Latest Post




Pesisir Selatan - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra mengunjungi Terminal Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Jumat (20/2/026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan sarana dan prasarana tranportasi menjelang arus mudik lebaran 1447 H.

Doni menjelaskan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi meningkat signifikan pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

"Kami ingin memastikan Terminal Sago benar-benar siap menyambut arus mudik Lebaran. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama," kata Doni.

Dia meminta, koordinasi antara pengelola terminal perlu diperkuat untuk mengantisipasi kepadatan penumpang dan potensi gangguan selama masa mudik. Disamping itu, dia juga mengharapkan agar segera menuntaskan kejelasan sertifikat lahan Terminal Sago untuk memastikan status kepemilikan aset antara Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurutnya, ketidakjelasan status aset tersebut berpotensi menghambat pengelolaan, pengembangan, serta penganggaran fasilitas terminal ke depan.

"Kami meminta agar persoalan sertifikasi ini segera diselesaikan. Harus jelas mana yang menjadi aset Pemkab dan mana yang menjadi aset Provinsi, supaya tidak menimbulkan persoalan administrasi nantinya," katanya.

Kepala UPT Terminal Sago, Doni Hendra dalam kesempatan itu menjelaskan, penyelesaian permasalahan sertifikat lahan terminal seluas lebih kurang 1 hektare itu sedang dalam proses. 

Mengadapi lonjakan arus angkutan selama musim mudik lebaran, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan. Termasuk penambahan petugas di lapangan, pengaturan arus keluar masuk kendaraan, serta peningkatan kebersihan dan fasilitas umum.

"Kami juga telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian. Kami berkomitmen untuk menciptakan suasana arus mudik yang aman, nyaman, dan tertib," ujarnya. (*)



PADANG- Selama bulan puasa Ramadan 1447 H, pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akan mengunjungi total 216 rumah ibadah masjid dan musala dalam kegiatan safari Ramadan. Dalam kegiatan itu, akan disalurkan juga bantuan untuk rumah ibadah yang dikunjungi yaitu Rp50 juta untuk masjid dan Rp20 juta untuk musala.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Maifrizon menjelaskan, seluruh pimpinan dan anggota Dewan akan melakukan kegiatan tersebut di daerah pemilihan masing-masing. 

"Kegiatan safari Ramadan pimpinan dan anggota DPRD ini merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahim dengan masyarakat sekaligus untuk menjemput langsung berbagai aspirasi serta menyampaikan pesan-pesan pembangunan daerah," kata Maifrizon, Jumat (20/2/2026).

Dia menjelaskan, 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melakukan safari ke daerah pemilihan masing-masing yang terbagi dalam delapan daerah pemilihan. Dalam safari Ramadan tersebut, pimpinan dan anggota dewan akan didampingi juga oleh pimpinan OPD di Pemprov Sumatera Barat, pimpinan instansi vertikal, lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. 

Maifrizon menjelaskan, dari total 216 lokasi yang akan dikunjungi dalam safari Ramadan tersebut, 25 lokasi akan dikunjungi oleh empat pimpinan DPRD. Sementara 23 lokasi akan dikunjungi oleh sembilan orang anggota komisi I, 35 lokasi dikunjungi oleh 12 orang anggota Komisi II. Kemudian Komisi III yang berjumlah 12 orang akan mengunjungi 47 lokasi, Komisi IV dengan anggota 14 orang akan mengunjungi 51 lokasi serta Komisi V dengan anggota 15 orang akan berkunjung ke 45 lokasi. 

Dalam melaksanakan safari Ramadan, Maifrizon menjelaskan, seluruh pimpinan dan anggota DPRD akan didampingi oleh staf sekretariat DPRD untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Mereka juga bertugas untuk mendokumentasikan dan mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. (*)

 

Jakarta – CEO ALKO (Alam Koerintji), Suryono, tampil sebagai pembicara dan penanggap dalam Lesson Learned Workshop bertema “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama KKI WARSI, WRI Indonesia, dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) pada Kamis, 19 Februari 2026 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta. 

Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, pendamping lapangan, pelaku usaha, dan offtaker untuk membahas arah kebijakan, tantangan implementasi di tingkat tapak, serta strategi memperkuat rantai nilai produk perhutanan sosial agar mampu bersaing di pasar global. Dalam sesi “Dari Hutan ke Pasar: Diskusi Komoditas dan Rantai Nilai Produk Perhutanan Sosial Berkelanjutan”, Suryono hadir sebagai penanggap yang membawa perspektif hilirisasi dan akses pasar ekspor. 

Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa persoalan utama produk perhutanan sosial bukan lagi pada kemampuan produksi semata, melainkan pada bagaimana produk tersebut dapat diterima, dipercaya, dan dihargai lebih tinggi di pasar internasional. “Pasar global hari ini membeli data, bukan hanya produk. Jika petani tidak memiliki sistem ketertelusuran yang kuat, maka mereka akan selalu berada di posisi harga terendah,” tegas Suryono.

