Padang --- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo menyampaikan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sedang digalakan adalah menciptakan 100.000 enterpreneur millenial dan pengusaha baru.

Sementara itu, menurutnya masih ada persoalan bagi pelaku usaha, yakni ketidakmampuan perusahaan untuk menggaji karyawan di atas UMR, sehingga praktek di lapangan untuk mendaftarkan mereka ke BPJS ketenagakerjaan masih sulit dicapai.

"Ini menjadi dilema, karena ada aturan perundang-undangan terkait hal ini, bahkan bisa membuat orang dipidana. Pernah ada di daerah kejadian karyawan yang melapor, membuat pemilik usaha dipidana dan didenda. Akhirnya semua jadi korban, pelaku usaha sudahlah rugi, setelah itu karyawan tadi tak dapat haknya karena finansial perusahaan tak sanggup," ujar Nurkhalis saat menjawab pertanyaan media dalam Bimetek Ekraf yang dilaksanakan di Padang, Senin (20/3).

Kendati menjadi dilema, Nurkhalis menegaskan harapan bagi calon-calon pengusaha muda pasca dunia dihantam Covid-19 selama 2 tahun adalah transformasi pelayanan yang ditawarkan pemerintah seperti kemudahan perizinan melalui OSS, hingga bantuan sarana prasarana bagi kelompok atau koperasi

"Makanya, kita ingin bagaimana mendorong UMKM untuk bangkit. Yang penting jangan sampai anak-anak muda kita memiliki mental mau kerja apa saja, apalagi harus digaji di bawah UMR," ungkapnya.

Pria yang digadang-gadangkan sebagai calon kuat Bupati Limapuluh Kota itu menambahkan siap berdiskusi dan menampung aspirasi masyarakat, apalagi untuk urusan peningkatan sumber daya manusia menjadi salahsatu tugas pemerintah

"Produk UMKM Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota begitu banyak, kita ingin mendorong baik kualitas produk maupun pelakunya. Tapi kita harus berkaca pada aturan saat ini, dimana persyaratan untuk menerima bantuan seperti sarana dan prasarana harus berbentuk kelompok," terangnya.

"Bahkan, bila dibutuhkan kita adakah pelatihan dan Bimtek keluar daerah, supaya kualitas sumber daya manusia kita semakin meningkat," tambahnya.

Nurkhalis juga menyampaikan, ada peluang bagi UMKM di daerah untuk bersaing secara terbuka dengan kini bisa ikut e-katalog lokal pemerintah daerah. Mereka bisa menayangkan produknya di etalase yang telah disediakan untuk dibisa diakses oleh pemerintah bila berkegiatan.

Sementara itu, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Erik Yulanda Putra menyebut saat ini telah ada forum kepatuhan terkait BPJS ketenagakerjaan dari tim pemda, kejaksaan, dan stakeholder lainnya. Tugasnya mengawasi dan mendorong pelaku usaha untuk memenuhi hak tenaga kerja mereka.

"Misalnya pelaku usaha yang sudah dikatakan besar, dan punya tenaga kerja belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, mereka dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," tukuknya.

Ditambahkan Erick, seharusnya pelaku usaha yang sedang mengurus izin, dipersyaratkan harus memenuhi kewajiban mereka dengan karyawan yang telah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, sebagai syarat izin usaha dikeluarkan.

"Memang pekerja informal seperti karyawan UMKM rumahan banyak yang digaji di bawah UMR, tapi mereka tetap bisa didaftarkan di BPJS ketenagakerjaan. Dengan adanya kolaborasi bersama pemerintah daerah. Kelompok pekerja rentan bisa diupayakan Pemda, dengan Pemda menganggarkan untuk membayar iuran mereka, dan didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus terbukti bermanfaat positif bagi peserta. Sebab dengan menjadi peserta JKN, masyarakat tidak perlu khawatir lagi jika mengalami gangguan kesehatan bahkan hingga membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga kota Payakumbuh, Afriyeni (46 tahun). Wanita yang akrab dipanggil Yeni ini beralamat di Payobasung Payakumbuh Timur.

Yeni saat diwawancara media, Senin (20/3),  menyampaikan Dia sungguh merasakan langsung manfaat jadi peserta JKN, terutama saat dirinya mengalami stroke. Namun berkat program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, Dia bisa menjalani perawatan hingga berangsur membaik saat ini.

"Saya bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk memangku tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan tanggungan 4 orang anak, sementara suami Saya sudah lama telah tiada. Ucapan  terima kasih juga kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah memasukkan data diri Saya dan keluarga ke dalam Program JKN-KIS, biaya iurannya ditanggung pula oleh Pemerintah Daerah," ungkapnya.

