Latest Post

 



Padang- Salah satu stopel yang berada di Kelurahan Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sangat mementingkan pengendalian pencemaran udara.

Ade Irawan selaku Kepala Cabang PT.CPC (Citra Perdana Coal) yang berada di Jalan Bypass KM.06 Nomor 1 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang mengatakan kami dari pihak stopel sangat memperhatikan polusi udara dikawasan  tersebut , Selasa 7 November 2023.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Ade selalu mengatur dan menekankan kepada pekerja untuk selalu melakukan SOP (satndar operasional prosedur)
dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk selalu, melakukan penyiraman didepan area stopel dengan mobil tangki air, serta menyapu jalan didepan stopel dan melakukan penyiraman ban truk yang akan keluar dari stopel.Hal tersebut sejak Stopel beroperasi sudah kami lakukan bahkan sebelum ada nya himbauan dari pihak DLH.Memasang terpal truk yang keluar dan masuk stopel untuk menghindari polusi dan bercecer nya material dijalan disaat pendistribusian material dari pelabuhan Teluk Bayur ke stopel maupun dari stopel ke PLTA Teluk Sirih yang berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

Untuk mengurangai dampak debu dan juga melakukan SOP dari DLH Kota Padang pihak PT.CPC juga mempekerjakan sebanyak 3 orang pekerja yang khusus menangani penyiraman, penyapuan serta penyiraman ban truk yanga akan keluar dan masuk area stopel, penyiraman truk yang masuk dan keluar area stopel dan buka pasang terpal penutup muatan truk yang keluar masuk area stopel
untuk mengurang dampak debu yang diakibatkan oleh batubara dan mengantisipasi bercecer nya material batubara dijalan.

Tidak hanya itu rata rata pekerja direkrut berdasarkan KTP diwilayah Stopel sehingga sampai saat ini sebanyak 49 pekerja berasal dari warga Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung yang dan sampai saat berita ini diturunkan tidak ada yang mengeluh dengan penyakit sesak napas dan batuk.

"Saya sangat menekankan dan mementingkan untuk pengendalian polusi, saya selalu menerapkan untuk menyiram setiap truk yang akan keluar dan masuk ke area stopel, bagi truk yang  tidak memasang terpal tidak akan dibongkar, dan rata rata pekerja yang bekerja disini merupakan warga asli Pulau Aia Nan XX"tegas Ade selaku Kepala Cabang PT.CPC (Citra Perdana Coal)

Selama ini warga yang tinggal berdekatan dengan kawasan Industri tidak pernah merasa terganggu malah warga sangat merasa terbantu dengan beroperasi nya stopel dikawasn tempat mereka tinggali karena mereka medapatkan lowongan pekerjaan untuk menafkahi anak dan keluarga sampai saat ini tidak ada laporan ke kelurahan untuk warga yang menderita penyakit. 

"selama ini warga yang berdekatan dengan stopel tersebut tidak pernah merasa tergaggu, warga tersebut merasa Enjoy Enjoy (senang senang) saja, Malah warga merasa terbantu dengan ada dan beroperasi nya Stopel tersebut warga mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi kelurga dan anak istri mereka, dan sampai saaat ini tidak ada satupun warga yang melaporkan dan mengeluh menderita sakit yang diakibatkan oleh polusi udara ke kantor keluarahan"tegas Lurah Pulau Aia Nan XX Vebrinanda.SPD.MM 

Semenjak beroperasi nya stopel dikawasan ini semua warga merasa sangat terbantu, mereka mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi anak dan keluarga mereka, stopel atau gudang gudang penupukan hasil tambang didaerah tersebut sudah berdiri sejak lama jauh sebelum ada nya pemukiman didaerh tersebut, setelah stopel tersebut berdiri baru juga berdiri pemukiman pemukiman didaerah tersebut.

"Dengan beroperasi nya stopel di daerah saya semua warga merasa sangat terabantu dikarenakan warga bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak untu menafkahi anak istri dan keluarga mereka, stopel tersebut pun berdiri dikawasan indsutri dikarenkan sebelum ada nya stopel kawasan ini tidak ada pemukiman, setelah stopel dibangun baru lah ada pemukiman pemukiman yang dibangun didaerah tersebut"terang Hiryuldi Ketua Rw IV Rt V Kelurahan Pualau Aia Parak Laweh Nan XX Kecamatan Lubug Begalung KOta Padang.

