Maklumatnews, TD - "Ranperda fasilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekusor Narkotika ini sangat perlu untuk menentukan kebijakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan serta melindungi sumber daya manusia dari penyalahgunaan dan peredaran Narkoba".

Hal itu dikatakan wakil bupati Tanah Datar Ahmd Fadli ketuka membacakan nota jawaban bupati terkait beberapa pernyataan fraksi yang menilai bahwa menangkap pemakai dan pengedar kemudian dimasukkan ke penjara bukanlah sebuah prestasi, namun bagaimana memutus jaringan dan peredaran sehingga Tanah Datar bebas narkoba".

Jawaban tersebut disampaikan saat rapat Paripurna tentang jawaban bupati atas "Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda),  di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Kamis (15/10).

Adapun 3 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Fasilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). 

"Selanjutnya, terkait Ranperda Design Kependudukan dalam menjawab saran dari Fraksi yaitu mengharapkan ke depannya data kependudukan dapat terpadu dan akurat, Bupati sampaikan bahwa Raperda ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan langkah strategis dalam upaya tata kelola kependudukan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan serta berbasis data yang akurat", ujar Fadli lagi.

"Sedangkan Ranperda KLA, terima kasih disampaikan karena semua fraksi juga mendukung, namun dengan berbagai masukan dan pertanyaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemda dan kedepannya dengan adanya Perda KLA tentunya akan segera dibentuk gugus tugas KLA diantaranya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pernikahan dini," pungkasnya.

Terakhir bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas saran dan tanggapan yang disampaikan masing-masing fraksi karena sebagian besar Fraksi yang menyampaikan pandangannya memberikan apresiasi terhadap ketiga Ranperda yang disampaikan.

Di akhir sidang, Ketua DPRD Anton yang memimpin Paripurna kali ini didampingi wakil ketua Kamrita beserta 21 Anggota  sampaikan bahwa pembahasan lebih lanjut terkait tiga Ranperda akan dilakukan Panitia Khusus (Pansus) melalui rekomendasi Badan Musyawarah (Bamus) DPRD yang ditetapkan pada sidang internal.

Sidang ditutup dengan penyerahan Nota Jawaban Bupati atas Pemandangan Fraksi DPRD terhadap 3 Ranperda oleh Wakil Bupati kepada Ketua DPRD Tanah Datar untuk dibahas lebih lanjut. (Pinos)

 

Padang - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang menggelar Rapat Kerja Gabungan di Kantor DPRD Kota Padang, Kamis (16/10/2025). Mengusung tema “Membangun Solidaritas, Kolaborasi dan Sinergi Organisasi Perempuan untuk Satu Tujuan Kejayaan Kota Padang”, kegiatan ini menjadi wadah penting bagi berbagai organisasi perempuan untuk memperkuat peran dan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah.

Ketua GOW Kota Padang, Ny. Sri Hayati Maigus Nasir, menyampaikan bahwa GOW merupakan organisasi yang tumbuh dari aktivitas dan kreativitas seluruh anggotanya.

"Kalau kita ingin GOW ini besar dan bisa berjalan dengan baik, tentu tidak bisa hanya mengandalkan saya pribadi atau pengurus inti saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh ibu-ibu pengurus,” ujarnya di depan seluruh pengurus. 

Sri Hayati menekankan pentingnya memanfaatkan kegiatan hari ini untuk menggali dan menerima ilmu sebanyak-banyaknya, serta menyusun program kerja sesuai bidang masing-masing. 

"Mari kita berikan ide-ide kreatif dan inovatif untuk melahirkan program unggulan yang dapat meningkatkan kinerja GOW ke depan,” imbaunya.

Di tahap awal, Ketua GOW mengusulkan agar fokus diarahkan pada kegiatan tahun 2026, sekaligus merancang program jangka pendek dan jangka panjang untuk lima tahun mendatang. 

"Ini sangat penting, karena tanpa program dan rencana yang jelas, kita tidak akan bisa berkembang besar,” tegasnya.

Sri Hayati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah meluangkan waktu untuk hadir. 

"Mari kita bermusyawarah dan berdiskusi bersama demi mewujudkan visi Kota Padang, yaitu berkolaborasi dengan seluruh potensi yang ada, termasuk potensi dari 48 orang pengurus GOW yang menjadi bagian penting dari kekuatan kota ini.”

Sri Hayati menambahkan bahwa kepengurusan GOW merupakan salah satu potensi besar bagi Kota Padang dalam mewujudkan smart city dan kota sehat yang berlandaskan agama serta budaya. .

"Sebagai mitra Pemerintah Kota Padang, GOW diharapkan dapat terus berjuang bersama untuk mewujudkan kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.

