Latest Post



‎JAKARTA – 20 Januari 2026 , Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta didampingi Dirkrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan dan Kepala Dinas ESDM Sumbar melakukan langkah strategis dalam menangani isu pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Sumatera Barat. Kapolda mendatangi Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta untuk mencari solusi permanen bagi para penambang lokal.

‎Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pertemuan ini memfokuskan pada percepatan transformasi aktivitas penambangan ilegal menjadi legal melalui payung hukum yang sah.

‎Langkah Konkret: Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Berdasarkan hasil pertemuan, disepakati bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar akan segera melengkapi dokumen administratif yang diperlukan. Menteri ESDM berkomitmen untuk segera menyerahkan dokumen Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Provinsi Sumatera Barat setelah persyaratan teknis terpenuhi.

‎"Kami berharap penataan WPR ini segera terwujud dan dilanjutkan dengan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan demikian, aktivitas masyarakat dapat diformalkan melalui mekanisme yang sah sesuai perundang-undangan," kata Kapolda Sumbar.

‎Solusi Jangka Panjang dan Kesejahteraan

‎ Upaya ini dipandang sebagai solusi "win-win" bagi semua pihak. Kapolda menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus mengawal proses ini agar tepat sasaran. Fokus utama dari kebijakan ini adalah:

‎Legalisasi: Mengubah status penambang ilegal menjadi pelaku usaha resmi.

‎Lingkungan: Memastikan aktivitas tambang memperhatikan standar kelestarian alam.

‎Ekonomi: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

‎Dengan adanya komitmen dari Kementerian ESDM dan pengawalan ketat dari Polda Sumbar, diharapkan praktik PETI yang merusak lingkungan dapat ditekan, berganti dengan sektor pertambangan rakyat yang tertata dan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi Sumatera Barat.(SRP)


 
PADANG – Pasca-bencana yang mengubah peta aliran sungai di Kota Padang, air bersih kini menjadi barang mewah sekaligus kebutuhan paling mendasar. Fenomena pendangkalan sungai dan keringnya sumur resapan warga memaksa banyak pihak untuk bergerak cepat. Merespons krisis ini, Perumda Air Minum (AM) Kota Padang terus konsisten berada di garda terdepan guna memastikan tidak ada warga yang kehausan.

‎Hingga Selasa (20/1/2026), armada tangki Perumda AM Kota Padang terpantau masih aktif menyisir pemukiman. Hebatnya, bantuan ini tidak hanya menyasar pelanggan resmi, tetapi juga warga non-pelanggan yang terdampak parah. Perumda AM menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, misi kemanusiaan berdiri di atas segalanya.

‎Kerja keras ini didukung penuh oleh sinergi lintas instansi. Sejak pertengahan Januari, BPBD, BNPB, dan PMI turut memperkuat armada distribusi. Kasubag Humas Perumda AM Kota Padang, Adhie Zein, menjelaskan bahwa meskipun didistribusikan oleh berbagai instansi, seluruh pasokan air tetap bersumber dari intake berkualitas milik Perumda di Palukahan dan Sikayan.

‎"Kami memastikan kualitas air tetap terjaga. Kolaborasi ini adalah kunci agar bantuan sampai ke titik terjauh yang paling membutuhkan," ujar Adhie.

‎Hingga saat ini, tercatat sebanyak 24.876,75 meter kubik air bersih telah mengalir ke tangan warga. Angka ini menjadi bukti nyata konsistensi layanan di tengah tantangan alam yang berat. Direksi Perumda AM pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para mitra seperti Damkar, Dinas PU, dan BWSS V yang telah bahu-membahu dalam misi pemulihan ini.

‎Bagi warga Padang, deru mesin mobil tangki kini bukan sekadar suara kendaraan, melainkan simbol harapan dan solidaritas untuk bangkit kembali.




PADANG – Pendidikan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Sumatera Barat. Menyadari krusialnya hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga tata kelola anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Langkah nyata ini ditegaskan dalam momen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Senin (19/1).

Komitmen DPRD: Mengawal Dana Pendidikan untuk Rakyat

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, yang hadir mendampingi Gubernur Mahyeldi, menegaskan bahwa LHP BPK bukanlah sekadar dokumen rutin. Baginya, hasil pemeriksaan ini adalah "sarana perbaikan" yang sangat berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan.

