Maklumat

Dua Kata Ini Telah Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Padang

Padang - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Tamiang tiba di Padang, Rabu (15/10/2025). Kedatangannya di Pemko Padang disambut Kepala Badan Kesbangpol, Tarmizi Ismail di Kantor Balai Kota.

"Seharusnya kita yang belajar ke Aceh, karena Aceh guru toleransi," ungkap Tarmizi saat menerima tamu dari Aceh Tamiang.

Diakui Tarmizi, selama ini memang cukup banyak ujian yang didapat FKUB dalam menghadapi permasalahan kerukunan umat beragama di Padang. Ujian tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

"Apalagi kami tetap memberikan dukungan terhadap keberadaan dan eksistensi FKUB," ulasnya.

Tarmizi sempat membocorkan trik agar kerukunan umat beragama tetap kokoh di Padang. Menurut Tarmizi, hal yang harus dijaga agar umat beragama tetap kompak yakni memegang teguh dua kata.

"Dua kata itu yakni 'Paling' dan 'Saling', setiap pertemuan antar umat agama kita sampaikan, jangan merasa paling, tetapi dalam pergaulan antar lintas agama harus saling, bisa menerima bagaimana orang lain," ungkapnya.

Diakui Tarmizi, menjaga kerukunan umat beragama sangat penting. Guna merakit kebersamaan, FKUB Kota Padang bahkan pernah melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibadah.

"FKUB melakukan kunjungan dan diskusi ke rumah-rumah ibadah, ini bagian yang kita bangun dan perkokoh," kata Ismail.

Kunjungan ke rumah ibadah yang dilakukan, menurut Tarmizi dapat menyentuh hati setiap umat. Berkat itu semua, ketika terjadi perselisihan, bisa dapat teratasi melalui komunikasi dan silaturahmi yang terjadi.

FKUB Aceh Tamiang datang bersama Kepala Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang, Agusliyana Devita, Kakankemenag Aceh Tamiang, Anwar Padli, Ketua FKUB, Sulaiman, dan lainnya.

Kepala Kesbangpol Aceh Tamiang Agusliyana Devita mengatakan, pihaknya memang memilih Kota Padang untuk tempat menimba ilmu. Sebab, Kota Padang pernah didapuk sebagai kota yang mampu menjaga kerukunan umat beragama.

"Selain menambah ilmu pengetahuan ke sini, kita juga mendengat kalau FKUB Padang sempat mendapat penghargaan dari FKUB Sumbar," ungkapnya.

Diakui Agusliyana, Kabupaten Aceh Tamiang berpenduduk heterogen. Apalagi daerahnya berada di perbatasan antara Sumut dengan Aceh.

"Kami 'berkiblat' ke Sumut, kami sangat heterogen," jelasnya.

Diakuinya, permasalahan kerukunan antar umat beragama memang pernah terjadi pada tahun 2019 silam. Namun permasalahan itu dapat dicarikan solusi.

"Semoga kehadiran kami di sini juga dapat memperpanjang silaturahim," harapnya.

Di pertemuan itu, kedua daerah saling bertukar cenderamata. Selain itu juga digelar diskusi singkat terkait peran FKUB dalam mempererat persatuan umat.(Charlie)

8 Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Terhadap 3 Ranperda

14 October berita DPRD Maklumatnews

8 Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Terhadap 3 Ranperda

Maklumatnews, TD - DPRD kabupaten Tanah Datar kembali menggelar rapat Paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati atas 3 Ranperda di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Selasa (14/10).

Adapun 3 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Fasilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredarab Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dalam pandangannya, semua Fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya melalui Juru Bicara masing-masing, yakni Fraksi PPP disampaikan Agus Tofik, Fraksi PKB Zaipul Imra, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat Syafril, Fraksi Ummat Golkar disampaikan Herman Sugiarto, Fraksi PAN disampaikan Nofrizal, Fraksi Gerindra disampaiman Mulyani, Fraksi Nasdem disampaikan Noviandri dan Fraksi PKS disampaikan Jamal Ismail.

