Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Agam Agama Artikel Bank Nagari Baru Batam Bawaslu Tanah Datar Beeita DPRD Tanah Datar berita DPRD Maklumatnews berita DPRD Tanah Datar Berita DPRD Tanah Datat berita DPRD TD berita Maklumatnews Tanah Datar berita Pemkab Tanah Datar berita Tanah Daftar Berita Tanah Datar Berita Tanah Datar Maklumatnews berita TanahaDatar Maklumatnews berura DPRD Tanah Datar Beruta Tanah Datar Box Redaksi bpjs Bukit Tinggi Dharmasraya Dirlantas Polda Sumbar Ditkrimsus Polda Sumbar DPR RI DPRD DPRD Kota Padang Dprd payakumbuh DPRD Sumbar DPRD Tanah Datar DPRD TD Epyardi Asda Jabar Jakarta Jakarta. Jawa Tengah Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan. Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Solok KAI Sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Pasaman Barat Kapolres Solok Selatan kejadian Kodim 0312/Padang Kota Padang Kota Padang. Kota Pariaman Kriminal Legis Legislatif Liputan Khusus Luak Limopuluah Maklumatnews Maklumatnews Tanah Datar Medan MUA NasDem Nasional Nasional. Olahraga Opini Otomotif Padang padang panjang. Padang Pariaman Pariwara Bank Nagari Pasaman Barat pasaman. pay Payakumbuh PD TIDAR Sumbar PDAM Pembangunan Pemkab Pemko Padang Pemko Padang. Pendidikan Peristiwa Perpani Sumbar PoldaSumbar Politik Polres Polres Pasaman Barat PolresDharmasraya Polresta Padang Polri Polri. Sawahlunto Sijunjung Solok Sosial dan Budaya Sport Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Tanag Datar Tanah Data Maklumatnew Tanah Datar Tanah Datar Maklumatnews Terbaru TNI Uin Utama

Fraksi Golkar Dewan Aceh Singkil Minta Segera lakukan Evaluasi Kepada Seluruh Kepala SKPK

Aceh Singkil-MN-Dalam Sidang Dewan Aceh Singkil, Fraksi dari Partai Golkar meminta Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid segera lakukan evaluasi kinerja kepala SKPK. 03/09/2020.

Dalam Akhir ini kinerja kepala dinas dinilai mengalami  penurunan.

Dalam pengangkatan Kepal SKPK  perlu adanya  seleksi yang ketat. Sehingga, menghasilkan kepala SKPK yang berkualitas.

"Ingat, dalam seleksi pejabat yang akan menggantikan dilakukan secara ketat," ujar Yulihardin.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar menyatakan, menerima rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban APBK 2019 menjadi Qanun.

Namun ada catatan yang disampaikan, perketat penjagaan di perbatasan dalam memutus Covid-19.

Lalu, peningkatan PAD dengan menggali potensi yang belum tergarap.

Mengingat APBK Aceh Singkil, selama ini masih sangat tergantung transfer dari pusat.

"PAD ini merupakan bentuk kemandirian keuangan daerah. Jika tergantung transfer pusat, saat berkurang dapat membahayakan keuangan daerah," tegas Yulihardi. (R)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.