Dari Setetes Darah untuk Ribuan Harapan: Hendra Pebrizal Menumbuhkan Budaya Kemanusiaan di Lingkungan Perumda AM Kota Padang

Di balik tugas besar memastikan air bersih mengalir ke ribuan rumah warga Kota Padang setiap hari, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang ternyata juga sedang mengalirkan sesuatu yang jauh lebih berharga: harapan hidup bagi sesama manusia.

Rabu (24/6/2026) pagi, suasana di halaman parkir Kantor Perumda AM Kota Padang tampak berbeda. Tidak ada sekat jabatan, tidak ada perbedaan status antara pimpinan dan pegawai. Yang terlihat justru semangat kebersamaan yang berpadu dengan nilai kemanusiaan.

Satu per satu karyawan duduk di kursi donor, mengulurkan lengannya dengan penuh kesadaran bahwa darah yang mereka berikan hari itu akan menjadi harapan bagi seseorang yang sedang berjuang melawan penyakit, menjalani operasi, ataupun bertahan hidup di ruang perawatan rumah sakit.

Bagi sebagian orang, donor darah mungkin hanya berlangsung sekitar 15 menit. Namun bagi orang yang membutuhkan, waktu singkat tersebut bisa menjadi penentu antara harapan dan keputusasaan.

Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, memandang kegiatan tersebut bukan sekadar agenda rutin perusahaan, melainkan sebuah gerakan sosial yang harus terus ditumbuhkan sebagai budaya bersama.

Menurutnya, perusahaan yang sehat bukan hanya diukur dari pencapaian kinerja, laba, ataupun kualitas pelayanan publik yang diberikan, tetapi juga dari seberapa besar kepeduliannya terhadap kehidupan manusia.

"Selama ini masyarakat mengenal Perumda AM sebagai perusahaan yang mengalirkan air bersih. Namun lebih dari itu, kami ingin menghadirkan budaya kepedulian. Sebab pada akhirnya, perusahaan hadir bukan hanya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan tetap hidup," ujar Hendra.

Ia mengajak seluruh karyawan yang memiliki kondisi tubuh sehat untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup dan bentuk tanggung jawab sosial.

Sebab, menurutnya, stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) tidak pernah benar-benar aman jika hanya mengandalkan donor ketika ada kondisi darurat.

"Sering kali orang baru mencari darah ketika musibah datang. Padahal kebutuhan darah di rumah sakit tidak pernah berhenti. Ada ibu melahirkan, pasien kecelakaan, penderita talasemia, pasien operasi, hingga penderita kanker yang setiap hari membutuhkan bantuan kita. Karena itu, donor darah harus menjadi budaya, bukan sekadar kegiatan seremonial," katanya.

Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan cenderung individualistis, Hendra menilai donor darah menjadi pengingat bahwa manusia tetap saling bergantung satu sama lain.

Ia menyampaikan sebuah pesan sederhana namun sangat mendalam.

"Teknologi sudah berkembang sangat pesat, tetapi sampai hari ini belum ada mesin yang bisa menciptakan darah manusia. Artinya, kehidupan seseorang masih sangat bergantung pada kepedulian manusia lainnya. Inilah yang membuat donor darah menjadi sangat istimewa."

Baginya, mendonorkan darah merupakan bentuk sedekah yang paling universal. Tidak memandang suku, agama, jabatan, maupun status sosial.

"Ketika darah itu mengalir ke tubuh pasien, kita tidak pernah tahu siapa yang menerimanya. Bisa jadi seorang ibu, seorang anak, seorang ayah, bahkan seseorang yang belum pernah kita kenal seumur hidup. Tetapi di situlah letak keindahan kemanusiaan. Kita membantu tanpa syarat dan tanpa pamrih."

Selain menjadi investasi sosial, donor darah juga menjadi investasi kesehatan bagi para pendonor.

Hendra menjelaskan, donor darah yang dilakukan secara rutin dan sesuai prosedur medis dapat membantu menjaga kesehatan jantung, melancarkan sirkulasi darah, mengontrol kadar zat besi dalam tubuh, merangsang pembentukan sel darah merah baru, sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap sejumlah penyakit menular.

Namun, menurutnya, manfaat terbesar bukan hanya terletak pada aspek fisik, melainkan pada ketenangan batin yang dirasakan setelah membantu sesama.

"Ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang ketika kita mengetahui bahwa sebagian dari diri kita mampu menyelamatkan kehidupan orang lain. Perasaan itulah yang menjadi energi positif bagi kesehatan mental seseorang."

Di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini, Hendra berharap gerakan donor darah dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk memperkuat solidaritas dan empati sosial.

Ia ingin semangat berbagi terus tumbuh, tidak hanya di lingkungan Perumda AM Kota Padang, tetapi juga menginspirasi berbagai instansi pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat luas.

"Jangan menunggu kaya untuk membantu sesama. Jangan menunggu menjadi tokoh besar untuk berbuat baik. Ketika tubuh kita sehat, sesungguhnya kita sudah memiliki modal yang sangat berharga untuk menyelamatkan kehidupan orang lain."

Di akhir pesannya, Hendra menyampaikan satu kalimat yang menjadi refleksi mendalam bagi semua orang.

"Air bersih yang kami distribusikan menghidupi kota ini setiap hari. Tetapi darah yang kita donorkan hari ini, mungkin sedang menghidupkan masa depan seseorang. Karena sejatinya, peradaban yang maju bukan hanya tentang pembangunan fisik, melainkan tentang seberapa besar kepedulian manusia terhadap manusia lainnya."

Dari halaman parkir sederhana itu, lahirlah sebuah pesan besar. Bahwa kemanusiaan tidak selalu hadir dalam tindakan yang rumit dan megah.

Kadang, kemanusiaan hanya dimulai dari keberanian seseorang untuk menggulung lengan bajunya, mengulurkan tangan, dan membiarkan setetes darahnya mengalir menjadi kehidupan bagi orang lain.

 ‎

‎  PADANG – Langkah besar untuk menjamin ketahanan air bersih dan keselamatan warga Kota Padang resmi dimulai. Perumda Air Minum (AM) Kota Padang menandatangani kontrak paket kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 200 liter per detik (l/dtk), lengkap dengan bentangan jaringan perpipaan sepanjang kurang lebih 19 kilometer.

‎

‎Proyek infrastruktur vital ini didanai dengan pagu anggaran fantastis mencapai kurang lebih Rp284 miliar, bersumber dari sinergi bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sumatera Barat.

‎

‎Hadirnya proyek ini menjadi angin segar sekaligus jawaban konkret atas kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di tiga wilayah kecamatan berpenduduk padat: Koto Tangah, Nanggalo, dan Kuranji. Tidak sekadar meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan distribusi, megaproyek ini dirancang khusus dengan aspek mitigasi bencana gempa bumi guna menjaga keberlanjutan layanan di masa depan.