Sebagian besar Fraksi yang menyampaikan pandangannya memberikan apresiasi terhadap ketiga Ranperda yang disampaikan.

"Permasalahan narkoba telah merambah sampai ke berbagai sektor, dan Pemerintah Daerah bersama jajaran telah berusaha sebaik mungkin dalam mengatasinya, namun kami menilai menangkap pemakai dan pengedar kemudian dimasukkan ke penjara bukanlah sebuah prestasi, namun bagaimana memutus jaringan dan peredaran sehingga Tanah Datar bebas narkoba, itu baru prestasi yang bisa kita wujudkan bersama," sampai Syafril.

Kemudian Syafril yang menyampaikan pandangan fraksinya mengungkapkan, Ranperda Design Kependudukan merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola kependudukan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

"Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pengelola data dan dinamika kependudukan yang akurat, kami harap Ranperda ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi Pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berbasis data yang akurat," ujarnya.

Sementara untuk KLA hampir semua fraksi juga mendukung, namun dengan berbagai masukan dan pertanyaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah.

"Anak adalah masa depan bangsa, sehingga pemenuhan hak yang menjamin tumbuh kembang secara optimal, aman dan bahagia. Untuk mendukung itu segera bentuk gugus tugas KLA dan susun rencana aksi daerah yang realistis, wujudkan sekolah, puskesmas yang ramah anak, sampai dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pernikahan dini," sampai Jubir Zaipul Imra.

Dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra yang didampingi Waka Nurhamdi Zahari dan Kamrita Sidang ditutup dengan penyerahan nota pandangan Fraksi DPRD dari Ketua DPRD Tanah Datar kepada Bupati Tanah Datar.turut dihadiri Bupati Eka Putra bersama Sekda, para Asisten, Staf Ahli dan kepala OPD, Forkopimda, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos)

Lestarikan Budaya Minangkabau Lewat Festival Adat Budaya Pauh IX Kuranji 2025

14 October Pemko Padang

Padang - Di tengah gempuran teknologi dan modernisasi yang kiat cepat, Niniak Mamak Kecamatan Kuranji, Kota Padang memilih Festival Adat Budaya Pauh IX Kuranji tahun 2025 sebagai salah satu wadah untuk melestarikan dan menanamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin (13/10/2025) sampai Rabu (15/10/2025) itu terdapat tiga agenda, yaitu lomba Sasambah Adat Batagak Panghulu, lomba Sasamba di Bawah Payuang, dan Festival Randai.

"Terdapat sebanyak 441 peserta selaku perwakilan kelurahan atau IX Tapian Kecamatan Kuranji," kata Camat Kuranji, Ridho Satria, Senin (12/10/2025).

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Padang, Jasman mengapresiasi kegiatan ini. Menurut dia, di tengah gempuran teknologi dan modernisasi yang luar biasa maka perlu upaya bersama untuk memastikan adat budaya Minangkabau tetap lestari di tengah-tengah masyarakat.

"Tentu kegiatan ini tidak saja dalam bentuk seremonial atau hiburan. Tapi bagaimana melestarikan adat budaya Minangkabau dan menurunkan kepada generasi muda," ujarnya.

Dikatakannya, Pemerintah Kota (Pemko) Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir memiliki perhatian besar terhadap pelestarian adat dan budaya.

Hal itu bahkan dituangkan dalam Program Unggulan Sinergi Nagari Kota Padang.

"Jadi bagaimana kita mengoptimalkan peran Tungku Tigo Sajarangan. Niniak Mamak, Alim. Ulama, dan Cadiak Pandai di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Dikatakan Jasman, kegiatan Festival Adat Budaya Pauh IX Kuranji 2025 harus dapat jadi inspirasi untuk KAN Kota Padang dalam menggelar kegiatan serupa dalam upaya melestarikan adat dan Budaya Minangkabau.