 

Payakumbuh – Haniifah Magno Jujefvic dan Patricia Shakila Rawnie, dua atlit cilik putri asal Kota Payakumbuh yang bermain tenis, telah mengukir prestasi membanggakan.

Meskipun hanya berlatih selama dua bulan, mereka berhasil meraih peringkat tiga dalam Kejuaraan Open Turnamen Tenis Junior Piala Bupati Tanah Datar tahun 2023.

Kompetisi ini digelar di lapangan tenis Pemda Tanah Datar dari tanggal 3 hingga 8 November 2023.

Kejuaraan ini diikuti oleh 127 petenis junior dari berbagai daerah di Sumatera, termasuk seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Ini juga merupakan bagian dari program Pelti Tanah Datar dan diakui oleh Pelti (Turnamen Diakui Pelti/TDP), dengan kategori pertandingan dibagi menjadi kelompok umur 10, 12, 14, 16, dan 18 tahun.

Ketua KONI Payakumbuh, Yengki Otrio, turut hadir dalam pengumuman juara dan seremoni pemberian medali pada Selasa 8 November 2023 di Batusangkar, Tanah Datar.

Beliau menyatakan rasa bangganya terhadap pencapaian dua atlit cilik putri berusia 10 tahun asal Kota Payakumbuh ini.

Ia menyampaikan bahwa sangat membanggakan melihat prestasi yang diraih oleh anak-anak kita ini. Mereka telah mengorbankan waktu dan kesempatan pendidikan untuk mengharumkan nama Kota Payakumbuh.

Kami juga mengucapkan apresiasi kepada Pemda dan Pelti Tanah Datar atas kesuksesan penyelenggaraan turnamen ini. Dari informasi yang kami terima, rencananya akan diadakan setiap tahun.

Kami berharap ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Sumatera Barat secara keseluruhan, dan Payakumbuh khususnya, serta menghasilkan atlet muda yang handal untuk mengharumkan nama daerah ini di tingkat nasional.

Pelatih dari Kota Payakumbuh, Hendry yang lebih dikenal dengan panggilan Caen di dunia tenis, mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Pemda Tanah Datar.

Mereka berhasil sukses menggelar kejuaraan tenis untuk kelompok umur dan mendapatkan pengakuan dari Pelti Pusat.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Daerah Tanah Datar yang telah mendukung program Pelti, khususnya kejuaraan nasional tenis junior ini. Kami berharap tahun depan kegiatan ini bisa dijadikan kalender tetap tahunan di Tanah Datar, karena sangat berpotensi untuk mencari bibit-bibit atlet yang nantinya mampu membawa dan mengharumkan nama daerah di kancah yang lebih tinggi,” ucapnya. (FS)

 

Payakumbuh – Pada tanggal 7 November 2023, di Aula Ngalau Lt. 3 Balai Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Orientasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Payakumbuh.

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten II Elzadaswarman SKM MMPM yang hadir mewakili Pj. Wali Kota Payakumbuh, Ketua DPD LPM Kota Payakumbuh H. YB. Dt Parmato Alam, SH, Ketua DPC LPM Kecamatan se-Kota Payakumbuh, dan Ketua LPM Kelurahan se-Kota Payakumbuh.

Dalam sambutannya, Asisten II Elzadaswarman, yang akrab disapa Om Zet, menyampaikan bahwa orientasi ini memberikan kesempatan bagi Ketua LPM se-Kota Payakumbuh untuk mempererat tali silaturahmi.

Ia juga mengungkapkan bahwa, Ketua LPM se-Kota Payakumbuh diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai arah dan fokus gerak LPM di Kota Payakumbuh.

Om Zet menambahkan bahwa saat ini semua aspek kehidupan telah terintegrasi dengan teknologi, termasuk proses pertumbuhan dan pembangunan masyarakat.

“Jika kita menolak perubahan, kita akan tertinggal. Oleh karena itu, LPM sebagai wadah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan digitalisasi ini untuk memajukan masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Om Zet menyatakan bahwa orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Ketua LPM se-Kota Payakumbuh, sehingga memudahkan proses pembangunan di daerah masing-masing.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan harus dilakukan bersama dengan memperhatikan dampak jangka pendek dan panjangnya, agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan bersama.

