PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini dibuktikan melalui penyelenggaraan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi serta Penyerahan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung khidmat pada Senin (6/4/2026) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jalan Baginda Aziz, Sungai Sapih, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub, serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar.
Kontribusi Konstruktif Legislatif
Meski secara umum fraksi-fraksi di DPRD memberikan lampu hijau dan menyetujui LKPJ 2025, suasana rapat tetap dinamis dengan pemaparan berbagai rekomendasi tajam. Salah satu sorotan datang dari Fraksi Partai NasDem yang menekankan pentingnya efisiensi dan inovasi dalam tata kelola daerah.
Beberapa poin krusial yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Padang meliputi:
Transformasi Ekonomi: Penguatan sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.
Optimalisasi PAD: Mendorong digitalisasi layanan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan.
Infrastruktur & Bencana: Pemerataan pembangunan infrastruktur serta penguatan sistem mitigasi bencana yang lebih tangguh.
Kinerja Birokrasi: Penerapan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi teknologi.
Respons Pemerintah Kota Padang
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir dan Plt Sekda Raju Minrofa Caniago. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
"Masukan dan tanggapan multidimensi yang diberikan oleh DPRD Kota Padang merupakan bahan evaluasi berharga bagi kami. LKPJ ini bukan sekadar laporan formalitas, melainkan alat ukur untuk memperbaiki kinerja demi kepentingan masyarakat," ujar Fadly Amran.
Beliau mengakui bahwa pelaksanaan program di tahun 2025 masih memerlukan penyempurnaan di berbagai lini. Oleh karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama untuk memastikan pembangunan di tahun-tahun mendatang berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Rapat Paripurna ini menjadi simbol harmonisasi antara pengawas (DPRD) dan pelaksana (Pemko) kebijakan. Dengan diserahkannya rekomendasi tersebut, DPRD Kota Padang berharap pemerintah daerah dapat bergerak lebih lincah dalam merespons kebutuhan riil masyarakat.
Komitmen yang lahir dari sidang paripurna ini diharapkan mampu membawa Kota Padang menuju arah pembangunan yang lebih berkelanjutan, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga Kota Bingkuang.(Adv)
Post a Comment