukung oleh kebersamaan semua pihak. Dalam hal ini, pers memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyampai informasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat.

Menurut Muhidi, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif, pers dapat membantu masyarakat memahami arah pembangunan nasional serta peran yang dapat diambil dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Pers memiliki kekuatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang menjadi tujuan bangsa ke depan. Termasuk bagaimana target-target Indonesia Emas 2045 itu disusun dan bagaimana kita semua harus mempersiapkannya sejak sekarang,” kata Muhidi.

Lebih lanjut, ia berharap pers tetap konsisten menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Di tengah maraknya arus informasi dan hoaks, pers diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya bagi masyarakat. 

“Oleh karena itu, bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, kami berharap pers ke depan dapat terus memberikan edukasi di tengah masyarakat tentang tujuan Indonesia ke depan, target-target Indonesia Emas 2045, serta bagaimana cara kita mempersiapkannya,” ucap Muhidi.

Pada momentum HPN 2026 ini, Muhidi juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini telah berkontribusi dalam mengawal pembangunan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Ia berharap sinergi antara pers, DPRD, dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat. (*)


Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.