TNI AD Hadir, Rakyat Tersenyum

Padang - Di bawah langit biru Kecamatan Padang Utara, satuan jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) kembali menunjukkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, perekat bangsa. Kodim 0312/Padang resmi melaksanakan Program TNI AD –Menunggal Air Bersih untuk Masyarakat dan Anak Bangsa, melalui peresmian Sumur Bor dan Penampungan Air Bersih di MTSN 6 Padang, Kelurahan Gunung Pangilun.

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0312/Padang, Letkol Inf Ferry Adianto, S.I.P., M.H.I., didampingi oleh Danramil 01/Padang Barat dan Utara, Mayor Kav Sukri beserta jajaran, serta dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Kepala MTSN 6, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan, lebih dari 1.200 siswa MTSN 6 Padang bersama para guru dan masyarakat sekitar menyambut dengan antusias kehadiran TNI. Sumur bor ini tidak hanya menjadi sumber air bersih, tetapi juga simbol kemanunggalan antara prajurit dan rakyat.

Letkol Inf Ferry Adianto dalam amanatnya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk implementasi nyata dari perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dengan semangat “TNI Hadir untuk Rakyat”, jajaran Kodim 0312/Padang turun langsung ke lapangan untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat: air bersih.

“Kebutuhan air bersih di Kota Padang baru terpenuhi sekitar 52% oleh PDAM. Selebihnya, masyarakat bertahan dengan sumber air mandiri. Maka, TNI hadir, menjawab kebutuhan itu. Kita tidak menunggu, kita bergerak. Hari ini kami buktikan, bersama rakyat TNI kuat,” tegas Dandim 0312/Padang.

Kepala Kemenag Kota Padang, Edy Oktafiandi juga menyatakan rasa haru dan bangga, menegaskan bahwa peran TNI hari ini tidak hanya sebagai penjaga batas negara, namun juga penjaga nilai spiritual dan kesejahteraan rakyat.

“TNI bukan hanya senjata dan strategi. TNI adalah benteng kemanusiaan. Bantuan air bersih ini adalah bagian dari pertahanan rakyat semesta,” ucapnya.

Program Kemanunggalan Air Bersih TNI AD diharapkan terus berlanjut, menyasar titik-titik rawan air lainnya, termasuk fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan permukiman warga.

TNI AD telah menegaskan, pengabdian bukan hanya pada medan tempur, tapi juga di tengah rakyat yang membutuhkan.

Pihak madrasah menyambut penuh syukur. Kepala MTSN 6 Padang, Yakub, menyampaikan terima kasih mendalam atas perhatian dan kepedulian jajaran TNI.

“Air bersih ini adalah berkah. Setiap hari 1.243 siswa berwudhu, salat berjamaah, dan beraktivitas. Air ini menyokong ibadah, pendidikan, dan kehidupan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada Dandim dan jajaran yang telah menghadirkan nikmat luar biasa ini,” ujarnya.

“TNI Hadir untuk Masyarakat, melalui Program TNI AD Manunggal Air Bersih Tahun 2025”.

Maklumatnews, TD - Fraksi-fraksi DPRD Tanah Datar sampaikan berbagai kritikan, harapan, saran serta pertanyaan terkait Ranperda tentang rencana pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Tanah Datar 2025-2029 secara kritis namun konstruktif.

Hal itu terlihat pada rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dalam Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029 tersebut di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (9/7).

Tanggapan 8 fraksi atas nota penjelasan Bupati terkait RPJMD Tanah Datar 2025-2029 tersebut disampaikan oleh Fraksi PKS dengan juru bicara Adib Fadhil,  Fraksi Nasdem, Junaidi Dt. Rajo Mangkuto, Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, Fraksi PPP, Zulhadi, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat, Syafril, Fraksi Gerindra, Surva Hutri, Fraksi PAN, Felly Endra, dan Fraksi PKB dengan juru bicara Yonnarlis.

Delapan Fraksi tersebut menyampaikan pandangan umum secara kritis namun konstruktif, dengan tujuan proses penyusunan dan pembahasan RPJMD menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara umum fraksi-fraksi menyampaikan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 tersebut diharapkan perencanaan pembangunan kedepannya benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat yang berbasis potensi nagari dan berpijak pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Lebih lanjut, beberapa fraksi juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal jalannya pembangunan daerah secara kritis dan konsumtif dengan semangat kolaborasi terwujudnya Tanah Datar yang madani, maju dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan pemandangan umum merupakan salah satu bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Kita perlu memastikan dokumen perencanaan ini tidak hanya responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Datar di jangka panjang", sampainya.

Di akhir sidang Anton Yondra juga sampaikan rapat paripurna akan dilanjutnya dengan agenda jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota RPJMD 2025-2029 pada hari Jumat 11 Juli 2025 mendatang. 

