Maklumat

Menjemput Aspirasi, Merajut Solusi: Pimpinan DPRD Kota Padang Turun Lapangan dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2026

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang berlangsung mulai 4 hingga 9 Januari 2026, empat unsur pimpinan DPRD Kota Padang turun langsung ke tengah konstituen untuk menyerap aspirasi dan memberikan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi warga.

Kegiatan ini menjadi krusial mengingat Kota Padang tengah berupaya bangkit pascabencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Berikut adalah rangkuman perjalanan jemput aspirasi para pimpinan DPRD Kota Padang:

1. H. Muharlion, S.Pd: Fokus pada Normalisasi Sungai dan Drainase

Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd, mengawali resesnya di Masjid Almanar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, pada 5 Januari 2026. Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat tersebut, persoalan banjir menjadi isu utama.

Warga mendesak adanya normalisasi sungai, perbaikan drainase, betonisasi jalan, hingga bantuan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT). Menanggapi hal itu, Muharlion yang dikenal responsif menegaskan bahwa setiap usulan akan dipilah berdasarkan skala prioritas.

"Kami mendata setiap usulan. Mana yang mendesak, segera kita koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. Untuk program jangka panjang, kami akan perjuangkan melalui regulasi dan penganggaran di lembaga dewan," tegas politisi senior ini.

2. Mastilizal Aye, SH: Respon Cepat untuk Infrastruktur Ibadah dan Bencana

Bertempat di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Minggu (4/1), Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye, SH, disambut antusias oleh warga yang masih merasakan dampak banjir. Selain usulan pengerukan sungai dan perbaikan fasilitas umum, warga juga memohon perbaikan jalan masjid sebelum memasuki bulan Ramadhan.

Mastilizal Aye memberikan jawaban melegakan. Ia berjanji akan mengeksekusi segera perbaikan jalan mushalla dalam waktu dekat agar warga nyaman beribadah. Terkait bencana, ia mengajak masyarakat untuk bangkit bersama.

"Tahun 2026 adalah momentum kita untuk bangkit. Aspirasi yang sifatnya darurat dan urgent akan langsung kami upayakan eksekusinya, sementara proyek besar akan kita kawal melalui mekanisme proposal pembangunan," ujarnya menyemangati warga.

3. Osman Ayub: Perjuangkan Relokasi Hunian dan Normalisasi Sungai oleh BWS

Wakil Ketua DPRD Osman Ayub memfokuskan resesnya di Banang Cafe, Siteba, Rabu (7/1). Isu yang diangkat sangat krusial, yakni nasib warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang November 2025 lalu.

Osman menegaskan bahwa DPRD terus mendorong Pemerintah Kota Padang untuk menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana melalui program relokasi. Selain itu, ia memberikan perhatian khusus pada sedimentasi sungai yang mencapai 2 hingga 3 meter.

"Kami meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V segera melakukan pengangkatan sedimen lumpur dan pasir. Ini adalah langkah pencegahan agar banjir serupa tidak terulang kembali saat intensitas hujan tinggi," ungkap Osman dengan tegas.

4. Jupri, SAP: Konsisten dalam Pembangunan Fisik dan Fasilitas Sosial

Wakil Ketua DPRD Jupri, SAP, menggelar reses di Masjid Al-Kaffah, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Minggu (4/1). Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, Jupri menerima berbagai aspirasi mulai dari drainase, bantuan UMKM, hingga sarana penunjang masjid.

Sebagai petahana yang telah banyak memberikan kontribusi fisik seperti betonisasi jalan di tahun 2025, Jupri berkomitmen melanjutkan program tersebut di tahun 2026.

"Saya sangat terharu dengan sambutan warga. Insya Allah, tahun ini kita lanjutkan betonisasi di lingkungan masjid. Aspirasi mengenai UMKM dan sarana masjid juga menjadi catatan penting bagi saya untuk diperjuangkan melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan," tutur politisi PAN tersebut.

