Latest Post

Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Agam Agama Artikel Bank Nagari Baru Batam Bawaslu Tanah Datar Beeita DPRD Tanah Datar berita DPRD Maklumatnews berita DPRD Tanah Datar Berita DPRD Tanah Datat berita DPRD TD berita Maklumatnews Tanah Datar berita Pemkab Tanah Datar berita Tanah Daftar Berita Tanah Datar Berita Tanah Datar Maklumatnews berita TanahaDatar Maklumatnews berura DPRD Tanah Datar Beruta Tanah Datar Box Redaksi bpjs Bukit Tinggi Dharmasraya Dirlantas Polda Sumbar Ditkrimsus Polda Sumbar Dovy Djanas DPR RI DPRD DPRD Kota Padang Dprd payakumbuh DPRD Sumbar DPRD Tanah Datar DPRD TD Epyardi Asda Jabar Jakarta Jakarta. Jawa Tengah Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan. Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Solok KAI Sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Pasaman Barat Kapolres Solok Selatan kejadian Kodim 0312/Padang Kota Padang Kota Padang. Kota Pariaman Kriminal Legis Legislatif Liputan Khusus Luak Limopuluah Maklumatnews Maklumatnews Tanah Datar Medan MUA NasDem Nasional Nasional. Olahraga Opini Otomotif Padang padang panjang. Padang Pariaman Pariwara Bank Nagari Pasaman Barat pasaman. pay Payakumbuh PD TIDAR Sumbar PDAM Pembangunan Pemkab Pemko Padang Pemko Padang. Pendidikan Peristiwa Perpani Sumbar PoldaSumbar Politik Polres Polres Pasaman Barat PolresDharmasraya Polresta Padang Polri Polri. Sawahlunto Sijunjung Solok Sosial dan Budaya Sport Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Tanag Datar Tanah Data Maklumatnew Tanah Datar Tanah Datar Maklumatnews Terbaru TNI Uin Utama



Payakumbuh --- Intervensi Pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan masih jauh dari harapan, yang ditandai dengan angka kemiskinan yang begitu sulit untuk diturunkan. Kondisi ini diperburuk dengan ketersediaan data kemiskinan yang tidak valid dan tidak akurat, akibatnya terdapat masyarakat yang tidak layak menerima bantuan program kemiskinan akan tetapi masyarakat yang benar-benar miskin tidak tersentuh program penanggulangan kemiskinan. 


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaporkan temuan program bansos tidak tepat sasaran hingga semester II tahun 2022, diantaranya penerima bansos ada Aparatur Sipil Negara atau PNS hingga orang meninggal. Menyadari hal demikian Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Yasrizal, S.Sos, MSi menginisiasi pentingnya perbaikan dan pemutakhiran data kemiskinan melalui Proyek Perubahan Diklat PKN II Angkatan VI LAN Jakarta dengan Judul “Strategi Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial Dalam Penanggulangan Kemiskinan".


Proyek perubahan ini, katanya kepada media pada Jumat (21/7), bertujuan dalam upaya menyediakan data yang valid dan akurat untuk penanggulangan kemiskinan, dengan berbasis NIKK dan Geotagging Koordinat.


"Pj. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Bapak dafrul Pasi M, S.IP, MM turut mendukung proyek perubahan ini. Data statistik bersifat makro dan digunakan untuk mengambil kebijakan, sedangkan untuk merumuskan program dan kegiatan diperlukan data yang lebih mikro sehingga perlu integrasi antara data statistik dengan geospasial. Data geospasial dapat diimplementasikan kedalam bentuk program dan kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, salah satunya dalam penanggulangan kemiskinan," ujar Yasrizal.


Diteruskan Yasrizal, pendataan keluarga sasaran penduduk miskin selama ini dilakukan secara manual oleh petugas survey sehingga memungkinkan terjadinya intervensi dari pihak luar maupun pengaruh subjektifitas dari petugas survey sendiri. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan itu maka pendataan rumah tangga sasaran penduduk miskin harus dilakukan dengan memakai data dan informasi geospasial. 