‎

‎Komitmen Pelayanan dan Mitigasi Bencana

‎Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas terealisasinya penandatanganan kontrak ini. Menurutnya, proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan dan keselamatan warga Kota Padang.

‎

‎"Alhamdulillah, penandatanganan kontrak ini adalah tonggak sejarah baru bagi pelayanan air bersih di Kota Padang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta Karya, serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sumatera Barat atas dukungan luar biasa ini," ujar Hendra Pebrizal.

‎

‎"Dengan anggaran mencapai 284 miliar rupiah, proyek SPAM 200 liter per detik dan jaringan pipa sepanjang 19 kilometer ini akan mengoptimalkan distribusi air bersih secara signifikan di Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, dan Kuranji. Lebih dari itu, infrastruktur ini kami rancang dengan standar tinggi sebagai langkah mitigasi gempa. Kita tahu Padang berada di wilayah rawan bencana, dan Perumda AM berkomitmen memastikan bahwa saat terjadi guncangan sekalipun, sistem pasokan air bersih bagi masyarakat tetap tangguh dan terjaga," tegasnya.

‎

‎Sinergi untuk Padang Tangguh

‎Dengan dimulainya proyek ini, Perumda AM Kota Padang terus membuktikan posisinya sebagai badan usaha milik daerah yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik harian, tetapi juga visioner dalam menghadapi tantangan alam.

‎

‎Pekerjaan fisik yang akan segera berjalan ini diharapkan dapat didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar berjalan lancar, tepat waktu, dan segera mengalirkan manfaatnya ke rumah-rumah warga di Kota Tercinta.

BUKITTINGGI – Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bukittinggi menunjukkan komitmen nyatanya dalam mengayomi dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui aksi kemanusiaan berupa penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menyasar para lansia dan anak yatim di wilayah Kabupaten Agam.

Kegiatan bakti sosial yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Ruly Indra Wijayanto, S.I.K., M.Si. Didampingi oleh jajaran pejabat utama Polresta serta pengurus Bhayangkari Cabang Kota Bukittinggi, rombongan bergerak mengunjungi dua titik lokasi, yakni Panti Sosial Tresna Werdha IKHWANUS Shafa Hajjah Djusni dan Panti Asuhan An-Nur yang terletak di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

Dalam kunjungan tersebut, Polresta Bukittinggi menyerahkan bantuan berupa paket sembako beserta berbagai kebutuhan logistik sehari-hari. Bantuan ini diserahkan secara simbolis dan personal kepada para lansia serta anak-anak asuh yang berada di kedua institusi sosial tersebut.

Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Ruly Indra Wijayanto, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini sejatinya adalah momentum untuk memperkuat pengabdian Polri kepada masyarakat.

"Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk empati dan kepedulian nyata dari seluruh personel Polresta Bukittinggi. Melalui semangat 'Polri Untuk Masyarakat', kami ingin terus hadir di tengah-tengah warga, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung yang memberikan manfaat langsung," ujar Kombes Pol Ruly.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi serta menjaga hubungan yang harmonis antara kepolisian dan segenap lapisan masyarakat.

Kehadiran jajaran Polresta Bukittinggi dan Bhayangkari ini pun disambut dengan kehangatan dan rasa syukur oleh pengurus panti serta para penerima manfaat. Melalui bantuan yang disalurkan, diharapkan dapat meringankan pemenuhan kebutuhan harian panti sekaligus membawa kebahagiaan tersendiri bagi para lansia dan anak-anak asuh dalam menyambut hari jadi kepolisian nasional tahun ini.

Dengan terselenggaranya agenda sosial ini, Polresta Bukittinggi kembali menegaskan komitmennya untuk terus berjalan beriringan bersama masyarakat, menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan sarat akan nilai-nilai kemanusiaan di wilayah hukum Kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Penulis: Sukra Rahmat Putra

‎PADANG — Komitmen nyata dalam melayani dan memberikan solusi konkret bagi kebutuhan mendasar masyarakat terus ditunjukkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar). Menyambut momentum istimewa Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar menggelar aksi bakti sosial dengan menyerahkan bantuan sumur bor yang dilengkapi fasilitas mesin pompa air ramah lingkungan.

‎

‎Fasilitas air bersih siap pakai tersebut diserahkan langsung kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas yang terletak di kawasan padat penduduk, Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Langkah progresif ini diambil sebagai wujud kepekaan dan kepedulian Polri terhadap pemenuhan sarana air bersih, yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah maupun aktivitas harian jamaah.

‎

‎Bukan Sekadar Seremonial, Polri Hadir sebagai Solusi

‎Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol. Andry Kurniawan, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa program bakti sosial ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang. Menurutnya, kehadiran Polri di tengah masyarakat harus membawa manfaat yang langsung dirasakan.

‎

‎"Aksi sosial ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan bukti kehadiran dan kedekatan Polri sebagai problem solver di tengah-tengah masyarakat. Kami berharap fasilitas sumur bor dengan teknologi ramah lingkungan ini dapat dirawat bersama, memberikan dampak positif berkelanjutan, serta meningkatkan kenyamanan para jamaah dalam beribadah," ujar Kombes Pol. Andry Kurniawan.

‎

‎Apresiasi dan Doa dari Masyarakat

‎Inisiatif humanis dari Ditreskrimsus Polda Sumbar ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi mendalam dari warga serta pengurus rumah ibadah. Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak Haji Muhammad Abdullah, menyampaikan rasa syukur yang tidak terhingga atas bantuan yang dinilai sangat tepat sasaran tersebut.

‎

‎"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar. Fasilitas sumur bor ini adalah jawaban atas kebutuhan kami selama ini. Sekarang, kebutuhan air bersih untuk berwudu dan keperluan ibadah harian jemaah sudah sangat terpenuhi dan terjamin," ungkap Haji Muhammad Abdullah dengan penuh haru.

‎

‎Di akhir kegiatan, pengurus masjid bersama tokoh masyarakat setempat turut menggaungkan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 untuk Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat menaruh harapan besar dan doa agar Polri, khususnya Polda Sumatera Barat, terus tumbuh menjadi institusi yang semakin sukses, profesional, unggul, dan selalu dicintai oleh masyarakat dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara.(*)

‎PADANG – Menyambut momentum bersejarah Hari Bhayangkara ke-80, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat menunjukkan bahwa pengabdian kepolisian tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui ketulusan berbagi dan kepedulian sosial yang nyata di tengah masyarakat.

‎

‎Pada Jumat penuh berkah (19/6/2026), Ditreskrimsus Polda Sumbar menggelar aksi bakti sosial yang menyasar dua titik di Kota Padang, yakni Panti Asuhan & Rumah Qur'an Jannatul Firdaus serta Masjid Al-Ikhlas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol. Andry Kurniawan, S.I.K., M.Si., didampingi jajaran personel Ditreskrimsus. Langkah nyata ini menjadi bukti kuat komitmen Polri dalam mempererat tali silaturahmi sekaligus merajut kedekatan emosional yang hangat dengan warga.

