Latest Post

 ‎


Padang – Bank Nagari bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memperkuat sinergi melalui Workshop “Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Penanganan Kredit Macet melalui Jalur Non-Litigasi dan Litigasi” yang digelar pada Rabu (24/9/2025) di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Pusat Bank Nagari. Dalam kesempatan itu, kedua pihak juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

‎Acara berlangsung dengan dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yuni Daru Winarsih, SH., M.Hum., bersama jajaran Direksi serta Dewan Komisaris Bank Nagari. Penandatanganan PKS dilakukan antara Yuni Daru Winarsih dengan Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra.

‎Dalam sambutannya, Yuni menekankan pentingnya mengedepankan jalur non-litigasi dalam penyelesaian kredit bermasalah. “Tidak semua kasus kredit macet harus masuk ke ranah pengadilan. Mediasi, negosiasi, dan restrukturisasi sering kali lebih efisien, cepat, dan mampu menjaga hubungan baik antara bank dan debitur,” ujarnya.

‎Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyambut positif kolaborasi ini. Menurutnya, dukungan Kejati Sumbar melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memperkuat langkah Bank Nagari dalam menekan risiko kredit bermasalah, menjaga kualitas aset, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah.

‎Penandatanganan kerja sama ini sekaligus menegaskan komitmen bersama antara lembaga negara dan BUMD dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah melalui sektor perbankan.(SRP)

Ranperda APBD Perubahan 2025 Akhirnya Ditetapkan Menjadi Perda 
Maklumatnews, TD - Setelah melalui beberapa kali rapat Paripurna, akhirnya DPRD Tanah Datar bersama Pemkab sepakat serta menyetui Rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta dihadiri 28 orang Anggota dengan Bupati Tanah Datar Eka Putra di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat Rabu (24/9).

Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan bahwa sebelum dituangkan hasil kesepakatan Ranperda Perubahan APBD tahun 2025 dijadikan Peraturan Daerah, terlebih dahulu dilakukan penyampaian laporan hasil pembicaraan pertama yang dibacakan Kamrita, juru bicara Badan Anggaran.

"Perumusan terhadap hasil pembahasan Ranperda kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025 lalu yang mana dalam pembahasan tersebut dapat disimpulkan dan diambil beberapa kesepakatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)” sampai Kamrita.

Adapun hasil rumusan tersebut disetujui, Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.289.902.332.063,81 dan Belanja daerah sebesar Rp 1.328.708.623.785,87 atau dengan suplus/defisit sebesar Rp 38.806.291.722,06, Kemudian Pembiayaan yaitu penerimaan Rp 43.806.291.772,06 dan pengeluaran Rp 5.000.000.000,00 dengan jumlah pembiayaan netto sebesar Rp 38.806.291.722,00.

Rumusan tersebut, kata Kamrita selepas rapat antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, 8 Fraksi DPRD menerima Ranperda untuk dijadikan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2025 melalui juru bicara masing-masing fraksi.

“Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kemarin masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan hari ini kita tanda tangani bersama berita acara persetujuannya,” ujar bupati Eka Putra.

"Selanjutnya, Ranperda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD".

"Pada perubahan APBD Tahun 2025 ini memuat penyesuaian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan kewenangan pemerintah Tanah Datar untuk pemenuhan belanja wajib di bidang pendidikan, kesehatan, pendukung standar pelayanan minimal, program percepatan pencegahan dan penurunan stunting, program pemulihan ekonomi daerah pasca bencana serta program perlindungan sosial". 

"Semua target tersebut disinkronkan dengan pencapaian target RPJMD Tanah Datar tahun anggaran 2025-2029," ungkapnya.

“Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN diminta bekerjalah secara profesional, hindari perbuatan melawan hukum, ciptakan kerjasama yang baik, suasana kondusif dan inovatif untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tanah Datar 2025-2029 melalui pelaksanaan program unggulan daerah,  (Pinos)

 







Padang - Penyelenggaraan statistik sektoral yang andal dan terstandar menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan berbasis data. 

Hal ini menjadi fokus utama dalam kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Domain Kelembagaan dan Statistik Nasional) yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang di Abu Bakar Jaar, Selasa (23/9/2025).

Kepala Diskominfo Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi dan percepatan digitalisasi saat ini, penyelenggaraan statistik tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.

 Menurutnya, dibutuhkan kerangka kerja bersama yang menyatukan seluruh proses statistik, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi.

“Penyusunan daftar data statistik sektoral merupakan langkah awal yang fundamental untuk memetakan seluruh data yang kita hasilkan dan butuhkan, baik kewilayahan, sektoral, maupun tematik,” ujarnya.

Boby memaparkan sejumlah isu prioritas yang membutuhkan penguatan data sektoral, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Pada sektor pendidikan, data diperlukan untuk melihat potensi ketimpangan akses serta perkembangan indikator seperti rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan di semua jenjang.

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting, cakupan imunisasi, hingga pengendalian penyakit tidak menular memerlukan data berkala dan terintegrasi. Sementara pada sektor kemiskinan, sinkronisasi data antar sektor sangat penting untuk memastikan intervensi sosial tepat sasaran.

“Semua isu tersebut membutuhkan data sektoral yang lengkap, akurat, dan dapat ditindaklanjuti. Melalui pembinaan ini, kita berharap dapat memperkuat pemahaman bersama tentang pentingnya statistik sektoral serta kontribusinya dalam mewujudkan data yang andal dan berkualitas,” pungkasnya.

