Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh menyerahkan sertifikat tanah kepada 30 orang penerima se-Kota Payakumbuh di Lobi Balai Kota Payakumbuh, Selasa (7/02/23).

Sertipikat Masal tersebut, merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah bagi masyarakat.

Wako Rida Ananda mengatakan, program PTSL merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hak atas tanahnya dan memberikan perlindungan hukum yang kuat.

“Melalui program ini, masyarakat akan lebih mudah dan cepat memiliki sertifikat tanah, sehingga akan meningkatkan kepastian hukum dan mempermudah proses pembuatan bangunan, serta meningkatkan daya saing wilayah kita,” kata Wako Rida.

Rida menyebut, dengan adanya sertifikat ini, masyarakat dapat menggunakan tanah mereka sebagai jaminan dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti memperoleh pinjaman dari bank dan membeli atau menjual tanah.

“Sertipikat juga akan membantu masyarakat dalam mengatasi masalah tanah seperti pembebasan lahan dan konflik tanah itu sendiri,” ucapnya.

Ia sangat mengapresiasi usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh BPN, Camat, Lurah dan masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam program ini.

“Saya berharap program ini dapat menjadi solusi bagi masalah tanah yang masih sering dijumpai masyarakat kita,” ujarnya.

“Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima sertipikat hari ini, dan terima kasih atas kesabaran dan dukungannya dalam memperjuangkan hak atas tanahnya,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh — Di tandai dengan pemukulan gong, Penjabat Wali Kota Payakumbuh mencanangkan gerakan menanam pengendalian inflasi di Kota Payakumbuh.

Wako Rida Ananda mengatakan, kegiatan gerakan menanam cabe dan bawang merah ini merupakan salah satu program strategis nasional dalam pengendalian inflasi.

“Kegiatan ini kita kemas dalam bentuk apel bersama. Dimana seluruh pemerintah daerah diminta oleh Presiden untuk melakukan upaya konkrit dalam pengendalian inflasi salah satunya adalah gerakan menanam Cabai dan Bawang merah,” kata Rida Ananda saat apel bersama di Halaman Balai Kota Payakumbuh, Selasa (7/02/23).

Kenapa cabai dan bawang merah dijadikan prioritas komoditi?

Dijelaskan Rida, karena cabai dan bawang merah ini merupakan komoditi penyumbang inflasi terutama di Sumatera Barat dimana masyarakatnya senang mengkonsumsi cabai dan bawang merah.

“Selain itu, ketika terjadi kekurangan produksi, cabai dan bawang merah ini tidak bisa diimpor dari luar negeri karena mudah busuk. Makanya salah satu solusi dengan menanamnya di pekarangan,” ucapnya.

Ia menginformasikan, bahwa inflasi Sumatera Barat secara tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 7,43 % dan merupakan inflasi tertinggi di wilayah Sumatera.

Dan penyumbang terbesar inflasi Sumbar tersebut salah satunya komoditi cabai disamping bensin, beras, angkutan udara,dan telur ayam ras.

“Tahun lalu kita telah lalukan berbagai upaya. Pada tahun 2023 ini, kita akan lakukan gerakan menanam, terutama cabai dan bawang merah. Karena kedua komoditi ini termasuk yang harganya selalu berfluktuasi,” terangnya.

Rida berharap, setelah pencanangan ini seluruh kepala OPD melakukan penanaman cabe dan bawang merah dalam polibag di pekarangan kantor dan dirumah masing-masing ASN. Begitu juga bagi Kepala Sekolah untuk menanamnya dalam polibag di halaman sekolah dan di rumah masing-masing ASN minimal 10 polibag.

“Kepada kepala kelurahan, agar menghimbau dan menggerakan masyarakat untuk memanfaatkan perkarangan dan lahan yang kosong. Minimal, dengan menanam komoditi ini, bisa dimanfaatkan sendiri sebagai bentuk ketahanan pangan keluarga,” ujarnya.

“Untuk bibit, cara penanaman dan pemeliharaan cabai dan bawang merah yang baik silahkan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” pungkasnya.

Secara simbolis, bibit cabe diberikan kepada Forkopimda Kota Payakumbuh, SD N 31 Payakumbuh, SMP N 4 Payakumbuh, SMK N 4 Payakumbuh, Gerakan Pramuka dan perwakilan KWT Kota Payakumbuh. (MS)

Payakumbuh — Sebagai bentuk apresiasi Penjabat Wali Kota Rida Ananda kepada pers, Pemerintah Kota Payakumbuh memfasilitasi wartawan untuk menghadiri perhelatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, kali ini diselenggarakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Keberangkatan sekitar 60 orang wartawan Luak Limo Puluah (Kota Payakumbuh-Lima Puluh Kota) dilepas oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Junaidi di halaman Balai Kota Payakumbuh, Selasa (7/02/23).

