Latest Post




‎Padang - Di sela-sela riuh aktivitas belajar pada awal semester baru, Masjid MTsN 6 Kota Padang kembali terasa hidup. Suara langkah para siswa yang bergegas menuju tempat wudhu tidak lagi terhenti oleh keringnya keran. Air mengalir jernih, menandai berakhirnya hari-hari ketika kegiatan ibadah sempat terganggu karena pasokan air bersih yang tersendat.

‎Sinergi antara Perumda Air Minum Kota Padang dan pihak MTsN 6 Kota Padang terbukti kembali memberi dampak nyata. Pada Jumat, 9 Januari 2026, tim teknis PDAM turun langsung ke lapangan untuk mengoptimalkan jalur distribusi air menuju masjid sekolah tersebut. Upaya ini menjadi jawaban atas keluhan sebelumnya, ketika pasokan air yang tidak stabil membuat aktivitas keagamaan siswa terhambat, terutama pada jam-jam shalat berjamaah.

‎Tidak hanya sekadar perbaikan, pekerjaan dilakukan secara menyeluruh. Tim PDAM membenahi pipa saluran yang mulai mengalami penurunan fungsi serta melakukan penyetelan ulang mesin pompa yang menjadi penopang utama distribusi air. Pemeriksaan jaringan dilakukan detail, titik demi titik, hingga dipastikan tekanan air kembali normal dan aliran stabil sepanjang hari.

‎Kepala Pusat Pelayanan PDAM Sumbar turun langsung meninjau proses tersebut. Ia memastikan pekerjaan tidak berhenti pada tataran administrasi, tetapi selesai sampai tuntas di lapangan. Hasilnya kini terlihat jelas: air kembali mengalir lancar ke masjid.

‎“Alhamdulillah, hari ketiga proses pembelajaran, Masjid MTsN 6 Kota Padang sudah bisa digunakan secara optimal. Lebih dari 1.200 siswa kini kembali dapat melaksanakan shalat berjamaah dengan nyaman. Mereka tidak lagi khawatir dengan keterbatasan air untuk wudhu. Situasi ini bukan hanya memudahkan ibadah, tapi juga menghidupkan suasana religius dan kedisiplinan keagamaan di lingkungan sekolah,” ujar Awe selaku pimpinan yang terjun mengawal proses perbaikan.

‎Kepala MTsN 6 Kota Padang, H. Yakub, tidak menyembunyikan rasa syukurnya. Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas kecepatan respons PDAM.

‎“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kepedulian Perumda Air Minum Kota Padang. Sinergi seperti ini sangat kami butuhkan, bukan hanya untuk keberlangsungan ibadah, tapi juga untuk kenyamanan proses pendidikan secara keseluruhan. Semoga kerja sama ini terus terjalin dan semakin diperkuat ke depannya,” ungkapnya.

‎Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, melalui Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar tugas teknis, melainkan bentuk komitmen sosial perusahaan daerah.

‎“Masjid di lingkungan pendidikan bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, kami memandang pemenuhan air bersih di MTsN 6 Kota Padang sebagai tanggung jawab moral sekaligus pelayanan publik. Tim kami akan selalu siap merespons cepat jika terdapat gangguan, terutama di fasilitas-fasilitas pendidikan dan keagamaan,” terang Adhie Zein menyampaikan pesan Direktur Utama.

‎Ia menambahkan secara lugas, bahwa Perumda Air Minum Kota Padang tidak ingin hanya dikenal sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai mitra masyarakat.

‎“Kami tidak ingin air hanya sekadar mengalir di pipa, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial yang nyata. Sinergi seperti ini akan terus kami perkuat, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Di setiap tetes air yang mengalir, kami ingin ada keberkahan, kenyamanan, dan rasa aman bagi para pengguna,” tutupnya.

