Latest Post



SAWAHLUNTO – Komitmen menjaga kelestarian lingkungan bukan sekadar retorika di bawah kepemimpinan Kapolres Sawahlunto, AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H. Pada Rabu (11/03/2026), sebuah langkah besar diambil untuk menyelamatkan ekosistem dan masa depan Kota Tambang yang kini berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO.

Kapolres memimpin langsung operasi penutupan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sebuah aksi yang menegaskan bahwa hukum harus berdiri tegak di atas kepentingan pribadi yang merusak.

Kepemimpinan Tegas yang Kolaboratif

Bagi AKBP Simon Yana Putra, penegakan hukum terhadap PETI bukan hanya soal penindakan, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

"Langkah penutupan ini adalah tindak lanjut dari aspirasi masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan aset alam kita hancur demi keuntungan sesaat. Kami hadir untuk melindungi ekosistem Kota Sawahlunto agar tetap lestari bagi generasi mendatang," tegas Kapolres.

Operasi ini bukan kerja tunggal. Di bawah inisiasi Polres Sawahlunto, sinergi kuat tercipta dengan menghadirkan:

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra dan jajaran Pemkot.

Tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat untuk memastikan prosedur profesional.

Unsur Forkopimda serta dukungan penuh dari DPRD Kota Sawahlunto.

Restu dari Ninik Mamak dan Tokoh Pemuda

Salah satu poin krusial dalam operasi ini adalah hadirnya dukungan sosial dari akar rumput. Kehadiran para Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda di lokasi operasi menjadi bukti nyata bahwa langkah Kapolres sejalan dengan nilai-nilai adat dan keinginan warga setempat.

Sinergi antara aparat keamanan dan pemangku adat ini mengirimkan pesan kuat: Sawahlunto menolak keras praktik tambang ilegal.

Lebih dari Sekadar Penutupan: Sebuah Edukasi
Kapolres Sawahlunto memahami bahwa pendekatan keamanan harus dibarengi dengan pendekatan edukatif. Selain menutup akses lokasi, tim gabungan secara aktif mengedukasi warga mengenai bahaya bahan kimia dan alat berat bagi kesuburan tanah dan kejernihan sungai di "Kota Kuali".

Fokus Utama Operasi:

Deterrent Effect: Memberikan efek jera bagi para pelaku tambang ilegal.

Pemulihan Ekosistem: Menghentikan kerusakan lingkungan di zona warisan dunia.

Ketertiban Umum: Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat luas.

Menuju Sawahlunto yang Berkelanjutan

Melalui operasi ini, AKBP Simon Yana Putra tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi solusi ekonomi alternatif yang lebih sehat dan legal. Langkah ini membuktikan bahwa Polres Sawahlunto adalah mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menjaga martabat kota.

Dengan tindakan tegas dan terukur ini, Sawahlunto kembali mengukuhkan dirinya sebagai kota yang menghargai sejarah, menjaga alam, dan taat pada aturan hukum.(*)



‎PADANG – Komitmen Perumda Air Minum Kota Padang dalam menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat terus dibuktikan. Menanggapi fluktuasi debit air pada sumber Intake Pegambiran, perusahaan plat merah ini secara resmi menerapkan sistem penggiliran distribusi air. Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh pelanggan tetap mendapatkan akses air bersih secara adil dan merata.
‎Upaya Menjaga Stabilitas Distribusi
‎Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang, Andri Satria, melalui Kasubag Humas Adhie Zein, menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan langkah teknis yang paling efektif untuk menjaga tekanan air di tengah kondisi debit sumber yang sedang menyesuaikan.
‎"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada wilayah yang terabaikan. Penggiliran ini adalah bentuk manajemen distribusi agar pasokan air tetap menjangkau setiap rumah pelanggan yang terhubung dengan Intake Pegambiran," ujar Adhie Zein.
‎Jadwal Penggiliran Wilayah
‎Agar masyarakat dapat mengantisipasi kebutuhan harian, Perumda Air Minum Kota Padang telah menyusun jadwal distribusi yang terbagi menjadi tiga zona waktu:
‎Waktu DistribusiWilayah Layanan
‎08.00 – 14.00 WIBBerlian 8, Berlian 2 Atas, Berlian Raya (Blok M & R), Zamrud, dan Mutiara.
‎14.00 – 19.00 WIBBerlian 2 Bawah, Berlian Raya Blok L, Berlian 3, 4, 5, serta Mustika 8, 9, dan 13.
‎19.00 – 08.00 WIBKawasan Ampalu – By Pass.
‎Imbauan bagi Pelanggan
‎Mengingat kondisi debit air di intake sangat bergantung pada faktor alam, jadwal ini bersifat situasional. Pihak Perumda mengimbau kepada seluruh pelanggan di wilayah terdampak untuk:
‎Menampung air secukupnya saat distribusi mengalir.
‎Menyiapkan cadangan air untuk mendukung aktivitas rumah tangga selama masa penggiliran.
‎Memantau informasi resmi melalui kanal komunikasi Perumda jika terjadi perubahan jadwal mendadak.
‎“Kami terus melakukan pemantauan intensif di lapangan. Fokus utama kami adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meskipun dalam kondisi penyesuaian debit air,” tutup Adhie.
‎Dengan langkah proaktif ini, Perumda Air Minum Kota Padang berharap masyarakat dapat terus mendukung upaya pemeliharaan layanan demi kenyamanan bersama.



PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna istimewa dengan agenda penyampaian resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Padang, Senin (9/3).

Momen ini menjadi tonggak penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan Kota Padang di masa depan.



Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, didampingi jajaran Wakil Ketua: Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Dalam keterangannya, Muharlion menegaskan bahwa LKPJ merupakan potret nyata kinerja Wali Kota dalam menjalankan roda pemerintahan selama periode Januari hingga Desember 2025.

"LKPJ ini menggambarkan sejauh mana capaian yang diraih selama masa kepemimpinan. Setelah ini, kami akan melakukan pembahasan mendalam di tingkat komisi untuk melahirkan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Padang pada pelaksanaan tahun 2026," ujar Muharlion.



Ia menambahkan, fokus utama DPRD tahun ini adalah mengawal tuntasnya Program Unggulan (Progul) sesuai amanah RPJMD. "Apa yang belum tercapai akan kita kawal ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Capaian Positif di Tengah Tantangan Efisiensi

Mewakili Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota Maigus Nasir secara resmi memaparkan Nota LKPJ 2025. Ia menyebut laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas publik dan evaluasi agar otonomi daerah berjalan sesuai koridor transparansi.

Sepanjang tahun 2025, Pemko Padang menunjukkan performa fiskal yang cukup solid:

Realisasi Pendapatan Daerah: Mencapai Rp2,85 triliun atau 99,15% dari target Rp2,87 triliun.

Realisasi Belanja Daerah: Mencapai 92,78% atau sebesar Rp2,81 triliun, yang dialokasikan secara proporsional untuk belanja operasi dan belanja modal guna mendukung infrastruktur publik.



"Secara umum, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Padang tahun 2025 berjalan lancar. Meski ada tantangan terkait sinkronisasi prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan, kami berkomitmen menyelesaikannya melalui perencanaan yang lebih cermat dan berorientasi kinerja," ungkap Maigus Nasir.

Rincian Realisasi Keuangan TA 2025

Sektor Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Total Pendapatan 2,87 Triliun 2,85 Triliun 99,15%

Total Belanja 3,03 Triliun 2,81 Triliun 92,78%

Belanja Modal 465,8 Miliar 433,4 Miliar 93,03%



Menatap Tahun 2026 yang Lebih Kuat

Penyampaian LKPJ ini diharapkan menjadi bahan telaahan bagi DPRD untuk memberikan masukan konstruktif. Dengan pengawasan yang efektif dan manajemen sumber daya yang transparan, Pemerintah Kota Padang optimis dapat mengakselerasi sisa target pembangunan yang ada, menjadikan Padang kota yang lebih maju, sejahtera, dan akuntabel. (Adv)



