Padang – Upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan pada 5 November 2025 mendatang akan dilaksanakan Drill Tsunami Tingkat Kota Padang dengan melibatkan sebagian besar warga, khususnya yang tinggal di zona merah tsunami. 

Sebagai langkah awal sebelum dilaksanakannya Drill Tsunami Tingkat Kota Padang, pada Kamis (16/10/2025) digelar Seminar Latihan Kesiapsiagaan di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir pada pembukaan seminar menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting dan strategis bagi Kota Padang, yang secara geografis berada di wilayah rawan bencana, terutama gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami.

“Kota Padang memang berada pada wilayah yang secara kodrat selalu diintai oleh potensi gempa bumi. Karena itu, Kota Padang menjadi perhatian bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga dunia. Secara nasional, Kota Padang direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan Balai Wilayah Logistik Kebencanaan untuk Pulau Sumatera,” ujarnya.

Maigus Nasir menegaskan, ancaman gempa besar yang bersumber dari megathrust Mentawai harus diantisipasi secara serius, karena jika terjadi, kekuatannya diperkirakan dapat mencapai lebih dari 8 skala magnitudo. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat menjadi hal yang mutlak.

“Kita berharap melalui seminar ini, semua pihak dapat lebih siap menghadapi bencana secara teknis. Lebih baik kita siap tanpa bencana dari pada bencana datang kita tidak siap,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maigus Nasir mengatakan bahwa Pemerintah Kota Padang akan terus memperkuat infrastruktur kebencanaan, serta pembaruan sistem sirine dan teknologi peringatan dini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan aspek spiritual masyarakat.

“Selain upaya antisipasi teknis, Pemerintah Kota Padang juga tengah menjalankan program Smart Surau bagi generasi muda, dan jamaah. Melalui program ini, rumah ibadah akan menjadi tempat pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam menghadapi bencana,” tambahnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi drill Tsunami di 8 kecamatan dan 55 kelurahan yang berada di zona merah tsunami. Berdasarkan peta risiko, sekitar 60 hingga 70 persen wilayah Kota Padang termasuk dalam zona merah.

“Setelah seminar ini, BPBD akan menggelar Workshop pada 21–22 Oktober, dan Drill Tsunami pada 5 November mendatang. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan misi ke-6 Pemerintah Kota Padang, yaitu memperkuat jaringan ketahanan bencana, sekaligus mendukung program unggulan Padang Sigap,” ungkap Hendri Zulviton. (Taufik)

 

Padang — Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menjadikan kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata bersejarah yang berkelas terus menunjukkan progres ke arah yang lebih positif. 

Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemko Padang menggelar Focus Group Discussion (FGD) laporan pendahuluan penyusunan Guidelines atau pedoman penataan kawasan Kota Tua Padang, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rangkayo Basa ini menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari unsur pemerintah, BUMN, komunitas, akademisi, hingga para pemilik bangunan cagar budaya di kawasan heritage tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra, menjelaskan bahwa pedoman ini akan menjadi acuan utama dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan bersejarah di jantung Kota Padang.

“Guideline Kota Tua Padang ini merupakan panduan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, revitalisasi kawasan, serta perancangan tata ruang yang selaras dengan kaidah pelestarian yang tepat,” ujar Yudi.

Ia menegaskan, penyusunan pedoman dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah provinsi, komunitas, pemilik bangunan, dan tokoh masyarakat agar hasilnya dapat diterima dan diterapkan bersama.

“FGD ini penting agar semua pihak memiliki acuan yang sama dalam menata kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata bersejarah yang hidup dan berdaya ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar, menilai kawasan Kota Tua Padang memiliki potensi besar untuk menjadi ikon wisata unggulan Sumatera Barat.

“Kawasan ini punya potensi luar biasa, baik dari sisi sejarah maupun ekonomi. Revitalisasi Kota Tua akan berdampak luas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat citra Sumatera Barat sebagai destinasi wisata berkelas,” ungkapnya.

