PADANG - Penataan selasar Pasar Raya Padang oleh Pemko Padang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP-PPP) DPRD Padang. Ketua FPDIP-PPP DPRD Padang, Wismar Pandjaitan, menyatakan fraksinya mendukung kebijakan ini meski terjadi pro dan kontra terutama bagi pedagang yang cukup dirugikan.

Wismar menilai langkah ini memang dilematis. Satu sisi, pedagang memakai tempat tersebut untuk perekonomian keluarga sementara Pemko melakukan penataan guna mengembalikan selasar Pasar Raya sebagai ruang publik bagi pejalan kaki. Nah, PDIP sebagai partai yang berpihak pada rakyat kecil menyarankan ke Pemko Padang agar memenuhi aspirasi masyarakat.

"Saya yakin penataan selasar Pasar Raya agar memudahkan akses pengunjung dan mengubah citra Pasar Raya yang selama ini semrawut. Untuk itu saya berharap semua pihak memahami kebijakan ini," kata Wismar ketika menghubungi oborsumbar.com, Minggu (1/3/2026).

Penataan selasar Pasar Raya memang menjadi polemik bagi para pedagang terutama memasuki bulan Ramadan dan lebaran. Relokasi ke Fase VII menurut pedagang bukanlah solusi. Mereka khawatir akan terjadi penurunan omzet. Atas dasar itulah pedagang meminta ke Pemko Padang memperbolehkan berdagang di selasar selama bulan puasa.

Menyikapi permintaan pedagang, Wismar berharap ada win-win solusi dari Pemko Padang. Menurut Wismar, kalau diperbolehkan harus ada jaminan dari pihak pedagang setelah lebaran tidak ada yang berjualan kembali setelah lebaran.

"Harus ada komitmen antara pedagang dan Pemko selama diperbolehkannya berjualan di selasar pada bulan puasa," jelas Sekretaris DPC PDIP Kota Padang ini.

Kendati mendukung oenataan dan relokasi pedagang selasar Pasar Raya ke Fase VII, Wismar juga mendesak Pemko dalam hal ini Dinas Perdagangan untuk memberikan hak para pedagang ketika direlokasi sesuai dengan aturan. Wismar mewanti-wanti Dinas Perdagangan agar tempat relokaai tersebut terbebas dari konflik kepentingan. 

"Pengalaman terdahulu, ketika pedagang direlokasi ternyata tempatnya sudah dimiliki orang lain. Hal ini jangan terjadi lagi dengan pedagang selasar Pasar Raya," tegas legislator dapil Koto Tangah ini.

Diketahui sebelumnya, para pedagang Selasar Pasar Raya menolak relokasi ke Fase VII. Aksi penolakan tersebut diwujudkan dengan beberapa kali unjuk rasa diantaranya di rumah dinas walikota, kantor DPRD Padang. Bahkan, juga sempat terjadi bentrokan dengan petugas gabungan saat penertiban berlangsung.(tim)

Padang - dalam menjaga standar kualitas dan higienitas air bersih bagi masyarakat, Perumda Air Minum (AM) Kota Padang kembali melaksanakan agenda perawatan rutin berupa pengurasan reservoir. Langkah preventif ini krusial untuk memastikan air yang didistribusikan tetap sehat, aman, dan layak konsumsi sesuai standar kesehatan yang berlaku.

‎

‎Menjaga Standar Kualitas Secara Berkelanjutan

‎Reservoir berfungsi sebagai titik krusial penampungan air sebelum dialirkan ke pelanggan. Secara alami, proses distribusi dan produksi dapat menyisakan sedimen halus atau partikel lumpur yang mengendap di dasar tangki. Jika dibiarkan, akumulasi endapan ini berpotensi memengaruhi kejernihan air serta efisiensi sistem distribusi.

‎

‎Pembersihan menyeluruh yang mencakup pengurasan sedimen, sterilisasi dinding tangki, hingga inspeksi instalasi pendukung merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat perusahaan untuk menjamin keberlanjutan mutu layanan.

