Jakarta - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Bank Nagari di penghujung Juli 2025. Kali ini, bank kebanggaan masyarakat Sumbar itu berhasil meraih penghargaan Intergrated Digital Banking Services (BPD) pada ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 yang digelar Warta Ekonomi di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (30/7).
Penghargaan tersebut diterima langsung Pemimpin Bank Nagari Jakarta, Yosviandri. Ajang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan ekonomi daerah.
Menanggapi penghargaan itu, Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Gusti Candra, Kamis (31/7) memberikan apresiasi kepada Warta Ekonomi yang telah menggelar Indonesia Best BUMD Awards 2025 dan keberhasilan Bank Nagari meraih penghargaan Intergrated Digital Banking Services.
Ia menambahkan, dengan prestasi ini semakin membuat Bank Nagari, yang merupakan BUMD Provinsi Sumbar, untuk terus berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk diketahui, Warta Ekonomi menyelenggarakan ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025: Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economics Shifts, yang digelar di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Rabu (30/7).
Acara ini menyoroti pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan geopolitik yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Muhamad Ihsan, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi ekonomi saat ini menuntut BUMD untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan lokal.
“Kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tekanan geopolitik dan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat, turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, dan pada gilirannya berdampak pada BUMD. Namun ini justru menjadi panggilan bagi BUMD untuk memperkuat perannya dalam pembangunan daerah,” ujar Ihsan.
Warta Ekonomi, melalui riset internal, mengevaluasi 1.091 BUMD aktif di Indonesia dan memilih 73 perusahaan dengan kriteria aset minimal Rp10 miliar, laba bersih positif, serta memperhatikan aspek inovasi, digitalisasi, dan penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Proses penilaian juga melibatkan media monitoring dan persepsi publik.
Temuan riset menunjukkan bahwa 94,5% dari BUMD yang dipantau telah mengadopsi inovasi dan digitalisasi, sementara 90,4% menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Kendati demikian, Ihsan menekankan perlunya penguatan klasifikasi kinerja, transparansi, dan perlindungan terhadap kriminalisasi atas risiko bisnis yang sah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir dan menekankan urgensi profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia menyatakan bahwa masih banyak BUMD yang tidak optimal akibat salah kelola, praktik nepotisme, serta pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai potensi daerah.
“BUMD seharusnya berfungsi menambah kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Tapi kalau pengelolaannya tidak profesional, malah bisa membebani daerah,” tegas Tito.
Tito juga menyampaikan bahwa Kemendagri sedang menyusun Rancangan Undang-Undang BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan. Menurutnya, pemilihan pengelola BUMD harus berbasis meritokrasi dan pertimbangan bisnis, bukan kepentingan politik.
“Kalau semua daerah punya BUMD yang sehat, maka ekonomi nasional juga akan lebih kuat. Ketahanan ekonomi daerah adalah pondasi ketahanan nasional,” ujarnya. (Rilis)
Post a Comment