‎PADANG — Di era di mana kecepatan informasi menjadi napas utama pelayanan publik, Perumda Air Minum (AM) Kota Padang terus bergerak dinamis. Tidak sekadar mengalirkan air ke rumah-rumah warga, perusahaan plat merah ini kini tengah mempercepat arus informasi melalui transformasi digital yang semakin masif.
‎Langkah terbaru yang menjadi sorotan adalah ajakan bagi seluruh pelanggan untuk memperbarui aplikasi Kaba Aia ke versi terbaru. Pembaruan ini bukan sekadar rutinitas teknis, melainkan sebuah manifestasi dari komitmen Perumda AM Kota Padang untuk menghadirkan layanan yang lebih responsif, akurat, dan transparan.
‎Kenyamanan di Ujung Jari
‎Melalui aplikasi Kaba Aia versi teranyar, batasan ruang dan waktu antara penyedia layanan dan masyarakat kian terkikis. Pelanggan kini tak perlu lagi meluangkan waktu khusus untuk datang ke kantor pelayanan demi sekadar mengecek tagihan atau mencari informasi gangguan. Semuanya tersaji secara real-time di layar ponsel.
‎Kasubag Humas Perumda AM Kota Padang, Adhie Zein, menjelaskan bahwa pembaruan ini membawa stabilitas sistem yang lebih mumpuni dan fitur keamanan yang lebih terjamin.
‎"Melalui aplikasi Kaba Aia yang sudah diperbarui, pelanggan dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi layanan, mulai dari tagihan air, informasi gangguan distribusi, hingga pengumuman resmi perusahaan. Ini adalah jembatan komunikasi yang kami rancang agar lebih nyaman dan stabil bagi pengguna," ujar Adhie.
‎Visi Modernisasi Pelayanan
‎Senada dengan hal tersebut, Direktur Umum Perumda AM Kota Padang, Afrizal Kuniang, melalui Kasubag Humas menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Versi terbaru Kaba Aia diharapkan menjadi kanal resmi yang paling efektif dalam meminimalisir sumbatan informasi.
‎Bagi manajemen, efektivitas komunikasi adalah fondasi kepercayaan pelanggan. Dengan fitur notifikasi yang lebih tajam, setiap informasi terkait distribusi air—termasuk jika terjadi kendala teknis di lapangan—dapat diterima oleh pelanggan dalam hitungan detik.
‎Ajakan Menuju Layanan Modern
‎Perumda AM Kota Padang kini mengajak seluruh warga kota untuk segera mengunduh atau memperbarui aplikasi Kaba Aia melalui Play Store maupun App Store. Langkah sederhana ini menjadi bagian penting dari ekosistem pelayanan publik yang lebih modern di Kota Padang.
‎Dengan optimalisasi layanan digital ini, Perumda AM Kota Padang membuktikan bahwa mereka tidak hanya fokus pada kualitas air yang mengalir, tetapi juga pada kualitas hubungan dan kemudahan yang dirasakan oleh setiap pelanggan. Sebuah langkah maju menuju pelayanan yang transparan, cepat, dan profesional.



PADANG – Bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M menjadi momentum bagi jajaran pimpinan DPRD Kota Padang untuk turun langsung ke tengah masyarakat. Melalui agenda rutin Safari Ramadhan, para wakil rakyat ini tidak hanya datang untuk bersilaturahmi, tetapi juga membawa misi penguatan karakter generasi muda, penyaluran bantuan pembangunan, hingga penyerapan aspirasi di akar rumput.

Muharlion: "Smart Surau" sebagai Benteng Era Digital

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengawali rangkaian Safari di Mushala Nurul Iman, Kelurahan Bungo Pasang, Koto Tangah, Minggu (1/3/2026). Dalam pesannya, Muharlion menekankan pentingnya menghidupkan kembali fungsi rumah ibadah sebagai pusat pendidikan.

Ia memperkenalkan konsep Smart Surau, sebuah gerakan untuk mengajak anak-anak kembali ke masjid setelah jam sekolah.

"Kita ingin anak-anak kita kuat menghadapi tantangan digital. Dengan rutin salat berjamaah dan tahfiz Al-Qur'an di surau, karakter religius mereka akan terbentuk secara alami," tegasnya.

Tak lupa, ia mengajak warga menjaga kebersihan kota dan taat pajak sebagai modal utama pembangunan Kota Padang menuju kota terbersih di Indonesia.



Gotong Royong dan Kepedulian Global ala Mastilizal Aye

Di Masjid Baiturrahim, Nanggalo, Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye memberikan apresiasi atas semangat swadaya masyarakat. Ia menceritakan bagaimana sebuah mushala kayu kini bertransformasi menjadi masjid yang megah.

Selain menyerahkan bantuan hibah sebesar Rp25 juta, Aye juga menyentuh sisi kemanusiaan jamaah dengan mengajak mendoakan umat Muslim di Palestina. "Di saat kita beribadah dengan tenang, saudara kita di Timur Tengah tengah berjuang. Mari kita kuatkan rasa syukur dan kepedulian," ujarnya menyentuh hati jamaah.