Yeni menceritakan pada tahun 2016 sudah mendaftar menjadi peserta JKN secara mandiri. Beriring waktu saat sang suami meninggal tahun 2019, Yeni mulai tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan dan akhirnya menunggak. 

Saat Yeni mendadak diserang penyakit Stroke pada bulan Juli 2022, Yeni dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang. Setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan telah bisa pulang, Yeni harus membayar denda pelayanan dikarenakan selama ini menunggak dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. 

Belajar dari keadaaan itu, akhirnya Yeni datang ke kantor Lurah untuk didaftarkan sebagai peserta tanggungan pemerintah. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh langsung mendaftarkan Yeni ke dalam program JKN yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang mana sudah berkomitmen menanggung masyarakatnya dalam bidang Kesehatan.

Pada bulan Januari 2023 kemaren, Yeni kembali kena serangan Stroke dan dirawat inap di RSUD Adnaan WD Payakumbuh. 

“Alhamdulillah, semua sudah ditanggung, kami tidak dikenakan biaya apapun, malah saat itu kami datang hanya berbekal KTP saja langsung bisa dilayani," terangnya.

Di akhir wawancara, Yeni menyampaikan sangat beruntung karena sudah terdaftar sebagai peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Payakumbuh.

Karenanya dengan bermodalkan kepesertaan JKN-KIS, dapat ditangani tanpa harus membebani ekonomi keluarga dengan biaya perawatan.

"Terima Kasih juga kepada BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang sudah memberikan pelayan yang sangat baik dan ramah, tidak ada perlakuan berbeda yang saya terima dengan pasien lainnya," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda turun lapangan melakukan peninjauan berdasarkan laporan tokoh masyarakat Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Timur, kalau ada pekerjaaan gorong-gorong atau box culvert di Jalan Gajah Mada yang dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Sumatera Barat, Jumat (17/3) sore.

Rida Ananda didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim dan jajaran untuk mengecek lokasi pengerjaaan dan juga menyaksikan pemotongan pohon yang mengganggu pengerjaan box culvert oleh Dinas Lingkungan Hidup.

"Kami berpesan agar pengerjaan box culvert ini dipercepat agar tidak mengganggu kelancaran kendaraan. Dan kepada pekerja jangan lupa untuk tetap safety," ujar Rida.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Muslim mengatakan box culvert atau gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air, baik saluran irigasi atau pembuang yang melewati bawah jalan air lainnya, di bawah jalan, atau jalan kereta api. Gorong-gorong juga digunakan sebagai jembatan ukuran kecil, digunakan untuk mengalirkan kecil atau sebagai bagian drainase ataupun selokan jalan.

"Pekerjaannya dimulai sejak Kamis kemarin, Insyaallah pada Minggu sudah selesai kalau tidak ada aral melintang," ujar Muslim.

Selain memantau pembangunan, tampak juga Pj. Wako Rida Ananda berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu para pemuda yang sedang membuat sarana untuk lapak pasa pabukoan yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi berjualan selama bulan ramadhan nanti.

"Semoga roda ekonomi terus membaik dan bergeliat di Kota Payakumbuh," pungkasnya. (Rel/MS)

Payakumbuh --- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Di Kota Payakumbuh Sekretariat DPRD diisi oleh 1 Sekwan, 3 Kabag, 2 Kasubag, 3 Jabatan Fungsional Tertentu, dan 14 Pelaksana.

Dengan dinahkodai oleh Yon Refli sejak 23 Juli 2021. Selama melaksanakan tugas di Sekretariat DPRD, saat ini Yon Refli dibantu oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Wengki, Kepala Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan (F2P2) Budhy D. Permana, dan Kepala Bagian Umum Zulfiter.

Yon Refli saat diwawancara secara eksklusif oleh media ini di ruang kerjanya, Kamis (16/3), menyampaikan jika melihat indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD, indeks kepuasan pimpinan DPRD terhadap layanan sekretariat terkait fasilitasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh para wakil rakyat terkait pengawasan, legislasi, dan penganggaran cukup baik.

"Indeks kepuasan itu berada di angka sekitar 89 dari hasil survey internal yang dilakukan, dan IKU tadi kami laksanakan melalui 3 kabag," ujarnya.

Yon Refli memaparkan pada Bagian Hukum dan Persidangan, terkait pengelolaan perda, produk hukum lainnya, dan layanan humas berjalan cukup baik. Sementara itu pada Bagian F2P2 juga cukup bagus, dengan memfasilitasi dan membantu anggota DPRD jika ingin melihat hasil kinerja pemko, serta pengawasan yang dilakukan DPRD saat Pemko menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.

"Dewan kita sering turun lapangan dan memanggil instansi tertentu yang dianggap perlu untuk diperluas kinerjanya," kata Yon Refli.