"Tidak bisa dipungkiri, anak kemenakan kita mulai tergerus pemahamannya terhadap adat budaya ini. Untuk itu, jadi tugas kita bersama melestarikan adat ini agar bisa diimplementasikan dan dibumikan oleh semua kalangan, khususnya generasi muda," pungkaa Jasman. (Taufik)

904 Depot Air Minum Diimbau Aktif Periksa Kualitas Air

14 October Pemko Padang

Padang - Depot air minum di Kota Padang bak cendawan tumbuh. Keberadaannya diperlukan. Namun begitu, Pemerintah Kota Padang mengimbau agar setiap depot terus memeriksa kualitas air minum yang ada.

"Kita mengimbau setiap depot air minum agar aktif memeriksa kualitas air minum secara berkala," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Padang, dr Lidia Febrina kepada Diskominfo Padang, Selasa (14/10/2025).

Lidia mengatakan, selama ini cukup banyak depot air minum yang beroperasi di Kota Padang. Dinkes mencatat, sebanyak 1.242 depot melayani warga Padang.

"Dari sebanyak itu, kini yang aktif hanya 904 saja," bebernya.

Selama ini, Dinkes Padang bersama Puskesmas telah melakukan pengawasan dan pembinaan ke tiap depot yang aktif. Dinkes juga melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di tiap depot. Sehingga diharapkan depot melakukan kegiatan sesuai standar.

"Saat pembinaan ada form checklist sesuai standar kementerian, dan apabila ada temuan segera kita sampaikan untuk diperbaiki, dan kemudian kita lihat beberapa waktu setelahnya apakah depot menindaklanjuti perbaikan tersebut," katanya..

Selain itu, Dinkes juga melakukan pelatihan higiene sanitasi pangan. Tahun ini, Dinkes telah melatih sebanyak 135 depot.

"Bagi yang belum dilatih kita berikan penyuluhan keamanan pangan," terang Kabid Kesmas.

Bagi depot yang memiliki nilai IKL minimal 80, pemilik atau pekerja depot sudah mendapatkan pelatihan dan pemeriksaan kualitas air nya sesuai standar. Depot setelah itu diberikan label pengawasan berupa stiker.

"Depot yang ditempeli stiker artinya depot telah melaksanakan kegiatan sesuai standar kesehatan," pungkasnya.(Charlie)

Sekda Kota Pafang Andre Algamar 5 November Mendatang, Ada Simulasi Gempa dan Tsunami

14 October

Padang - Kesiapan warga Kota Padang menghadapi bahaya gempa dan tsunami akan diuji. Menguji kesiapan warga, Pemerintah Kota Padang berencana akan menggelar simulasi gempa dan tsunami.

Jika tak ada aral melintang, simulasi tersebut digelar pada 5 November 2025 mendatang. Dipastikan kegiatan ini diadakan di delapan kecamatan yang terbilang rawan bencana gempa dan tsunami.

"Ketika simulasi nanti kita harus pastikan tidak ada kejadian seperti kecelakaan dan lainnya, semua harus zero accident," kata Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar saat membuka Rapat Pesiapan Drill Tsunami di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan Padang, Senin (13/10/2025).

Delapan kecamatan itu yakni Bungus Teluk Kabung dengan enam kelurahan, Koto Tangah (11 kelurahan), Nanggalo (6 kelurahan), Padang Barat (10 kelurahan), Padang Selatan (11 kelurahan), Padang Timur (3 kelurahan), Padang Utara (7 kelurahan).

"Seluruh kelurahan itu berisiko terdampak bencana gempa dan tsunami sesuai kajian risiko bencana Kota Padang tahun 2023," jelas Sekda.

Simulasi ini nantinya akan melibatkan lebih kurang 200.000 jiwa warga Padang. Seluruhnya berada di 55 kelurahan dan 8 kecamatan.

"Pelaku simulasi nantinya melibatkan siswa sekolah dasar, menangah dan tingkat atas. Kemudian mahasiswa di perguruan tinggi, hotel, rumah sakit, perusahaan swasta, pasar dan sebagainya," sebut Andree.