"Proyek Perubahan ini menghasilkan pemodelan (prototype) penapisan data rumah tangga sasaran dengan memakai data kemiskinan P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK sebagai data yang akan ditapis. Sedangkan penapisnya digunakan data ril dari berbagai stakeholder baik eksternal maupun internal. Penapisan dilakukan dengan memakai layering analisis geospasial terhadap data primary key dengan data-data penapis lainnya," terangnya.


Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Yasrizal, Implementasi Proyek Perubahan ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni Jangka Pendek (Minggu Pertama Juni s.d Minggu Ke tiga Juli 2023), Jangka Menengah (Agustus s.d Desember 2023) dan Jangka Panjang (Januari s.d Desember 2024). 


Implementasi Jangka Pendek difokuskan pada Penandatangan Komitmen Bersama para Stakeholder, Penyusunan Pemodelan (Prototype) penapisan rumah tangga sasaran dengan sampel 3 (tiga) kelurahan dengan kategori yang berbeda yakni Urban, Sub Urban dan Rural, dan Pelaksanaan Diseminasi Pemodelan penapisan rumah tangga sasaran kepada stakeholder. 


Sedangkan Jangka menengah akan dilakukan penapisan pada semua kelurahan se Kota Payakumbuh sehingga bisa ditetapkan Keputusan Walikota tentang rumah tangga sasaran penduduk miskin. 


Sementara untuk jangka panjang akan dibangun aplikasi berbasis web GIS sehingga upaya penanggulangan kemiskinan baik untuk intervensi maupun evaluasinya akan menggunakan Web GIS.


Implementasi Proyek Perubahan ini telah berjalan dengan lancar dengan telah tersedianya pemodelan penapisan rumah tangga sasaran pada kelurahan sampel, sehingga bisa dilihat data rumah tangga sasaran yang sudah tepat maupun data rumah tangga sasaran yang masih perlu divalidasi untuk memastikannya. Validasi ini tidak akan memerlukan waktu, biaya, maupun tenaga yang banyak karena sudah tersedia NIK dan Koordinat lokasinya serta telah adanya data ril dari stakeholder sebagai penapisnya.


"Keseluruhan target jangka pendek dari Implementasi Proyek Perubahan ini dapat tercapai. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan Bapak Pj. Walikota Payakumbuh, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, dan Bapak Pj. Sekretaris Daerah selaku Mentor, serta dukungan dari stakeholder eksternal maupun internal serta dukungan dari Tim Efektif," pungkas Yasrizal. (Rel/MS)

 


Tanah Datar --- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase menjawab keluhan masyarakat terkait adanya isu kepesertaan BPJS akan nonaktif bila tidak digunakan dalam waktu tertentu, khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pihak pemerintah, sehingga banyak yang harus mendaftar ulang.

"Terkait dengan itu, kita berpedoman pada Permensos 21 tahun 2019, bahwa penentuan peserta PBI JK ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial, ketika ada peserta yang non aktif ada kemungkinan data dianggap belum valid, apa itu mungkin dari NIK, KK tidak sesuai, atau nama tidak sesuai. Maka butuh kesadaran peserta untuk mengecek status kepesertaan," kata Defiyanna saat Sosialisasi Program JKN bersama Anggota DPR RI di Nagari Malalo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (20/7).

"Karena kita sama-sama tau, yang menentukan peserta PBI JK adalah Kemensos bukan BPJS Kesehatan," ujarnya

Defiyanna juga menyampaikan terkait penggantian peserta untuk PBI JK dan PBI Pemda memang harus satu KK, dan tidak bisa digantikan dengan yang meninggal. Karena penetapan peserta PBI JK berdasarkan usulan dari Nagari, kemudian penginputan melalui Dinsos melalui aplikasi SIK NG.

"Untuk hal ini, kita berpedoman pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang mengatur PBI JK ini harus 1 KK. Solusinya, pengusulan ke PBI Pemda atau masuk ke PBPU Mandiri. Ketika segmen sebelumnya PBI JK Non Aktif, maka bisa mengikuti program N+1 tanpa 14 hari," tukuknya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian berharap agar tercapai layanan berkualitas perlu dilakukan sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Tanah Datar sehingga data yang digunakan valid.