‎Kini, dari keran-keran tempat wudhu Masjid MTsN 6 Kota Padang, air tidak hanya mengalir untuk membasuh wajah para siswa, tetapi juga mengalirkan semangat baru: bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan dan perusahaan daerah bisa menghadirkan solusi konkret, cepat, dan berdampak.



‎Padang – Di tengah dinamika cuaca ekstrem dan kondisi alam yang belum stabil, Perumda Air Minum (AM) Kota Padang terus bekerja tanpa lelah untuk memulihkan layanan air bersih bagi masyarakat. Komitmen perusahaan daerah ini tidak hanya berhenti pada slogan pelayanan, tetapi diwujudkan dalam langkah-langkah konkret di lapangan.

‎Saat ini, sekitar 2,3 persen pelanggan di wilayah Utara masih mengalami gangguan distribusi air akibat dampak bencana alam. Namun, proses pemulihan difokuskan dan dikebut melalui berbagai strategi teknis yang dilaksanakan tim Perumda.

‎Di kantor Perumda AM Kota Padang, Kasubag Humas Adhie Zein menyampaikan perkembangan terkini penanganan gangguan tersebut, Kamis (8/1/2026). Ia menjelaskan bahwa banjir bandang beberapa waktu lalu telah menyebabkan kerusakan berat pada jembatan pipa di Gunung Nago, yang merupakan jalur vital aliran suplai air menuju pelanggan wilayah Utara.

‎“Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memutus aliran utama yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi. Namun kami tidak tinggal diam, seluruh tim langsung turun melakukan langkah taktis,” ujar Adhie.

‎Menurutnya, Perumda AM Kota Padang bersama Hutama Karya (HK) kini tengah mempercepat pemasangan pipa transmisi jalur dua untuk Intake Palukahan. Pemasangan jalur ini ditujukan untuk memperkuat sistem suplai ke wilayah Utara, termasuk kawasan Lubuk Buaya yang paling terdampak.

‎Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, Perumda juga mengerahkan 15 unit mobil tangki yang beroperasi secara maraton dari pagi hingga pukul 02.00 WIB. Armada tersebut mengantarkan air bersih langsung ke rumah-rumah warga.

‎“Kami memastikan warga tidak mengalami krisis air untuk kebutuhan harian. Operasi ini tidak hanya melibatkan personel internal, tetapi juga dukungan dari instansi mitra yang peduli,” sambung Adhie.

‎Sementara itu, untuk wilayah pusat kota, kondisi juga masih menantang. Tingkat kekeruhan air baku di Intake Kampung Koto saat ini sangat tinggi dan bercampur lumpur. Demi menjaga standar kesehatan pelanggan, Perumda memilih memperlambat proses distribusi agar kualitas air yang keluar dari instalasi tetap aman dikonsumsi.

‎Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang tetap sabar dan memahami situasi ini. Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak akan abai terhadap hak warga mendapatkan air bersih.

‎“Kami memahami, air bukan sekadar kebutuhan  ia adalah kehidupan. Karena itu kami tidak akan membiarkan pelanggan berjuang sendiri. Semua sumber daya kami kerahkan, baik teknis maupun logistik, untuk memastikan pemulihan berjalan secepat mungkin,” ujar Hendra dengan tegas.

‎Ia juga menambahkan, kerusakan yang terjadi akibat bencana banjir bandang merupakan tantangan besar, namun bukan alasan untuk menyerah.

‎“Infrastruktur bisa rusak, tetapi komitmen kami tidak. Bencana ini menjadi ujian ketahanan sistem dan integritas pelayanan kami. Kami belajar, berbenah, dan bergerak lebih cepat,” katanya.

‎Hendra mengajak masyarakat untuk tetap waspada menghadapi perubahan cuaca dan menyimpan persediaan air cadangan.

‎“Kami targetkan layanan kembali normal 100 persen. Namun faktor alam tetap menjadi variabel yang harus dihormati. Doakan agar cuaca bersahabat, supaya pekerjaan teknis kami tidak lagi terhambat,” tutupnya.