Menurutnya, Kota Padang telah menunjukkan langkah nyata dalam menghidupkan kembali kawasan heritage, terlihat dari terselenggaranya berbagai kegiatan seperti Festival Siti Nurbaya dan Festival Kota Tua Padang.

“Tahun 2026 nanti kita targetkan kawasan ini sudah siap beroperasi sebagai destinasi wisata unggulan. Minimal dimulai dengan pengecatan, penataan warna bangunan khas, pemasangan lampu dan bangku bergaya kolonial,” ujar Lila optimistis.

Dalam wawancara terpisah, Yudi Indra menambahkan bahwa sebelum pedoman rampung, penataan awal sudah mulai dilakukan secara bertahap.

“Kita mulai dari hal-hal ringan seperti pengecatan bangunan, pengaturan jalur transportasi, dan penyediaan ruang kegiatan publik untuk menarik wisatawan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pelestarian, terutama bagi bangunan milik pribadi yang berada di kawasan heritage.

“Walaupun milik pribadi, karena berada di kawasan bersejarah, tetap harus mengikuti aturan bersama agar nilai budaya dan sejarahnya tidak hilang,” tegasnya.

FGD ini menjadi bagian dari rangkaian panjang pengembangan Kota Tua Padang yang sebelumnya telah memiliki masterplan sejak 2023. 

Dengan hadirnya pedoman baru ini, diharapkan penataan kawasan heritage berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan selaras dengan visi Kota Padang menuju wisata berkualitas (quality tourism) yang menghargai sejarah sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. (Taufik/Adin/**)

Padang - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Tamiang tiba di Padang, Rabu (15/10/2025). Kedatangannya di Pemko Padang disambut Kepala Badan Kesbangpol, Tarmizi Ismail di Kantor Balai Kota. 

"Seharusnya kita yang belajar ke Aceh, karena Aceh guru toleransi," ungkap Tarmizi saat menerima tamu dari Aceh Tamiang.

Diakui Tarmizi, selama ini memang cukup banyak ujian yang didapat FKUB dalam menghadapi permasalahan kerukunan umat beragama di Padang. Ujian tersebut dapat terselesaikan dengan baik. 

"Apalagi kami tetap memberikan dukungan terhadap keberadaan dan eksistensi FKUB," ulasnya. 

Tarmizi sempat membocorkan trik agar kerukunan umat beragama tetap kokoh di Padang. Menurut Tarmizi, hal yang harus dijaga agar umat beragama tetap kompak yakni memegang teguh dua kata. 

"Dua kata itu yakni 'Paling' dan 'Saling', setiap pertemuan antar umat agama kita sampaikan, jangan merasa paling, tetapi dalam pergaulan antar lintas agama harus saling, bisa menerima bagaimana orang lain," ungkapnya. 

Diakui Tarmizi, menjaga kerukunan umat beragama sangat penting. Guna merakit kebersamaan, FKUB Kota Padang bahkan pernah melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibadah. 

"FKUB melakukan kunjungan dan diskusi ke rumah-rumah ibadah, ini bagian yang kita bangun dan perkokoh," kata Ismail. 

Kunjungan ke rumah ibadah yang dilakukan, menurut Tarmizi dapat menyentuh hati setiap umat. Berkat itu semua, ketika terjadi perselisihan, bisa dapat teratasi melalui komunikasi dan silaturahmi yang terjadi.  

FKUB Aceh Tamiang datang bersama Kepala Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang, Agusliyana Devita, Kakankemenag Aceh Tamiang, Anwar Padli, Ketua FKUB, Sulaiman, dan lainnya. 

Kepala Kesbangpol Aceh Tamiang Agusliyana Devita mengatakan, pihaknya memang memilih Kota Padang untuk tempat menimba ilmu. Sebab, Kota Padang pernah didapuk sebagai kota yang mampu menjaga kerukunan umat beragama. 