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Kamrita dan dihadiri 24 orang anggota DPRD, Bupati Eka Putra, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos).

Maklumatnews, TD - "Program pembentukan Ranperda merupakan instrumen perencanaan yang dilakukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra pada  gelaran Rapat Paripurna dengan menyepakati beesama perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2025,  di ruang sidang utama DPRD setempat, Kamis (10/7).

"Untuk itu, berdasarkan kesepakatan bersama Ranperda tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai nomor SK Propemperda 2025 yaitu nomor 100.3.3/7/KPTS/DPRD-TD/2025 tanggal 10 Juli 2025, selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah Tanah Datar dengan Bapemperda", ujar Anton.

Sementara itu, membacakan sambutan bupati, Wabup Ahmad Fadly bacakan sampaikan terima kasih dengan telah disepakati penambahan pengusulan Ranperda diluar Propemperda tahun 2025 yaitu Ranperda tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai kumulatif terbuka untuk penataan kelembagaan pemerintah daerah dan akan menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah pada APBD Tanah Datar.

"Propemperda yang diusulkan dengan tujuan untuk penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efesiensi berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," sampainya.

Ahmad Fadly juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan DPRD atas ditetapkan kesepakatan bersama perubahan Propemperda tahun 2025.

Diakhir sambutannya, Ahmad Fadly mengharapkan perangkat daerah sebagai Pemrakarsa Ranperda yang telah di tetapkan untuk segera melakukan upaya-upaya percepatan penyusunan Ranperda tersebut sehingga dapat disampaikan ke DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Sebelumnya Ketua Bapemperda DPRD Tanah Datar Adrijinil Simabura menyampaikan, hasil Rapat paripurna penetapan Perubahan Propemperda tahun 2025 disepakati memasukkan 1 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Propemperda sesuai yang diusulkan sehingga Ranperda yang akan dibahas tahun 2025 menjadi 10 Ranperda dan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. 

Adapun 10 Propemperda tahun 2025 sebagai berikut, 

1. Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029,

2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, 

3. Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

4. Ranperda tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar, 

5. Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

6. Ranperda tentang Nagari, 

7. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

8. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

9. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

10. Ranperda tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Rapat paripurna hari ini dipimpinkKetua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi wakil ketua Kamrita dan Nurhamdi Zahari dihadiri 23 Anggota DPRD, Forkopimda, Pj Sekda Elizar, Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat dan Walinagari serta undangan lainnya. (Pinos)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya sebagai BUMN yang tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang andal, aman, dan tepat waktu tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan membangun kesadaran masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Bersih Lintas di Stasiun Indarung dan Sosialisasi Keselamatan Perjalanan Kereta Api petak jalan Stasiun Indarung-Pauhlima, Rabu (9/7).

Dalam kegiatan ini, para pekerja KAI Divre II Sumbar mulai dari level staf hingga manajemen secara gotong royong membersihkan area rel dari sampah rumah tangga, sisa tumpahan semen/klinker yang berpotensi mengganggu keselamatan operasional kereta api. Tak hanya itu, pada waktu yang bersamaan masyarakat yang bermukim di sekitar jalur KA juga diberikan edukasi dan himbauan langsung untuk tidak membuang sampah ataupun melakukan aktivitas di jalur rel yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun perjalanan kereta api.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan saat safety breafing sebelum kegiatan dilaksanakan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, berpesan kepada seluruh jajaran yang hadir agar tetap mengutamakan keselamatan selama kegiatan berlangsung.

“Sebagai penyedia transportasi publik berbasis rel, KAI tidak hanya fokus pada kelancaran perjalanan kereta api, tetapi juga peduli terhadap keselamatan masyarakat dan kebersihan lingkungan sekitar rel,” ungkapnya.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menambahkan bahwa kegiatan ini bukan hanya agenda kebersihan biasa, melainkan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat nilai-nilai ESG (Environmental, Social, Governance), meningkatkan keterlibatan masyarakat (community engagement), dan memastikan transportasi publik yang aman, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Selain itu, kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam program Asta Cita, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) seperti:

- SDG 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan,

- SDG 11: Mewujudkan kota dan komunitas yang aman dan berkelanjutan,

- SDG 13: Mengambil aksi terhadap perubahan iklim dengan menjaga lingkungan dari limbah.

“KAI meyakini bahwa lingkungan yang bersih dan lintasan yang aman adalah fondasi utama dalam mendukung operasional kereta api yang andal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aksi bersih-bersih lintas ini tidak hanya bertujuan estetis, tetapi juga fungsional dalam mengurangi potensi gangguan perjalanan kereta api akibat material asing di jalur” ujar Reza.

Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah, tidak melakukan aktivitas apapun di jalur KA dan waspada terhadap potensi bahaya di sekitar perlintasan sebidang serta tidak melakukan kegiatan vandalisme seperti pelemparan KA dan lain sebagainya.

“Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, KAI Divre II Sumbar terus berkomitmen menjaga lingkungan, meningkatkan keselamatan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa kereta api” tutup Reza.

Padang - Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya memberikan apresiasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2025. Namun, ia juga memberikan sorotan tajam kepada beberapa OPD yang masih tertinggal jauh dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar pada Selasa (8/7/2026) Rachmad Wijaya menegaskan pentingnya evaluasi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan daerah. Ia juga meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran segera mengambil langkah nyata terhadap OPD yang belum menunjukkan kinerja optimal dalam hal pengumpulan PAD.

“Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Padang untuk serius dan segera melakukan intervensi dan perbaikan. Kami menyarankan agar Pemko lebih serius dalam memaksimalkan teknologi dan digitalisasi dalam mencapai target PAD ini,” tegas Rachmad dari Dapil Padang V (Padang Selatan dan Padang Timur) ini. 

Rachmad menambahkan, secara umum capaian PAD Pemko Padang per 8 Juli 2025 sudah baik, mencapai Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target PAD Rp894,3 miliar. “Kami melihat sejumlah OPD yang harusnya menjadi penyumbang PAD besar ada yang belum maksimal. Andai mereka maksimal, tentu angkanya lebih baik lagi. Semoga sisa 6 bulan ke depan bisa dimaksimalkan,” kata Rachmad. 

//Tiga OPD Jadi Sorotan//

Rachmad mengungkapkan berdasarkan data resmi dari Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025, tercatat tiga OPD yang menjadi sorotan utama karena belum mencapai 40 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

“Yang pertama adalah Dinas Perhubungan (Dishub). Dari target PAD sebesar Rp3,39 miliar, baru terealisasi Rp1,25 miliar atau sekitar 36,88 persen. Dishub diketahui mengandalkan pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, serta layanan mobil derek. Harus maksimal lagi,” kata Ketua Alumni SMA 6 Padang ini. 

Selanjutnya, kata Rachmad, Dinas Perdagangan (Disdag) mencatat realisasi PAD sebesar Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau hanya mencapai 24,43 persen. Rendahnya capaian ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, serta penyedotan kakus.

Sementara itu, yang ketiga dan menjadi OPD dengan capaian terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan target PAD yang cukup besar, yakni Rp64,3 miliar, realisasi yang dicapai baru sebesar Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen. “PAD DLH sebagian besar berasal dari retribusi kebersihan dan persampahan, serta kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM. Kami minta Wako lebih memberikan perhatian lagi,” katanya. 

Rachmad mengatakan, OPD berkinerja baik patut dicontoh dan dia mengapresiasi OPD yang mampu menunjukkan hal itu. Salah satunya adalah Dinas Pariwisata, yang justru berhasil melampaui target PAD sebesar Rp400 juta dengan realisasi mencapai Rp495 juta, atau 123,75 persen. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mendekati target maksimal dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.

Rachmad menilai bahwa kinerja baik seperti itu perlu dijadikan acuan bagi OPD lainnya dalam menyusun strategi dan meningkatkan efisiensi kerja, khususnya dalam memanfaatkan potensi PAD dari berbagai sektor layanan dan aset daerah.

Rachmad menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola PAD di Kota Padang. Ia mendorong seluruh OPD untuk melakukan transformasi layanan, mulai dari sistem pemungutan hingga pelaporan, agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur. “Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan langkah evaluasi ini, DPRD berharap seluruh OPD dapat mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua tahun 2025. Hal ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjadikan Kota Padang sebagai kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. (*)

Maklumatnews, Tanah Datar - "Dalam RPJMD ini memuat cara mencapai dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan sesuai prioritas". 

Hal itu disampaikan Ahmad Fadly, wakil bupati Tanah Datar  pada rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2025-2029,  di ruang sidang DPRD setempat, Senin (7/7).

"Dalam hal ini, keberhasilan pelaksaannya tergantung komitmen bersama antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan seluruh stakeholder pembangunan yang ada di kabupaten Tanah Datar kita ini", ujarnya.

"Adapun tujuan disusunnya RPJMD ini merupakan landasan yuridis formal dalam pelaksanaan pembangunan yang berisi isu dan program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang", tambahnya lagi

"RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja, kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif". 

"Sistem Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi antar fungsi pemerintah antat pusat dan daerah, juga mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan," ungkapnya. 

Adapun maksud disusunnya dokumen RPJMD tahun 2025-2029 ini, kata Wabup Ahmad Fadly, adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029.

 

"RPJMD ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Dan, mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, dan provinsi", pungkaa Ahmad Fadly. 

Rapat Paripurna kali ini dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Kamrita bersama 27 anggota serta bersama Plt. Sekda, staf ahli Bupati dan kepala OPD serta Forkopimda Tanah Datar, Wali Nagari serta undangan lainnya. (Pinos)