Sementara, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Eri Sendjaya, menyampaikan bahwa terdapat tiga kunci tugas utama dari GOW yang menjadi perhatian, yakni pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan kesejahteraan sosial.

“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dilaksanakan. Maka, ketika menyusun rencana, buatlah sesederhana mungkin agar benar-benar bisa terlaksana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eri Sanjaya menyarankan agar apabila nanti ada kegiatan seperti raker atau rakor yang menghadirkan narasumber dan berbagai pihak terkait, Dinas DP3AP2KB dapat diundang untuk turut membahas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Eri juga mendorong para anggota GOW untuk merencanakan kegiatan di bidang masing-masing. 

“Untuk pemberdayaan perempuan, program-program yang disusun hendaknya benar-benar menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, Eri menekankan pentingnya peran perempuan dalam fungsi kesejahteraan sosial. 

"Kami mengawal program unggulan menuju pelayanan yang lebih baik. Artinya, jika kita fokus, Insya Allah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang akan berkurang melalui organisasi ini. Perencanaannya sederhana saja, tetapi yang penting bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, ia menegaskan komitmen pihaknya untuk selalu hadir dan mendukung kegiatan GOW. 

"Kami berusaha meluangkan waktu untuk ibu-ibu semua, karena salah satu tugas kami adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak,” tutupnya.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang sangat luar biasa, di mana GOW Kota Padang membuka rapat kerja (raker) untuk menyusun arah dan langkah organisasi ke depan.

Muharlion menyampaikan bahwa membuat sebuah perencanaan bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan waktu, tempat, serta sumber daya yang besar. 

"Langkah awal dari sebuah organisasi adalah rencana. Rencana itu harus disusun sesuai dengan visi dan misi organisasi, karena di sanalah letak landasan dasarnya,” ujar Muharlion.

Lebih lanjut, Muharlion menyampaikan bahwa GOW sebagai organisasi wanita di Kota Padang tentu memiliki harapan agar seluruh organisasi perempuan di kota ini dapat maju dan berkembang bersama. 

“Indikator keberhasilan organisasi wanita di Kota Padang adalah ketika semuanya bisa berjalan dengan baik, saling bersinergi, berkolaborasi, dan menjaga solidaritas,” tambahnya.

Muharlion juga menegaskan bahwa kemajuan Kota Padang tidak terlepas dari peran kaum perempuan. 

"Tanpa ibu-ibu, kami tentu akan kesulitan. Karena memang sudah menjadi ketentuan, ada siang dan malam, ada bumi dan langit semuanya saling melengkapi. Begitu juga dengan peran perempuan dalam pembangunan,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Muharlion berharap agar melalui rapat kerja ini, langkah-langkah GOW ke depan dapat semakin tertata dengan baik. 

"Kita ingin rencana dan program kerja yang dihasilkan nanti memiliki indikator yang jelas, terukur, dan mampu mendukung kemajuan Kota Padang secara keseluruhan,” tutupnya.(Mita / Vira / Charlie)

Padang – Upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan pada 5 November 2025 mendatang akan dilaksanakan Drill Tsunami Tingkat Kota Padang dengan melibatkan sebagian besar warga, khususnya yang tinggal di zona merah tsunami. 

Sebagai langkah awal sebelum dilaksanakannya Drill Tsunami Tingkat Kota Padang, pada Kamis (16/10/2025) digelar Seminar Latihan Kesiapsiagaan di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir pada pembukaan seminar menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting dan strategis bagi Kota Padang, yang secara geografis berada di wilayah rawan bencana, terutama gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami.

“Kota Padang memang berada pada wilayah yang secara kodrat selalu diintai oleh potensi gempa bumi. Karena itu, Kota Padang menjadi perhatian bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga dunia. Secara nasional, Kota Padang direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan Balai Wilayah Logistik Kebencanaan untuk Pulau Sumatera,” ujarnya.

Maigus Nasir menegaskan, ancaman gempa besar yang bersumber dari megathrust Mentawai harus diantisipasi secara serius, karena jika terjadi, kekuatannya diperkirakan dapat mencapai lebih dari 8 skala magnitudo. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat menjadi hal yang mutlak.

“Kita berharap melalui seminar ini, semua pihak dapat lebih siap menghadapi bencana secara teknis. Lebih baik kita siap tanpa bencana dari pada bencana datang kita tidak siap,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maigus Nasir mengatakan bahwa Pemerintah Kota Padang akan terus memperkuat infrastruktur kebencanaan, serta pembaruan sistem sirine dan teknologi peringatan dini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan aspek spiritual masyarakat.