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda saat bertemu dengan perwakilan organisasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (31/01/23) lalu, menyatakan siap memfasilitasi wartawan untuk berangkat ke Medan, baik kendaraan dan akomodasinya.

“Kalau bisa berangkat ke Medan semuanya, jangan ada yang tinggal. Nanti kita pesan mobil bus pariwisata yang bagus supaya nyaman pulang pergi,” kata Rida didampingi Kadiskominfo Junaidi dan Kabid Humas Rudi Arnel saat itu.

Ditambahkannya, peran wartawan sangat besar bagi pemerintah daerah, selain sebagai media untuk menyiarkan informasi terkait program pemerintah kepada masyarakat, wartawan juga diharapkan dapat menjadi mitra dalam mempromosikan pariwisata, apalagi Kota Payakumbuh telah memiliki city branding, tentu butuh didorong melalui publikasi.

“Kita juga harapkan media dapat ikut memberikan kontribusi terkait dengan pengendalian inflasi, serta pengentasan kemiskinan ekstrem dan kasus stunting,” tukuknya.

Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Luak 50 Payakumbuh-Limapuluh Kota, Syafri Ario menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh atas fasilitas yang diberikan bagi wartawan untuk menghadiri HPN di Medan pada 6-10 Februari 2023.

“Perhatian dari Pemko Payakumbuh sangat kita apresiasi. Kami insan pers khususnya SMSI salut dengan Wako Rida Ananda yang selalu siap untuk mengakomodir kegiatan wartawan. Beliau cukup memahami arti penting peran pers dalam pembangunan di Payakumbuh,” kata Ketua organisasi pemilik media siber tersebut.

Dari sisi Ketua PWI Luak Limo Puluah Aspon Dedi menyampaikan kedekatan wartawan dengan Wako Rida Ananda sudah terjalin bukan baru-baru ini saja, karena dulunya Rida pernah menjabat sebagai Kabag Humas Pemko Payakumbuh.

“Tentu saja beliau mengetahui banyak tentang dunia pers. Atas perhatian dan fasilitasi yang diberikan Wako Rida kami ucapkan terima kasih,” ungkapnya. (MS)

Payakumbuh --- Wakil Rakyat Kota Payakumbuh menyambut rombongan Khatam Al-Quran dan Wisuda Iqra' dari Masjid Istiqamah Kelurahan Bulakan Balai Kandi yang menyambangi kantor DPRD Kota Payakumbuh, Senin (6/2).

Perayaan khatam Al-Quran di Masjid Istiqamah diikuti oleh peserta sebanyak lebih kurang 70 orang, yang merupakan anak-anak yang mengaji di TPA yang berada di kelurahan tersebut. Anak-anak itu turut didampingi Ketua Panitia, Lurah, Ketua LPM, dan Tokoh masyarakat Bulakan Balai kandi.

Rombongan itu disambut oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Anggota DPRD seperti Mesrawati, Yernita, Edward DF, Mustafa, dan Fahlevi Mazni, tampak juga Sekwan Yonrefli dan seluruh jajarannya.

Wulan Denura berpesan pada seluruh peserta khatam agar lebih giat mengaji, terus mendalami ilmu Al-Quran, dan jangan berhenti karena telah melaksanakan khatam. 

"Galilah Al-Quran semaksimal mungkin dan yang paling penting adalah menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kegidupan sehari hari sehingga kita menjadi insan yang bertaqwa," kata Wulan.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama peserta khatam dengan Anggota DPRD Kota Payakumbuh. (FS)

Payakumbuh --- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adnaan WD Kota Payakumbuh, Senin (6/2).

Rombongan yang terdiri dari Ketua Komisi C Ahmad Zifal, Wakil Ketua Ahmad Ridha, Sekretaris Wirman Putra, serta anggota Mustafa, Yernita, Fahlevi Mazni, Syafrizal, dan Mesrawati itu disambut oleh Direktur RSUD Adnaan WD dr. Junaidi dan jajaran.

Ahmad Zifal mengatakan adapun kunjungan lapangan kali ini meninjau pelayanan di RSUD, termasuk menyingkronkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi yang ada di RSUD.

"Ada beberapa hal yang kami tinjau selain pelayanan, termasuk manajemen, tenaga medis, dan peralatan di rumah sakit kita," ujarnya.

Ahmad Zifal menjelaskan, untuk menunjang stabilitas pelayanan ada jasa pelayanan yang dibayarkan oleh pihak rumah sakit kepada tenaga kesehatan, dibayarkan dari pendapatan rumah sakit. DPRD pernah mendapat laporan dulu pembayarannya sering tertunda hingga berbulan-bulan.