Di sisi Bagian Umum, Yon Refli menerangkan fungsinya untuk mendukung tugas dari 2 bagian tadi, seperti kendaraan, alat tulis, sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD, selama 2 tahun terakhir ini sudah ada banyak kemajuan dalam kinerjanya.

"Kinerja keuangan kita pada tahun 2022 dalam capaian kuantitatif sudah mencapai 95,4 persen. Tanpa ada permasalahan pada fisik kegiatan, yang direncanakan terlaksana dengan baik. Ini tentu tidak lepas dari peran mitra kerja kita instansi vertikal dan internal. Masukan dari Wali Kota, Sekda, Asisten, Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD juga berperan memberikan kontribusi pada kinerja Sekretariat DPRD," ujarnya.

Yon Refli menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah mendukung pekerjaan di Sekretariat DPRD sehingga semakin baik dari hari ke hari hingga sekarang. Termasuk juga kepada media yang selalu aktif berkomunikasi bersama Sekretariat DPRD.

Untuk itu, dirinya berpesan, di samping bekerja, ASN perlu belajar. Pegawai negeri dituntut untuk adaptatif dan terbuka untuk meningkatkan kompetensi mereka selaku abdi negara dan pelayan masyarakat. Supaya tidak terjadi keusangan ilmu dan kemampuan.

"Kita berharap ASN tetap belajar, membangun semangat kerja, dan kebersamaan," pungkasnya. (FS)

#LIPUTANKHUSUSDPRDKOTAPAYAKUMBUH

Payakumbuh — Dinas PUPR bersama tim gabungan yang terdiri dari Dinas DPMPTSP, SatPol-PP, Dinas Perkim, Bagian Hukum Setdako serta dari satuan Polres dan TNI Payakumbuh melakukan penyegelan bangunan yang melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan wali kota (Perwako) Nomor 82 tahun 2019 yang disegel oleh Tim Penertiban Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Kamis (16/03/23).

Mengawali penyegelan pertama, tim langsung menuju ke tujuan pertama yang beralamat di Jalan Meranti, kelurahan Sicincin, Kecamatan Payakumbuh Selatan.

“Bangunan ini disegel karna dibangun diatas kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang perlindungan LP2B,” ucap Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh melalui Kabid. Penataan Ruang Eka Diana Rilva saat penyegelan pertama yang akan dibangun untuk rumah tinggal.

Terkait LP2B, Eka mengatakan jika pelanggaran ini tidak yang pertama terjadi, sebelumnya juga sudah ada beberapa rencana pendirian bangunan yang telah menyalahi aturan tersebut, akan tetapi ketika mereka (pemilik) baru hendak mengurus izin dan pihak dinas tidak memberikan, maka mereka tidak jadi sampai mendirikan bangunan,” bebernya.

Eka menjelaskan, sebelum dilakukan penyegelan terhadap bangunan tersebut, Dinas PUPR terlebih dahulu telah memberikan teguran dan himbauan beberapa kali terhadap pemilik bangunan untuk segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Sebelumnya sudah kita berikan teguran sebanyak 3 kali, karena tidak ada respons dari pemilik bangunan makanya dilakukan penyegelan. Untuk segelnya akan dibuka setelah pemilik bangunan mengurus dan melengkapi semua perizinannya,” jelasnya. 

Adapun bangunan yang akan disegel pada kesempatan pertama di awal tahun 2023 oleh Dinas PUPR, Eka mengungkapkan terdapat 5 bangunan yang akan dipasang himbauan disegel dan pemasangan garis kuning.

Selain di kelurahan Sicincin, 4 bangunan lainnya yang akan disegel yakni sebuah yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, sebuah warung yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Balai Panjang, kelurahan Payakumbuh Selatan, sebuah rumah tinggal yang beralamat di jalan lingkung, kelurahan Parik rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, dan terkahir sebuah rumah tinggal yang beralamat di jalan kirab remaja, kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur.

“Hanya satu bangunan yang menyalahi aturan LP2B, selebihnya terkendala karna bangunan yang menyalahi aturan GSB dan tidak mengurus PBG,” ungkap Eka.

Sementara itu, Kepala dinas PUPR, Muslim sebelumnya terus mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang akan mendirikan bangunan agar tidak ragu dalam pengurusan PBG karena pengurusannya cepat dan tidak sulit.

“Jika masyarakat telah melakukan pengurusan dan syaratnya lengkap, paling lama pengurusan PBG hanya 6 hari kerja,” terangnya. 

Pihaknya mengingatkan kepada seluruh warga Payakumbuh, sebelum mendirikan bangunan uruslah izinnya terlebih dahulu karena pengurusannya sangat mudah dan cepat. (MS)