Reses pimpinan DPRD Kota Padang tahun 2026 ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan partisipasi aktif warga, pembangunan Kota Padang diharapkan semakin merata dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. (ADV)

Evi Yandri Minta Pemerintah Serius Tagih Pajak Air Permukaan kepada Perusahaan Perkebunan

08 January DPRD Sumbar

Padang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman meminta pemerintah provinsi serius melakukan optimalisasi penerimaan pajak air permukaan khususnya pada perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha (HGU).

“Dasar hukum pajak air permukaan ini sudah ada, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah provinsi lengkap, jadi harus dioptimalkan. Pajak air permukaan dari perusahaan perkebunan besar pemilik HGU harus ditarik secara maksimal,” kata Evi Yandri, Rabu (7/1/2026).

Menurut Evi Yandri, Pajak Air Permukaan bukan sekedar objek penerimaan daerah namun lebih jauh lagi adalah sebagai bentuk keadilan geologis. Perusahaan besar pemilik HGU perkebunan memanfaatkan air permukaan yang merupakan sumber daya public yang memiliki nilai ekonomi dan lingkungan.

“Pemanfaatannya memiliki kontribusi terhadap degradasi lingkungan, memperbesar risiko bencana, dan sebagainya jadi harus pula memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah melalui kewajiban pajak,” tegasnya.

Lebih jauh Evi Yandri memaparkan, kondisi keuangan daerah saat ini tidak mencukupi untuk membiayai program pembangunan daerah. Selain faktor kebijakan dari pemerintah pusat, juga terjadi kerusakan akibat bencana alam yang harus dipulihkan yang tentunya membutuhkan anggaran besar.

“Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan sebagai sumber pendapatan asli daerah termasuk dari pajak air permukaan, potensi ini sangat besar dan harus dikelola maksimal,” lanjutnya.

Dia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penagihan kepada seluruh perusahaan perkebunan pemilik HGU secara tegas. Upaya tersebut tidak hanya untuk memperbesar penerimaan daerah namun merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi lingkungan dan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. (*)

Ketua DPRD Sumbar Minta Percepat Pendataan Agar Proses Pemulihan Pascabencana Bisa DIpacu

07 January DPRD Sumbar

Padang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan pemerintah bahwa proses pemulihan pascabencana dihadapkan kepada kondisi anomali cuaca. Untuk itu proses pendataan harus dipercepat agar pemulihan dapat segera dilaksanakan.

Hal itu ditegaskan Muhidi, Rabu (7/1/2026). Menurutnya, hal itu telah disampaikan dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana bersama gubernur dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda).

“Ini sudah disampaikan dalam rapat percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama gubernur dan Forkopimda, bahwa kita meminta mempercepat proses pendataan karena kondisi saat ini masih dihadapkan kepada siklus cuaca,” kata Muhidi.

Dia menyebutkan, saran tersebut disampaikan setelah mempertimbangkan masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat tersebut. BMKG menyampaikan prediksi bahwa pada Januari hingga Februari masih akan terjadi hujan meskipun dalam intensitas ringan hingga sedang.

“Ini harus tetap diwaspadai karena masih berpotensi ancaman bencana, jadi kita berpacu dengan Waktu,” ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, masih berdasarkan paparan BMKG, pada periode Maret hingga April diprediksi intensitas hujan lebih tinggi meskipun tidak separah siklon tropis. Kemudian pada Mei hingga September cuaca diprakirakan akan cenderung panas, Oktober hingga Desember diprakirakan Kembali memasuki musim hujan.