Kegiatan pembinaan diikuti oleh sebanyak 50 orang dari berbagai OPD di lingkungan Pemko Padang. (MA/Taufik)

 







Padang – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, hadir di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) untuk memberikan kuliah umum, Senin (22/9/2025). 

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

Menurut Maigus Nasir, kehadiran tokoh nasional di tengah mahasiswa memberikan motivasi besar bagi generasi muda. 

Ia berharap kuliah umum ini menjadi penyemangat untuk terus menimba ilmu dan aktif dalam kegiatan organisasi.

“Organisasi adalah ruang belajar yang membentuk kepemimpinan. Kita ingin mahasiswa Padang tumbuh menjadi generasi tangguh dan siap menghadapi perubahan zaman,” ucap Maigus.

Dalam paparannya, Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq alumni Universitas Muhammadiyah yang berlokasi di solo berbagi pengalaman sekaligus menekankan pentingnya keseimbangan antara akademik dan organisasi. 

"Untuk itu yang diperlukan bagaimana bisa berpikir lebih analitis dalam melihat persoalan yang rumit. Di mana pentingnya ada kemampuan untuk beradaptasi, dan perlunya memperkuat softskill. Tugas kita di Kementerian Dikdasmen menyiapkan regulasi bagaimana membentuk generasi yang adaptik,” terangnya.

Baginya, organisasi adalah media melatih karakter, membangun jejaring, dan memupuk rasa percaya diri.

Ratusan mahasiswa UMSB mengikuti kuliah umum tersebut dengan penuh antusias, bahkan aktif terlibat dalam sesi diskusi. Mereka mendapat motivasi langsung untuk berani bermimpi besar sekaligus menyiapkan diri menjadi pemimpin bangsa di masa depan. (Hariz/Taufik)

 


Padang – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025, Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II akan menggelar berbagai kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.

Hal ini disampaikan Asisten Teritorial (Aster) Dankodaeral II, Letkol (P) Octav Bayu Dirgantara, saat menghadiri pertemuan di rumah dinas Wali Kota Padang, Senin (22/9/2025).

Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan HUT TNI ke-80 akan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang. Salah satunya berupa bakti sosial dengan membersihkan bantaran Kali Mati di Kelurahan Berok Nipah.

"Selain itu, akan digelar pula bakti kesehatan berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah, serta pembagian sembako yang dipusatkan di kawasan Satrol Lantamal II pada 2 Oktober 2025 mendatang," jelasnya.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Kita akan menggerakkan stakeholder dan masyarakat , melalui bakti sosial ini, kita berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi kesehatan," katanya. (MA / Charlie)




Padang - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Yosefriawan segera memasuki purna tugas. Pamong senior itu tidak lagi menjabat Kepala Bapenda terhitung 1 Oktober depan. 

Saat diminta untuk menyampaikan pesan dan kesan di depan Wali Kota Padang, sambil berkelakar, Yosefriawan mengaku ingin kembali muda. 

"Rasanya ingin kembali muda seperti wali kota, tapi tak terasa ternyata usia sudah 60 tahun," ucapnya saat rapat bulanan di lingkup Pemko Padang, di Balai Kota, Aie Pacah, Senin (22/9/2025). 

Diakui Yosefriawan, dirinya memang tak muda lagi. Dirinya mengucapkan maaf di depan wali kota, wakil wali kota dan seluruh OPD. Selama bekerja, Yosefriawan mengaku belum sesuai ekspektasi. 

"Semua karena faktor 'U' (usia), sehingga gercep (gerak cepat) yang diharapkan pimpinan tidak tercapai," ungkap Yosefriawan. 

Selama bertugas, Yosefriawan bukan tanpa prestasi. Cukup banyak prestasi yang dicapai. Seperti di tahun 2023 lalu, di tangan Yosefriawan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang melebihi target. Ketika itu capaian PAD yakni Rp657,5 miliar dari target Rp650 miliar. Angka ini tertinggi di sepanjang sejarah. Selain itu, Yosefriawan juga pernah menjabat Pj Sekdako Padang. 

"Sebenarnya ASN itu tidak ada yang luar biasa. Semua yang diraih itu karena dikerjakan dengan kerjasama dan dukungan kawan-kawan ASN semua," ucapnya. 

Yosefriawan bertugas sebagai ASN sudah hampir 40 tahun. Sejumlah posisi sudah dirasakannya. Bahkan Yosefriawan sudah berpindah-pindah tempat tugas. 

"Saya mengabdi kepada negara 40 tahun kurang empat bulan," jelasnya. 

Yosefriawan memulai kariernya pada tahun 1986. Pemko Padang merupakan tempat dinas pertamanya. Kemudian pindah tugas ke Kabupaten Padangpariaman. Setelah itu Yosefriawan bekerja di Pemprov Sumbar. 

Tak lama setelah itu, Yosefriawan bertugas di Sekretariat APDN di Baso, Agam. Yosefriawan juga sempat beberapa tahun bertugas di Pemkab Agam untuk kemudian mengakhiri tugasnya di Pemko Padang. 

"Mohon maaf jika selama ini ada kesalahan," sebutnya di depan rekan sejawat di Pemko Padang. 

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi kinerja Yosefriawan selama ini. 

"Pak Yosef telah menunjukkan loyalitas, pengabdian dan meninggalkan legacy yang luar biasa bagi Pemko Padang. Mewakili kami semua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga masa purna bakti ini menjadi awal baru yang penuh keberkahan,” tutup Fadly Amran.(Charlie)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.