October 2025

 ‎




Padang , 26 Oktober 2025 – Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) Cabang Padang kini memiliki nahkoda baru. Bertempat di salah satu Hotel di Kota Padang, pengurus INKAI C Padang masa bakti 2025-2028 secara resmi dilantik oleh Ketua INKAI Sumbar , Ir. Indrieffouny Indra, MM.

‎Dalam sumpah jabatannya, seluruh pengurus, yang diketuai oleh Dr. H. Hendrizal, berkomitmen untuk memajukan olahraga karate, khususnya di bawah naungan INKAI, serta berkontribusi dalam pembinaan karakter generasi muda di Kota Padang

‎Dalam arahannya Ketua INKAI Sumbar, Ir. Indrieffouny Indra, MM., menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada kepengurusan baru.

‎"Selamat kepada seluruh Pengurus INKAI Cabang Padang masa bakti 2025-2028 yang baru saja dilantik". Kami berharap kepengurusan yang dinahkodai oleh Dr. H. Hendrizal ini dapat segera bekerja secara profesional dan terstruktur untuk mencapai target organisasi. 

‎Amanah ini bukan hanya sekadar jabatan. Tetapi adalah tanggung jawab moral untuk memajukan prestasi atlet karate di Kota Padang, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan karakter generasi muda melalui filosofi dan disiplin Karate-Do, ujarnya.

‎Masih kata pria yang juga Dirut PT. Semen Padang itu, Kami meyakini, dengan sinergi antara pengurus, pelatih, atlet, dan orang tua, INKAI Padang akan melahirkan lebih banyak karateka berprestasi di kancah daerah, nasional, bahkan internasional, pungkasnya.

‎Profesionalisme: Menekankan pentingnya kinerja yang terstruktur dan profesional.

‎Prestasi: Fokus utama pada peningkatan prestasi atlet karate.

‎Pembinaan Karakter: Mengukuhkan peran INKAI dalam pembangunan generasi muda, sesuai dengan komitmen pengurus baru.

 


PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah berharap para alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Sumatera Barat bisa menjadi motor penggerak kemajuan sektor pertanian di daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) DPD Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur, Sabtu (25/10/2025).

Dalam acara tersebut, Yozarwardi Utama Putra resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD HA IPB Sumbar periode 2025–2029 oleh Ketua Umum DPP HA IPB, Dr. Ir. Walneg S. Jas, MM, bersama jajaran pengurus lainnya.

“Selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus yang baru dilantik. Mudah-mudahan dengan kepengurusan baru ini, semua alumni IPB di Sumbar bisa terkoordinasi dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk daerah dan negara,” ujar Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.

Menurut Mahyeldi, alumni IPB memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi nyata, terutama di bidang pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara Pemprov Sumbar dan IPB yang telah terjalin sejak 2021 harus terus diperkuat.

“Dari kunjungan kami ke IPB beberapa waktu lalu, saya melihat banyak hal yang bisa ditiru, terutama dalam pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Mahyeldi juga mengapresiasi cara IPB membina masyarakat di sekitar kampus. Menurutnya, IPB tak hanya fokus pada riset, tapi juga membantu warga dengan pendampingan dan pemasaran produk lokal.

“Produk masyarakat itu bahkan dijual di pasar modern dengan merek IPB. Ini luar biasa, karena nama besar IPB membuat produk masyarakat lebih mudah diterima,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Mahyeldi menyoroti berbagai inovasi IPB, seperti pengelolaan sampah hingga pemanfaatan limbah sawit untuk bahan baju anti peluru. Ia berharap ide-ide tersebut bisa diadaptasi oleh para alumni di Sumatera Barat.

“Banyak hal baik dari IPB yang bisa kita tiru. Saya yakin dengan kemampuan dan semangat para alumninya, keberhasilan IPB bisa kita bawa ke Sumatera Barat,” tambahnya.

Mahyeldi juga mengingatkan bahwa 57 persen masyarakat Sumbar bekerja di sektor pertanian, dan 10 persen APBD provinsi dialokasikan untuk bidang tersebut. Oleh karena itu, ia menilai alumni IPB berpotensi besar menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sumbar.

“Kita tunggu, partisipasi lebih dari Alumni IPB untuk kemajuan sektor pertanian Sumbar,” ujarnya sambil tersenyum.

Sementara itu, Ketua Umum DPP HA IPB, Dr. Walneg S. Jas, mengapresiasi semangat para alumni di Sumatera Barat yang aktif membangun jaringan dan berkontribusi untuk daerah. Ia menyebutkan bahwa HA IPB kini telah memiliki pengurus di 34 provinsi, hampir 250 kabupaten/kota, dan bahkan telah hadir di 10 negara.

“Ini menunjukkan semangat alumni IPB di seluruh dunia. Kami berharap Sumatera Barat menjadi salah satu DPD yang paling aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” katanya.

Walneg juga mengajak alumni IPB di Sumbar untuk berpartisipasi dalam program nasional Dapur Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan di hampir 100 titik di Indonesia.

“Program ini bukan hanya membantu masyarakat, tapi juga menjadi wadah kolaborasi antaralumni. Kami berharap Sumatera Barat ikut ambil bagian,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD HA IPB Sumatera Barat yang baru, Yozarwardi Utama Putra, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen menjadikan HA IPB Sumbar lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tapi awal dari kerja nyata. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan,” tegas Yozarwardi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Mahyeldi atas dukungan dan perhatian yang diberikan. “Insyaallah kami akan terus berusaha agar kehadiran alumni IPB di Sumatera Barat membawa manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (adpsb/cen)







SUMBAR- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Salamat Simamora, SE., M.Si., melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, di Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas serta mendorong pelaksanaan kebijakan daerah yang inklusif di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Salamat Simamora menjelaskan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ia menekankan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2021 bukan sekadar aturan, tetapi bentuk nyata komitmen pemerintah provinsi untuk memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.