Tujuannya adalah masyarakat sehat, pembangunan lancar, dan situasi yang aman dan terkendali, tutup Om Zet sambil secara resmi membuka kegiatan Orientasi LPM se-Kota Payakumbuh.

Ketua DPD LPM Kota Payakumbuh, H. YB. Dt Parmato Alam, SH, berharap bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Melalui orientasi ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas LPM sebagai mitra pemerintah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat di Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (FS)

APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Sebesar Rp. 1.2 Trilyun Lebih
Tanah Datar, Maklumatnews - "Anggaran belanja daerah Tanah Datar pada Ranperda tahun 2024 sebesar Rp.1.245.439.489.539, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer".

Hal itu disampaikan bupati Eka Putra pada rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda APBD TA 2024 yang digelar di ruang sidang Utama gedung DPRD setempat, Senin (6/11).

"Adapun rinciannya terdiri dari belanja operasi Rp.1.004.467.876.985, belanja modal sebesar Rp.59.975.109.316, belanja tidak terduga sebesar Rp.10.000.000.000, dan belanja Transfer sebesar Rp.170.996.503.238".

Ditambahkan Eka Putra, "Ranperda tentang APBD TA 2024 disusun dengan mempedomani dokumen Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024 dan RPJMD tahun 2021 - 2026 serta Nota Kesepakatan tanggal 4 Agustus 2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024".

"Estimasi pendapatan daerah mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar, dengan asumsi penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur dan beberapa kebijakan pendapatan daerah", urainya lagi. 

"Maka Pemkab Tanah Datar targetkan pendapatan daerah pada APBD 2024 sebesar Rp.968.491.223.850 dengan rincian sebagai berikut, PAD Rp.152.635.540.000 yang terdiri dari : Pajak Daerah Rp. 31.808.477.000, Retribusi Daerah
Rp.10.689.708.000, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.25.000.000.000 dan Lain-lain PAD yang sah Rp.85.137.355.000".

"Selanjutnya, Pendapatan Transfer Rp.812.203.683.850, yang terdiri dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Rp.756.809.112.000, Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp.55.394.571.850, lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp.3.652.000.000, yang bersumber dari pendapatan hibah Pemerintah Pusat".

Bupati juga sampaikan bahwa sesuai kesepakatan KUA-PPAS, untuk kelompok penerimaan pembiayaan dialokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp.276.948.265.689. dan defisit sepenuhnya ditutupi dengan pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2024 adalah mengutamakan belanja untuk pemulihan ekonomi daerah, program prioritas dan program unggulan daerah, mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan penyediaan pelayanan publik. 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar H. Rony Mulyadi, Dt. Bungsu, didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra, serta dihadiri 29 dari 35 anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, dan undangan lainnya Lebih lanjut disampaikan Bupati Eka Putra, kebijakan umum belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah pada dasarnya mengakomodir, kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat.

Sementara itu pimpinan sidang Rony Mulyadi di kesempatan tersebut menyampaikan Rapat paripurna akan dilanjutkan, Rabu (8/11) dengan agenda pokok penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2024 dan di akhir sidang  juga dilaksanakan doa bersama untuk saudara se agama di Palestina yang sedang berjuang. (Pinos/rls) 




Padang- maklumatnews.co.id- Pilar utama tata kelola yang baik atau good governance university  adalah sistem pengendalian yang efektif dan audit internal yang handal. Oleh karena itu, komitmen perguruan tinggi dalam penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sudah seharusnya menjadi prioritas. Pendampingan dalam penguatan kapabilitas SPI oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen) merupakan langkah progresif dalam membangun integritas dan kualitas manajemen pada SPI.

Bertempat di Kampus III UIN Imam Bonjol Padang, tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama hadir untuk melaksanakan evaluasi kapabiltas SPI Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dihitung mulai tanggal 6 November hingga beberapa hari mendatang.

Rektor UIN Imam Bonjol Padang Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd menyambut baik kedatangan kembali tim Itjen Kemenag RI dalam rangka evaluasi pendampingan kapabilitas SPI UIN Imam Bonjol Padang.

Menurut Rektor, Peran SPI di perguruan tinggi semakin strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu dengan adanya pendampingan ini melibatkan keterlibatan aktif SPI dalam proses pengambilan keputusan strategi, sehingga SPI dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif pada UIN Imam Bonjol Padang.