‎

‎Kunjungan pertama diawali di Panti Asuhan Jannatul Firdaus. Kehadiran rombongan Ditreskrimsus disambut dengan senyuman hangat dan binar bahagia dari anak-anak panti serta para pengurus. Di lokasi ini, diserahkan bantuan paket kebutuhan pokok berupa beras, mi instan, minyak goreng, serta tali asih sebagai bentuk sokongan moril dan materiil bagi operasional panti.

‎

‎Perjalanan menebar manfaat kemudian berlanjut ke Masjid Al-Ikhlas, Kota Padang. Seusai pelaksanaan ibadah salat Jumat, personel Ditreskrimsus Polda Sumbar langsung membagikan paket makan siang kepada para jemaah. Suasana kebersamaan begitu kental terasa saat para personel berbaur, menyapa, dan menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada warga.

‎

‎Direskrimsus Polda Sumbar menyampaikan bahwa aksi sosial ini bukan sekadar rutinitas seremonial tahunan. Lebih dari itu, momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi refleksi pengabdian untuk hadir langsung membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Ditreskrimsus Polda Sumbar berharap sinergi yang harmonis antara Polri dan masyarakat terus terjaga, sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial demi mewujudkan Polri yang Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—yang kian dicintai oleh masyarakat Sumatra Barat.

‎

‎Apresiasi mendalam pun mengalir dari para penerima manfaat. Di akhir kegiatan, keluarga besar Panti Asuhan Jannatul Firdaus bersama-sama menyampaikan rasa terima kasih dan harapan terbaik mereka.

‎

‎"Kami keluarga besar Panti Asuhan Jannatul Firdaus mengucapkan, Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Sukses selalu, Polri Presisi!" tutur mereka kompak, menutup agenda penuh berkah hari itu dengan optimisme baru.

‎

‎Penulis : Sukra Rahmat Putra 

PADANG – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak siang hingga malam hari menyebabkan debit air Sungai Guo meningkat drastis dan memicu gangguan serius pada sistem penyediaan air baku Perumda Air Minum Kota Padang.

Derasnya arus sungai mengakibatkan bendungan sementara (temporary weir) yang selama ini berfungsi mengarahkan aliran air baku menuju instalasi pengolahan hanyut terbawa arus. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan air baku ke instalasi pengolahan terhenti total.

Tidak hanya itu, material berupa lumpur, pasir, bebatuan, ranting pohon, hingga sampah yang terbawa banjir juga menimbun mulut intake, sehingga memperparah kondisi dan membuat proses produksi air bersih tidak dapat dioperasikan.

Akibat gangguan tersebut, ribuan pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang yang berada di wilayah pelayanan Kecamatan Kuranji terdampak dan mengalami penurunan tekanan bahkan penghentian sementara distribusi air bersih.

Pihak Perumda Air Minum Kota Padang saat ini belum dapat melakukan penanganan di lapangan karena kondisi sungai masih sangat deras dan berisiko tinggi terhadap keselamatan petugas.

Keselamatan personel menjadi prioritas utama sebelum upaya perbaikan dilakukan.

Begitu intensitas hujan menurun dan kondisi sungai dinyatakan aman, tim teknis akan segera diterjunkan untuk membangun kembali bendungan sementara, membersihkan material yang menimbun intake, serta memulihkan operasional instalasi pengolahan air.

Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, mengatakan fenomena cuaca ekstrem yang terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam menjaga kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

"Ini merupakan kondisi force majeure atau keadaan di luar kendali yang dipicu oleh tingginya curah hujan. Namun demikian, Perumda Air Minum Kota Padang tidak tinggal diam. Seluruh tim teknis telah bersiaga dan akan bergerak cepat begitu situasi memungkinkan," ujar Adhie Zein.

Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelestarian daerah aliran sungai sebagai bagian dari sistem penyediaan air bersih masyarakat.

"Air bersih adalah kebutuhan dasar yang sangat bergantung pada keseimbangan alam. Ketika hujan ekstrem terjadi, seluruh rantai pelayanan ikut terdampak. Karena itu, menjaga kawasan hulu dan sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat," katanya.

Adhie juga mengimbau pelanggan agar menggunakan cadangan air yang masih tersedia secara bijak dan mengutamakan kebutuhan pokok rumah tangga selama proses pemulihan berlangsung.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Namun kami berharap masyarakat bersabar karena keselamatan petugas di lapangan juga menjadi prioritas. Kami tidak ingin memaksakan pekerjaan di tengah arus sungai yang masih membahayakan. Begitu kondisi aman, penanganan akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan dapat kembali normal," tegasnya.

Ia menambahkan, gangguan ini menjadi pengingat bahwa perubahan cuaca yang semakin ekstrem menuntut kesiapsiagaan bersama, baik dari sisi infrastruktur, petugas lapangan, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

Perumda Air Minum Kota Padang juga mengimbau pelanggan di wilayah terdampak untuk terus memantau informasi resmi perusahaan terkait perkembangan perbaikan dan estimasi normalisasi distribusi air.

Sementara itu, daftar wilayah pelanggan yang terdampak telah disampaikan melalui kanal informasi resmi Perumda Air Minum Kota Padang.

Masyarakat diminta tetap tenang, menghemat penggunaan air yang masih tersedia, serta menyiapkan penampungan cadangan hingga proses perbaikan selesai dilakukan.

PADANG — Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara Counter Polri Sumatra Barat (DPW PW-FRN Sumbar) secara resmi menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas dilantiknya Toton Rasyid, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatra Barat yang baru.

Sinergitas antara institusi penegak hukum dan Organisasi serta media massa diharapkan semakin solid dalam rangka mewujudkan Sumatra Barat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Ketua DPW PW-FRN Sumbar, Ridwan Syafriandi, S.IP, didampingi oleh Sekretaris Dani Putra, Amd, dan Bendahara Sukra Rahmat Putra, S.Sos, menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan baru di BNNP Sumbar membawa harapan besar bagi penguatan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Ranah Minang.

"Kami keluarga besar DPW PW-FRN Counter Polri Sumatra Barat mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Toton Rasyid, S.H., M.H. di Ranah Minang. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, BNNP Sumbar semakin progresif, tegas, dan humanis dalam memberantas peredaran narkotika yang merusak generasi muda," ujar Ridwan Syafriandi, S.IP di Padang, Kamis (18/6/2026). 

Ridwan menambahkan bahwa PW-FRN Sumbar yang berkomitmen dan mendukung penuh penegakan hukum, siap berjalan beriringan dengan BNNP untuk memberikan edukasi serta informasi yang akurat kepada masyarakat.

"Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan amanah dan pengabdian di Sumatra Barat. Bersama Fast Respon Nusantara, mari kita wujudkan semangat solidaritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan masyarakat," pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPW PW-FRN Sumbar Dani Putra, Amd, dan Bendahara Sukra Rahmat Putra, S.Sos menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus di tingkat wilayah siap mengawal pemberitaan yang objektif, edukatif, dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif di Sumatra Barat.