“Melalui Perda ini, kita ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan penghormatan yang layak, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial,” ujar Salamat Simamora.

Acara sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Heni Yunida, SE. Dalam paparannya, Heni menjelaskan berbagai program dan dukungan yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan produktif.

Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan dan inklusi sosial di Sumatera Barat.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Nagari Taruang-Taruang. Mereka berharap sosialisasi seperti ini terus dilaksanakan agar masyarakat semakin memahami pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 di tingkat nagari dapat berjalan lebih efektif, serta menjadi langkah nyata menuju Sumatera Barat yang inklusif dan berkeadilan sosial bagi semua warganya.(putra)





‎Kisah hidup Epyardi Asda adalah epik modern tentang keteguhan, ambisi, dan pengabdian. Berawal dari tepi Danau Singkarak yang tenang, perjalanannya membentang melintasi lautan dunia hingga kembali ke tanah kelahiran sebagai pemimpin daerah. Ia adalah bukti bahwa latar belakang sederhana bukan penghalang untuk merangkai karier gemilang, dari Anak Nelayan menjadi Master Mariner hingga akhirnya menjadi Bupati Solok.
*‎Dari Keterbatasan Menuju Cakrawala Dunia*
‎Lahir di Nagari Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada 11 Maret 1962, Epyardi Asda tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai fundamental: disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Ayahnya adalah seorang nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil danau, sebuah kondisi yang menempa Epyardi muda untuk memandang jauh melampaui keterbatasan.
‎Mengikuti panggilan laut, ia menempuh pendidikan di Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B) Semarang dan Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta. Puncaknya, ia meraih sertifikasi tertinggi di bidang pelayaran, Master Mariner (M.Mar). Kariernya di lautan dimulai dari bawah, bekerja di berbagai kapal hingga akhirnya memimpin sebagai Kapten Kapal di Singapura. Tahun-tahun di tengah ombak dan badai tidak hanya memberinya kematangan teknis, tetapi juga menempa jiwa kepemimpinan yang kuat dan perspektif global yang luas.
*‎Kepulangan dan Pengabdian di Panggung Senayan*
‎Tahun 1997 menjadi titik balik. Epyardi Asda memutuskan meninggalkan samudra untuk kembali ke tanah kelahirannya dengan satu tujuan: mengabdi. Transisi dari dunia kemaritiman ke panggung politik pun dimulai.
‎Ia kemudian terpilih sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat selama tiga periode. Di Kompleks Parlemen, Senayan, Epyardi dikenal sebagai sosok yang vokal dan tegas. Ia secara konsisten memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam isu transportasi, infrastruktur, dan kemaritiman—sebuah refleksi dari pengalaman panjangnya. Konsistensi dalam menyuarakan aspirasi daerah menempatkannya sebagai salah satu tokoh sentral dalam pembangunan regional.
*‎Memimpin Solok: Membangkitkan Potensi yang Terpendam*
‎Setelah matang di kancah nasional, Epyardi Asda kembali ke ranah eksekutif daerah. Berpasangan dengan Jon Firman Pandu, ia terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2021–2024.
‎Di bawah kepemimpinannya, ia mengusung visi filosofis “Mambangkik Batang Tarandam” (membangkitkan potensi yang terpendam). Fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang masif, penguatan sektor pertanian yang merupakan urat nadi Solok, serta optimalisasi potensi wisata ikonik Danau Singkarak. Epyardi dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada aksi, memilih turun langsung ke lapangan untuk memastikan implementasi program. Gaya komunikasinya yang lugas dan keras memang kerap memicu perdebatan, namun efektivitas kerjanya tidak terbantahkan. Hal ini dibuktikan dengan raihan sejumlah penghargaan nasional, termasuk Asia Leaders Award 2023 atas inovasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
*‎Kekalahan yang Mengajarkan Makna Keikhlasan*
‎Perjalanan pengabdian Epyardi Asda tidak berhenti di Kabupaten Solok. Usai masa jabatannya berakhir pada 26 September 2024, ia mengambil langkah besar dengan maju sebagai Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada 2024, berpasangan dengan Ekos Albar.
‎Namun, hasil akhir Pilgub menunjukkan pasangan ini harus menerima kekalahan, hanya memperoleh sekitar 22,88% suara. Yang patut dicatat adalah responsnya terhadap hasil tersebut. Epyardi Asda menunjukkan keanggunan dalam kekalahan, menerima hasil tersebut dengan lapang dada dan penuh keikhlasan.
‎“Saya ini anak nelayan dari Singkarak. Hidup saya ditempa oleh ombak dan badai. Kalau hari ini kalah, besok saya akan bangkit lagi. Karena perjuangan tidak berhenti hanya karena hasil sementara,” ujarnya, merangkum filosofi hidupnya.
‎Kekalahan, baginya, bukanlah akhir melainkan momentum untuk belajar, memperbaiki diri, dan mencari cara pengabdian lain. Ia kembali berinteraksi dengan masyarakat Solok, aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, mengingatkan semua orang untuk tidak pernah berhenti berbuat baik dan bekerja keras.
‎Kisah Epyardi Asda mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari jabatan puncak, melainkan dari keteguhan hati untuk terus berjuang dan memberi manfaat, bagaimanapun badai politik datang dan pergi. Ia adalah figur yang telah berlayar melintasi samudra, kembali ke kampung halaman, dan terus berjuang untuk pembangunan, membuktikan bahwa semangat juang anak nelayan takkan pernah padam.(*)

 




 

Padang - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menegaskan bahwa Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang memiliki peran strategis dalam mensukseskan Program Unggulan (Progul) Smart Surau yang sudah mulai digulirkan sejak Oktober. 

Hal itu ditegaskan Maigus Nasir pada rapat kerja DMI Kota Padang yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/10/2025) malam. 