"Selain menambah ilmu pengetahuan ke sini, kita juga mendengat kalau FKUB Padang sempat mendapat penghargaan dari FKUB Sumbar," ungkapnya. 

Diakui Agusliyana, Kabupaten Aceh Tamiang berpenduduk heterogen. Apalagi daerahnya berada di perbatasan antara Sumut dengan Aceh. 

"Kami 'berkiblat' ke Sumut, kami sangat heterogen," jelasnya. 

Diakuinya, permasalahan kerukunan antar umat beragama memang pernah terjadi pada tahun 2019 silam. Namun permasalahan itu dapat dicarikan solusi. 

"Semoga kehadiran kami di sini juga dapat memperpanjang silaturahim," harapnya. 

Di pertemuan itu, kedua daerah saling bertukar cenderamata. Selain itu juga digelar diskusi singkat terkait peran FKUB dalam mempererat persatuan umat.(Charlie)

Maklumatnews, TD - DPRD kabupaten Tanah Datar kembali menggelar rapat Paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati atas 3 Ranperda  di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Selasa (14/10).

Adapun 3 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Fasilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredarab Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Dalam pandangannya, semua Fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya melalui Juru Bicara masing-masing, yakni Fraksi PPP disampaikan Agus Tofik, Fraksi PKB Zaipul Imra, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat Syafril, Fraksi Ummat Golkar disampaikan Herman Sugiarto, Fraksi PAN disampaikan Nofrizal, Fraksi Gerindra disampaiman Mulyani, Fraksi Nasdem disampaikan Noviandri dan Fraksi PKS disampaikan Jamal Ismail. 

Sebagian besar Fraksi yang menyampaikan pandangannya memberikan apresiasi terhadap ketiga Ranperda yang disampaikan.

"Permasalahan narkoba telah merambah sampai ke berbagai sektor, dan Pemerintah Daerah bersama jajaran telah berusaha sebaik mungkin dalam mengatasinya, namun kami menilai menangkap pemakai dan pengedar kemudian dimasukkan ke penjara bukanlah sebuah prestasi, namun bagaimana memutus jaringan dan peredaran sehingga Tanah Datar bebas narkoba, itu baru prestasi yang bisa kita wujudkan bersama," sampai Syafril. 

Kemudian Syafril yang menyampaikan pandangan fraksinya mengungkapkan, Ranperda Design Kependudukan merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola kependudukan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. 

"Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pengelola data dan dinamika kependudukan yang akurat, kami harap Ranperda ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi Pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berbasis data yang akurat," ujarnya. 

Sementara untuk KLA hampir semua fraksi juga mendukung, namun dengan berbagai masukan dan pertanyaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah. 

"Anak adalah masa depan bangsa, sehingga pemenuhan hak yang menjamin tumbuh kembang secara optimal, aman dan bahagia. Untuk mendukung itu segera bentuk gugus tugas KLA dan susun rencana aksi daerah yang realistis, wujudkan sekolah, puskesmas yang ramah anak, sampai dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pernikahan dini," sampai Jubir Zaipul Imra.

Dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra yang didampingi Waka Nurhamdi Zahari dan Kamrita  Sidang ditutup dengan penyerahan nota pandangan Fraksi DPRD dari Ketua DPRD Tanah Datar kepada Bupati Tanah Datar.turut dihadiri Bupati Eka Putra bersama Sekda, para Asisten, Staf Ahli dan kepala OPD, Forkopimda, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos)

Padang - Di tengah gempuran teknologi dan modernisasi yang kiat cepat, Niniak Mamak Kecamatan Kuranji, Kota Padang memilih Festival Adat Budaya Pauh IX Kuranji tahun 2025 sebagai salah satu wadah untuk melestarikan dan menanamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah-tengah masyarakat. 

Dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin (13/10/2025) sampai Rabu (15/10/2025) itu terdapat tiga agenda, yaitu lomba Sasambah Adat Batagak Panghulu, lomba Sasamba di Bawah Payuang, dan Festival Randai. 

"Terdapat sebanyak 441 peserta selaku perwakilan kelurahan atau IX Tapian Kecamatan Kuranji," kata Camat Kuranji, Ridho Satria, Senin (12/10/2025). 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Padang, Jasman mengapresiasi kegiatan ini. Menurut dia, di tengah gempuran teknologi dan modernisasi yang luar biasa maka perlu upaya bersama untuk memastikan adat budaya Minangkabau tetap lestari di tengah-tengah masyarakat. 

"Tentu kegiatan ini tidak saja dalam bentuk seremonial atau hiburan. Tapi bagaimana melestarikan adat budaya Minangkabau dan menurunkan kepada generasi muda," ujarnya. 

Dikatakannya, Pemerintah Kota (Pemko) Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir memiliki perhatian besar terhadap pelestarian adat dan budaya. 

Hal itu bahkan dituangkan dalam Program Unggulan Sinergi Nagari Kota Padang. 

"Jadi bagaimana kita mengoptimalkan peran Tungku Tigo Sajarangan. Niniak Mamak, Alim. Ulama, dan Cadiak Pandai di tengah-tengah masyarakat," ujarnya. 

Dikatakan Jasman, kegiatan Festival Adat Budaya Pauh IX Kuranji 2025 harus dapat jadi inspirasi untuk KAN Kota Padang dalam menggelar kegiatan serupa dalam upaya melestarikan adat dan Budaya Minangkabau. 

"Tidak bisa dipungkiri, anak kemenakan kita mulai tergerus pemahamannya terhadap adat budaya ini. Untuk itu, jadi tugas kita bersama melestarikan adat ini agar bisa diimplementasikan dan dibumikan oleh semua kalangan, khususnya generasi muda," pungkaa Jasman. (Taufik)

Padang - Depot air minum di Kota Padang bak cendawan tumbuh. Keberadaannya diperlukan. Namun begitu, Pemerintah Kota Padang mengimbau agar setiap depot terus memeriksa kualitas air minum yang ada. 

"Kita mengimbau setiap depot air minum agar aktif memeriksa kualitas air minum secara berkala," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Padang, dr Lidia Febrina kepada Diskominfo Padang, Selasa (14/10/2025). 

Lidia mengatakan, selama ini cukup banyak depot air minum yang beroperasi di Kota Padang. Dinkes mencatat, sebanyak 1.242 depot melayani warga Padang. 

"Dari sebanyak itu, kini yang aktif hanya 904 saja," bebernya. 

Selama ini, Dinkes Padang bersama Puskesmas telah melakukan pengawasan dan pembinaan ke tiap depot yang aktif. Dinkes juga melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di tiap depot. Sehingga diharapkan depot melakukan kegiatan sesuai standar. 

"Saat pembinaan ada form checklist sesuai standar kementerian, dan apabila ada temuan segera kita sampaikan untuk diperbaiki, dan kemudian kita lihat beberapa waktu setelahnya apakah depot menindaklanjuti perbaikan tersebut," katanya..

Selain itu, Dinkes juga melakukan pelatihan higiene sanitasi pangan. Tahun ini, Dinkes telah melatih sebanyak 135 depot. 

 

"Bagi yang belum dilatih kita berikan penyuluhan keamanan pangan," terang Kabid Kesmas. 

Bagi depot yang memiliki nilai IKL minimal 80, pemilik atau pekerja depot sudah mendapatkan pelatihan dan pemeriksaan kualitas air nya sesuai standar. Depot setelah itu diberikan label pengawasan berupa stiker. 

"Depot yang ditempeli stiker artinya depot telah melaksanakan kegiatan sesuai standar kesehatan," pungkasnya.(Charlie)