‎Harapan dan Ajakan
‎Perumda AM Kota Padang menghimbau warga untuk:

‎tetap menyediakan wadah penampungan air cadangan
‎menggunakan air secara hemat dan prioritas
‎terus menyampaikan laporan jika ada gangguan layanan
‎Di tengah cuaca yang tidak menentu, semangat pelayanan perusahaan daerah ini menunjukkan bahwa pemulihan bukan sekadar teknis tetapi juga soal empati dan keberpihakan kepada pelanggan.

‎(Mond)

‎#PerumdaAirMinum #Padang



Padang - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang terus mempercepat pemulihan layanan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Gangguan aliran air bersih menjadi salah satu dampak terbesar yang dirasakan masyarakat, terutama di kawasan yang jalur pipa dan jaringan distribusinya terdampak langsung oleh bencana.
‎Sebagai respons cepat, Perumda mengerahkan armada mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Armada ini disalurkan ke titik-titik terdampak yang belum dapat dilayani melalui jaringan distribusi normal akibat kerusakan infrastruktur. Layanan tangki diprioritaskan ke kawasan permukiman padat penduduk dan lokasi pengungsian.
‎Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, melalui Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang Adhie Zein, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang dan berbagai instansi terkait untuk mempercepat proses pemulihan. Selain distribusi air bersih, petugas juga melakukan pembersihan fasilitas, pengamanan jalur pipa, serta perbaikan bertahap agar aliran air kembali normal.
‎“Hingga 7 Januari 2026, sebagian besar wilayah layanan telah kembali normal. Namun masih terdapat sekitar 2,3 persen wilayah yang belum terlayani secara optimal akibat genangan, material longsor, dan akses yang masih terbatas,” ujarnya.
‎Wilayah Utara Masih Terdampak
‎Sejumlah kawasan di bagian utara Kota Padang masih belum dapat dialiri air bersih melalui jaringan pipa, di antaranya:
‎Perumahan Kemilau Permata Kuranji
‎Wisma Bumi Mas Kuranji
‎Graha Kuranji Asri
‎Perumahan Anai Lestari
‎Gangguan ini terjadi karena pipa penyalur air dari Gunung Nago hanyut diterjang banjir bandang (galodo) saat bencana. Untuk sementara, suplai air di wilayah ini dipenuhi melalui mobil tangki. Sedikitnya lima unit mobil tangki milik Perumda dikerahkan, ditambah bantuan armada dari sejumlah instansi lain.
‎Kawasan Pusat Kota Juga Masih Mengalami Gangguan
‎Beberapa titik di wilayah pusat kota juga belum teraliri secara optimal, di antaranya:
‎Jalan Pemuda
‎Jalan Pancasila
‎Jalan Purus II (sebagian)
‎Jalan Koto Marapak
‎Jalan Hang Tuah
‎Jalan Jati Parak Salai
‎Jalan Jati Bawah Wuluh
‎Jalan Jati Koto Panjang (sebagian)
‎Jalan Pasopati Sisingamangaraja
‎Jalan Pondok Mungil Ampang
‎Air Baku Masih Keruh, Proses Pengolahan Terkendala
‎Salah satu kendala utama pemulihan layanan berada pada sumber air baku di intake Kampung Koto, yang menjadi pemasok air ke sebagian besar wilayah pusat kota Padang. Hingga kini, air baku masih bercampur lumpur dengan tingkat kekeruhan yang melebihi batas maksimal pengolahan.
‎“Air baku masih sangat keruh, sehingga belum bisa diolah sesuai standar. Ini berdampak pada distribusi air ke pelanggan di kawasan kota,” jelas Adhie Zein.
‎Imbauan kepada Masyarakat
‎Perumda mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar, menampung air ketika aliran mengalir, serta menghemat penggunaan air bersih selama masa pemulihan ini.
‎“Gangguan aliran air bisa terjadi kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya karena kondisi di lapangan masih dinamis. Kami terus bekerja semaksimal mungkin agar layanan segera pulih,” tambahnya.
‎Dengan sinergi antara Perumda, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat, diharapkan pemulihan layanan air bersih dapat berlangsung lebih cepat dan dampak bencana banjir serta longsor di Kota Padang dapat diminimalkan.(*)







PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang berlangsung mulai 4 hingga 9 Januari 2026, empat unsur pimpinan DPRD Kota Padang turun langsung ke tengah konstituen untuk menyerap aspirasi dan memberikan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi warga.

Kegiatan ini menjadi krusial mengingat Kota Padang tengah berupaya bangkit pascabencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Berikut adalah rangkuman perjalanan jemput aspirasi para pimpinan DPRD Kota Padang:

1. H. Muharlion, S.Pd: Fokus pada Normalisasi Sungai dan Drainase

Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd, mengawali resesnya di Masjid Almanar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, pada 5 Januari 2026. Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat tersebut, persoalan banjir menjadi isu utama.

Warga mendesak adanya normalisasi sungai, perbaikan drainase, betonisasi jalan, hingga bantuan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT). Menanggapi hal itu, Muharlion yang dikenal responsif menegaskan bahwa setiap usulan akan dipilah berdasarkan skala prioritas.

"Kami mendata setiap usulan. Mana yang mendesak, segera kita koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. Untuk program jangka panjang, kami akan perjuangkan melalui regulasi dan penganggaran di lembaga dewan," tegas politisi senior ini.

2. Mastilizal Aye, SH: Respon Cepat untuk Infrastruktur Ibadah dan Bencana

Bertempat di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Minggu (4/1), Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye, SH, disambut antusias oleh warga yang masih merasakan dampak banjir. Selain usulan pengerukan sungai dan perbaikan fasilitas umum, warga juga memohon perbaikan jalan masjid sebelum memasuki bulan Ramadhan.

Mastilizal Aye memberikan jawaban melegakan. Ia berjanji akan mengeksekusi segera perbaikan jalan mushalla dalam waktu dekat agar warga nyaman beribadah. Terkait bencana, ia mengajak masyarakat untuk bangkit bersama.

"Tahun 2026 adalah momentum kita untuk bangkit. Aspirasi yang sifatnya darurat dan urgent akan langsung kami upayakan eksekusinya, sementara proyek besar akan kita kawal melalui mekanisme proposal pembangunan," ujarnya menyemangati warga.

3. Osman Ayub: Perjuangkan Relokasi Hunian dan Normalisasi Sungai oleh BWS

Wakil Ketua DPRD Osman Ayub memfokuskan resesnya di Banang Cafe, Siteba, Rabu (7/1). Isu yang diangkat sangat krusial, yakni nasib warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang November 2025 lalu.

Osman menegaskan bahwa DPRD terus mendorong Pemerintah Kota Padang untuk menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana melalui program relokasi. Selain itu, ia memberikan perhatian khusus pada sedimentasi sungai yang mencapai 2 hingga 3 meter.

"Kami meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V segera melakukan pengangkatan sedimen lumpur dan pasir. Ini adalah langkah pencegahan agar banjir serupa tidak terulang kembali saat intensitas hujan tinggi," ungkap Osman dengan tegas.

4. Jupri, SAP: Konsisten dalam Pembangunan Fisik dan Fasilitas Sosial

Wakil Ketua DPRD Jupri, SAP, menggelar reses di Masjid Al-Kaffah, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Minggu (4/1). Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, Jupri menerima berbagai aspirasi mulai dari drainase, bantuan UMKM, hingga sarana penunjang masjid.

Sebagai petahana yang telah banyak memberikan kontribusi fisik seperti betonisasi jalan di tahun 2025, Jupri berkomitmen melanjutkan program tersebut di tahun 2026.