“Selain upaya antisipasi teknis, Pemerintah Kota Padang juga tengah menjalankan program Smart Surau bagi generasi muda, dan jamaah. Melalui program ini, rumah ibadah akan menjadi tempat pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam menghadapi bencana,” tambahnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi drill Tsunami di 8 kecamatan dan 55 kelurahan yang berada di zona merah tsunami. Berdasarkan peta risiko, sekitar 60 hingga 70 persen wilayah Kota Padang termasuk dalam zona merah.

“Setelah seminar ini, BPBD akan menggelar Workshop pada 21–22 Oktober, dan Drill Tsunami pada 5 November mendatang. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan misi ke-6 Pemerintah Kota Padang, yaitu memperkuat jaringan ketahanan bencana, sekaligus mendukung program unggulan Padang Sigap,” ungkap Hendri Zulviton. (Taufik)

 

Padang — Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menjadikan kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata bersejarah yang berkelas terus menunjukkan progres ke arah yang lebih positif. 

Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemko Padang menggelar Focus Group Discussion (FGD) laporan pendahuluan penyusunan Guidelines atau pedoman penataan kawasan Kota Tua Padang, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rangkayo Basa ini menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari unsur pemerintah, BUMN, komunitas, akademisi, hingga para pemilik bangunan cagar budaya di kawasan heritage tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra, menjelaskan bahwa pedoman ini akan menjadi acuan utama dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan bersejarah di jantung Kota Padang.

“Guideline Kota Tua Padang ini merupakan panduan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, revitalisasi kawasan, serta perancangan tata ruang yang selaras dengan kaidah pelestarian yang tepat,” ujar Yudi.

Ia menegaskan, penyusunan pedoman dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah provinsi, komunitas, pemilik bangunan, dan tokoh masyarakat agar hasilnya dapat diterima dan diterapkan bersama.

“FGD ini penting agar semua pihak memiliki acuan yang sama dalam menata kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata bersejarah yang hidup dan berdaya ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar, menilai kawasan Kota Tua Padang memiliki potensi besar untuk menjadi ikon wisata unggulan Sumatera Barat.

“Kawasan ini punya potensi luar biasa, baik dari sisi sejarah maupun ekonomi. Revitalisasi Kota Tua akan berdampak luas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat citra Sumatera Barat sebagai destinasi wisata berkelas,” ungkapnya.

Menurutnya, Kota Padang telah menunjukkan langkah nyata dalam menghidupkan kembali kawasan heritage, terlihat dari terselenggaranya berbagai kegiatan seperti Festival Siti Nurbaya dan Festival Kota Tua Padang.

“Tahun 2026 nanti kita targetkan kawasan ini sudah siap beroperasi sebagai destinasi wisata unggulan. Minimal dimulai dengan pengecatan, penataan warna bangunan khas, pemasangan lampu dan bangku bergaya kolonial,” ujar Lila optimistis.

Dalam wawancara terpisah, Yudi Indra menambahkan bahwa sebelum pedoman rampung, penataan awal sudah mulai dilakukan secara bertahap.

“Kita mulai dari hal-hal ringan seperti pengecatan bangunan, pengaturan jalur transportasi, dan penyediaan ruang kegiatan publik untuk menarik wisatawan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pelestarian, terutama bagi bangunan milik pribadi yang berada di kawasan heritage.

“Walaupun milik pribadi, karena berada di kawasan bersejarah, tetap harus mengikuti aturan bersama agar nilai budaya dan sejarahnya tidak hilang,” tegasnya.

FGD ini menjadi bagian dari rangkaian panjang pengembangan Kota Tua Padang yang sebelumnya telah memiliki masterplan sejak 2023. 

Dengan hadirnya pedoman baru ini, diharapkan penataan kawasan heritage berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan selaras dengan visi Kota Padang menuju wisata berkualitas (quality tourism) yang menghargai sejarah sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. (Taufik/Adin/**)

Padang - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Tamiang tiba di Padang, Rabu (15/10/2025). Kedatangannya di Pemko Padang disambut Kepala Badan Kesbangpol, Tarmizi Ismail di Kantor Balai Kota. 

"Seharusnya kita yang belajar ke Aceh, karena Aceh guru toleransi," ungkap Tarmizi saat menerima tamu dari Aceh Tamiang.

Diakui Tarmizi, selama ini memang cukup banyak ujian yang didapat FKUB dalam menghadapi permasalahan kerukunan umat beragama di Padang. Ujian tersebut dapat terselesaikan dengan baik. 

"Apalagi kami tetap memberikan dukungan terhadap keberadaan dan eksistensi FKUB," ulasnya. 

Tarmizi sempat membocorkan trik agar kerukunan umat beragama tetap kokoh di Padang. Menurut Tarmizi, hal yang harus dijaga agar umat beragama tetap kompak yakni memegang teguh dua kata. 