“UIN Imam Bonjol Padang sendiri memiliki tim SPI yang terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas dan membangun integritas perguruan tinggi. Seperti yang disampaikan Irjen Faisal, sistem pengendalian internal yang dimiliki UIN Imam Bonjol sendiri sudah baik dan ke depannya UIN Imam Bonjol dapat menjadi contoh sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang baik atau good governance university ,” ujar Rektor.

Rektor juga berharap ke depannya SPI UIN Imam Bonjol Padang dapat berjalan lebih baik dan optimal. “Sejauh ini SPI UIN Imam Bonjol Padang sudah berjalan dengan baik, dengan adanya pendampingan kapabilitas ini ke hadapan SPI UIN Imam Bonjol Padang menjadi lebih baik lagi dengan meningkatnya kualitas manajemen pada SPI,” harap Rektor.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan untuk mendukung proses pendampingan penguatan kapabilitas SPI yang telah diselenggarakan. Dengan adanya evaluasi ini, SPI UIN Imam Bonjol Padang semakin efektif dan kualitas manajemen pada SPI akan menjadi lebih baik lagi.(007)

 

Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh kembali berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2023 pada Senin 6 November 2023 pagi.

Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, di gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri.

Agenda Rakor kali ini mencakup langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di daerah tahun 2023 serta penyerahan insentif fiskal kinerja tahun berjalan kepada kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode III tahun 2023.

Elzadaswarman, Asisten II walikota bidang Ekonomi dan Pembangunan, hadir mewakili Pj. Walikota Payakumbuh bersama OPD teknis di ruang pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh.

Sebelum Rakor dimulai, acara dibuka dengan penyerahan simbolis insentif fiskal periode III tahun 2023 senilai Rp 340 miliar untuk 34 daerah (3 Provinsi, 6 Kota, dan 25 Kabupaten) yang berhasil mengendalikan inflasi.

Hal ini memberikan kontribusi besar terhadap pengendalian inflasi nasional sebesar 2,56 persen secara tahunan hingga Oktober 2023. Selain itu, dari bulan ke bulan, kontribusinya sebesar 0,17 persen dari Oktober 2023 terhadap September 2023.

Namun, Kota Payakumbuh tidak termasuk dalam 34 daerah yang menerima insentif fiskal pada periode III tahun 2023.

Ini disebabkan karena pada periode sebelumnya (periode I), kota ini sudah menerima insentif fiskal sebesar Rp 9,1 miliar dari Kementerian Keuangan.

Selama beberapa tahun terakhir, kota ini berhasil mengendalikan inflasi di bawah angka inflasi nasional.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa untuk tahun 2023, skema alokasi insentif fiskal telah diperbaiki sesuai dengan Undang-undang HKPD.

Sebelumnya dikenal sebagai dana insentif daerah (DID), sekarang diubah menjadi insentif fiskal.

Mendagri menambahkan bahwa insentif ini diberikan untuk mendorong pemerintah daerah agar aktif dalam mengendalikan tingkat inflasi dan memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik dalam mengendalikan inflasi. Tujuannya juga untuk mendorong peningkatan kinerja mereka.

Mendagri juga menyampaikan bahwa Pemerintah pusat telah mengalokasikan insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp 8,0 Triliun sebagai stimulus pengendalian inflasi daerah, sebagaimana tercantum dalam Perpres rincian APBN tahun anggaran 2023.

Setelah mendengarkan arahan dari Mendagri dan Menkeu selama sekitar dua jam, Elzadaswarman mengingatkan OPD teknis untuk terus meningkatkan kinerja guna mengendalikan angka inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Beliau menekankan bahwa tekanan terhadap daya beli masyarakat akibat gejolak harga pangan dapat berpotensi memicu kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Elzadaswarman juga menyebutkan bahwa insentif fiskal yang diterima sebelumnya telah disalurkan langsung ke masyarakat melalui kegiatan pasar murah dan bantuan bibit tanaman bagi petani di kota Payakumbuh.

“Insentif fiskal ini sangat membantu dalam pengendalian inflasi di kota Payakumbuh. Pemko Payakumbuh akan terus meningkatkan kinerjanya untuk dapat kembali mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat guna mendukung kinerja di daerah,” tegasnya. (FS)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.