‎

‎"Pengurasan ini adalah langkah proaktif, bukan karena air dalam kondisi kotor. Kami membersihkan sedimen alami secara berkala agar kualitas air yang sampai ke rumah pelanggan tetap terjaga mutunya," ujar Adhie Zein, Kasubag Humas Perumda AM Kota Padang.

‎

‎Informasi Gangguan Layanan & Wilayah Terdampak

‎Sehubungan dengan pekerjaan teknis pada Reservoir Utara, manajemen menginformasikan bahwa pengerjaan akan dilaksanakan pada:

‎

‎Hari/Tanggal: Sabtu, 21 Februari 2026

‎

‎Waktu: 09.00 WIB s.d. Selesai

‎

‎Wilayah yang terdampak meliputi:

‎Tabing, Linggarjati, Asrama Haji, Dadok Tunggul Hitam, Siteba, Lubuk Buaya, RSUD, RS Baiturrahmah, Padang Sarai, hingga kawasan Lapas Anak Air.

‎

‎Imbauan bagi Pelanggan

‎Demi kenyamanan bersama, manajemen mengimbau para pelanggan di wilayah terdampak untuk:

‎

‎Menampung air secukupnya sebelum jadwal pengerjaan dimulai.

‎

‎Menggunakan air secara bijak selama masa pemeliharaan berlangsung.

‎

‎"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat gangguan distribusi sementara ini. Langkah ini merupakan tanggung jawab kami untuk memberikan pelayanan air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Padang," tutup Adhie.

Padang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengingatkan bahwa upaya rehabilitasi sangat penting bagi pecandu agar bisa sepenuhnya terlepas dari pengaruh narkoba. Melalui tindakan rehabilitasi, upaya pemulihan pecandu narkoba dari ketergantungan bisa dilakukan secara optimal.

Hal itu disampaikan Evi Yandri dalam kesempatan bersafari Ramadan di Masjid Jabal Nur Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Selasa (24/2/2026). Dia menegaskan, pecandu narkoba tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa pendampingan melalui rehabilitasi.

"Jangan diabaikan, mereka butuh penampingan. Jadi kalau di lingkungan sekitar, kerabat, atau anggota keluarga kita ada yang ketergantungan segeralah untuk mendapatkan rehabilitasi supaya terlepas sepenuhnya dari narkoba," tegas Evi Yandri.

Dia menambahkan, masyarakat jangan malu untuk menyampaikan bahwa di antara keluarga atau kenalannya ada yang ketergantungan narkoba. Lebih cepat direhabilitasi hasilnya juga akan semakin baik, pasien semakin cepat terlepas dari dari narkoba.

Dia menegaskan, masyarakat harus mewaspadai peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat, terutama dari kalangan generasi muda. Untuk itu, perlu keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. 

Namun, kalau ada di antara sanak saudara di lingkungan keluarga atau tempat tinggal menjadi korban kecanduan narkoba, jangan malu untuk melakukan rehabilitasi untuk menyelamatkan hidup dan masa depannya. 

Evi Yandri menyebutkan siap menampung jika ada warga yang ingin melakukan rehabilitasi, sebab dirinya sudah mendirikan sebuah yayasan untuk rehabilitasi pecandu narkoba sejak tahun 2014. Di Yayasan itu, mereka akan ditangani oleh tenaga-tenaga professional yang berkompeten dalam penanganan pasien pecandu narkoba. 

Dalam kesempatan itu, Evi Yandri juga mengajak seluruh warga untuk selalu meramaikan masjid terutama generasi muda, hendaknya selalu melibatkan diri dengan kegiatan keagamaan sehingga terhindar dari pengaruh buruk pergaulan. Hal itu juga menjadi salah satu upaya untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat. (*)

Pesisir Selatan - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra mengunjungi Terminal Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Jumat (20/2/026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan sarana dan prasarana tranportasi menjelang arus mudik lebaran 1447 H.

Doni menjelaskan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi meningkat signifikan pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

"Kami ingin memastikan Terminal Sago benar-benar siap menyambut arus mudik Lebaran. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama," kata Doni.