"Saat ini lebih dari 370.000 jiwa masyarakat Tanah Datar, lebih dari 85 persen yang telah mendapatkan jaminan kesehatan. Dari anggaran sharing dengan provinsi melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan melalui 100% APBD Pemkab," ujarnya.

Menyinggung pelayanan BPJS Kesehatan, Wabup Richi berharap BPJS Kesehatan ke depan juga melaksanakan kewajibannya kepada pihak Rumah Sakit ataupun Puskesmas tepat waktu.

"Di kesempatan ini saya harap BPJS Kesehatan membayarkan pembiayaan kesehatan tepat waktu, sehingga bisa menjamin ketersediaan dana operasional pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ataupun di Puskesmas yang melayani BPJS Kesehatan," ujarnya.

Dikatakan Richi lagi, menyadari manfaat dari BPJS Kesehatan dalam memberikan kepastian pelayanan kesehatan masyarakat, ia berharap program ini terus ditingkatkan.

"'Saya harap BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan, baik cakupan maupun optimalisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat" tukasnya.

Senada, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Suir Syam mengatakan semua masyarakat diharapkan menjadi anggota BPJS Kesehatan agar seluruh warga negara Indonesia ini mendapatkan akses yang sama dalam masalah kesehatan. Melalui sosialisasi program BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program, Komisi IX DPR RI sebagai pengawas penyelenggaraan program pemerintah terkait dengan program pemerataan pelayanan kesehatan.

“BPJS Kesehatan ini adalah program unggulan Pemerintah yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat namun masih harus terus dilakukan perbaikan, untuk itu kehadiran kami disini selain untuk menyampaikan ketentuan kami ingin menampung hal-hal yang menjadi kendala serta saran dari bapak ibu sekalian terkait penyelenggaraan program ini.” ungkapnya. (FS)






Dharmasraya- Sosok Yosrisal, S.Sos., politikus asal Nagari Abai Siat mungkin tidak asing lagi di dunia Politik Sumatera Barat, khusus di Kabupaten Dharmasraya. Namanya pernah menghiasi salah satu calon Kepala Daerah pada saat Pemilihan Bupati di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 yang lalu.

Berawal dari tahun 2009 lalu dirinya berhasil meyakinkan masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) IV dan berhasil mengantarkan dirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya dari Partai Amanat Nasional.

Kemudian Yosrisal, kembali berhasil menduduki kursi DPRD Dharmasraya periode keduanya di tahun 2014 hingga tahun 2019 sekaligus mendapatkan mandat sebagai Ketua DPD PAN Dharmasraya 2016-2021.

Kemudian Politisi yang kerap di panggil Bang Yos ini kembali lagi maju pada tahun 2019 menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat, Alhamdulillah dalam hasil perhitungan suara akhir di KPUD Sumatera Barat, Yosrisal dipastikan lolos menuju DPRD Sumatera Barat.

Raihain 2019 ini bukan hanya mengantarkan beliau sebagai Aleg DPRD Provinsi Sumbar, tetapi juga DPD PAN Dharmasraya meraih peningkatan Kursi DPRD sebanyak 2x lipat, sekaligus mengantarkan PAN menjadi salah satu Pimpinan DPRD Dharmasraya.

Maju dari Dapil 6 yang meliputi Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sujunjung, Sawahlunto, Tanah Datar dan Padang Panjang. Yosrisal berhasil mendapatkan suara sebanyak 13. 326.

Kemudian sesuai janjinya beberapa tahun yang lalu bahwa tahun 2024 mendatang akan memberi sebuah kejutan di dunia perpolitikan Sumbar, hal itu kini terbukti dengan beredarnya Spanduk dan Baliho Yosrisal yang bertulisan Bakal Calon Anggota DPR RI, Sumbar 1, dari Partai PKB.