"Setiap bulan tanggal 6, klaim BPJS sudah harus diajukan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk membayar hak jasa pelayanan pegawai rumah sakit. Ini penting demi menjaga semangat kerja mereka melayani masyarakat. Yang ditakutkan, jangan sampai setelah hari raya pula dibayarkan jasa pelayanannya, lesu nanti semangat tenaga medis bekerja. Sekarang sudah membaik, pembayarannya sudah tak tertunda-tunda lagi, Alhamdulillah," ujarnya.

Ahmad Zifal juga menegaskan, adanya isu terkait dibeda-bedakannya keramah tamahan pelayanan kepada kelas masyarakat yang ditanggung BPJS, apalagi yang kelas 3, banyak keluhan warga kalau petugas rumah sakit tidak ramah.

"Setelah kita lihat, paradigma lama itu sudah tidak ada lagi terjadi. Bahkan ada yang sudah 1 bulan warga yang ditanggung BPJS kelas 3 yang dirawat di rumah sakit, mereka merasa nyaman dirawat," terangnya.

Ditambahkan Politikus PPP itu, DPRD terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, apabila ada terkendala dengan teknologi, maka DPRD akan membahasnya untuk membeli peralatan pendukung bagi rumah sakit.

Ahmad Zifal mengatakan, terkait adanya peralatan yang tak terpakai karena ada onderdil yang rusak, maka seyogyanya pihak rumah sakit memperhatikan kegunaan aset ini kedepannya. Kalau beli alat baru, pastikan adanya MoU penyedia dengan RSUD terkait kontrak pembelian, dan perhatikan juga MoU terkait pemeliharaan alat, karena pengecekan berkala alat medis itu vital.

"Kalau managemennya bagus, maka pelayanan pasti akan lebih bagus. Apalagi ditunjang oleh peralatan yang canggih, maka rumah sakit kita mampu menjadi kiblat layanan kesehatan yang terbaik," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Musyawarah Rencana Pambangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Utara tahun 2023 digelar di kantor camat setempat, Senin (6/2).

Musrenbang itu bertema "Melalui Musrenbang Kecamatan dan Rembug Stunting Kita Wujudkan Peningkatan Kualitas SDM Dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Untuk Pertumbuhan Inklusif Yang Berkelanjutan" dan dibuka oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Asisten III Ifon Satria Chan didampingi Camat Payakumbuh Utara Joni Parlin.

Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, Anggota DPRD Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Kepala OPD terkait, lurah se Kecamatan Payakumbuh Utara, faskel, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Camat Joni Parlin mengatakan dari 9 kelurahan yang ada dihasilkan 45 usulan prioritas yang telah diinput oleh admin kelurahan ke apliasi SIPD pasca musrenbang kelurahan.

"Usulan itu baik fisik maupun pemberdayaan, karena nasih ada beberapa kelurahan yang butuh pembangunan fisik seperti drainase, jalan lingkung, dan irigasi," ujarnya.

Camat juga menyampaikan kantor camat sudah berdiri selama 4 tahun, sementara sarana dan prasarana menuju ke lokasi kantor masih dibutuhkan seperti akses jalan yang belum diaspal, dan belum ada gerbang.

"Kita sudah sampaikan kepada OPD terkait kebutuhan ini, mudah-mudahan ini dapat terealisasi supaya masyarakat dimudahkan untuk aksesnya ke kantor camat," ungkapnya.

Dijelaskannya, pada tahun 2022 juga sudah ada inovasi di Payakumbuh Utara, seperti rembug nagari bersama KAN yang realisasinya dimasukkan ke usulan musrenbang, kemudian ada Lomba Uda Uni, dan pada tahun 2023 ini juga akan digelar Lomba Baalua Remaja antar kelurahan sebagai wujud komitmen camat melestarikan adat istiadat nagari Koto Nan Godang.

"Kita berharap identitas kebudayaan jangan sampai hilang di generasi muda. Makanya, kita ingin kebudayaan dan keagamaan menguat di Payakumbuh Utara. Untuk mendukung itu, ada usulan kelurahan untuk pelatihan khatib dan imam," tukuknya.

Dijelaskan Joni Parlin, pemerintah kecamatan dan lembaga terkait mendorong agar KAN dapat terfasilitasi untuk ikut membangun sumber daya manusia yang berbudaya di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan komitmen Penjabat Wali Kota Rida Ananda untuk terus menguatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Joni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi di Kecamatan Payakumbuh Utara. Di samping itu, pihaknya memuji ketangkasan dinas PUPR dalam merespon cepat keluhan masyarakat seperti irigasi, polongan, dan jalan yang rusak, yang butuh penanganan segera dan urgent.