Acara serah terima jabatan dan pelantikan ini diharapkan menjadi momentum awal yang kuat bagi penegakan hukum yang profesional, tepercaya, dan selalu hadir di tengah masyarakat setiap saat sesuai dengan marwah organisasi PW-FRN.(Rls)

 

PADANG– Guratan lelah setelah seharian mengemban tugas negara seketika luruh di Markas Komando Resor Militer (Makorem) 032/Wirabraja, Kamis (18/6/2026). Malam itu, atmosfer markas terasa berbeda. Riuh rendah tepuk tangan dan sorak semangat membubung tinggi saat para prajurit berkumpul bersama, melebur dalam keseruan nonton bareng (nobar) pesta sepak bola jagat raya, FIFA World Cup 2026.

Kegiatan nobar yang diinisiasi di lingkungan satuan ini bukan sekadar panggung hiburan melepas penat. Lebih dari itu, ia menjelma menjadi ruang kultural untuk mempererat tali silaturahmi, memupuk kebersamaan, dan memperkokoh soliditas antar-prajurit. Di depan layar lebar, sekat-sekat formalitas mencair, digantikan oleh kehangatan dan rasa persaudaraan yang kental.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme yang luar biasa, namun tetap berjalan dalam koridor yang aman, tertib, dan penuh keakraban. Momen langka dari turnamen sepak bola internasional ini dimanfaatkan dengan baik oleh para personel untuk saling bertukar cerita, memperkuat jiwa korsa, sekaligus menikmati hiburan bermutu di sela-sela kesibukan menjaga teritorial.

Sebagai pilar utama yang memegang peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatra Barat, Korem 032/Wirabraja memang dikenal konsisten dalam melakukan pembinaan personel. Kegiatan humanis seperti ini menjadi bukti nyata bahwa institusi terus berupaya menjaga keseimbangan antara kedisiplinan tugas pokok dengan pemenuhan kebutuhan mental prajurit.

Melalui pendekatan yang seimbang ini, Korem 032/Wirabraja tidak hanya menempa anggotanya menjadi prajurit yang profesional dan tangguh secara fisik serta taktik, tetapi juga membentuk karakter humanis yang selalu dekat dan dicintai oleh rakyat.(Penrem)

PADANG – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan audiensi sekaligus studi lapangan dari puluhan dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Ekasakti (UNES) Padang. Pertemuan yang berlangsung hangat dan interaktif tersebut digelar di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Rabu (17/6/2026).  

Rombongan civitas akademika UNES Padang ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, S.STP., M.Si. Kunjungan ini bertujuan memberikan pemahaman praktis secara mendalam kepada para mahasiswa mengenai tata kelola pemerintahan, khususnya tugas, fungsi, serta kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.  

Dalam pemaparannya, Dahrul Idris menjelaskan tiga peran strategis DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), penganggaran (budgeting), dan pengawasan. Menurutnya, pemahaman ini sangat penting bagi generasi muda sebagai bagian dari pendidikan politik dan penguatan wawasan kebangsaan.  

"Kami sengaja menerima adik-adik mahasiswa untuk memberikan penjelasan terkait tugas dan wewenang DPRD. Dengan memahami fungsi lembaga legislatif, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap pembangunan daerah," ujar Dahrul Idris.  

Selain membahas fungsi kelembagaan, diskusi mengalir dinamis saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kaitannya dengan tantangan ekonomi daerah saat ini. Idris memaparkan bahwa APBD bukan sekadar instrumen pembiayaan pemerintahan, melainkan harus menjadi stimulus ekonomi yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.  

Menariknya, dalam kesempatan itu Sekretariat DPRD Sumbar juga menantang para mahasiswa untuk tidak sekadar terpaku mencari kerja setelah lulus, melainkan berani membangun jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) sejak dini.

“Saya minta adik-adik banyak baca buku, adik-adik harus punya nilai (value). Miliki keterampilan dan karakter yang bagus,” tegas Idris memotivasi para mahasiswa.  

Relasi Publik Sumbar

Suasana audiensi berjalan sangat akrab dan bertabur pertanyaan kritis dari mahasiswa seputar kondisi riil ekonomi serta dinamika politik di Sumatera Barat. Guna memperkaya wawasan praktis, rombongan mahasiswa FISIPOL UNES juga diberikan kesempatan untuk mengamati jalannya proses rapat paripurna secara langsung di DPRD Sumatera Barat.  

Melalui kegiatan studi lapangan ini, FISIPOL UNES Padang menegaskan komitmennya untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan dan pemahaman praktis terhadap kebijakan publik demi kemajuan daerah.

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. Rapat tertinggi ini menjadi momentum penting dalam mengukur akuntabilitas sekaligus merumuskan strategi pembangunan Sumatera Barat ke depan.

Dalam rangkaian acara tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diumumkan kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2025. Raihan prestisius ini mengukuhkan pencapaian luar biasa Pemprov Sumbar yang sukses meraih opini WTP sebanyak 14 kali secara berturut-turut.

Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sumatera Barat beserta seluruh jajaran perangkat daerah atas konsistensi menjaga kepatuhan administratif tersebut. Apresiasi serupa juga dialamatkan kepada BPK RI dan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang tiada henti melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah. Sebelum capaian tahun ini, komitmen dalam menjaga kepatuhan memang telah tebermaksud lewat 13 kali raihan WTP terdahulu.

Kendati demikian, Muhidi dengan tegas mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah.

"Prestasi WTP ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas belanja daerah yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Muhidi menekankan.

Bagi lembaga legislatif, LHP BPK tidak sekadar dipandang sebagai agenda rutin tahunan. Dokumen ini merupakan instrumen krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Sementara bagi jajaran eksekutif pemerintah daerah, LHP BPK harus dijadikan pedoman utama untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Di samping ruang apresiasi, Rapat Paripurna kali ini juga menjadi ajang refleksi kritis. DPRD Sumbar menyoroti berbagai tantangan berat yang tengah dihadapi daerah saat ini. Mulai dari gejala perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, hingga keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi serta pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat.

Tantangan ini kian kompleks mengingat tuntutan kebutuhan pendanaan yang sangat besar untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang sempat melanda Sumatera Barat pada tahun 2025 silam.

Merespons dinamika tersebut, Ketua DPRD menaruh harapan besar agar BPK ke depan tidak hanya fokus memberikan catatan terkait kepatuhan administrasi dan prosedur semata. Lebih dari itu, BPK diharapkan dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang dapat membantu pemerintah daerah mendongkrak efisiensi anggaran, memperluas ruang fiskal, sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan keuangan daerah.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, Muhidi mendorong pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat menjadikan setiap rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi fundamental. Langkah ini dinilai vital guna meningkatkan profesionalisme dan akurasi pengelolaan keuangan daerah ke tingkat yang lebih tinggi.