Yosrisal akhirnya sudah mantap memilih PKB untuk melanjutkan karir politiknya, kini terlihat Yosrisal sudah mulai melakukan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan sosial guna mendengarkan keluhan dan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Terbukti, beberapa waktu yang lalu Bang Yos gelar sunatan massal di Kenagarian Banai, Kecamatan XI Koto Silago, di Kecamatan Pulau Punjung, Nagari Sikabau, Nagari Sungai Kambuik, Jorong Muaromau dan Nagari IV Koto Pulau Punjung, Jorong Simpang Pogang.

Bakti Sosial Sunatan Massal ini pun sudah menjadi agenda rutin Yosrisal sejak menjadi Anggota DPRD Dharmasraya 2009 lalu sampai sekarang.

(SRP)

Payakumbuh – Pemko Payakumbuh berhasi menggondol Penghargaan atas kinerja dan komitmen dalam penyelenggaraan dan penurunan kemiskinan tahun 2022 yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran, Padang, Kamis (20/7).

Penghargaan ini diberikan sebab Pemko Payakumbuh dinilai sukses dalam penangani kemiskinan di kota berjuluk City Of Randang itu.

“Selamat kepada Kota Payakumbuh yang terus dan selalu berupaya mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi acuan bagi daerah lain dan angka kemiskinan di Sumbar terus menurun,” kata Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi Ansharullah.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah yang menerima penghargaan mengatakan, secara umum penghargaan itu diberikan berdasarkan hasil kinerja TKPK Kota Payakumbuh Tahun 2022. Dimana Pemko Payakumbuh telah mempedomani Permendagri 54 Tahun 2021.

“Ya, dari kinerja TKPK sampai Juni 2023, kita (Payakumbuh – red) telah menuntaskan untuk SK TKPK tahun 2023, penyusunan dokumen RKPD, penyusunan dokumen RAT, telah menyampaikan LP2KD serta telah memfalidasi data kemiskinan ektrem,” kata Pj. Sekda Dafrul Pasi usai menerima penghargaan.

“Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita bersama. Mudah-mudahan ini bernilai ibadah dimata Allah SWT,” tambahnya.

Dafrul menyebut, dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh, TKPK terdiri dari 19 Kepala Perangkat Daerah (KPD) terkait yang diketuai oleh Sekda dan sekretariat nya Bappeda terus berupaya dalam pengentasan kemiskinan di Payakumbuh.

“Kita terus berupaya, agar tidak ada lagi masyarakat kita yang berekonomi rentan. Kita juga mohon dukungan dari semuanya untuk peduli dan saling membantu sesama agar keluar dari kesulitan,” pungkasnya. (Rel/FS)

Payakumbuh – Ustadz Narlis Nazar atau yang lebih populer dikenal Ustadz Orange, mengajak seluruh jamaah melakukan muhasabah diri atau menginstropeksi diri baik dari segi ibadah, hubungan dengan orang tua, pekerjaan dan hubungan dengan sesama.

Hal tersebut Ia sampaikan saat memberikan ceramah peringatan tahun baru hijriah 1 Muharam 1445 H, yang dilaksankan oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Payakumbuh di Masjid Agung Istiqomah, Bulakan Balai Kandi, Kamis (20/07/2023).

Dalam sambutannya, sesuai cerah Ustadz Orange, Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda juga mengajak seluruh jamaah memuhasabah diri. Jadikanlah momen ini sebagai tonggak awal untuk melakukan perubahan positif dalam hidup sebagai individu dan masyarakat.

“Mari kita manfaatkan Tahun Baru Islam ini sebagai momentum untuk berkomitmen terhadap perbaikan diri dan lingkungan sekitar kita. Kita dapat memulai dengan memperbaiki akhlak kita, menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama,” kata Pj. Wako Rida Ananda.

Rida menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan, memperhatikan kondisi lingkungan, menghormati alam, dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

“Mari bersama-sama kita jaga kebersihan kota kita ini. Dan berusaha menjadikan Payakumbuh sebagai destinasi wisata dan banyak orang berkunjung kesini, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kita,” ucapnya.

“Selamat merayakan Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah! Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan keberkahan kepada kota Payakumbuh, keluarga kita, dan seluruh umat Muslim di seluruh dunia,” tutupnya.