"Saya sangat terharu dengan sambutan warga. Insya Allah, tahun ini kita lanjutkan betonisasi di lingkungan masjid. Aspirasi mengenai UMKM dan sarana masjid juga menjadi catatan penting bagi saya untuk diperjuangkan melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan," tutur politisi PAN tersebut.

Reses pimpinan DPRD Kota Padang tahun 2026 ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan partisipasi aktif warga, pembangunan Kota Padang diharapkan semakin merata dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. (ADV)



Padang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman meminta pemerintah provinsi serius melakukan optimalisasi penerimaan pajak air permukaan khususnya pada perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha (HGU).

“Dasar hukum pajak air permukaan ini sudah ada, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah provinsi lengkap, jadi harus dioptimalkan. Pajak air permukaan dari perusahaan perkebunan besar pemilik HGU harus ditarik secara maksimal,” kata Evi Yandri, Rabu (7/1/2026).

Menurut Evi Yandri, Pajak Air Permukaan bukan sekedar objek penerimaan daerah namun lebih jauh lagi adalah sebagai bentuk keadilan geologis. Perusahaan besar pemilik HGU perkebunan memanfaatkan air permukaan yang merupakan sumber daya public yang memiliki nilai ekonomi dan lingkungan.

“Pemanfaatannya memiliki kontribusi terhadap degradasi lingkungan, memperbesar risiko bencana, dan sebagainya jadi harus pula memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah melalui kewajiban pajak,” tegasnya.

Lebih jauh Evi Yandri memaparkan, kondisi keuangan daerah saat ini tidak mencukupi untuk membiayai program pembangunan daerah. Selain faktor kebijakan dari pemerintah pusat, juga terjadi kerusakan akibat bencana alam yang harus dipulihkan yang tentunya membutuhkan anggaran besar.

“Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan sebagai sumber pendapatan asli daerah termasuk dari pajak air permukaan, potensi ini sangat besar dan harus dikelola maksimal,” lanjutnya.

Dia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penagihan kepada seluruh perusahaan perkebunan pemilik HGU secara tegas. Upaya tersebut tidak hanya untuk memperbesar penerimaan daerah namun merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi lingkungan dan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. (*)




Padang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan pemerintah bahwa proses pemulihan pascabencana dihadapkan kepada kondisi anomali cuaca. Untuk itu proses pendataan harus dipercepat agar pemulihan dapat segera dilaksanakan.

Hal itu ditegaskan Muhidi, Rabu (7/1/2026). Menurutnya, hal itu telah disampaikan dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana bersama gubernur dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda).

“Ini sudah disampaikan dalam rapat percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama gubernur dan Forkopimda, bahwa kita meminta mempercepat proses pendataan karena kondisi saat ini masih dihadapkan kepada siklus cuaca,” kata Muhidi.

Dia menyebutkan, saran tersebut disampaikan setelah mempertimbangkan masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat tersebut. BMKG menyampaikan prediksi bahwa pada Januari hingga Februari masih akan terjadi hujan meskipun dalam intensitas ringan hingga sedang.

“Ini harus tetap diwaspadai karena masih berpotensi ancaman bencana, jadi kita berpacu dengan Waktu,” ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, masih berdasarkan paparan BMKG, pada periode Maret hingga April diprediksi intensitas hujan lebih tinggi meskipun tidak separah siklon tropis. Kemudian pada Mei hingga September cuaca diprakirakan akan cenderung panas, Oktober hingga Desember diprakirakan Kembali memasuki musim hujan.

Dia meminta aga pendataan dilakukan secara akurat karena pekerjaan fisik, termasuk pemulihan sarana publik sangat bergantung kepada siklus cuaca. Pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi menurut Muhidi harus terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

“Skema pemulihan harus mencakup pemetaan kemampuan keuangan daerah serta potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk donatur, guna mempercepat pemulihan pascabencana,” tegasnya. (*)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.