DPRD Sumbar mengingatkan kembali bahwa raihan WTP wajib diikuti oleh komitmen konkret untuk menuntaskan seluruh rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK.

"DPRD Sumbar menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Kami akan memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dengan baik demi mewujudkan pengelolaan APBD yang lebih berkualitas, transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan seluruh masyarakat Sumatera Barat," tutup Muhidi.

Rapat Paripurna resmi ditutup setelah seluruh rangkaian prosesi penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2025 selesai dilaksanakan dengan khidmat dan lancar. (h/mel)

Penulis: Sukra Rahmat Putra 

PADANG — Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang di Jalan Bagindo Aziz Chan, Sungai Sapih, pagi itu menjadi saksi bisu dari sebuah momentum krusial bagi masa depan pembangunan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Senin (15/6/2026), jarum jam tepat menunjuk angka 09.00 WIB ketika palu sidang diketukkan, menandai dimulainya Rapat Paripurna yang tidak sekadar formalitas legislasi, melainkan pembuktian komitmen nyata dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang didampingi oleh dua Wakil Ketua, Mastilizal Aye dan Jupri, lembaga legislatif ini kembali menegaskan fungsinya sebagai benteng pengawasan. Tiga agenda besar bertaraf strategis dihamparkan di atas meja parlemen: Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, hingga penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2026.

Hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju M. Chaniago, serta jajaran unsur Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinergi yang hangat namun tetap kritis terpancar sepanjang jalannya sidang yang berlangsung hingga tengah hari.

Agenda utama dimulai dengan mendengarkan laporan komprehensif dari Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV yang dibacakan oleh Juru Bicara Pansus, Usmadi Thraeb. Kerja keras 45 anggota dewan dalam membedah setiap pos anggaran akhirnya diformulasikan ke dalam struktur definitif.

Dari data yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah Kota Padang tahun 2025 menembus angka Rp2,85 triliun, dengan realisasi belanja sebesar Rp2,81 triliun. Catatan ini menorehkan surplus anggaran yang sehat bagi kas daerah sebesar Rp32,25 miliar.

Meski angka-angka ini menunjukkan performa fiskal yang positif, DPRD Kota Padang tidak ingin terlena. Melalui rangkaian rekomendasi tajam, DPRD mendesak Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kualitas perencanaan berbasis kinerja. Fokus utamanya jelas: anggaran harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan menghasilkan outcome yang terukur, bukan sekadar menyerap dana.

DPRD juga memberikan penekanan khusus pada penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan ketat pada sektor pengadaan barang dan jasa demi meminimalisir kebocoran, kekurangan volume pekerjaan, atau kelebihan pembayaran yang berpotensi merugikan daerah.

Ketegasan fungsi pengawasan ini berjalan selaras dengan apresiasi yang objektif. Seluruh fraksi di DPRD Kota Padang secara bulat menyatakan persetujuannya agar Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Satu di antara pandangan yang mengemuka datang dari Fraksi PDI Perjuangan-PPP. Melalui juru bicaranya, fraksi gabungan ini memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kota Padang mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

"Kami mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dengan 12 kali di antaranya diperoleh secara berturut-turut. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel," tegas juru bicara fraksi, seraya menyebutkan bahwa data Nota Keuangan yang diserahkan sejak 6 Juni lalu telah dikaji secara mendalam sebelum menjadi landasan sikap politik mereka.

Usai merampungkan evaluasi masa lalu, pandangan dewan langsung dialihkan ke depan. Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan rancangan perubahan KUA-PPAS TA 2026 yang bergerak dinamis.

Struktur pendapatan daerah diproyeksikan melonjak signifikan sebesar Rp502,73 miliar (naik 19,67%), dari anggaran semula Rp2,55 triliun menjadi Rp3,05 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh meroketnya pendapatan transfer menjadi Rp2,02 triliun serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyentuh angka Rp1,03 triliun.

Pada pos belanja, penyesuaian dilakukan secara proporsional. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp2,66 triliun, belanja modal melonjak tajam menjadi Rp518,61 miliar untuk menggenjot pembangunan fisik, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp14,77 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp5 miliar. Wali Kota menjamin bahwa skema postur rancangan ini akan tetap berada dalam kondisi yang berimbang.

Ditemui usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam pasca-pengesahan Perda APBD 2025. Batas waktu 60 hari yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi laporan keuangan akan dipelototi secara berkala oleh legislatif.

"Secara audit keuangan sudah dilakukan oleh BPK, dan catatannya sudah kita kantongi. Ada waktu 60 hari untuk tindak lanjut, dan tentu ini akan kita kawal ketat," ujar Muharlion dengan nada tegas di hadapan awak media.

Ia menambahkan, tolok ukur sukses bagi DPRD bukan hanya urusan administratif di atas kertas. "Jika BPK memeriksa capaian keuangan, kami di DPRD melihat dari aspek kinerja. Bukan sekadar output, melainkan outcome-nya bagi rakyat. Evaluasi 2025 ini menjadi kompas penting bagi kami dalam menyusun APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 mendatang," imbuhnya.

Tak hanya urusan fulus, dinamika sosial kota juga menjadi perhatian utama parlemen. Dalam perubahan Propemperda 2026, DPRD Padang mendorong penuh revisi Perda Ketertiban Umum untuk memberantas berbagai penyakit sosial dan maraknya praktik parkir liar yang meresahkan warga. Uniknya, pendekatan yang ditawarkan dewan kali ini sarat akan kearifan lokal.

DPRD berencana merumuskan regulasi yang mengakar pada nilai-nilai adat dengan melibatkan langsung unsur ninik mamak, bundo kanduang, serta lembaga adat setempat. "Ini regulasi yang sangat urgen karena menyangkut kenyamanan dan ketertiban umum di Kota Padang," sebut Muharlion.

Menuju Okto-Pesta: Fokus APBD Perubahan 2026

Menutup penjelasannya, Muharlion membocorkan sejumlah program prioritas yang akan dikawal ketat oleh dewan pada APBD Perubahan 2026. Fokus perhatian akan dicurahkan pada persiapan menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang akan digulirkan pada Oktober 2026, di mana Padang bertindak sebagai tuan rumah.

Selain itu, serangkaian program strategis dalam rangka Hari Jadi Kota Padang diarahkan agar mampu menstimulus ekonomi kerakyatan secara nyata. Terakhir, alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371 miliar yang baru saja diterima akan diawasi secara rigid agar pemanfaatannya tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.

Melalui rangkaian rapat paripurna maraton ini, DPRD Kota Padang kembali membuktikan kapasitasnya. Bukan sekadar sebagai stempel kebijakan, melainkan sebagai mitra kritis pemerintah yang memadukan ketajaman fungsi pengawasan dengan kelembutan hati untuk selalu berpihak pada kesejahteraan warga Kota Padang. (Adv)

PADANG — Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen memastikan proyek infrastruktur berjalan selaras dengan pelayanan publik. Hal ini dibuktikan melalui sinergi strategis antara Perumda Air Minum (AM) Kota Padang dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang dalam mengantisipasi dampak pembangunan di kawasan Tarandam, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur.