Sementara itu, Kakan kemenag Kota Payakumbuh Joben mengucapkan terimakasih kepada BKMT dan pengurus Masjid Agung Istiqomah yang telah menyelenggarakan tablik akbar ini.

“Alhamdulillah, kita juga ucapkan terimakasih kepada Pemko Payakumbuh, mudah-mudahan dengan perhatian ini Payakumbuh menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ucapnya.

Dikesempatan itu juga, Ketua BKMT Kota Payakumbuh Elfriza Chece Rida Ananda, menyebut, selain tablik akbar ini kita juga mengumpulkan donasi untuk mendukung pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ektrem.

“Alhamdulillah, kita kini juga membagikan bantuan sembako untuk saudara kita yang rentan ekonomi, mudah-mudahan ini bisa meringankan beban mereka. Semoga kita menjadi pribadi yang berhijrah kearah yang lebih baik di tahun baru ini,” pungkasnya.

Tablik Akbar itu juga dihadiri Kakan Kemenag Kota Payakumbuh, Staf Ahli Setdako Payakumbuh, Kabag Kesra, Kapolsek Kota Payakumbuh, ketua BKMT beserta pengurus, ketua MUI, Lurah Bulakan Balai Kandi, pengurus masjid dan jamaah tablik akbar. (Rel/FS)

Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Himpunan Bersatu Teguh (HBT) kembali menyerahkan bantuan yang ke dua selama enam kali setiap bulannya di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina), Kamis (20/07/23).

Wali Kota Payakumbuh Drs. H Rida Ananda, M.Si yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh AH Agustion yang turut didampingi Camat Lamposi Tigo Nagori Diki Engla, menyerahkan bantuan sosial yang bersumber dari HBT untuk disalurkan kepada keluarga kurang mampu yang anaknya mengalami stunting.

Dikatakan Kadis (DP3AP2KB) AH Agustion, pada kesempatan ini, untuk kesekian kalinya Pemko Payakumbuh bersama HBT selaku bapak asuh menyerahkan bantuan berupa stimulus sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat Payakumbuh.

“Perlu kepedulian dan kesungguhan semua komponen sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) untuk membantu mencegah dan menekan angka stunting, terutama dalam hal pemenuhan gizinya agar target penurunan angka stunting khususnya di Payakumbuh bisa terwujud,” kata Agustion.

Dikatakan Agustion, jika dilihat dari data kasus stunting di Payakumbuh terjadi penurunan dari 322 di awal tahun 2023, yang mana data bulan Juni telah berkurang menjadi 265.

“Kita optimis sampai akhir tahun 2023 akan terus berkurang lagi. Dan ini salah satu bukti bahwa dengan bersinerji serta kerjasama semua pihak, angka prevalensi stunting dapat terus di tekan,” tambahnya lagi.

Dikesempatan yang sama, Ketua HBT Cabang Payakumbuh Thomas Wiryo Pranoto mengatakan, HBT akan terus menjalin kerjasama dan bersinergi bersama Pemko Payakumbuh terutama dalam kegiatan sosial.

“Dalam upaya pengentasan ekonomi ekstrem dan stunting, kita HBT Cabang Payakumbuh akan terus menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk ikut berpartisipasi dan berempati agar kedepan masyarakat kita dapat hidup lebih baik dimasa yang akan datang,” ucap Thomas.

Sementara itu, Camat Latina Diki Engla mengucapkan terimakasih atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan HBT bersama Pemko Payakumbuh, yang diterima langsung oleh kedua orang tua masing-masing anak penerima.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada HBT yang telah memberikan bantuan bagi warga yang berasal dari Kelurahan Koto Panjang Dalam yang bernama Muhammad Alfatih kelahiran 29 September 2020, dan Assyifa Khairunnisa, kelahiran 19 Juni 2020, dari Kelurahan Padang Sikabu. Semoga dengan kolaborasi TPKPPS, OPD terkait, bapak asuh, serta seluruh elemen masyarakat, di tahun mendatang kasus Stunting sudah nol di Kecamatan Lamposi,” harap Camat Diki Engla. (Ton)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.