"Malam ini kita rapat dalam rangka satu konsolidasi organisasi. Kita juga telah sepakati beberapa program ke depan, diantarnya mensukseskan Progul Smart Surau," kata Maigus Nasir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DMI Kota Padang. 

Untuk memastikan peran maksimal DMI Kota Padang dalam mensukseskan Progul Smart Surau, kordinator di masing-masing kecamatan harus dapat mengkoordinir tugasnya. 

"Untuk itu, DMI di masing-masing kecamatan harus menggelar Muscab 11. Sampai sejauh ini baru tiga. Sisanya kita masih tunggu," katanya. 

Pemko Padang, kata dia, selalu berupaya mendukung program-program DMI, termasuk untuk pelaksanaan Muscab di kecamatan juga didukung oleh camatnya masing-masing. 

Dikatakan Maigus Nasir, dukungan Pemko Padang terhadap DMI tidak lepas dari peran strategis DMI dalam memastikan Progul Smart Surau benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Dia juga menegaskan, bahwa Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang, Fadly Amran memiliki perhatian besar terhadap pendidikan karakter generasi muda, khususnya melalui Progul Smart Surau. 

Untuk 2026, di tengah pemotongan dana transfer pusat yang harus dihadapi Pemko Padang dan daerah-daerah lain di Indonesia, Wali Kota Fadly Amran berkomitmen untuk tetap memastikan Progul yang sudah disusun tetap berjalan maksimal agar dampaknya tetap dirasakan langsung oleh masyarakat. 

"Beliau (Wali Kota) tegaskan, untuk BPJS gratis, untuk Kartu Padang Juara dan Smart Surau anggarannya tidak boleh diusik."  Tegas Maigus Nasir. (Taufik/Fazly)

 


Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Koperasi dan UKM terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola koperasi di daerah. 

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Sertifikasi Uji Kompetensi bagi pengurus koperasi konvensional dan syariah yang digelar di Hotel Axana Padang, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan program unggulan Wali Kota Padang, “Koperasi Berjaya”, yang menargetkan terciptanya koperasi sehat, profesional, dan berdaya saing.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi, menjelaskan bahwa dari total lebih dari 900 koperasi yang terdaftar di Kota Padang, sebanyak 500-an dinyatakan aktif. 

Dari jumlah tersebut, 273 koperasi terpilih mengikuti pelatihan dan uji kompetensi berdasarkan hasil seleksi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“Dari koperasi aktif ini kita seleksi lagi, kita filter dengan beberapa indikator yang digunakan. Sehingga yang bisa kita undang untuk mengikuti pelatihan ini berjumlah sekitar 273 koperasi,” ujar Fauzan.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari berbagai jenis koperasi, mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi kelurahan Merah Putih, hingga koperasi karyawan.

Fauzan menuturkan, kegiatan ini terdiri dari dua tahap utama yaitu Diklat dan Sertifikasi. Dalam tahap pertama, peserta akan mengikuti pembekalan dan pretest untuk mengukur pemahaman terhadap materi. 

Kemudian, 30 peserta terbaik akan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Padang untuk mengikuti Sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) secara gratis.

“Satu sertifikasi ini nilainya cukup tinggi, sekitar Rp2.500.000 per orang. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi para pengurus koperasi yang ingin meningkatkan kompetensi dan pengakuan profesionalnya,” jelas Fauzan.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan arahan Wali Kota Padang agar fasilitasi pemerintah diberikan kepada koperasi dan pengurus yang memiliki semangat untuk maju dan bertransformasi.

“Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wali Kota, yang diberikan fasilitas ini adalah mereka yang terbaik, atau paling tidak berusaha menjadi lebih baik,” ujarnya menegaskan.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Dinas Koperasi dan UKM berharap akan lahir pengurus koperasi yang memiliki kemampuan manajerial, akuntabilitas, serta pemahaman hukum dan keuangan yang kuat.

“Dengan pengurus yang kompeten dan bersertifikat, koperasi di Kota Padang bisa dikelola lebih profesional, sehat, dan mandiri, sehingga benar-benar berkontribusi bagi kesejahteraan anggota serta pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Fauzan. (**/Rahmad/Taufik)

 


Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan rencana Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami yang akan dilaksanakan pada 5 November 2025 nanti. 

Lebih 200 ribu warga Kota Padang yang tinggal dan beraktivitas di zona merah tsunami bakal diikutsertakan dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana itu. 

Pada Selasa (21/10/2025) dilaksanakan workshop Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Gedung Youth Centre. 

Wali Kota Padang, Fadly Amran menyebut bahwa Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami ini sangat penting untuk memastikan seluruh warga Padang senantiasa memiliki kesiapsiagaan tinggi terhadap potensi bencana. 

"Berdasarkan tulisan di National Geographic Indonesia edisi I, Kota Padang disebut sebagai kota dengan potensi resiko tsunami tertinggi di dunia jika ditinjau dari jumlah penduduk yang berada di pesisir pantai. Dari 1 juta jiwa penduduk Padang, sekitar 60 persennya beraktifitas di kawasan perkiraan landaan tsunami. Untuk itu, kesiapsiagaan menjadi sangat penting," kata Fadly Amran. 

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa menurut data Kajian Risiko Bencana Kota Padang Tahun 2023, dampak tsunami dapat mengancam 8 kecamatan, 55 Kelurahan dengan 242.750 jiwa terpapar. Sebanyak 77.014 jiwa merupakan umur rentan. 637 jiwa disabilitas

"Pertanyaannya, Seberapa siap kita jika bencana tsunami tersebut terjadi? Jawabannya melalui latihan dan simulasi ini. Workshop hari ini, akan menggambarkan rencana evakuasi masing-masing unsur," ujarnya. 

Ditekankan Fadly Amran, workshop yang dilakukan harus mendiskusikan dengan detail rencana evakuasi masing-masing, agar tidak bertumbrukan di jalan, agar tidak penuh sesak di empat evakuasi.