"Dua kata itu yakni 'Paling' dan 'Saling', setiap pertemuan antar umat agama kita sampaikan, jangan merasa paling, tetapi dalam pergaulan antar lintas agama harus saling, bisa menerima bagaimana orang lain," ungkapnya. 

Diakui Tarmizi, menjaga kerukunan umat beragama sangat penting. Guna merakit kebersamaan, FKUB Kota Padang bahkan pernah melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibadah. 

"FKUB melakukan kunjungan dan diskusi ke rumah-rumah ibadah, ini bagian yang kita bangun dan perkokoh," kata Ismail. 

Kunjungan ke rumah ibadah yang dilakukan, menurut Tarmizi dapat menyentuh hati setiap umat. Berkat itu semua, ketika terjadi perselisihan, bisa dapat teratasi melalui komunikasi dan silaturahmi yang terjadi.  

FKUB Aceh Tamiang datang bersama Kepala Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang, Agusliyana Devita, Kakankemenag Aceh Tamiang, Anwar Padli, Ketua FKUB, Sulaiman, dan lainnya. 

Kepala Kesbangpol Aceh Tamiang Agusliyana Devita mengatakan, pihaknya memang memilih Kota Padang untuk tempat menimba ilmu. Sebab, Kota Padang pernah didapuk sebagai kota yang mampu menjaga kerukunan umat beragama. 

"Selain menambah ilmu pengetahuan ke sini, kita juga mendengat kalau FKUB Padang sempat mendapat penghargaan dari FKUB Sumbar," ungkapnya. 

Diakui Agusliyana, Kabupaten Aceh Tamiang berpenduduk heterogen. Apalagi daerahnya berada di perbatasan antara Sumut dengan Aceh. 

"Kami 'berkiblat' ke Sumut, kami sangat heterogen," jelasnya. 

Diakuinya, permasalahan kerukunan antar umat beragama memang pernah terjadi pada tahun 2019 silam. Namun permasalahan itu dapat dicarikan solusi. 

"Semoga kehadiran kami di sini juga dapat memperpanjang silaturahim," harapnya. 

Di pertemuan itu, kedua daerah saling bertukar cenderamata. Selain itu juga digelar diskusi singkat terkait peran FKUB dalam mempererat persatuan umat.(Charlie)

Maklumatnews, TD - DPRD kabupaten Tanah Datar kembali menggelar rapat Paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati atas 3 Ranperda  di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Selasa (14/10).

Adapun 3 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Fasilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredarab Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Dalam pandangannya, semua Fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya melalui Juru Bicara masing-masing, yakni Fraksi PPP disampaikan Agus Tofik, Fraksi PKB Zaipul Imra, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat Syafril, Fraksi Ummat Golkar disampaikan Herman Sugiarto, Fraksi PAN disampaikan Nofrizal, Fraksi Gerindra disampaiman Mulyani, Fraksi Nasdem disampaikan Noviandri dan Fraksi PKS disampaikan Jamal Ismail. 

Sebagian besar Fraksi yang menyampaikan pandangannya memberikan apresiasi terhadap ketiga Ranperda yang disampaikan.

"Permasalahan narkoba telah merambah sampai ke berbagai sektor, dan Pemerintah Daerah bersama jajaran telah berusaha sebaik mungkin dalam mengatasinya, namun kami menilai menangkap pemakai dan pengedar kemudian dimasukkan ke penjara bukanlah sebuah prestasi, namun bagaimana memutus jaringan dan peredaran sehingga Tanah Datar bebas narkoba, itu baru prestasi yang bisa kita wujudkan bersama," sampai Syafril. 

Kemudian Syafril yang menyampaikan pandangan fraksinya mengungkapkan, Ranperda Design Kependudukan merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola kependudukan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. 

"Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pengelola data dan dinamika kependudukan yang akurat, kami harap Ranperda ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi Pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berbasis data yang akurat," ujarnya. 

Sementara untuk KLA hampir semua fraksi juga mendukung, namun dengan berbagai masukan dan pertanyaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah. 

"Anak adalah masa depan bangsa, sehingga pemenuhan hak yang menjamin tumbuh kembang secara optimal, aman dan bahagia. Untuk mendukung itu segera bentuk gugus tugas KLA dan susun rencana aksi daerah yang realistis, wujudkan sekolah, puskesmas yang ramah anak, sampai dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pernikahan dini," sampai Jubir Zaipul Imra.

Dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra yang didampingi Waka Nurhamdi Zahari dan Kamrita  Sidang ditutup dengan penyerahan nota pandangan Fraksi DPRD dari Ketua DPRD Tanah Datar kepada Bupati Tanah Datar.turut dihadiri Bupati Eka Putra bersama Sekda, para Asisten, Staf Ahli dan kepala OPD, Forkopimda, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos)