Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru bicara fraksi Golkar YB. Dt. Parmato Alam menyampaikan 7 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Dalam mengatasi meningkatnya angka inflasi daerah, Sumatera Barat merupakan inflasi tertinggi no. 2 se-Indonesia Fraksi Partai GOLKAR mendorong agar pemerintah mengoptimalkan pemberdayaan potensi ekonomi daerah terutama di sektor-sektor kunci peningkatan perekonomian daerah seperti Peningkatan IKM, UMKM, Koperasi dan pertanian yang menjadi motor penggerak atau uratnadi perekonomian kota maka bersama ini Fraksi Golkar mendorong dan meminta kepada pemerintah kota untuk lebih meningkatkan pembinaan dan perhatian maksimal terhadap kemajuan IKM, UMKM, koperasi dan pertanian tersebut.
2. Peningkatan perekonomian yang tangguh , unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Fraksi Golkar mendorong dalam meningkatkan belanja konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga menekan laju Inflasi Daerah salah satu hal yang kami harapkan kepada kepala daerah agar mengembalikan gaji tenaga harian lepas (THL) sesuai dengan upah minimum Provinsi yang sebelumnya diturunkan 600.000 per orang. Dan tunjangan kinerja ASN yang dipotong selama ini lebih kurang 13% agar dapat dikembalikan keposisi semula.
4. Fraksi Golkar dalam upaya meningkatkan sektor dalambidang pertanian mendorong Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan kembali pembuatan pupuk organik kepada masyarakat tani melalui kelompok-kelompok tani yang ada di samping mengatasi kelangkaan pupuk non organik dan mengatasi ketergantungan terhadap pupuk buatan.
5. Fraksi Partai Golkar pada hakikatnya sangat mendukung masyarakat Payakumbuh untuk dapat mengeluarkan zakatnya selaku umat Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Islam tentang Zakat. Dan terkhusus bagi ASN Pemerintah Kota Payakumbuh ini kita lakukan dalam usaha membantu masyarakat kita yang ekonominya kurang beruntung atau kurang memadai namun demikian sesuai dengan Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR yang terdahulu tentang Zakat maka jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR sesuai dengan QS At Taubah Ayat 60 yang Poin pentingnya Bagi orang yang sedang dalam berhutang tidak wajib mengeluarkan Zakat dan lebih cenderung dia adalah orang yang berhak menerima Zakat dari Aspirasi yang berkembang di tengah ASN Kota Payakumbuh sesuai dengan edaran Walikota sebelumnya pada umumnya banyak yang menyampaikan keluhannya karena mereka merasa belum wajib membayar Zakat sesuai dengan kondisinya masingmasing, berkenaan dengan hal tersebut Fraksi Partai GOLKAR meminta agar meninjau ulang kembali kebijakan tersebut yang paling penting tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Agama Islam karena menyangkut kehidupan Dunia dan Akhirat dan Fraksi Partai GOLKAR meminta agar menghormati kebebasan Masyarakat dalam beribadah dan mengutamakan keikhlasan karena hakikat beribadah itu adalah keikhalasan.
6. Pemberian dana hibah terhadap organisasi-organisasi, ormas, orsos untuk lebih selektif lagi karena menurut hemat fraksi golkar masih banyak yang lebih prioritas dan harus dipenuhi.
7. Fraksi partai golkar memintak pemerintah daerah agar Meninjau kembali sektor- sektor PAD yang masih bisa di tingkatkan dan bisa kita maksimalkan.
8. Fraksi Partai GOLKAR mendorong dan mendukung agar Pemerintah Kota mengalokasikan kembali anggaran dana Kelurahan dalam upaya kita bersama untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pada APBD Tahun 2023. (FS)

Payakumbuh — Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan kritik dan saran dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal menyampaikan 6 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh, yang telah menyusun Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan sepenuh hati, serta menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Kota Payakumbuh tahun 2023 tepat waktu. Kita berharap kiranya, proses pembahasan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kota Payakumbuh.
2. Dengan adanya peyesuaian dana Transfer ke Daerah, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk bekerja lebih keras, bersungguh-sungguh dan memegang komitmen yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, sehingga azas manfaat dari APBD akan semakin efektif, efisien dan berperan dalam pencapaian upaya untuk memakmurkan masyarakat Kota Payakumbuh yang tengah berusaha untuk menjauh dari dampak inflasi dan pengaruh ekonomi global, selaras dan kongruen dengan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk lebih memperioritaskan peningkatan ekonomi dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah memburuknya ekonomi global dan pengaruh inflasi.
4. Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemko Payakumbuh, untuk kembali mengkaji potensi PAD dengan langkah Uji Petik secara berkala, untuk menutupi beberapa devisit anggaran. Kami yakin dan percaya bahwa, potensi PAD Payakumbuh masih bisa ditingkatkan minimal 5% lagi. Mohon penjelasan.
5. Kami sepakat kiranya kita sama-sama mematuhi dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.
6. Terakhir kami meminta kepada Pemko Payakumbuh untuk meng-kaji ulang Anggaran Dana Hibah Tahun 2023 yang direncanakan untuk Organisasi-Organisasi di Kota Payakumbuh, mungkin saja Jumlah Penerima dan Besaran Anggaran yang akan diterima perlu kita rasionalkan dalam pembahasan nantiknya. Mohon Tanggapan & Penjelasan. (FS)

Payakumbuh — Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyampaikan kritik dan saran dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru bicara Fraksi AKN Mesrawati menyampaikan 5 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1.Untuk meningkatkan IPM, kami lebih sepakat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang berkecimpung langsung dengan personil yang dapat meningkatkan kuaitas Indeks Pembangunan Manusia tersebut, yaitu dunia Pendidikan. Untuk itu kami mengusulkan kiranya kita dapat meningkatkan Kualitas para pendidik dengan memperbanyak Pelatihan Guru, Worshop dan Bimtek serta memperhatikan Tunjangan mereka, seperti tunjangan PNS, tunjangan kepala sekolah, tunjangan guru honor, termasuk mengembalikan nilai gaji para THL.

2.Termasuk juga perlu diperhatikan kesejahteraan para guru TPQ dan kader-kader pembangunan kita dikelurahan. Sebab kami berpandangan, sehebat apapun seorang guru, dan para pendidik lainnya, bila kesejahteraannya tidak mencukupi, maka mustahil IPM yang diharapkan akan tercapai. Oleh karena situasi daerah kita saat ini sudah semakin membaik, maka kami menyarankan agar dapat dimaksimalkan pendapatan daerah kita dari sektor PAD. Berikanlah terobosan-terobosan yang menarik, agar wajib pajak berkenan menunaikan kewajibannya.

1. Kami memantau di tengah masyarakat, masih ada bantuan untuk penerima manfaat untuk rakyat miskin dalam bentuk PKH, BLT, dll yang masih belum tepat sasaran. Untuk itu kami berharap Dinas Sosial benar-benar selektif menetapkan penerima manfaat bantuan sosial tersebut, bila perlu langsung turun ke lapangan untuk melakukan survey. Dan kami mengusulkan agar dibuatkan tanda berupa plang nama yang bertuliskan penerima BLT, PKH, dll, di masing masing-masing rumah penerima manfaat bantuan sosial tersebut. Kami yakin, dengan cara ini petugas akan mudah mengetahui keluarga penerima manfaat dan pasti akan berdampak kepada si penerima bantuan sosial tersebut.
2. Berkaitan dengan Pemerintah telah memungut zakat gaji PNS 2,5 persen, pada hakikatnya kami setuju untuk diterapkan demi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi kami menyarankan agar hal ini kita tinjau kembali sebelum kita terapkan karena tidak semua PNS dapat memenuhi pungutan ini disebabkan kebutuhan mereka masih perlu perhatian kita bersama.
3. Oleh karena Pemerintah Pusat telah mengumumkan dana transfer untuk tahun 2023, baik untuk DAK, DAU dan DBH, serta telah diterbitkannya PMDN no 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2023, maka kami yakin akan banyak perubahan dalam penyusunan RAPBD kita ini, untuk itu kami berharap kiranya itu dapat dipergunakan untuk belanja modal, agar anggaran tersebut betul-betul kelihatan pemanfaatannya. (FS)