Saat ini, Dinas PU Kota Padang tengah gencar melakukan rehabilitasi jaringan drainase di kawasan padat aktivitas tersebut untuk meminimalisasi potensi genangan air. Namun, proyek pelebaran drainase ini berpotensi bersinggungan dengan jaringan pipa distribusi air bersih milik Perumda AM Kota Padang.

Merespons tantangan tersebut, Perumda AM Kota Padang bergerak cepat melakukan penertiban dan penataan ulang posisi pipa sebelum konstruksi utama berjalan penuh. Langkah taktis ini diambil demi menjamin pasokan air bersih ke pelanggan tidak terganggu.

Langkah Antisipatif Menjaga Kontinuitas Layanan

Humas Perumda AM Kota Padang, Adhie Zein, menjelaskan bahwa pembenahan ini merupakan bentuk mitigasi risiko agar aktivitas alat berat atau pengerjaan fisik di lapangan tidak merusak fasilitas publik lainnya.

"Di lokasi tersebut akan dilakukan pelebaran drainase, dan posisi pipa PDAM berada pada area yang bakal terdampak. Untuk mengantisipasi gangguan jika pipa terputus akibat aktivitas pembangunan, kami melakukan penertiban terlebih dahulu," ujar Adhie Zein, Selasa (16/6/2026).

Sebagai solusi teknis, Perumda AM Kota Padang memasang jaringan pipa baru berbahan High-Density Polyethylene (HDPE) dengan diameter DN 80 sepanjang kurang lebih 200 meter. Material HDPE dipilih karena keunggulannya yang fleksibel, tahan korosi, memiliki daya tahan tinggi, serta usia pakai yang panjang.

Investasi Jangka Panjang dan Efisiensi Operasional

Selain menjaga kontinuitas distribusi air selama proyek drainase berlangsung, penataan ulang jaringan pipa tersier ini diproyeksikan membawa dampak positif jangka panjang bagi peningkatan kualitas layanan.

Menurut Adhie, modernisasi infrastruktur ini akan meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, termasuk menekan angka kebocoran air.

"Selain menekan kehilangan air dan memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan sekitar, penertiban jaringan ini juga menempatkan pipa tersier pada posisi yang ideal. Hal ini akan memudahkan penambahan pelanggan baru serta rehabilitasi Sambungan Rumah (SR) di masa mendatang," tambah Adhie.

Model Kolaborasi Lintas Sektor

Kolaborasi apik antara Perumda AM dan Dinas PU Kota Padang ini menjadi potret pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang matang, potensi ego sektoral yang kerap merugikan masyarakat dapat dihindari.

Pendekatan kolaboratif ini diharapkan menjadi standar baru bagi pembangunan di Kota Padang: sebuah model di mana peningkatan infrastruktur kota berjalan beriringan tanpa mengorbankan hak masyarakat atas kebutuhan dasar air bersih. Dengan mitigasi yang terukur, rehabilitasi drainase Tarandam ditargetkan rampung dengan lancar, sementara pasokan air bersih warga tetap terjaga aman dan stabil.

PASAMAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Sawal, mengingatkan masyarakat akan bahaya laten penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan keharmonisan keluarga serta memicu lonjakan angka kriminalitas.

Hal tersebut ditegaskannya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Aula Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, pada Sabtu (13/6/2026).

Menurut Sawal, sosialisasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menekan angka peredaran gelap narkoba yang kian mengancam masa depan generasi muda. Ia menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata.

"Peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah nagari, Bamus, LPM, Bundo Kanduang, niniak mamak, tokoh masyarakat, hingga orang tua harus proaktif mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus," ujar legislator asal Sumbar tersebut.

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Mursalim, turut menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk proses rehabilitasi dan pengobatan seorang pecandu. Oleh karena itu, investasi pada sektor pencegahan dinilai jauh lebih efektif.

"Pencegahan membutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter generasi muda," ungkapnya.

Mursalim juga mengimbau pemerintah nagari untuk lebih peka dan responsif terhadap indikasi peredaran narkoba di wilayahnya. Ia mengingatkan bahwa narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena secara sistematis dapat melemahkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan merenggut masa depan bangsa.

Sementara itu, Wali Nagari Ladang Panjang, Julisman Arif, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Perda ini. Menurutnya, masifnya ancaman narkoba saat ini menuntut adanya strategi pencegahan yang matang dan terukur di tingkat akar rumput.

"Peran niniak mamak, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur adat perlu terus diperkuat. Dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar terhadap masa depan remaja dan generasi penerus kita," kata Julisman.

Ia menambahkan, sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam membekali masyarakat dengan pemahaman hukum dan bahaya narkoba, sekaligus memperkokoh benteng pertahanan di tingkat nagari.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung interaktif ini dihadiri oleh berbagai elemen penting masyarakat, di antaranya Wali Nagari Ladang Panjang, Wali Nagari Ladang Panjang Barat, jajaran Ninik Mamak, Ketua Bamus, tokoh masyarakat, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), serta warga setempat yang antusias mengikuti jalannya acara.(SRP)

PADANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, H. Muhidi, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam membangun generasi Qurani. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan Program Unggulan (Progul) Smart Surau di berbagai kecamatan di Kota Padang.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhidi saat menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke-42 tingkat Kecamatan Padang Timur, Minggu (14/6/2026).

Menurut Muhidi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an merupakan investasi jangka panjang yang sangat krusial. Program ini dinilai akan menjadi penentu masa depan Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum.

"Kita menyambut baik komitmen Pemerintah Kota Padang yang menempatkan pembangunan karakter dan keagamaan sebagai prioritas. Dengan Al-Qur'an, kita melahirkan generasi yang saleh dan salehah—generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual," ujar Muhidi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Padang, H. Maigus Nasir, menegaskan keseriusan Pemko Padang dalam merealisasikan Smart Surau sebagai pilar utama pembinaan generasi muda. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah kota telah menyiapkan anggaran sekitar Rp59 miliar untuk mendukung pelaksanaan program ini secara bertahap di seluruh wilayah Kota Padang.

"Smart Surau bukan sekadar program keagamaan, tetapi gerakan besar membangun karakter generasi muda. Kita ingin surau kembali menjadi pusat pendidikan, pembinaan akhlak, pengembangan bakat, dan penguatan nilai-nilai keislaman," jelas Maigus.

Selain penguatan di sektor fasilitas lokal, Pemko Padang juga melompat ke kancah internasional dengan menjalin kerja sama bersama Universiti Kuala Lumpur (UniKL), Malaysia. Kolaborasi ini dirancang untuk membuka peluang beasiswa dan pendidikan lanjutan bagi para penghafal Al-Qur'an (tahfiz) asal Kota Padang.