"Puncaknya, Insya Allah pada 5 November nanti Kota Padang akan melaksanakan Tsunami Drill terbesar yang pernah dilaksanakan. Ditargetkan diikuti 200 ribu masyarakat Kota Padang, di 55 kelurahan. Mohon dukungan kita semua. Simulasi mesti zero accident," tegasnya.

Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton menyebut, dalam sesi workshop kali ini diundang pelaku-pelaku yang diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan nanti, yaitu satuan pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP sebanyak 217 orang. Masyarakat yang terdiri dari Ketua RW pada 8 kelurahan terdampak tsunami, sebanyak 492 orang. Perwakilan instansi, lembaga, dunia usaha, rumah sakit, perbankan, perhotelan sebanyak 124 orang. OPD Kota Padang sebanyak 88 orang

"Jadi total peserta kegiatan hari ini totalnya mencapai 921 orang," kata Hendri Zulviton dalam laporannya.

Dikatakannya, fokus workshop adalah memastikan setiap instansi atau lembaga sudah memiliki rencana evakuasi dan peta evakuasi.

"Jika belum, akan kita fasilitasi proses penyusunannya. Jika sudah, akan kita review bersama. Bisa saja nanti rencana evakuasinya saling beririsan antara satu dengan yang lainnya. Bisa saja di tempat evakuasi yang sama. Dan akan kita lihat, apakah tempat evakuasi yang dituju tersebut kapasitasnya mencukupi atau tidak," jelasnya. (Taufik)

 


Padang - Program BPJS Gratis yang diusung Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir sudah berjalan selama enam bulan lebih. Program untuk kemaslahatan umat itu dievaluasi, Selasa (21/10/2025). 

"Di satu semester pelaksanaan BPJS Gratis kita lakukan evaluasi dan cukup banyak informasi yang didapatkan," ungkap Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir saat memimpin rapat evaluasi bersama satuan kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang, di Aie Pacah. 

Temuan paling mengejutkan, hingga saat ini ternyata masih ada sejumlah perusahaan yang masih belum mendaftarkan karyawannya pada program BPJS. Padahal perusahaan tersebut sudah teregistrasi. 

"Sampai saat ini ada 255 perusahan yang belum mendaftarkan 3.386 karyawannya di BPJS," ucap Maigus Nasir. 

Wawako berencana akan memanggil perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Termasuk puskesmas dan rumah sakit yang bermitra dengan Pemko Padang. 

"Kita akan undang seluruhnya untuk hadir, apabila setelah itu perusahaan masih nakal (tidak mendaftarkan karyawan), tentunya perusahaan akan kami tutup," tegas Maigus Nasir. 

Selain itu, Wawako juga membeberkan temuan lain. Di beberapa tempat fasilitas kesehatan ditemukan oknum yang memanfaatkan BPJS Gratis. Oknum tersebut naik kelas inap perawatan, akan tetapi justru mendapatkan fasilitas BPJS yang notabene untuk kelas III. 

"Ada oknum pasien yang naik kelas I, tetapi mendapatkan fasilitas gratis yang seharusnya untuk kelas III," kata Maigus. 

Padahal seharusnya, pasien yang mendapatkan fasilitas BPJS gratis ditempatkan di kelas III. Akan tetapi oknum nakal menggunakan fasilitas kelas I, dan mendapatkan fasilitas gratis. 

"Obat dan pelayanan dokter didapatkannya secara gratis, sementara untuk fasilitas kamar kelasi I dibayar secara pribadi atau mandiri, tentu ini menyalahi dan kufur nikmat namanya," sebut Wawako. 

Wawako akan memanggil direktur rumah sakit yang ada di Padang untuk mendapatkan informasi terkait ini. Nantinya setelah itu akan dilakukan tindakan jika memang menyalahi aturan berlaku. 

Rapat evaluasi BPJS Gratis yang digelar di Aula Dinas Kesehatan itu dihadiri Kadis Kesehatan, dr Sri Kurniayati, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, Camat se-Kota Padang, serta sejumlah kepala OPD di Lingkup Pemko Padang.(Charlie)




Padang - Upaya dalam mendorong terwujudnya swasembada pangan sesuai dengan asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui emberdayaan petani dan pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas. 

Untuk mendukung program tersebut, pada Senin (20/10/2025) dilakukan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT) se-Kota Padang di Halaman Kantor Dinas Pertanian Kota Padang. 

Diantara bantuan Alsintan yang diserahkan adalah hand traktor 8,5 pk sebanyak 9 unit untuk 9 kelompok tani, hand sprayer sebanyak 100 unit untuk 50 kelompok tani, dan bnih padi sebanyak 16.875 kg untuk lahan seluas 675 ha yang diserahkan kepada 32 kelompok tani. 

Selanjutnya, bantuan pekarangan pangan bergizi (P2B) yang diserahkan kepada KWT, kelompok PKK Kelurahan, kelompok Masyiatul Aisyah dan SMK Aisyah dengan total penerima ebanyak 25 kelompok penerima manfaat berupa bibit cabe rawit, bibit cabe keriting, bibit pisang, benih sayuran tomat, buncis, jagung manis, caisim, kacang panjang, dan kangkung.

Kemudian juga diserahkan bantuan ternak ayam ras petelur dara 600 ekor beserta kandang dan pakan yang diserahkan pada 1 kelompok tani.

Bantuan yang diserahkan merupakan aspirasi Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman. 

"Atas nama Pemerintah Kota Padang dan anggota kelompok tani mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak H Alex Indra Lukman dari komisi IV DPRI yang telah membantu kelompok tani Kota Padang melalui dana aspirasinya," kata Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir pada saat penyerahan. 

Dikatakan Maigus Nasir, sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat perdagangan, Kota Padang tetap mempunyai lahan sawah eksisting yang cukup luas yaitu 4.358 Ha. 

