LIMAPULUH KOTA - Siapa yang tidak kenal Prima Maifirson, khususnya di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Aktif di berbagai organisasi kepemudaan baik tingkat daerah, Provinsi bahkan Nasional, ia tercatat sebagai pemuda yang cukup banyak mendulang prestasi. 

Kini, pemuda kaya talenta asal Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka yang saat ini berdomisili di jorong Kubang tungkek Nagari Guguak VIII itu, memilih untuk mengabdikan dirinya maju berkompetisi merebut kursi DPRD Limapuluh kota. Prima mengaku memilih terjun ke jalur politik karena keinginannya untuk berbuat serta mengabdi untuk masyarakat dan kampung halaman. 

"Sebagai seorang profesional, saya sehari-hari banyak berinteraksi dengan khalayak ramai. Bisa dibilang karena alasan profesi saya selama ini, sehingga terbesit niat untuk benar-benar terjun mengabdikan diri di ranah politik," cerita Prima, mantan pimpinan Bamus Nagari Sungai Antuan dua periode, kelahiran Dangung-Dangung 29 Mei 1990 itu. 

Prima Mantan finalis Uda kab.limapuluh kota itu menyebut niat hatinya terjun ke dunia politik bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena adanya dukungan keluarga dan para kerabat. Termasuk tokoh dan unsur masyarakat yang banyak meminta agar dirinya ikut bergerak memajukan pembangunan untuk kampung halaman. 

Apalagi, pria yang sudah menamatkan jenjang pendidikan  S2 Magister Managemen dan pernah menjadi guru pengajar tersebut dikenal memiliki SDM dan wawasan yang cukup luas. Prima yang pernah didapuk sebagai Duta Pemuda Indonesia tahun 2012 itu memilih maju menjadi kandidat calon anggota DPRD Limapuluh Kota bersama Partai Demokrat.

Betapa tidak, lelaki kaya talenta yang dikenal aktif sebagai Protokoler kepala daerah dilimapuluh kota, dan menjadi master of ceremony (MC) itu terbilang berpengelaman, terutama di bidang pemerintahan. Prima mengaku, sejak tamat pendidikan di sekolah menengah (SMA) ia telah banyak menekuni berbagai profesi. 

"Saya pernah berprofesi sopir angkutan barang dari Payakumbuh, Riau dan Jambi. Saya juga pernah menjadi garin masjid, penyiar radio, jualan pisang karamel, presenter hingga sales counter Pangkalan Wisata," sebut pria yang juga pernah dipercaya sebagai Ajudan Wakil Bupati Limapuluh Kota itu.    

Prima tercatat mulai aktif dalam organisasi sejak dirinya duduk di bangku pelajar di SMAN 1 Kecamatan Guguak. Kemudian berlanjut hingga dirinya berstatus mahasiswa, Prima tercatat pernah menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh 2012-2013 lampau. 

Berkat keahliannya, ditahun 2012 prima pernah mewakili propinsi Sumatera Barat diajang jambore pemuda Indonesia - Asean yang dipusatkan di kota palu Sulawesi Tengah, mantan kafilah MTQ cabang Syarhil Qur'an ini juga aktif sebagai pengurus organisasi kepemudaan seperti Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI), pengurus Ikatan Uda Uni Duta wisata Lima puluh kota, karang taruna hingga hingga organisasi kepemudaan tingkat Nasional.

Selain organisasi, suami dari Popy Permata Sari yang sudah dikaruniai seorang putra bernama Aydan Rajendra Tsaqif Amjad ini tercatat berpengalaman menjadi master of ceremony bahkan sudah lebih dari seribu kali, pembicara, publik speaking hingga Dewan juri MC formal dan non formal. 

Anak pertama dari lima saudara pasangan Bismar dan ibu Dewi Reni itu, juga tak jarang dinobatkan sebagai juara, dalam berbagai lomba tingkat pemuda baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Tak hanya itu, dia juga kerap diiminta sebagai narasumber dan motivator dalam acara dan kegiatan resmi.

"Jujur saja, saya sejak aktif bekerja di Pemerintah daerah mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 cukup banyak membangun komunikasi dengan para tokoh, pejabat, hingga politisi. Jadi, sayang rasanya jika jaringan yang sudah lama dibangun, tidak dimanfaatkan untuk jalan pengabdian," tuturnya.

Prima Laki laki ramah dan merakyat itu menilai, saat ini terutama di daerah pemilihannya yakni Dapil 4 Limapuluh Kota (Mungka, Guguak dan Akabiluru) masih jauh kesenjangan di bidang pembangunan. Terutama terhadap pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih mengalami stagnasi, termasuk pelbagai persoalan masyarakat lainnya. 

"Saya melihat persoalan masyarakat kita masih komplek, dan butuh gagasan, terobosan, dan pemikiran besar buat memperbaikinya. Saya berniat jika nanti dipercaya masuk ke dalam sistem, yang pertama sekali dituju ialah bagaimana memacu peningkatan IDM dan ekonomi masyarakat kecil," niatnya.

Prima menyebut, dengan posisinya sebagai anggota legislatif jika nanti terpilih, ia akan berupaya mengarahkan pelbagai program kebijakan anggaran pemerintah daerah, supaya benar benar lebih berpihak untuk kepentingan rakyat, tidak cuma dinikmati oleh segelintir oknum pejabat.  