Sekda mengatakan, pada saat simulasi nanti, tepat pada pukul 10.00 WIB, tanda gempa bumi yang disepakati dibunyikan. Seperti bel, kentongan, lonceng, pluit, dan lainnya.

"Tanda gempa bunyi itu berbunyi selama satu menit. Saat tanda dibunyikan, warga menyelamatkan diri. Mencari tempat aman," ungkap Andree.

Setelah itu warga menuju titik kumpul. Melakukan pengecekan keadaan dan kondisi anggota. Bagi yang berada di zona bahaya tsunami segera menuju tempat aman.

"Kita berharap dengan simulasi ini dapat terwujud peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengenali tanda gempa berpotensi tsunami, evakuasi mandiri, arahan evakuasi, dan koordinasi antar pengendali evakuasi di lapangan," beber Sekdako.

Saat ini, terdapat sejumlah daerah yang merupakan titik aman atau zona hijau tsunami. Daerah itu terdapat di lima kelurahan, seperti di Lubuk Minturun, Aie Pacah, Sungai Sapih, Ampang, Lubuk Begalung, Simpang Haru, Sawahan, Sawahan Timur, dan Gunung Pangilun.

"Melalui simulasi itu nanti kita akan mengetahui sekaligus mengevaluasi simulasi bencana yang selama ini kita ketahui," pungkas Andree.

Diketahui, Kota Padang saat ini memang dilanda isu gempa megathrust. Diperlukan kesiapan warga dalam mengahadapi setiap bencana. Termasuk bahaya gempa dan tsunami. (Charlie)

Bupati Eka Putra Sampaikan Nota Penjelasan 3 Ranperda Ke DPRD

13 October berita DPRD Tanah Datar

Bupati Eka Putra Sampaikan Nota Penjelasan 3 Ranperda Ke DPRD

Maklumatnews, TD - “Penyalahgunaan narkotika telah sangat memprihatinkan dan sangat merugikan bangsa dan negara baik dari segi moril maupun materil bahkan hingga merenggut banyak korban jiwa terutama kalangan generasi muda penerus bangsa, jika ini dibiarkan akan sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara ini".

Hal itu disampaikan bupati Eka Putra pada sidang Paripurna DPRD Tanah Datar dengan agenda nota penjelasan Bupati terhadap tiga Ranperda di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (13/10).

"Hal inilah salah satu yang melatar belakangi lahirnya Ranperda pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika tersebut karena saat ini sudah sangat memprihatinkannya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda penerus bangsa", ujar Eka Putra.

"ini juga sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika".

“Berkenaan dengan hal ttersebut, untuk melindungi Sumber Daya Manusia (SDM), kehidupan bangsa dan negara dari penyalahgunaan narkotika di Tanah Datar maka perlu disusun Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan untuk segera dibahas dan ditetapkan,” tambahnya.

Terkait Ranperda Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045, Bupati Eka Putra sampaikan 5 aspek pembangunan kependudukan yang menjadi perhatian yaitu pengendalian kuantitas kependudukan, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan.

“Tujuan disusun Ranperda ini adalah sebagai pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan agar efektif, efisien, terukur dan bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Datar,” sampainya.

Sementara itu terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dikatakan Bupati Eka Putra hal ini berhubungan dengan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap perlindungan anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Konsep kabupaten layak anak adalah sebagai upaya strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis hak anak, mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,”sampainya.

Ketua DPRD Anton Yondra selaku pimpinan sidang dalam pidato pengantar menyebutkan bahwa agenda rapat Paripurna kali ini adalah pembicaraan tingkat pertama sesi ke satu yaitu mendengarkan .

“Pada Sidang Paripurna DPRD saat ini, kita mendengarkan Nota Penjelasan Bupati terkait tiga Ranperda yaitu, pertama Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, kedua Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045, dan ketiga Penyelenggaraan Kabupaten Tanah Datar Layak Anak,” ucapnya.

Anton menambahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bamus, rapat akan dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat pertama sesi kedua pada hari Selasa tanggal 14 Oktober dengan acara Pandangan Umum Fraksi-fraksi. (Pinos)