Pelaksanaan MTQ Nasional ke-42 tingkat Kecamatan Padang Timur ini menjadi momentum penting untuk memperkuat syiar Islam sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an. Diikuti oleh peserta dari seluruh kelurahan di Padang Timur, ajang ini sekaligus menjadi seleksi menuju MTQ tingkat Kota Padang.

DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap, sinergi antara program Smart Surau dan keterbukaan akses pendidikan internasional ini dapat mencetak generasi Qurani yang unggul, berkarakter, serta siap menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri religiusnya. (SRP)

PADANG – Komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (good governance) terus digaungkan oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria. Langkah konkret ini dibuktikan melalui gelaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung semarak di Halaman Taman Melati, Jalan Gereja, Kota Padang, Sabtu siang (13/6/2026).

Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Nanda Satria ini dihadiri oleh perwakilan OKP se-Sumbar, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idham Fadil, serta Kepala Bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Sumatera Barat.

Komitmen Nanda Satria: Informasi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sebagai salah satu pimpinan muda di DPRD Sumbar, Nanda Satria dikenal sangat vokal dan peduli terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, salah satunya hak atas informasi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan fondasi utama untuk membangun Sumatera Barat yang maju dan berkeadilan.

“Dalam good governance, menjalankan pemerintahan yang baik itu mutlak memerlukan keterbukaan informasi publik. Itu adalah hak kita bersama. Namun, di samping hak yang dijamin undang-undang, tentu ada kewajiban yang harus kita jaga bersama,” ujar Nanda.

Nanda memaparkan bahwa sejak awal tahun 2000-an, lonjakan teknologi informasi dan internet telah mengubah lanskap dunia. Arus informasi bergerak tanpa batas lintas negara. Di satu sisi, hal ini memberikan kemudahan luar biasa bagi warga Kota Padang. Namun di sisi lain, tanpa adanya regulasi dan edukasi yang kuat, banjir informasi berpotensi membawa dampak negatif.

Di sinilah peran penting figur seperti Nanda Satria, yang tanggap melihat situasi dengan mengedukasi masyarakat melalui Perda Nomor 3 Tahun 2022.

“Keterbukaan informasi publik tetap harus diatur secara proporsional. Tujuannya jelas, agar informasi yang diperoleh masyarakat benar-benar valid, memberikan dampak positif, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak akses informasi itu sendiri,” tambah legislator yang dikenal dekat dengan konstituennya ini.

Mencetak 'Agen Perubahan' 

Tidak sekadar formalitas, sosialisasi yang digagas Nanda Satria ini berorientasi pada dampak jangka panjang. Dengan menghadirkan perwakilan Organisasi Kepemudaan, Nanda menaruh harapan besar agar para peserta mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi warga di wilayah masing-masing.

“Kami berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, Kawan-kawan OKP mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai keterbukaan informasi publik. Jadilah agen yang membantu menyebarluaskan nilai-nilai positif ini di daerah masing-masing,” harapnya.

Bagi Nanda, kemajuan Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum sangat bergantung pada tingkat literasi informasi masyarakatnya. Semakin masyarakat memahami hak dan batasannya, semakin aktif pula mereka berpartisipasi dalam mengawal pembangunan daerah.

Melalui inisiatif ini, Nanda Satria kembali membuktikan dedikasinya sebagai wakil rakyat yang tidak hanya duduk di kursi parlemen, tetapi turun langsung memastikan bahwa hak-hak keterbukaan informasi benar-benar membumi dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga Kota Padang. 

Penulis: Sukra Rahmat Putra 

PADANG – Komitmen besar dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas dan berdaya saing terus digaungkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi. Bagi lembaga legislatif ini, investasi terbaik bagi Ranah Minang bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang dimulai sejak usia anak.

Hal tersebut ditegaskan Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di Padang, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini digelar dalam rangka mempercepat terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui sinergi dan kolaborasi multisektor di Sumatera Barat.

Fisik Bisa Selesai Sekali Bangun, SDM Butuh Keberlanjutan

Dalam arahannya, Muhidi menyampaikan bahwa DPRD Sumbar menaruh perhatian yang sangat besar (concern) terhadap isu-isu perlindungan anak, pendidikan, dan pengembangan karakter. Ia menganalogikan bahwa jika pembangunan fisik dapat rampung dalam waktu singkat, maka membentuk karakter dan kualitas generasi masa depan membutuhkan proses panjang dan kerja bersama yang konsisten.

“Kalau fisik, sekali dibangun bisa selesai. Tetapi membangun SDM membutuhkan keterlibatan semua pihak dengan harapan dan visi yang sama,” ujar Muhidi di hadapan para peserta pelatihan.

Ia menambahkan bahwa tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh tiga pilar lingkungan utama: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen ini harus bergerak secara simultan untuk menciptakan ekosistem yang suportif bagi anak.

Komitmen Nyata DPRD Sumbar: Regulasi, Anggaran, dan Pengawasan

Sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap anak, DPRD Sumbar terus memperkuat regulasi dan kebijakan daerah. Salah satu tonggak utamanya adalah dilahirkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tidak berhenti pada payung hukum, DPRD Sumbar juga memberikan dukungan penuh melalui:

Penganggaran Strategis: Memastikan alokasi dana untuk program perlindungan anak dan pelaksanaan pelatihan KHA berjalan optimal.

Dorongan Kebijakan: Memacu lahirnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Pengawasan Melekat: Melakukan rapat kerja intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta peninjauan lapangan guna memastikan program tepat sasaran.

Menolak Bullying, Menumbuhkan Empat Pilar Karakter

Muhidi menilai, Pelatihan Konvensi Hak Anak yang diikuti oleh para kepala sekolah dan guru ini menjadi momentum krusial. Sekolah harus bertransformasi menjadi zona aman, nyaman, dan sepenuhnya bebas dari praktik perundungan (bullying).

“Kita ingin anak-anak merasa nyaman di sekolah, belajar tanpa rasa takut, tanpa bullying, sehingga mereka bisa berkembang sesuai potensi terbaik yang dimiliki,” kata Muhidi menekankan.

Untuk menyiapkan generasi emas tersebut, Ketua DPRD Sumbar ini mengingatkan pentingnya menanamkan Empat Pilar Utama kepada anak-anak sejak dini:

Pilar Karakter Peran dalam Kehidupan Anak

Iman Sebagai pondasi utama kehidupan

Akhlak Sebagai penuntun dalam berperilaku

Kasih Sayang Sebagai pengikat hubungan sosial

Ilmu Pengetahuan Sebagai bekal bersaing di masa depan

Di samping empat pilar tersebut, Muhidi juga mendorong penguatan budaya literasi membaca sejak dini sebagai kunci melahirkan generasi yang cerdas dan kritis.

Menutup pemaparannya, Muhidi optimis Sumatera Barat akan melahirkan generasi yang hebat jika seluruh stakeholder mampu menyamakan frekuensi kerja.