"Pemeriksaan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan setiap rupiah dana yang dialokasikan benar-benar sampai ke peruntukannya. Kita ingin kualitas pendidikan yang baik dan merata di seluruh pelosok Sumatera Barat," ujar Evi Yandri.

Evi menambahkan bahwa infrastruktur pendidikan adalah syarat mutlak lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai lembaga pengawas, DPRD berkomitmen menjadikan catatan BPK sebagai acuan utama dalam mendorong perbaikan kinerja Dinas Pendidikan agar potensi penyelewengan dapat ditekan sejak dini.

Respons Responsif Pemerintah Provinsi

Senada dengan legislatif, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi konstruktif. Baginya, temuan BPK adalah potret objektif untuk memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan Pemprov Sumbar.

"Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh dan tepat waktu. Ini adalah landasan kokoh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," tegas Mahyeldi.

Menuju Perbaikan Nyata

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini mencakup aspek kepatuhan dan kinerja. Beberapa poin penting yang menjadi catatan untuk segera dibenahi antara lain:
Pemutakhiran Data: Penguatan basis data sarpras sebagai dasar perencanaan.
Efisiensi Pengadaan: Optimalisasi negosiasi harga dan kualitas barang/jasa oleh satuan pendidikan.

Ketepatan Volume: Perbaikan pada manajemen teknis pekerjaan fisik bangunan.

Pemerintah Provinsi memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Melalui sinergi harmonis antara BPK sebagai pemeriksa, DPRD sebagai pengawas, dan Pemprov sebagai pelaksana, Sumatera Barat optimis dapat mewujudkan tata kelola pendidikan yang tidak hanya unggul secara kualitas, tetapi juga bersih secara administrasi.
Pendidikan maju, anggaran terjaga, Sumatera Barat berjaya.
 




 



Padang - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir membuka Pelatihan Kelurahan Siaga Bencana (KSB), Senin (19/1/2026). Pelatihan bagi KSB Kelurahan Ulak Karang Selatan itu digelar di Hotel Pangeran Beach. 

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas kelurahan dalam menghadapi potensi bencana yang rawan terjadi di wilayah Kota Padang," ungkap Wawako saat membuka kegiatan.

Maigus Nasir menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga masyarakat di kelurahan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar mitigasi dan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Kelurahan Siaga Bencana adalah garda terdepan dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi sangat penting untuk membekali para peserta dengan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan mental dalam menghadapi berbagai potensi bencana,” ujarnya. 

Pelatihan ini dihadiri Manajer Unit Pelaksana PT PLN Sumatera Barat Bagian Tengah beserta tim. Kehadirannya turut mendukung upaya penguatan ketahanan kelurahan terhadap risiko bencana, khususnya terkait infrastruktur kelistrikan. 

Selain itu hadir pula Pembina Lembaga Daulat Institut bersama Tim Percepatan Pembangunan Kota Padang sebagai mitra strategis dalam pengembangan kapasitas masyarakat.

Pelatihan itu menghadirkan Kepala BPBD Kota Padang sebagai narasumber utama dalam pelatihan tersebut. Materi yang disampaikan mencakup kebijakan penanggulangan bencana, strategi mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, serta mekanisme penanganan darurat di tingkat kelurahan.

Turut hadir Camat Padang Utara, Bhabinkamtibmas, serta Lurah Ulakkarang Selatan yang juga berperan sebagai narasumber dan fasilitator, membersamai seluruh rangkaian kegiatan pelatihan hingga selesai.

Peserta pelatihan berasal dari Kelompok Siaga Bencana (KSB) Laut Biru yang mewakili 104 kelurahan terpilih dan ditetapkan sebagai KSB prioritas untuk mengikuti Pelatihan Kelurahan Siaga Bencana ini.

Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton berharap, seluruh peserta mampu menjadi agen perubahan dan penggerak kesiapsiagaan bencana di wilayah masing-masing.

"Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Padang berharap terwujudnya kelurahan yang tangguh bencana, memiliki sistem kesiapsiagaan yang kuat, serta mampu melindungi masyarakat dari risiko dan dampak bencana secara optimal," katanya.(Defri / Charlie)

 


PADANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang terus melakukan upaya penanganan darurat bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan jebolnya saluran irigasi di kawasan Gunung Nago. Akibat bencana tersebut, pasokan air bersih ke rumah-rumah warga terganggu sehingga membutuhkan penanganan cepat.