Dia meminta aga pendataan dilakukan secara akurat karena pekerjaan fisik, termasuk pemulihan sarana publik sangat bergantung kepada siklus cuaca. Pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi menurut Muhidi harus terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

“Skema pemulihan harus mencakup pemetaan kemampuan keuangan daerah serta potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk donatur, guna mempercepat pemulihan pascabencana,” tegasnya. (*)

DPRD Sumbar Siap Geser Anggaran, Pemerintah Daerah Harus Tetapkan Prioritas Pemulihan

06 January DPRD Sumbar

Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap melakukan pembahasan dalam rangka melakukan pergeseran anggaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah diminta menetapkan skala prioritas agar penanganan dapat berjalan maksimal.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dalam diskusi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (5/1/2026) malam. Diskusi tersebut membahas hal berkaitan dengan perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Kami mendorong pemerintah daerah menetapkan pendataan, harus menetapkan skala prioritas penanganan dimulai dari kebutuhan yang betul-betul mendesak,” kata Muhidi.

Dia menegaskan, terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap harus direncanakan secara matang. Lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan harus aman dan tidak dalam zona rawan bencana.

“Lokasinya juga harus mempertimbangkan akses mobilitas agar tidak menyulitkan masyarakat yang direlokasi,” ujarnya.

Pemulihan pascabencana, lanjutnya, juga harus memperhatikan aspek ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Dia menyarankan agar korban terdampak yang membutuhkan pekerjaan dilibatkan dalam proses pembangunan hunian sehingga bisa mendapatkan penghasilan di tengah keterpurukan akibat bencana.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terutama unsur Forkopimda yang telah berkontribusi besar dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi. Dia menegaskan, akan berupaya secara maksimal dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan. (")

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Minta MBG Ikut Perkuat Ekonomi Masyarakat

05 January DPRD Sumbar

Padang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut memperkuat perekonomian masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata tidak hanya untuk pemenuhan gizi pelajar tetapi juga berkontribusi untuk pengembangan UMKM.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan SBLF Jati, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Minggu (4/1/2026). Menurutnya, program MBG hendaknya menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran serta mempercepat pengentasan kemiskinan.

“MBG hendaknya jangan hanya soal pemenuhan gizi tetapi juga harus memberikan dampak nyata dengan berkontribusi untuk memperkuat perekonomian masyarakat,” kata Muhidi.

Muhidi menegaskan akan mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan secara maksimal, tepat sasaran, dan transparan. Dia meminta, pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan MBG hendaknya mendahulukan warga di sekitar lokasi.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muslim M Yatim dalam kesempatan itu mengharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lancar. Dia berharap, dengan pelaksanaan program MBG yang konsisten dan berkualitas, cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan. (*)

Lawan Isu "Uang Payung", Kapolres Pasaman Barat Pastikan Tak Ada Ampun bagi Tambang Emas Ilegal

04 January Kapolres Pasaman Barat

‎

‎PASAMAN BARAT – Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, mematahkan rumor miring terkait aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya. Secara tegas, ia membantah adanya praktik "uang payung" atau setoran yang dituding mengalir ke oknum kepolisian untuk memuluskan tambang ilegal.

‎

‎“Saya tegaskan: tidak ada pembiaran, tidak ada uang payung, dan tidak ada perlindungan bagi pelaku PETI. Kami komit menindak siapa pun tanpa pandang bulu,” ujar AKBP Agung, Senin.

‎

‎Perang Terhadap Mafia BBM dan Tambang Bukan sekadar retorika, Kapolres menjelaskan bahwa tantangan di lapangan memang berat—mulai dari medan yang ekstrem hingga pelaku yang kerap "kucing-kucingan" dengan petugas. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Penegakan Hukum (Gakkum).

‎

‎Selain itu, ia memberikan peringatan keras terhadap penyalahgunaan BBM subsidi yang sering digunakan untuk alat berat di lokasi tambang. Ia memastikan tidak ada anggota Polri yang kebal hukum jika terbukti "bermain" di balik layar.

‎

‎“Jika ada bukti valid oknum anggota terlibat, laporkan! Kami tidak akan melindungi pengkhianat institusi,” tambahnya.(*)