“Jika sekolah siap, orang tua siap, masyarakat siap, dan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, Insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang hebat. Nasib Sumatera Barat 20 hingga 30 tahun ke depan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menyiapkan generasi hari ini,” pungkasnya optimis. (SRP)

Maklumatnews,TD,  - DPRD kabupaten Tanah Datar kembali gelar rapat Paripurna dengan agenda "Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Kamis (11/6).

Dikatakan bupati Eka Putra, "Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK serta ikhtisar laporan kinerja dan keuangan, laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya dibahas dan disepakati menjadi Perda". 

"Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 mencakup, "Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.295 milyar lebih dengan realisasi Rp1.312.milyar atau dengan capaian sebesar 101,37%".

"Sedangkan anggaran belanja dianggarkan sebesar Rp1.333 milyar lebih dengan realisasi sebesar Rp1.250 milyar atau sebesar 94,76%," terangnya.

"APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat surplus anggaran sebesar Rp. 62.177 milyar dan jika diakumulasikan dengan pembiayaan netto sebesar Rp43.806 milyar maka perolehan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2025 adalah Rp105 milyar lebih".

"Sisa lebih dari pembiayaan tersebut terdiri dari sisa DAU, DBH dan DAK yang sudah jelas peruntukkannya serta sisa DAU yang tidak ditentukan penggunaannya," sampai Eka Putra.

Bupati menyampaikan harapan Ranperda yang disampaikan menjadi informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam mengelola keuangan selama tahun anggaran 2025.

"Terima kasih atas dukungan, kerjasama dan kerja keras semua pihak, sehingga Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan-penghargaan yang cukup membanggakan, baik tingkat provinsi ataupun nasional, terutama kita mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dari BPK RI Perwakilan Sumbar untuk ke 15 kali dan 14 kali secara berturut-turut," tukasnya.

Selepas itu, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan bahwa rapat Paripurna akan dilanjutkan esok hari esok untuk mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025," pungkasnya. 

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita disamping dihadiri bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Wabup Ahmad Fadly juga Forkopimda, Sekda, staf ahli Bupati, kepala OPD dan undangan lainnya.(pinos/rls)

 

  Padang, Perumda Air Minum Kota Padang mengumumkan akan melaksanakan pekerjaan pengurasan sedimentasi pada Intake Palukahan pada Rabu, 10 Juni 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan infrastruktur sumber air baku guna menjaga kualitas layanan dan menjamin keberlangsungan pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kapasitas tampung air baku tetap optimal, mencegah kerusakan peralatan pompa, sekaligus memastikan sistem pengolahan air dapat beroperasi secara maksimal dalam jangka panjang.

Intake Palukahan merupakan salah satu titik vital dalam sistem penyediaan air baku Perumda Air Minum Kota Padang. Seiring berjalannya waktu, sedimentasi atau endapan lumpur yang terbawa aliran sungai dapat menumpuk di area intake dan berpotensi mengurangi kapasitas penampungan serta mengganggu kinerja peralatan produksi air minum.

Karena itu, pengurasan sedimentasi secara berkala menjadi langkah teknis yang tidak bisa dihindari demi menjaga keandalan sistem penyediaan air bersih kepada pelanggan.

Suplai Air ke IPA Palukahan dan IPA Taban Akan Dihentikan Sementara

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, suplai air baku menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palukahan dan IPA Taban akan dihentikan sementara.

Kondisi ini berpotensi menyebabkan terganggunya distribusi air bersih kepada pelanggan di sejumlah kawasan yang selama ini mendapat pasokan dari kedua instalasi tersebut.

Adapun wilayah yang diperkirakan terdampak antara lain:

Bypass Pulai

Anak Air

Batas Kota

Koto Tangah

Tabing dan sekitarnya

Pelanggan di kawasan tersebut diminta untuk melakukan langkah antisipasi dengan menampung air secukupnya sebelum pekerjaan dimulai.

Upaya Menjaga Keandalan Pelayanan Jangka Panjang

Meski berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan sementara bagi pelanggan, pekerjaan pengurasan sedimentasi ini merupakan bagian penting dari strategi pemeliharaan sistem penyediaan air minum.

Tanpa pembersihan berkala, endapan lumpur yang terus menumpuk dapat menyebabkan penurunan kapasitas intake, memperberat kerja pompa, meningkatkan risiko kerusakan peralatan, hingga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perumda Air Minum Kota Padang menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air minum bagi pelanggan.

Pelanggan Diimbau Bijak Menggunakan Air

Selama pekerjaan berlangsung, pelanggan diharapkan:

Menampung air secukupnya sebagai cadangan kebutuhan rumah tangga.

Menggunakan air secara hemat dan bijak selama masa pekerjaan.

Memahami bahwa pekerjaan ini dilakukan demi peningkatan keandalan sistem pelayanan air minum ke depan.

Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf atas potensi gangguan yang terjadi selama proses pekerjaan berlangsung.

Adhie Zein: Pemeliharaan Hari Ini untuk Menjamin Pelayanan yang Lebih Baik Besok

Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, mengatakan bahwa pekerjaan pengurasan sedimentasi merupakan langkah preventif yang harus dilakukan agar sistem produksi air minum tetap berjalan optimal dan terhindar dari gangguan yang lebih besar di masa mendatang.

> "Kami memahami bahwa setiap gangguan distribusi tentu menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Namun perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan pengurasan Intake Palukahan ini merupakan tindakan teknis yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan air minum kepada masyarakat. Jika sedimentasi dibiarkan menumpuk, risiko kerusakan pompa dan penurunan kapasitas produksi akan semakin besar," ujar Adhie Zein.

Menurutnya, pemeliharaan infrastruktur air minum tidak hanya berbicara soal memperbaiki kerusakan, tetapi juga mencegah terjadinya gangguan yang dapat berdampak lebih luas kepada pelanggan.

> "Filosofi pelayanan publik yang baik adalah mencegah masalah sebelum masalah itu terjadi. Karena itu, pemeliharaan berkala harus dilakukan meskipun kadang membutuhkan penyesuaian sementara dari pelanggan. Langkah ini merupakan investasi pelayanan agar masyarakat memperoleh pasokan air yang lebih andal, lebih stabil, dan lebih berkualitas di masa mendatang," tegasnya.

Adhie juga mengajak seluruh pelanggan untuk mendukung upaya pemeliharaan tersebut dengan menggunakan air secara bijak dan menyiapkan cadangan air secukupnya.

> "Kami mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerja sama pelanggan. Dukungan masyarakat sangat penting dalam setiap proses peningkatan layanan. Apa yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari komitmen Perumda Air Minum Kota Padang untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berkelanjutan bagi seluruh pelanggan," pungkasnya.

Dengan dilaksanakannya pengurasan Intake Palukahan ini, Perumda Air Minum Kota Padang berharap sistem penyediaan air baku dapat kembali bekerja secara optimal sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Padang.