Payakumbuh — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF menyampaikan beberapa kritik dan saran kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2022 telah mampu mengantarkan Kota Payakumbuh untuk tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Sumatera Barat dan ratarata nasional tiap tahunnya. Kota Payakumbuh juga memperoleh rekomendasi tentang Laporan Keuangan melalui BPK RI dengan rekomendasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Dengan berkurangnya pendapatan daerah tentu saja akan berdampak terhadap pengalokasian anggaran diseluruh SKPD. Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap semuanya bisa di distribusikan secara proporsional sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa di optimalkan dan melebihi target yang direncanakan, hal ini tentu saja didasari dengan mulai membaiknya perkembangan ekonomi di Kota Payakumbuh.
3. Belanja hibah kami menyarankan agar prosesnya sesuai dengan aturan dan penerima hibah dibagi secara proporsional serta bergiliran.
4. Untuk belanja pegawai, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan agar pemotongan gaji THL yang dilakukan beberapa waktu yang lalu mohon dipertimbangkan kedepannya untuk ditambah kembali.
5. Untuk Belanja Langsung yang menyangkut dengan belanja Infrastruktur sarana dan prasarana kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk tetap memperhatikan dan merespon anggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Musrenbang. Dari data yang ada dilapangan yang tersebar di 5 Kecamatan masih terdapat hal-hal yang semestinya mendapatkan prioritas untuk diperhatikan, antara lain :
   -Ruas Jalan Lingkung dan jalan Kota yang butuh peningkatan dan pemeliharaan.
   -Areal pertanian yang belum mendapatkan distribusi pengairan secara optimal yang membutuhkan pemeliharaan terhadap irigasi yang rusak berakibat kehilangan debit air.
   -Drainase lingkungan yang masih banyak butuh pemeliharaan serta peningkatan.
   -Lampu jalan yang butuh penambahan serta penggantian masih sangat banyak.
   -Sarana dan prasarana penunjang ditempat-tempat umum seperti Toilet, drainase pasar, dan lain-lain.
6. Penertiban terhadap pelanggaran atas izin cafe yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
7. Sesuai dengan tujuan dan sarana pembangunan yang akan dicapai untuk Tahun 2023 2026 yaitu terwujudnya pembangunan manusia yang berkwalitas maka kami menyarankan agar lebih fokus meningkatkan dan menciptakan inovasi baru terhadap pendidikan karakter dan budaya untuk anak-anak serta masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana, di antaranya adalah menfasilitasi penerbitan izin beberapa Mesjid yang terkendala beserta kepengurusannya. (FS)

Payakumbuh — Berlangsung di Aula Pertemuan Ngalau Indah lantai III Balai Kota Payakumbuh, pengukuhan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) masa bakti 2022-2027 dan melewakan pengurus Bundo Kanduang masa bakti 2020-2024 Kota Payakumbuh berjalan lancar dan khidmat.

Pelaksanaan pengukuhan pengurus LKAAM Kota Payakumbuh oleh ketua LKAAM Provinsi Sumatra Barat Dr. Fauzi Bahar Dt Nan Sati juga turut dihadiri oleh Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah, BUMD, Ketua KAN se-Kota Payakumbuh.

Wali Kota Rida Ananda mengatakan, LKAAM menjadi harapan masyarakat dalam melestarikan adat Minangkabau. Sesuai filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dan adat Salingka Nagari, Syara’ Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru.

“Lembaga adat terdiri dari Limbago adat yang merupakan cupak usali yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat di nagari, dan organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat seperti LKAAM, KAN, dan Bundo Kanduang,” tutur Rida usai pelantikan, Minggu (9/10/22).

Pemerintah Kota Payakumbuh sangat bersyukur atas telah dikukuhkannya kepengurusan LKAAM Kota Payakumbuh. Walaupun sempat tertunda hampir dua tahun diakibatkan beberapa kendala dan juga adanya wabah pandemi Covid-19, Alhamdulilah hari ini kepengurusan LKAAM Kota Payakumbuh telah dilantik dan dikukuhkan,” ungkap Rida.

Dengan telah dikukuhkannya LKAAM Kota Payakumbuh dan dilewakan pengurus Bundo Kanduang kota Payakumbuh, Rida berharap akan semakin erat dan kuat dalam membangun bersama antar pemerintah dan lembaga adat nagari untuk membawa Kota Payakumbuh semakin maju dalam pelestarian adat yang semakin solid.

