Padang - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sampai saat ini masih melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat. Antrean panjang kendaraan di SPBU hingga memicu kemacetan membuat aparat kepolisian turun tangan melakukan pengawasan ketat.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumbar menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kota Padang secara maraton selama tiga hari, sejak Kamis hingga Sabtu (21–23 Mei 2026).
Sidak tersebut dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang diduga melakukan praktik “lansir” BBM subsidi.
Tidak tanggung-tanggung, dalam sidak tersebut petugas mendapati kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas tidak standar.
Selain itu, ditemukan pula kendaraan dengan pelat nomor yang diduga dapat diganti-ganti untuk melakukan pengisian solar subsidi berulang kali di beberapa SPBU.
"Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik penyelewengan distribusi BBM subsidi sehingga terjadinya kelangkaan BBM tersebut, ujar Kombes Pol Andry.
Selain memeriksa kendaraan, petugas juga memberikan teguran keras kepada pengelola SPBU agar tidak melayani pengisian BBM subsidi melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Kombes Pol Andry Kurniawan mengatakan kelangkaan BBM subsidi berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama para sopir truk, bus angkutan, hingga pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
“Kelangkaan ini sangat dirasakan masyarakat. Antrean panjang terjadi di banyak SPBU dan menyebabkan kemacetan di sejumlah titik,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Andry, di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan BBM subsidi, muncul dugaan kuat bahwa BBM tersebut justru mengalir ke aktivitas tambang emas ilegal atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di sejumlah wilayah Sumbar.
Aktivitas PETI tersebut, menurut Kombes Pol Andry, membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar untuk mengoperasikan mesin dan alat tambang.
"Kondisi itu diduga menjadi salah satu pemicu tersendatnya distribusi BBM subsidi bagi masyarakat umum," ujarnya.
Akibatnya, antrean kendaraan di SPBU semakin panjang setiap harinya. Banyak sopir terpaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan solar subsidi, sementara aktivitas transportasi dan distribusi barang ikut terganggu.
Kombes Pol Andry Kurniawan menegaskan, Polda Sumbar akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi dari hulu ke hilir agar distribusinya benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal.(**)
Post a Comment