Blockchain sebagai Instrumen Nilai Tambah Suryono menekankan pentingnya penerapan traceability berbasis blockchain sebagai solusi konkret untuk meningkatkan daya saing produk perhutanan sosial. Ia menjelaskan bahwa blockchain bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen untuk: memastikan transparansi rantai pasok, membangun kepercayaan pembeli internasional, meningkatkan premium value produk, membuka akses pembiayaan karena petani menjadi lebih bankable. 

Lebih jauh, ia mengusulkan agar berbagai data yang selama ini dikumpulkan oleh NGO dan lembaga pendamping tidak berjalan secara terpisah, tetapi dikonsolidasikan dalam satu sistem terpadu berbasis blockchain. “Data petani, titik koordinat lahan, praktik budidaya, hingga histori panen harus terintegrasi. Jika datanya kuat, maka akses pasar, harga, dan pembiayaan akan mengikuti,” ujarnya. 

Jawaban atas Tantangan Regulasi Global Dalam paparannya, Suryono juga menyinggung kesiapan menghadapi regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR). Ia menilai bahwa tanpa sistem dokumentasi dan verifikasi yang terstruktur, produk perhutanan sosial akan kesulitan menembus pasar Eropa.

Menurutnya, transformasi digital adalah langkah strategis agar produk hasil hutan sosial tidak hanya berkelanjutan secara narasi, tetapi juga terverifikasi secara sistemik. Ia menegaskan bahwa masa depan perhutanan sosial ditentukan oleh tiga hal: data, tata kelola, dan inovasi. “Jika kita ingin petani naik kelas, maka sistemnya harus naik kelas lebih dulu,” pungkasnya.(***)

 




PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui langkah strategis digitalisasi, setiap aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) kini dikelola secara sistematis melalui platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Langkah besar ini dipertegas dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pokir DPRD Kota Padang yang digelar di Ruang Paripurna, Kamis (19/2/2026). Agenda ini menjadi tonggak penting dalam memastikan setiap usulan pembangunan dari warga tidak hanya tertampung, tetapi juga terintegrasi secara sah dalam sistem perencanaan daerah.

Menjaga Amanah Rakyat dengan Sistem Digital

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa penerapan SIPD-RI bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen.

    "Pokir DPRD adalah amanah rakyat. Dengan sistem digital ini, setiap usulan wajib mengikuti regulasi yang ketat dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah. Ini adalah cara kami memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar menjadi dasar pembangunan yang nyata dan tepat sasaran," tegas Muharlion.

Didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Jupri, serta Sekwan Hendrizal, Muharlion menjelaskan bahwa penyelarasan ini merujuk pada mekanisme pengusulan hingga integrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hal ini dilakukan agar tidak ada usulan yang "menyalahi aturan" di kemudian hari.

Hibah dan Bansos: Lebih Ketat, Lebih Tepat Sasaran

Tak hanya soal infrastruktur atau program fisik, sosialisasi ini juga menyoroti mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos). Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, bersama Pj Sekda Raju Minropa, memaparkan bahwa kini calon penerima harus lebih mandiri dan terverifikasi secara sistem.

Beberapa poin krusial dalam aturan baru ini meliputi:

    Mandiri & Digital: Calon penerima hibah/bansos wajib mengajukan usulan melalui akun mandiri di SIPD-RI.

    Berbasis Data Terpadu: Khusus bansos individu, penerima wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
 
Syarat Legalitas: Lembaga penerima hibah harus bersifat nirlaba, memiliki kepengurusan sah di Padang, serta berbadan hukum resmi.

Verifikasi Berlapis demi Akuntabilitas

Sistem baru ini menutup celah penyimpangan dengan proses verifikasi yang berlapis. Dimulai dari input oleh anggota DPRD, usulan akan melewati sensor verifikasi dari Sekretariat DPRD, Mitra Bappeda, hingga pengecekan lapangan oleh Perangkat Daerah terkait.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil di masyarakat," tambah Yenni Yuliza.
Menuju Pembangunan yang Inklusif

Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang melalui sistem SIPD-RI ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang inklusif. Dengan anggaran yang dikelola secara profesional dan transparan, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat terakselerasi demi kesejahteraan seluruh warga Kota Padang.

Melalui digitalisasi ini, DPRD Kota Padang tidak hanya mendengar, tetapi juga mengawal aspirasi masyarakat dengan kepastian hukum dan ketepatan sistem. (ADV)








PADANG---Di antara desir angin yang membawa harum harapan, Rumah Tahfiz Qur’an Hannah resmi diluncurkan dalam sebuah perhelatan yang sarat makna dan doa. Peresmian ini bukan sekadar berdirinya sebuah lembaga pendidikan, melainkan lahirnya mercusuar kebaikan—buah kolaborasi antara Rumah Tahfiz Qur’an Hannah dan Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli), yang berlandaskan kepedulian sosial untuk masyarakat luas.