"Nawaitunya kira-kira seperti itu, mudah-mudahan nanti dibukakan jalan oleh Allah SWT. Kini saya ikhtiar berjuang dulu, saya tentu ingin merangkul semua pihak, agar sato sakaki bersama-sama, memuluskan jalan baik ini. 

Mohon do'a dan dukungannya, pilih caleg Nomor urut 4 partai Demokrat untuk dapil limapuluh kota 4," imbuh Prima Maifirson sambil tersenyum. (FS)

Jakarta (20/11)– BPJS Kesehatan siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui optimalisasi layanan Skrining Riwayat Kesehatan bagi seluruh petugas pemilihan umum tahun 2024. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Dalam SEB tersebut Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinir seluruh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Wali kota memastikan agar KPU dan BAWASLU provinsi/kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk mengarahkan seluruh petugas penyelenggara pemilu mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan dari BPJS Kesehatan. Begitu pula dangan KPU dan BAWASLU akan memastikan seluruh subordinat dibawahnya untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan. 

SEB ini ditantangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemiluhan Umum Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, Skrining Riwayat Kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar tidak menjadi sakit. 

”Tentu kami berharap apabila petugas pemilu sudah melakukan Skrining Riwayat Kesehatan, kita dapat melakukan pemantauan terhadap risiko kesehatannya apakah masuk dalam kategori berisiko atau tidak berisiko penyakit.Selain itu, juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar,” kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan, jika hasil skrining petugas masuk dalam kategori tidak berisiko penyakit, maka bisa dipastikan petugas bisa melanjutkan aktivitas dan tanggung jawabnya di pemilihan umum. Namun bagi petugas yang memiliki hasil berisiko dan status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ghufron juga memastikan, hasil pengisian skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Untuk perlindungan jaminan kesehatan melalui JKN, jika terdapat petugas pemilu yang belum menjadi peserta JKN maka pemerintah daerah wajib mendorong petugas mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri atau sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) jika petugas tersebut merupakan pekerja. 

Bagi petugas penyelenggara pemilu yang belum terdaftar sebagai peserta segmen manapun maka pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran, membayarkan bantuan iuran dan membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN tetapi status kepesertaannya tidak aktif maka pemerintah daerah wajib memastikan petugas melakukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ghufron menambahkan, petugas pemilu dapat mengisi seluruh pertanyaan Skrining Riwayat Kesehatan melalui tautan https://webskriningpetugaspenyelenggarapemilu.bpjs-kesehatan.go.id/. BPJS Kesehatan akan menyiapkan sistem informasi (aplikasi) untuk pengisian Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu ini akan disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan sistem informasi milik KPU dan BAWASLU.

BPJS Kesehatan juga akan menyiapkan dashboard pemantauan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu. Hak akses dashboard tersebut akan dimiliki oleh KPU Pusat, BAWASLU Pusat, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan BPJS Kesehatan.

”Hasil Skrining Riwayat Kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petugas maupun panitia penyelenggara pemilu. Dengan demikian panitia akan lebih dapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah terlindungi oleh Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” tambah Ghufron.

Sampai dengan November 2023, jumlah penduduk yang telah mendapatkan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 265 juta jiwa atau 95,76% dari total penduduk semester I Tahun 2023. Sementara itu, jumlah peserta JKN yang telah melakukan skrining riwayat kesehatan sudah mencapai 32.950.537 peserta. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengungkapkan ini adalah tindakan preventif dari pemerintah agar seluruh petugas pemilu terdeteksi sejak awal apabila ada dalam kondisi yang kurang baik/berisiko sakit dan sudah siap dengan penanganannya.

”Negara telah hadir dalam proses pemilihan umum. Memikirkan sejak awal dan menjaga kesehatan dan keselamatan petugas pemilu. Jangan sampai kita mengulang kejadian di tahun sebelumnya. Dengan adanya Skrining Riwakat Kesehatan kami berharap apabila terjadi kondisi yang kurang baik dapat lebih diantisipasi,” kata Moeldoko.

Sementara itu Kepala BAWASLU, Rahmat Bagja, mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya Pemerintah dalam hal ini KSP, BPJS Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan KPU. Ini merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang menyangkut keselamatan para petugas pemilu.

”Ini juga menepis isu hoax terkait pemilu. Kita ketahui kerja petugas pemilu ini cukup berat, hampir lebih dari 24 jam. Kita bayangkan pada hari pemilihan ada berapa banyak petugas yang bekerja. Dengan adanya SEB ini merupakan wujud dari pemenuhan hak para petugas pemilu untuk memperoleh perlindungan kesehatan saat menjalankan tugas,” kata Rahmat.

Senada dengan BAWASLU, Inspektur Utama Komisi Pemilihan Umum, Nanang Priyatna, mengungkapkan dukungan KSP, Kementerian Dalam Negeri, BAWASLU dan BPJS Kesehatan atas kepedulian Negara untuk melindungi petugas pemilu yang akan bekerja keras dalam proses demokrasi lima tahunan ini. 

”Hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu ini memang diharapkan adanya peningkatan skrining riwayat kesehatan, akses layanan kesehatan, dan jaminan perlindungan kesehatan. Dengan SEB ini diharapkan menjadi langkat nyata dalam menyukseskan proses pemilu khususnya perlindungan bagi petugas pemilu,” kata Nanang.

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri RI, Amran, mengungkapkan dukungannya terhadap SEB ini. Kemendagri melalui pemerintah daerah akan memastikan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan ini dapat berjalan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam memastikan kepesertaan JKN petugas pemilu dalam keadaan aktif. (*)