"Musrenbang kali ini, bisa dikatakan dihadiri oleh seluruh undangan yang keterlibatannya penting, seperti wakil rakyat dari dapil II, bahkan kepala OPD hadir langsung sehingga saat membahas usulan langsung ke empunya. Kita melihat baik RT/RW, ormas, LPM, KAN, dan peserta mesrenbang lainnya leluasa menyampaikan seberapa urgensi dari usulan yang ada," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten III Ifon Satria Chan menyebut Musrenbang yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dimulai dari setiap kelurahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Melalui perencanaan partisipatif diharapkan agar pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena direncanakan secara bersama berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari.

"Di samping itu juga untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam perencanaan penmbangunan daerah baik jangka menengah maupun tahunan, termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026," ujarnya.

Selain itu, kata Ifon, melalui musrenbang kecamatan diharapkan terjadi penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan yang diintegrasikan dalam prioritas pembangunan daerah.

Di balik kebutuhan pembangunan yang tinggi, pembangunan mutlak kita laksanakan demi mewujudkan kemajuan daerah yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kecerdasan masyarakat dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Akan tetapi, pemko juga memiliki keterbatasan sumber untuk menyelenggarakan pembangunan daerah itu sendiri terutama dari sisi hemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan kemauan yang kuat dari semua lini agar sumber daya yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

"Kita harus mampu memprioritaskan program dan kegiatan mana yang lebih penting dan mendesak untuk dilaksanakan dari sekian banyak usulan yang diajukan. Kami percaya Camat Payakumbuh Utara bersamna jajaran telah merumuskan prioritas kecamatan untuk tahun 2024, sebagai pedoman dalam pelaksanaan musrenbang ini sehingga musrenbang dapat lebih fokus dan rumuan yang menghasilkan kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Ifon menambahkan, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan bersama. Dia mengajak hadirin untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan yang sudah ada di tengah masyarakat.

"Kepedulian kepada saudara kita yang kurang mampu, kepedulian terhadap kualitas lingkungan, kepedulian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun agar dapat berfungsi dan bermanfaat sebagaimana mestinya dalam waktu yang lebih lama," ulasnya.

Mantan Kepala Bappeda itu memaparkan, tahun 2024 merupakan tahun ke dua pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 -2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 tahun 2022, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

"Arah dan kebijakan pembangunan kota pada tahun 2024 merujuk kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 sebagai bagian dari RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005- 2025," terang Ifon.

Ifon menjelaskan, dari aspek perekonomian setelah pandemi Covid-19 yang sejak awal Januari 2023 sudah menjadi endemi di Indonesia, kota Payakumbuh telah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dengan capaian pertumbuhan ekonomi 3,58 pada tahun 2021. Sementara tahun 2022 target 5,00% dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2022 dan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022.

"Angka ini mengharapkan kondisi perekonomian di kota Payakumbuh dapat bergerak cepat yang perlu didukung dengan jaminan usaha dan iklim usaha yang kondusif di kota kita ini. Agar hasil pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan bertahan lama, kiranya diperlukan pastisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun," ujarnya.

Ifon mengatakan Kecamatan Payakumbuh Utara mempunyai prospek cerah dan potensi yang besar di bidang pertanian dan perdagangan untuk dikembangkan melalui program-program dengan konsep manajemen regional.

"Untuk optimalisasi pertanian ini kita tetap meningkatkan kualitas irigasi, jalan usaha tani, untuk mendukung produktifitas komoditi yang strategis terutama produksi pertanian. Produksi pertanian sebagaimana disebutkan di atas akan menjadi bahan baku dalam proses pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), telah berkembang di kota yang Payakumbuh dan merupakan modal besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan," paparnya.

Dari sisi pelayanan pemerintahan, Ifon berharap program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) yang telah dirintis sebelumnya bisa dilaksanakan oleh kecamatan Payakumbuh Utara secara optimal.

"Kita patut bersyukur tahun 2023 pemerintah pusat mengamanahkan DAU yang diarahkan untuk masing-masing kelurahan sebesar 200 juta. Kami berharap dengan anggaran dimaksud, kita dapat bersama-sama menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrem dan inflasi mulai dari tingkat kelurahan," harapnya.

Dalam musrenbang itu, juga dilaksanakan penandatanganan berita acara rembuk stunting, giat ini untuk memastikan terjadinya integrasi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara bersama-sama melalui program/kegiatan antar OPD dengan sektor lain Non Pemerintah serta masyarakat luas. Dengan dilakukan bersama secara terkonvergensi dan terarah sesuai lokus yang telah ditetapkan stunting dapat berkurang bahkan dapat dieliminasi ditahun-tahun mendatang. (FS)

#LIPUTANKHUSUSKECAMATANPAYAKUMBUHUTARA