"Di isamping itu juga mempunyai lahan yang berpotensi peternakan, untuk perkebunan, pengembangan tanaman hortikultura dan pemanfaatan pekarangan," jelas Maigus Nasir. 

Dia berharap, kelompok tani penerima bantuan dapat memanfaatkan Alsintan yang diterima dengan maksimal untuk meningkatkan produktivitas sehingga berdampak positif terhadap perekonomian. 

Diakui Maigus Nasir, adanya pemotongan dana transfer dari pusat membuat Pemko Padang harus memanfaatkan segala potensi yang ada demi tetap berjalannya pembangunan di berbagai bidang. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan terus menjalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat serta anggota DPR RI untuk dapat membawa anggaran yang dapat berdampak terhadap warga Kota Padang. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman berharap, bantuan yang diberikan dapat digunakan maksimal. 

"Jangan biarkan ada tanah terbengkalai. Memang hasilnya tidak instan, tapi harus dimulai. Manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya. 

Dia pun mengapresiasi Pemko Padang yang disebutnya sangat responsif dalam menjalin komunikasi sehingga bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. 

"Paling senang saya kalau menyerahkan bantuan di Kota Padang karena Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajarannya sangat responsif. Ketika ada permintaan data maka dapat dipenuhi dengan cepat. Bahkan ini sudah ada lagi proposal yang masuk," ujarnya. (Taufik)

 

Padang - Hotel Kryad Bumi Minang di Jalan Bundo Kandung, Padang, telah lama berhenti beroperasi. Sejak gempa 2009 silam, hotel ini mengalami kerusakan dan pergantian manajemen. Kini, hotel itu bakal beroperasi kembali dengan pengelola yang baru. 

Hotel yang sempat menjadi primadona itu akan dikelola oleh OSO Group di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gebu Minang, Oesman Sapta. Renovasi hotel ditandai dengan peletakkan batu pertama yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Senin (20/10/2025). 

Berinvestasinya mantan Ketua MPR di kampung halamannya sendiri ternyata ada andil besar dari Wali Kota Fadly Amran. Ketika dalam suatu kesempatan, Fadly Amran sempat bercerita dengan Oesman Sapta tentang "kalah tanding"nya hotel-hotel di Padang di saat pemerintah pusat akan menggelar kegiatan di daerah-daerah 

"Iya, waktu itu saya sempat bercerita dengan pak OSO di mana ketika Pemerintah Pusat akan menggelar iven nasional di daerah, hotel-hotel di Padang sering kalah bidding (proses penawaran sebuah lelang)," ungkap Fadly.

Hotel-hotel di Padang sering kalah dengan hotel lain di luar Sumbar karena tak memiliki fasilitas lengkap. Terutama ballroom hotel yang tidak berkapasitas besar. 

"Hotel kita di sini belum ada ballroom yang menampung hingga 2.000 orang, sehingga sering kalah bidding," ujarnya. 

Ketika hal itu disampaikan ke Oesman Sapta, cerita itu bak gayung bersambut. Oesman Sapta langsung tertarik dan menjadikan bekas Hotel Kyrad Bumi Minang sebagai hotel berkapasitas besar. 

"Ketika itu Pak OSO langsung tertarik dan akan membangun hotel dengan ballroom besar," ungkap Fadly Amran. 

Sementara, Oesman Sapta menyebut, ketertarikannya terhadap Hotel Bumi Minang lantaran memiliki lokasi yang sangat strategis, berada di pusat kota dan dekat dengan berbagai objek wisata unggulan Kota Padang.

“Kami ingin menjadikan Hotel Bumi Minang sebagai hotel bertaraf internasional yang tetap mempertahankan nilai budaya Minangkabau. Desainnya akan mengusung konsep semi-modern berpadu sentuhan tradisional,” katanya. 

Oesman Sapta menargetkan proyek renovasi hotel selesai dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan.(Charlie)




Padang - Delapan bulan setelah Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir dilantik, akhirnya gerbong mutasi, rotasi dan promosi di tubuh Pemko Padang mulai bergerak. Ratusan pejabat dilantik di Balai Kota Padang, Senin (20/10/2025) siang. 

Pelantikan perdana ini meliputi 122 pejabat eselon III dan IV. Mereka menempati sejumlah posisi strategis. 

"Pelantikan ini sudah kita siapkan sejak tiga bulan lalu," ujar Wako Fadly Amran usai melantik para pejabat. 

Cukup banyak pesan yang disampaikan Fadly Amran kepada seluruh pejabat yang dilantik. Diantaranya pentingnya menjaga harmonisasi di tempat kerja. 

"Pastikan keharmonisan di dalam kantor, jika harmonis di tempat kerja, akan lahir ide cemerlang," ungkap Fadly. 

Fadly Amran juga mengajak seluruh ASN bekerja tulis dan ikhlas. Termasuk bekerja dengan baik, mengikuti perkembangan zaman. 

"Saya harap kita semua 'up to date' (dalam bekerja). Sesuaikan (diri) dengan perkembangan teknologi, bekerja dengan gaya baru, bukan gaya lama," tegas Fadly. 

Wali Kota juga menekankan bahwa dirinya tidak bersikap abu-abu. Ketika melakukan rotasi, mutasi dan promosi, tidak ada meminta bayaran kepada pejabat tertentu. Tidak meminta proyek maupun setoran. 

"Tidak ada jabatan ini berbayar, ke depan ini 'cara main' kita, dilakukan lima tahun ke depan," tegas wali kota. 

Sebanyak 44 pejabat eselon III yang dilantik, di antaranya, Imelda Novalin yang mendapatkan promosi sebagai Sekretaris DP3AP2KB. Kemudian Wilman Muchtar sebagai Camat Padang Selatan. Tabliq Nasution sebagai Kabag Organisasi, dr Desy Susanti yang sebelumnya Direktur RSUD dr Rasidin, kini menduduki jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan. 