Rida mengungkapkan kedepannya pemerintah Kota Payakumbuh akan berusaha untuk selalu mendukung kegiatan dan pelaksanaan untuk operasional bagi setiap lembaga adat melalui penyediaan anggaran kegiatan operasional dibawah bidang kebudayaan dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kota Payakumbuh.

“Meskipun ketersediaan anggaran saat ini tidak seberapa yang dikarnakan imbas wabah Covid-19, akan tetapi kami tetap berusaha memberikan perhatian khusus pada lembaga adat LKAAM dan Bundo Kanduang,” kata Wali Kota Payakumbuh itu.

Kepada pengurus yang baru dikukuhkan, Rida Ananda mengharapkan LKAAM dan Bundo Kanduang Kota Payakumbuh dapat bersinergi dengan semua unsur di Kecamatan dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya serta dapat memberikan saran nasehat adat kepada pemerintah.

Menurutnya, segala permasalahan hukum, adat dan lainnya, dapat diselesaikan secara bersama atas azas mufakat dan kearifan lokal. Untuk itu, LKAAM diharapkan menjadi jembatan mediasi dan aspirasi, sehingga bisa bersama-sama membangun kota Payakumbuh.

Diakhir arahannya Rida Ananda mengucapkan selamat atas dikukuhnya kepengurusan LKAAM masa bakti 2022-2027 dan Bundo Kanduang Kota Payakumbuh masa bakti 2020-2024 yang baru di bawah kepemimpinan H. Yendri Bodra, S.H. Dt Parmato Alam bersama Sekretaris Asril A, S.S. Dt Parpatiah, Bendahara Elfijon, S.H. Dt Rajo Sinaro dan Ketua Bundo Kanduang Hj. Riwayati, A. Ma. Pd, bersama Sekretaris Asmarini, S. Farm, Apt dan Bendahara Yenni Gazali.

Sementara itu, LKAAM Sumbar Fauzi Bahar Dt Nan Sati sampaikan setiap ada silang sengketa terutama menyangkut adat istiadat, KAN dan LKAAM tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi harus bersinergi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“LKAAM sebagai lembaga yang memfasilitasi kepentingan masyarakat ke pemerintah harus mampu beradaptasi dengan adat istiadat yang berlaku di nagari, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan KAN dalam menyelesaikan urusan-urusan warga, hal tersebut telah dilakukan MoU dengan Kapolda Sumbar dalam hal penyelesaian hukum,” ungkap mantan pensiunan perwira militer itu.

Ketua LKAAM Sumbar itu juga turut sampaikan jika ia akan bertekad meneggakkan kembali fungsi Tungku Tigo Sajarangan di Ranah Minang dalam membentengi generasi muda Minangkabau dari pengaruh pergaulan bebas dan narkoba.

“Kita tegakkan kembali Tungku Tigo Sajarangan di Sumbar. Kita juga mendukung penegakan hukum, menjaga anak kemenakan kita dari ancaman narkoba dan pergaulan bebas,” ungkapnya melanjutkan.

Diungkapkannya, jika dalam penegakan ini nantinya akan dilakukan dengan sistem Restorasi justice, dimana dalam menyelesaikan kendala atau permasalahan yang sedang terjadi bisa dilaksanakan tanpa harus masuk ke ranah hukum terlebih dahulu, akan tetapi dilakukan mufakat secara bersama dan kekeluargaan sehingga fungsi adat di nagari yang selama ini sudah mulai redup akan kita bangkitkan kembali,” tutur Fauzi.

Akan tetapi, ada empat poin permasalahan dan kendala yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui secara mufakat dan adat, empat hal tersebut menurut Fauzi masuk ke dalam ranah Extra Ordinary crime atau kriminal berat seperti, Korupsi, narkoba, teroris dan kemanusiaan (HAM).

“Jika terjadi salah satu dari 4 hal tersebut, maka kami dari lembaga adat tidak akan ikut campur dalam penyelesaiannya, dan akan kami serahkan langsung kepada pihak yang berwajib,” ungkap Fauzi. (MS)