Rumah tahfiz ini dihadirkan sebagai ruang tumbuh generasi Qur’ani, terbuka bagi masyarakat dan diselenggarakan secara gratis. Sebuah ikhtiar mulia agar setiap anak, tanpa sekat kemampuan ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk menghafal dan mencintai Al-Qur’an.

Acara diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an oleh para santri. Suara mereka mengalun jernih, menembus relung hati para hadirin. Setiap huruf yang terucap seakan menjadi saksi bahwa rumah ini akan senantiasa dipenuhi cahaya wahyu.

Sambutan pertama disampaikan oleh pimpinan Rumah Tahfiz Qur’an Hannah, Meldian. Dengan penuh ketulusan, ia menegaskan bahwa berdirinya rumah tahfiz ini adalah wujud cita-cita untuk melahirkan generasi yang tidak hanya hafal Al-Qur’an, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari—menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

“Ini bukan sekadar tempat belajar,” tuturnya, “melainkan rumah bagi lahirnya para penjaga kalam Ilahi, yang kelak akan membawa keberkahan bagi lingkungan sekitarnya.”

Senada itu dari perwakilan DT Peduli, yang menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam memperluas manfaat sosial dan pendidikan bagi umat. Sinergi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya melalui pendidikan Al-Qur’an.

Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan ramah tamah yang hangat dan penuh keakraban. Senyum dan jabat tangan saling bertaut, menguatkan tekad untuk menjaga amanah ini. Momen diabadikan dalam foto bersama—sebuah bingkai sederhana yang menyimpan harapan besar.

Di hari itu, bukan hanya bangunan yang diresmikan. Sebuah cahaya dinyalakan. Dan dari Rumah Tahfiz Qur’an Hannah, cahaya itu diharapkan akan terus menyala—menerangi langkah generasi penerus menuju masa depan yang berlandaskan Al-Qur’an.



Padang Pariaman - Memberikan bukti, bukan janji. Inilah yang terus berupaya diwujudkan anggota DPRD Sumbar, Endarmy untuk masyarakat di daerah pemilihannya di Kota Pariaman dan Padang Pariaman.

Usai melaksanakan reses di Desa Pungguang Ladiang, Kota Pariaman Rabu (4/2), selang satu hari setelahnya yakni pada Jumat (6/2), Endarmy langsung bergerak cepat merealisasikan permintaan warga terkait kebutuhan lampu penerangan jalan di daerah tersebut.

“Sebentar lagi Ramadan. Kita tidak ingin masyarakat kesulitan pergi beribadah karena tidak adanya penerangan, baik menuju masjid maupun musala. Oleh sebab itu, hari ini kita turun memberikan bantuan lampu jalan sesuai permintaan masyarakat yang kemarin ditampung saat reses,” ujar Endarmy saat diwawancarai, Minggu (8/2).

Bantuan lampu jalan ini bersumber dari dana pribadi Endarmy yang diambil dari tunjangan resesnya selama turun ke masyarakat, serta dibantu oleh Anggota DPRD Kota Pariaman, Taufik.

Membantu masyarakat dengan dana yang diambilkan dari tunjangan reses rutin dilakukan Endarmy setiap tahunnya. Bagi politisi Partai NasDem ini, mewujudkan keinginan masyarakat merupakan tujuan utama sebagai anggota dewan, suatu kebahagiaan tersendiri baginya melihat masyarakat tersenyum saat harapan mereka terwujud.

Total sebanyak tujuh buah lampu jalan diberikan Endarmy untuk Desa Pungguang Ladiang. Dalam pemasangan lampu penerangan jalan itu, Endarmy terjun langsung memantau pengerjaannya dengan didampingi Kepala Desa Pungguang Ladiang, Aulia Mardhi Arif.

“Alhamdulillah setelah reses pada 4 Februari kemarin, hari ini kita bisa menepati janji kepada masyarakat untuk pemasangan lampu jalan. Total ada tujuh buah lampu jalan yang kita pasang. Mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, masyarakat tentu ingin nyaman dalam beribadah. Semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tukas Endarmy.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Pungguang Ladiang, Aulia Mardhi Arif, mengatakan bahwa kebutuhan lampu jalan merupakan hal yang sangat urgen di wilayah tersebut. Pasalnya, meskipun masuk dalam wilayah Kota Pariaman, Pungguang Ladiang terletak di perbatasan kota dengan banyak titik yang masih minim penerangan jalan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endarmy selaku anggota DPRD Sumbar yang telah melakukan aksi nyata dengan merealisasikan langsung permintaan masyarakat setelah kegiatan reses dilaksanakan. Semoga Ibu Endarmy melalui perjuangannya di legislatif terus dapat memberikan dampak nyata di tengah masyarakat,” ujar Arif

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.