Jakarta – CEO ALKO (Alam Koerintji), Suryono, tampil sebagai pembicara dan penanggap dalam Lesson Learned Workshop bertema “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama KKI WARSI, WRI Indonesia, dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) pada Kamis, 19 Februari 2026 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta.
Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, pendamping lapangan, pelaku usaha, dan offtaker untuk membahas arah kebijakan, tantangan implementasi di tingkat tapak, serta strategi memperkuat rantai nilai produk perhutanan sosial agar mampu bersaing di pasar global. Dalam sesi “Dari Hutan ke Pasar: Diskusi Komoditas dan Rantai Nilai Produk Perhutanan Sosial Berkelanjutan”, Suryono hadir sebagai penanggap yang membawa perspektif hilirisasi dan akses pasar ekspor.
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa persoalan utama produk perhutanan sosial bukan lagi pada kemampuan produksi semata, melainkan pada bagaimana produk tersebut dapat diterima, dipercaya, dan dihargai lebih tinggi di pasar internasional. “Pasar global hari ini membeli data, bukan hanya produk. Jika petani tidak memiliki sistem ketertelusuran yang kuat, maka mereka akan selalu berada di posisi harga terendah,” tegas Suryono.
Blockchain sebagai Instrumen Nilai Tambah Suryono menekankan pentingnya penerapan traceability berbasis blockchain sebagai solusi konkret untuk meningkatkan daya saing produk perhutanan sosial. Ia menjelaskan bahwa blockchain bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen untuk: memastikan transparansi rantai pasok, membangun kepercayaan pembeli internasional, meningkatkan premium value produk, membuka akses pembiayaan karena petani menjadi lebih bankable.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar berbagai data yang selama ini dikumpulkan oleh NGO dan lembaga pendamping tidak berjalan secara terpisah, tetapi dikonsolidasikan dalam satu sistem terpadu berbasis blockchain. “Data petani, titik koordinat lahan, praktik budidaya, hingga histori panen harus terintegrasi. Jika datanya kuat, maka akses pasar, harga, dan pembiayaan akan mengikuti,” ujarnya.
Jawaban atas Tantangan Regulasi Global Dalam paparannya, Suryono juga menyinggung kesiapan menghadapi regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR). Ia menilai bahwa tanpa sistem dokumentasi dan verifikasi yang terstruktur, produk perhutanan sosial akan kesulitan menembus pasar Eropa.
Menurutnya, transformasi digital adalah langkah strategis agar produk hasil hutan sosial tidak hanya berkelanjutan secara narasi, tetapi juga terverifikasi secara sistemik. Ia menegaskan bahwa masa depan perhutanan sosial ditentukan oleh tiga hal: data, tata kelola, dan inovasi. “Jika kita ingin petani naik kelas, maka sistemnya harus naik kelas lebih dulu,” pungkasnya.(***)
Post a Comment