Selain itu sebanyak 78 pejabat eselon IV yang dilantik di antaranya kepala seksi dan lurah. Pelantikan disaksikan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekdako Andree Harmadi Algamar, Asisten II Didi Aryadi, Asisten III Corri Saidan, Kepala BKPSDM Mairizon, Plt Inspektur Isrin, serta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemko Padang.(Charlie)

 


Padang - Program Smart Surau sudah berjalan tiga pekan. Sepanjang pelaksanaannya, antisiasme siswa terbilang tinggi. 

Setiap hari siswa sekolah hadir di masjid dan musala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Angka jumlah siswa yang melaksanakan salat subuh terus bertambah setiap harinya. 

Tingginya antusiasme siswa sekolah untuk hadir di masjid dan musala cukup menyenangkan hati Wali Kota Padang Fadly Amran. Wali Kota berencana akan menyerahkan hadiah kepada siswa yang paling rajin datang ke masjid dan musala ketika salat subuh berjamaah. 

"Kita segera menyerahkan hadiah untuk siswa yang paling rajin datang ke masjid atau musala," ungkap Wali Kota Fadly Amran di Balai Kota Padang, Senin (20/10/2025). 

Fadly Amran enggan menyebutkan apa saja hadiah yang akan diberikan. Terpasti, hadiah itu menjadi penyemangat bagi siswa untuk terus hadir salat subuh di masjid atau musala. 

"Rencananya hadiah diserahkan pada pekan pertama bulan November nanti," sebut wako. 

Meski dalam tahap ujicoba, akan tetapi antusiasme siswa dalam menjalankan program Smart Surau sangat mencengangkan. Bahkan Wako Fadly Amran berencana, hadiah bagi siswa paling rajin datang ke surau akan lebih besar lagi di 2026 nanti. 

"Untuk siswa yang tertinggi kehadirannya tahun besok, hadiahnya kita harapkan umroh," harap Fadly. 

Sementara itu, menyikapi turunnya TKD bagi Kota Padang, pemerintah setempat berencana akan terus melakukan optimalisasi progul Smart Surau. Progul tanpa biaya itu akan diterapkan secara optimal di tahun 2026 nanti. 

"Seluruh kita hadir di masjid dan musala, termasuk seluruh ASN," jelas wali kota.(Charlie)




Padang - Pengurus Gerakan Ekonomi Budaya Minang (Gebu Minang) Kota Padang dilantik pada Minggu (19/10/2025) lalu. Wali Kota Padang Fadly Amran berharap, seluruh pengurus mampu memperkuat hubungan ranah dan rantau. 

"Kita yakin, Gebu Minang mampu memperkuat hubungan antara ranah dengan rantau," katanya, Selasa (21/10/2025). 

Fadly Amran menyebut, jika kekuatan Gebu Minang di seluruh daerah bergerak, Sumatera Barat akan sejahtera. Termasuk Kota Padang yang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat. 

"Apabila hubungan ranah dan rantau kuat, Padang akan menjadi kota maju," ucapnya. 

Pelantikan Pengurus Gebu Minang Kota Padang dilantik di Pangeran Beach Hotel Padang. Organisasi itu dinahkodai Endrizal. 

Ketua Gebu Minang Kota Padang, Endrizal mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan amanah dengan baik. Di tahap awal, Gebu Minang Kota Padang akan berkonsolidasi antar sesama pengurus. 

"Setelah itu kita akan susun rencana kerja dengan mencocokkan program, sehingga diharapkan setelah itu ekonomi meningkat dan budaya terus terjaga lestari," ucap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sumbar itu.(Charlie)

 



PADANG- DPD Partai NasDem Kota Padang, Dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, menghadiri sekaligus melepas peserta Gerak Jalan Sehat yang digelar oleh DPD Partai NasDem Kota Padang, Minggu (19/10/2025), di depan NasDem Tower, DPW Partai NasDem Sumatera Barat, Jl. Veteran No. 41 A–C, Purus, Padang Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Pengukuhan Pengurus DPD Partai NasDem Kota Padang Periode 2025–2029 dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai NasDem Kota Padang Tahun 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Barat, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Padang, H. Maigus Nashir, MPd, yang juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat yang kharismatik dan berpengaruh.

Menurut panitia pelaksana Syamsurizal yang Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Padang, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 3.500 peserta yang terdiri dari kader, simpatisan, dan masyarakat umum. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari dengan suasana penuh semangat dan kekompakan keluarga besar NasDem.

Selain menghadiri dan melepas peserta gerak jalan sehat, Ir. M. Shadiq Pasadigoe juga melaksanakan kegiatan reses di Kota Padang. Dalam momentum ini, beliau melakukan koordinasi dan penyerapan aspirasi bersama masyarakat, tokoh-tokoh lokal, serta internal Partai NasDem. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.

Dalam sambutannya, Ir. M. Shadiq Pasadigoe menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan dan konsolidasi kader Partai NasDem Kota Padang. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat gerakan Restorasi Indonesia yang menjadi jati diri Partai NasDem.

“Dalam semangat gerakan restorasi untuk kejayaan Kota Padang dan kejayaan Sumatera Barat, kita perlu terus menumbuhkan kebersamaan, memperkuat konsolidasi, dan meningkatkan koordinasi di semua lini,” ujar Shadiq.

Shadiq juga menyampaikan pesan motivasi dan arahan dari DPP Partai NasDem agar seluruh kader terus berperan aktif di tengah masyarakat, menjadi pelopor perubahan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Ia turut mengapresiasi sinergi pimpinan partai di semua tingkatan. “Kakak Fadly luar biasa dengan semangat mudanya membawa energi baru bagi NasDem Sumbar. Begitu juga Kakak H. Maigus Nashir, tokoh yang santun, berpengaruh, dan mampu merangkul semua kalangan,” tambahnya.