Dia meminta, koordinasi antara pengelola terminal perlu diperkuat untuk mengantisipasi kepadatan penumpang dan potensi gangguan selama masa mudik. Disamping itu, dia juga mengharapkan agar segera menuntaskan kejelasan sertifikat lahan Terminal Sago untuk memastikan status kepemilikan aset antara Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurutnya, ketidakjelasan status aset tersebut berpotensi menghambat pengelolaan, pengembangan, serta penganggaran fasilitas terminal ke depan.

"Kami meminta agar persoalan sertifikasi ini segera diselesaikan. Harus jelas mana yang menjadi aset Pemkab dan mana yang menjadi aset Provinsi, supaya tidak menimbulkan persoalan administrasi nantinya," katanya.

Kepala UPT Terminal Sago, Doni Hendra dalam kesempatan itu menjelaskan, penyelesaian permasalahan sertifikat lahan terminal seluas lebih kurang 1 hektare itu sedang dalam proses. 

Mengadapi lonjakan arus angkutan selama musim mudik lebaran, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan. Termasuk penambahan petugas di lapangan, pengaturan arus keluar masuk kendaraan, serta peningkatan kebersihan dan fasilitas umum.

"Kami juga telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian. Kami berkomitmen untuk menciptakan suasana arus mudik yang aman, nyaman, dan tertib," ujarnya. (*)

 

Jakarta – CEO ALKO (Alam Koerintji), Suryono, tampil sebagai pembicara dan penanggap dalam Lesson Learned Workshop bertema “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama KKI WARSI, WRI Indonesia, dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) pada Kamis, 19 Februari 2026 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta. 

Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, pendamping lapangan, pelaku usaha, dan offtaker untuk membahas arah kebijakan, tantangan implementasi di tingkat tapak, serta strategi memperkuat rantai nilai produk perhutanan sosial agar mampu bersaing di pasar global. Dalam sesi “Dari Hutan ke Pasar: Diskusi Komoditas dan Rantai Nilai Produk Perhutanan Sosial Berkelanjutan”, Suryono hadir sebagai penanggap yang membawa perspektif hilirisasi dan akses pasar ekspor. 

Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa persoalan utama produk perhutanan sosial bukan lagi pada kemampuan produksi semata, melainkan pada bagaimana produk tersebut dapat diterima, dipercaya, dan dihargai lebih tinggi di pasar internasional. “Pasar global hari ini membeli data, bukan hanya produk. Jika petani tidak memiliki sistem ketertelusuran yang kuat, maka mereka akan selalu berada di posisi harga terendah,” tegas Suryono.

Blockchain sebagai Instrumen Nilai Tambah Suryono menekankan pentingnya penerapan traceability berbasis blockchain sebagai solusi konkret untuk meningkatkan daya saing produk perhutanan sosial. Ia menjelaskan bahwa blockchain bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen untuk: memastikan transparansi rantai pasok, membangun kepercayaan pembeli internasional, meningkatkan premium value produk, membuka akses pembiayaan karena petani menjadi lebih bankable. 

Lebih jauh, ia mengusulkan agar berbagai data yang selama ini dikumpulkan oleh NGO dan lembaga pendamping tidak berjalan secara terpisah, tetapi dikonsolidasikan dalam satu sistem terpadu berbasis blockchain. “Data petani, titik koordinat lahan, praktik budidaya, hingga histori panen harus terintegrasi. Jika datanya kuat, maka akses pasar, harga, dan pembiayaan akan mengikuti,” ujarnya. 

Jawaban atas Tantangan Regulasi Global Dalam paparannya, Suryono juga menyinggung kesiapan menghadapi regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR). Ia menilai bahwa tanpa sistem dokumentasi dan verifikasi yang terstruktur, produk perhutanan sosial akan kesulitan menembus pasar Eropa.

Menurutnya, transformasi digital adalah langkah strategis agar produk hasil hutan sosial tidak hanya berkelanjutan secara narasi, tetapi juga terverifikasi secara sistemik. Ia menegaskan bahwa masa depan perhutanan sosial ditentukan oleh tiga hal: data, tata kelola, dan inovasi. “Jika kita ingin petani naik kelas, maka sistemnya harus naik kelas lebih dulu,” pungkasnya.(***)