Osman Ayub: Aksi Nyata untuk Kebutuhan Umat

Semangat yang sama dibawa oleh Wakil Ketua DPRD Osman Ayub saat mengunjungi Masjid Al Mujahidin, Kurao Pagang. Pria yang akrab disapa Mak Etek Os ini menegaskan bahwa kehadirannya adalah bentuk pengabdian nyata.

“Kami datang bukan sekadar untuk berceramah, tetapi menyalurkan bantuan hibah Rp25 juta yang langsung menyentuh kebutuhan pembangunan masjid,” katanya. Ia juga meminta peran aktif tokoh masyarakat dan niniak mamak untuk menjadi teladan bagi generasi muda agar mencintai Al-Qur'an.


Jupri: Alarm Keras Darurat Narkoba

Menjelang pertengahan Ramadhan, Wakil Ketua DPRD Jupri (Makdang Jupri) melaksanakan safari di Masjid Al Kaffah, Lubuk Begalung, Minggu (8/3/2026). Ia membawa peringatan serius terkait ancaman narkotika yang kini mulai menyasar wilayah pedesaan di Sumbar.

"Padang bukan lagi sekadar perlintasan, tapi sasaran peredaran narkoba. Ini peringatan serius bagi orang tua dan niniak mamak. Kita harus membentengi anak kemenakan kita dengan lingkungan yang religius," tutur Jupri tegas.

Sebagai bentuk dukungan operasional, Jupri menyerahkan hibah sebesar Rp25 juta, yang disambut haru dan syukur oleh pengurus masjid serta warga setempat.


Sinergi untuk Padang yang Lebih Baik

Rangkaian Safari Ramadhan ini membuktikan bahwa DPRD Kota Padang tidak hanya bekerja di balik meja. Kehadiran pimpinan dewan di berbagai titik—mulai dari Koto Tangah, Nanggalo, hingga Lubuk Begalung—menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan pembangunan fisik rumah ibadah berjalan seiring dengan pembangunan mental spiritual warga.

Melalui hibah puluhan juta rupiah dan pesan-pesan moral yang disampaikan, DPRD Kota Padang berharap Ramadhan 1447 H menjadi titik balik kebangkitan karakter generasi muda Minang yang religius, berbudaya, dan bebas dari pengaruh negatif zaman.(Adv)

3 Ranperda Disetujui DPRD Tanah Datar  
Maklumatnews, TD — Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2045 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak disetujui DPRD.

Keputusan persetujuan tersebut diambil pada Rapat Paripurna dengan agenda Pembicaraan Tingkat II sekaligus pengambilan keputusan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di ruang rapat DPRD setempat, Jumat (6/3).

Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra selaku pimpinan rapat sampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari proses pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya antara DPRD bersama pemerintah daerah melalui berbagai tahapan pembahasan di tingkat komisi maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

"Pembicaraan Tingkat II merupakan tahap akhir dari rangkaian pembahasan Ranperda di DPRD yang memuat penyampaian laporan hasil pembahasan, pendapat akhir fraksi-fraksi serta pengambilan keputusan terhadap Ranperda yang diajukan", urai Anton.

“Rapat paripurna hari ini merupakan akhir dari rangkaian pembahasan tiga Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, sebagaimana telah disampaikan oleh masing-masing juru bicara Pansus,” ujarnya lagi.

Pada kesempatan tersebut, secara umum fraksi-fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui ketiga Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Meski demikian, sejumlah fraksi juga memberikan berbagai catatan dan rekomendasi agar pelaksanaan Perda nantinya dapat berjalan efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

 Wabup Ahmad Fadly pada sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Tanah Datar yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah.

“Sumbangan pemikiran dari seluruh pihak sangat besar artinya dalam pembahasan dan perumusan Ranperda hingga disetujuinya menjadi Perda, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

"Sinergi dan kerja sama antara DPRD dan pemerintah kabupaten Tanah Datar merupakan faktor penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat", tambahnya lagi.

Dengan disetujuinya ketiga Ranperda tersebut menjadi Perda, diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

“Kami berharap perangkat daerah dapat melaksanakan serta menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang telah disampaikan Pansus DPRD Tanah Datar sehingga pelaksanaan Perda dapat berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya. (Pinos/rls)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.