Sejak awal kejadian banjir bandang hingga memasuki masa pasca bencana, BPBD Kota Padang telah melakukan suplai air bersih secara berkelanjutan. Hingga saat ini, total air bersih yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak mencapai lebih dari 1 juta liter, yang didistribusikan langsung ke pemukiman warga menggunakan mobil tangki air.

Dalam pelaksanaan suplai air bersih tersebut, BPBD Kota Padang mendapat dukungan penuh dari PDAM Kota Padang dan berbagai pihak. Sejumlah instansi dan lembaga turut saling bahu-membahu membantu masyarakat Kota Padang, di antaranya, Damkar Kota Padang, Satpol PP, Palang Merah Indonesia (PMI), TNI, POLRI, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, perusahaan BUMN dan BUMD, serta pemerintah kota dan kabupaten dan provinsi tetangga, termasuk unsur relawan dan pihak swasta lainnya.

Menurut Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, saat ini pihaknya telah hampir satu minggu penuh memfokuskan kegiatan suplai air bersih di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Kuranji. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut tidak menggunakan layanan PDAM dan sangat bergantung pada sumber air mandiri yang terdampak langsung oleh banjir bandang.

“Mulai dari awal kejadian banjir bandang hingga pasca bencana, BPBD Kota Padang telah menyalurkan lebih dari satu juta liter air bersih kepada masyarakat. Hampir satu minggu ini kami fokuskan suplai air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji, karena rata-rata masyarakat di sana tidak mempergunakan PDAM,” ujar Kalaksa BPBD Kota Padang.

BPBD Kota Padang menegaskan akan terus melakukan distribusi air bersih hingga kondisi sumber air masyarakat kembali normal serta kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi dengan baik.(Charlie)



Padang– Sektor pariwisata Kota Padang mencatatkan performa gemilang sepanjang tahun 2025. Meski sempat terdampak bencana di penghujung tahun, capaian kunjungan wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaporkan meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan sepanjang 2025 mencapai 5,3 juta orang, naik dari angka 4,3 juta pada 2024 lalu. 

Lonjakan jumlah wisatawan ini berbanding lurus dengan realisasi PAD. Yudi memaparkan bahwa retribusi dari objek wisata seperti Gunung Padang, Lapau Panjang Chimpago (LPC) , dan Youth Center mencapai Rp922 juta.

"Pencapaian ini cukup tinggi, yakni sebesar 153 persen dari target awal yang dibebankan kepada kami sebesar Rp600 juta," ujar Yudi Indra Sani saat diwawancarai Tim Diskominfo Kota Padang, Senin (19/1/2026). 

Peningkatan ini dipicu oleh berbagai agenda besar yang dilangsungkan sepanjang 2025,  diantaranya perhelatan Taste of Padang Experience dengan tema Road to Gastronomy City pada Agustus lalu, serta Festival Siti Nurbaya yang sukses menarik minat wisatawan lokal hingga mancanegara, terutama dari Malaysia.

Memasuki tahun 2026, Dinas Pariwisata Kota Padang menetapkan target yang lebih optimistis meski saat ini masih dalam masa pemulihan pascabanjir. Target kunjungan wisatawan untuk tahun ini dipatok sebesar 5,7 juta orang dengan target PAD sebesar Rp900 juta.

Beberapa strategi dan inovasi baru telah disiapkan untuk mencapai target tersebut, di antaranya Road to Gastronomy City: Melanjutkan misi menjadikan Padang sebagai Kota Kreatif UNESCO di bidang kuliner pada 2027.

Car Free Night Kota Tua, yakni ktivasi kawasan Kota Tua pada malam Minggu yang akan diisi dengan pertunjukan musik multi-etnis dan pasar kreatif.

Kemudian optimalisasi event dengan tetap mengandalkan Taste of Padang Experience sebagai magnet utama di hari jadi kota.

"Kami berharap proses pemulihan tempat wisata yang terdampak bencana bisa selesai dalam dua bulan ke depan agar destinasi kita kembali siap dikunjungi sepenuhnya oleh wisatawan," pungkas Yudi. (Taufik/Ivan/Nindy/Defri).

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.