Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Agam Agama Artikel Bank Nagari Baru Batam Bawaslu Tanah Datar Beeita DPRD Tanah Datar berita DPRD Maklumatnews berita DPRD Tanah Datar Berita DPRD Tanah Datat berita DPRD TD berita Maklumatnews Tanah Datar berita Pemkab Tanah Datar berita Tanah Daftar Berita Tanah Datar Berita Tanah Datar Maklumatnews berita TanahaDatar Maklumatnews berura DPRD Tanah Datar Beruta Tanah Datar Box Redaksi bpjs Bukit Tinggi Dharmasraya Dirlantas Polda Sumbar Ditkrimsus Polda Sumbar DPR RI DPRD DPRD Kota Padang Dprd payakumbuh DPRD Sumbar DPRD Tanah Datar DPRD TD Epyardi Asda Jabar Jakarta Jakarta. Jawa Tengah Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan. Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Solok KAI Sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Pasaman Barat Kapolres Solok Selatan kejadian Kodim 0312/Padang Kota Padang Kota Padang. Kota Pariaman Kriminal Legis Legislatif Liputan Khusus Luak Limopuluah Maklumatnews Maklumatnews Tanah Datar Medan MUA NasDem Nasional Nasional. Olahraga Opini Otomotif Padang padang panjang. Padang Pariaman Pariwara Bank Nagari Pasaman Barat pasaman. pay Payakumbuh PD TIDAR Sumbar PDAM Pembangunan Pemkab Pemko Padang Pemko Padang. Pendidikan Peristiwa Perpani Sumbar PoldaSumbar Politik Polres Polres Pasaman Barat PolresDharmasraya Polresta Padang Polri Polri. Sawahlunto Sijunjung Solok Sosial dan Budaya Sport Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Tanag Datar Tanah Data Maklumatnew Tanah Datar Tanah Datar Maklumatnews Terbaru TNI Uin Utama

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Sampaikan Strategi Jitu mendukung Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial



Payakumbuh --- Intervensi Pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan masih jauh dari harapan, yang ditandai dengan angka kemiskinan yang begitu sulit untuk diturunkan. Kondisi ini diperburuk dengan ketersediaan data kemiskinan yang tidak valid dan tidak akurat, akibatnya terdapat masyarakat yang tidak layak menerima bantuan program kemiskinan akan tetapi masyarakat yang benar-benar miskin tidak tersentuh program penanggulangan kemiskinan. 


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaporkan temuan program bansos tidak tepat sasaran hingga semester II tahun 2022, diantaranya penerima bansos ada Aparatur Sipil Negara atau PNS hingga orang meninggal. Menyadari hal demikian Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Yasrizal, S.Sos, MSi menginisiasi pentingnya perbaikan dan pemutakhiran data kemiskinan melalui Proyek Perubahan Diklat PKN II Angkatan VI LAN Jakarta dengan Judul “Strategi Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial Dalam Penanggulangan Kemiskinan".


Proyek perubahan ini, katanya kepada media pada Jumat (21/7), bertujuan dalam upaya menyediakan data yang valid dan akurat untuk penanggulangan kemiskinan, dengan berbasis NIKK dan Geotagging Koordinat.


"Pj. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Bapak dafrul Pasi M, S.IP, MM turut mendukung proyek perubahan ini. Data statistik bersifat makro dan digunakan untuk mengambil kebijakan, sedangkan untuk merumuskan program dan kegiatan diperlukan data yang lebih mikro sehingga perlu integrasi antara data statistik dengan geospasial. Data geospasial dapat diimplementasikan kedalam bentuk program dan kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, salah satunya dalam penanggulangan kemiskinan," ujar Yasrizal.


Diteruskan Yasrizal, pendataan keluarga sasaran penduduk miskin selama ini dilakukan secara manual oleh petugas survey sehingga memungkinkan terjadinya intervensi dari pihak luar maupun pengaruh subjektifitas dari petugas survey sendiri. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan itu maka pendataan rumah tangga sasaran penduduk miskin harus dilakukan dengan memakai data dan informasi geospasial. 


"Proyek Perubahan ini menghasilkan pemodelan (prototype) penapisan data rumah tangga sasaran dengan memakai data kemiskinan P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK sebagai data yang akan ditapis. Sedangkan penapisnya digunakan data ril dari berbagai stakeholder baik eksternal maupun internal. Penapisan dilakukan dengan memakai layering analisis geospasial terhadap data primary key dengan data-data penapis lainnya," terangnya.


Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Yasrizal, Implementasi Proyek Perubahan ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni Jangka Pendek (Minggu Pertama Juni s.d Minggu Ke tiga Juli 2023), Jangka Menengah (Agustus s.d Desember 2023) dan Jangka Panjang (Januari s.d Desember 2024). 


Implementasi Jangka Pendek difokuskan pada Penandatangan Komitmen Bersama para Stakeholder, Penyusunan Pemodelan (Prototype) penapisan rumah tangga sasaran dengan sampel 3 (tiga) kelurahan dengan kategori yang berbeda yakni Urban, Sub Urban dan Rural, dan Pelaksanaan Diseminasi Pemodelan penapisan rumah tangga sasaran kepada stakeholder. 


Sedangkan Jangka menengah akan dilakukan penapisan pada semua kelurahan se Kota Payakumbuh sehingga bisa ditetapkan Keputusan Walikota tentang rumah tangga sasaran penduduk miskin. 


Sementara untuk jangka panjang akan dibangun aplikasi berbasis web GIS sehingga upaya penanggulangan kemiskinan baik untuk intervensi maupun evaluasinya akan menggunakan Web GIS.


Implementasi Proyek Perubahan ini telah berjalan dengan lancar dengan telah tersedianya pemodelan penapisan rumah tangga sasaran pada kelurahan sampel, sehingga bisa dilihat data rumah tangga sasaran yang sudah tepat maupun data rumah tangga sasaran yang masih perlu divalidasi untuk memastikannya. Validasi ini tidak akan memerlukan waktu, biaya, maupun tenaga yang banyak karena sudah tersedia NIK dan Koordinat lokasinya serta telah adanya data ril dari stakeholder sebagai penapisnya.


"Keseluruhan target jangka pendek dari Implementasi Proyek Perubahan ini dapat tercapai. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan Bapak Pj. Walikota Payakumbuh, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, dan Bapak Pj. Sekretaris Daerah selaku Mentor, serta dukungan dari stakeholder eksternal maupun internal serta dukungan dari Tim Efektif," pungkas Yasrizal. (Rel/MS)

Labels:

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.