Acara Gerak Jalan Sehat Keluarga Besar Partai NasDem Kota Padang ini menjadi ajang silaturahmi, penguatan struktur partai, serta momentum memperkuat soliditas menuju kemenangan Partai NasDem pada Pemilu 2029.(*)

 


Padang – Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin berdaya saing di tengah era ekonomi kreatif. 

Salah satu upayanya diwujudkan melalui sosialisasi dan diskusi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digelar di Cafe Kupi Batigo, Padang, Sabtu (18/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 40 pelaku UMKM dari berbagai sektor, seperti kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan. 

Melalui kegiatan tersebut, peserta dibekali pengetahuan tentang pentingnya melindungi produk dan inovasi usaha mereka melalui HAKI, termasuk merek dagang, paten, dan hak cipta.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, Didi Aryadi, menyampaikan bahwa penguatan pemahaman HAKI merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi UMKM di daerah.

“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Dengan pemahaman HAKI, pelaku usaha dapat melindungi ide dan produknya sekaligus memperkuat posisi dalam persaingan pasar yang semakin terbuka,” ujar Didi.

Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta antusias menanyakan berbagai hal, termasuk tantangan pendaftaran HAKI di era digital serta peluang menjadikan HAKI sebagai modal bersaing di pasar global.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi, berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk semakin sadar hukum dan berinovasi secara berkelanjutan.

“Kami ingin UMKM Padang tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tapi juga nasional bahkan internasional. Dengan perlindungan HAKI, kita dapat mencegah plagiarisme dan meningkatkan nilai ekonomi kreatif Kota Padang,” tutur Fauzan.

Di kesempatan itu, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat turut hadir sebagai narasumber. Ia memaparkan materi seputar prosedur pendaftaran HAKI, manfaat bagi bisnis, serta risiko hukum yang mungkin dihadapi jika terjadi pelanggaran.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang penuh antusias. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang berkomitmen untuk mengadakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan UMKM yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (**/Ghaza/Ichwan/Charlie)




Padang - Mulut Rina terdiam. Hanya matanya yang berkata lewat air mata yang mengalir deras. Isaknya ditahan dengan telapak tangan.  

Wanita dua anak itu menyaksikan banyaknya bantuan yang datang di Masjid Darussalam. Masjid itu berada tak jauh dari rumahnya yang hanya tersisa puing. Bantuan datang tak henti sejak kejadian nahas.

"Sajak kajadian tu banyak bantuan nan tibo (sejak kejadian itu, banyak bantuan yang berdatangan)," ungkap Rina, Kamis (16/10/2025) pagi. 

Rina salah satu korban kebakaran hebat di Pemancungan, Kelurahan Pasar Gadang, Kota Padang. Sepekan lalu, 19 rumah di kawasan tepi sungai itu hangus terbakar. Tak ada seorangpun yang dapat menyelamatkan harta benda. Api besar. Pemilik rumah banyak tak di rumah. 

Saat kejadian itu, Rina memang tak di rumah. Pagi menjelang pukul 10, Rina sudah keluar rumah. Menjemput putri kecilnya yang masih duduk di bangku SD. 

"Pagi itu ambo pai manjampuik anak (pagi itu saya pergi menjemput anak ke sekolah)," akunya. 

Tak ada firasat ketika itu. Rina pergi setelah mengunci semua pintu rumahnya. Sepulang menjemput anak, dirinya melihat rumahnya telah terbakar hebat. Api besar menghalangi niatnya untuk mengambil harta bendanya di dalam rumah. 

"Harato abih sadonyo, hanyo baju nan malakek di badan (harta habis semua, yang tersisa hanya baju yang menempel di badan)," ungkapnya berurai air mata. 

Rina mengaku bersyukur dengan banyaknya bantuan yang datang setelah musibah. Dirinya senang dan bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. 

"Terharu rasonyo, banyak dapek bantuan, namonyo musibah awak saba (terharu rasanya, banyak dapat bantuan, namanya musibah saya banyak sabar)," sebutnya. 

Pagi itu bantuan juga datang dari TP-PKK Kota Padang dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang. Bantuan diantar langsung oleh Ketua TP-PKK Ny Dian Puspita Fadly Amran bersama Ketua DWP Padang Ny Vanny Andree Algamar beserta pengurus. 

Bantuan berupa materil diserahkan langsung kepada Ketua RW setempat yang disaksikan langsung oleh Kabag Tata Pemerintahan Setdako Padang, Eka Putra Bukhari. Ikatan Uni Uda Kota Padang juga turut memberi bantuan ketika itu. 

"Kami datang ke sini untuk memberi bantuan dan support bagi seluruh korban kebakaran," ungkap Ketua TP-PKK Ny Dian Fadly Amran. 

Menurutnya, bencana kebakaran kali ini terbilang besar. Istri Wali Kota Padang memahami sekali kesulitan yang dirasakan korban saat ini. 

"Kami semua tahu bahwa musibah ini cukup sulit, akan tetapi Allah pasti memberi jalan keluar," sebut Ny Dian Puspita Fadly Amran.

Bantuan yang diberikan berupa materil melalu donasi yang dikumpulkan oleh pengurus PKK. Donasi dilakukan sehari setelah bencana terjadi. Begitu halnya dengan DWP Kota Padang yang ikut berdonasi. 

Ketua TP-PKK berharap, bantuan yang diberikan dapat menggerakkan hati organisasi-organisasi lain untuk berdonasi. Terutama organisasi wanita yang ada di Sumbar. 

"Kita harus bersama-sama saling bergotong royong untuk membantu warga yang terkena musibah," ajaknya. 

Diketahui, musibah kebakaran yang terjadi pada Kamis (9/10/2025) lalu tersebut menghanguskan 19 rumah dan menyebabkan 2 rumah lainnya ikut terdampak. Total 121 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harta benda dalam peristiwa tersebut.

Kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan salah seorang warga. Kondisi angin kencang membuat api merambat dengan cepat dan memicu kebakaran besar. Pemadam kebakaran datang dan menyiram api selama beberapa jam hingga dapat dikendalikan.(Charlie Ch. Legi)

Terkait Pemandangan Umum 8 Fraksi Atas 3 Ranperda, Ini jawaban bupati Eka Putra
Maklumatnews, TD - "Ranperda fasilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekusor Narkotika ini sangat perlu untuk menentukan kebijakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan serta melindungi sumber daya manusia dari penyalahgunaan dan peredaran Narkoba".

Hal itu dikatakan wakil bupati Tanah Datar Ahmd Fadli ketuka membacakan nota jawaban bupati terkait beberapa pernyataan fraksi yang menilai bahwa menangkap pemakai dan pengedar kemudian dimasukkan ke penjara bukanlah sebuah prestasi, namun bagaimana memutus jaringan dan peredaran sehingga Tanah Datar bebas narkoba".

Jawaban tersebut disampaikan saat rapat Paripurna tentang jawaban bupati atas "Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda),  di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Kamis (15/10).

Adapun 3 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Fasilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). 

"Selanjutnya, terkait Ranperda Design Kependudukan dalam menjawab saran dari Fraksi yaitu mengharapkan ke depannya data kependudukan dapat terpadu dan akurat, Bupati sampaikan bahwa Raperda ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan langkah strategis dalam upaya tata kelola kependudukan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan serta berbasis data yang akurat", ujar Fadli lagi.

"Sedangkan Ranperda KLA, terima kasih disampaikan karena semua fraksi juga mendukung, namun dengan berbagai masukan dan pertanyaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemda dan kedepannya dengan adanya Perda KLA tentunya akan segera dibentuk gugus tugas KLA diantaranya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pernikahan dini," pungkasnya.

Terakhir bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas saran dan tanggapan yang disampaikan masing-masing fraksi karena sebagian besar Fraksi yang menyampaikan pandangannya memberikan apresiasi terhadap ketiga Ranperda yang disampaikan.

Di akhir sidang, Ketua DPRD Anton yang memimpin Paripurna kali ini didampingi wakil ketua Kamrita beserta 21 Anggota  sampaikan bahwa pembahasan lebih lanjut terkait tiga Ranperda akan dilakukan Panitia Khusus (Pansus) melalui rekomendasi Badan Musyawarah (Bamus) DPRD yang ditetapkan pada sidang internal.

Sidang ditutup dengan penyerahan Nota Jawaban Bupati atas Pemandangan Fraksi DPRD terhadap 3 Ranperda oleh Wakil Bupati kepada Ketua DPRD Tanah Datar untuk dibahas lebih lanjut. (Pinos)

 


Padang - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang menggelar Rapat Kerja Gabungan di Kantor DPRD Kota Padang, Kamis (16/10/2025). Mengusung tema “Membangun Solidaritas, Kolaborasi dan Sinergi Organisasi Perempuan untuk Satu Tujuan Kejayaan Kota Padang”, kegiatan ini menjadi wadah penting bagi berbagai organisasi perempuan untuk memperkuat peran dan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah.

Ketua GOW Kota Padang, Ny. Sri Hayati Maigus Nasir, menyampaikan bahwa GOW merupakan organisasi yang tumbuh dari aktivitas dan kreativitas seluruh anggotanya.

"Kalau kita ingin GOW ini besar dan bisa berjalan dengan baik, tentu tidak bisa hanya mengandalkan saya pribadi atau pengurus inti saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh ibu-ibu pengurus,” ujarnya di depan seluruh pengurus. 

Sri Hayati menekankan pentingnya memanfaatkan kegiatan hari ini untuk menggali dan menerima ilmu sebanyak-banyaknya, serta menyusun program kerja sesuai bidang masing-masing. 

"Mari kita berikan ide-ide kreatif dan inovatif untuk melahirkan program unggulan yang dapat meningkatkan kinerja GOW ke depan,” imbaunya.

Di tahap awal, Ketua GOW mengusulkan agar fokus diarahkan pada kegiatan tahun 2026, sekaligus merancang program jangka pendek dan jangka panjang untuk lima tahun mendatang. 

"Ini sangat penting, karena tanpa program dan rencana yang jelas, kita tidak akan bisa berkembang besar,” tegasnya.

Sri Hayati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah meluangkan waktu untuk hadir. 

"Mari kita bermusyawarah dan berdiskusi bersama demi mewujudkan visi Kota Padang, yaitu berkolaborasi dengan seluruh potensi yang ada, termasuk potensi dari 48 orang pengurus GOW yang menjadi bagian penting dari kekuatan kota ini.”

Sri Hayati menambahkan bahwa kepengurusan GOW merupakan salah satu potensi besar bagi Kota Padang dalam mewujudkan smart city dan kota sehat yang berlandaskan agama serta budaya. .

"Sebagai mitra Pemerintah Kota Padang, GOW diharapkan dapat terus berjuang bersama untuk mewujudkan kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.

Sementara, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Eri Sendjaya, menyampaikan bahwa terdapat tiga kunci tugas utama dari GOW yang menjadi perhatian, yakni pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan kesejahteraan sosial.

“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dilaksanakan. Maka, ketika menyusun rencana, buatlah sesederhana mungkin agar benar-benar bisa terlaksana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eri Sanjaya menyarankan agar apabila nanti ada kegiatan seperti raker atau rakor yang menghadirkan narasumber dan berbagai pihak terkait, Dinas DP3AP2KB dapat diundang untuk turut membahas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Eri juga mendorong para anggota GOW untuk merencanakan kegiatan di bidang masing-masing. 

“Untuk pemberdayaan perempuan, program-program yang disusun hendaknya benar-benar menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, Eri menekankan pentingnya peran perempuan dalam fungsi kesejahteraan sosial. 

"Kami mengawal program unggulan menuju pelayanan yang lebih baik. Artinya, jika kita fokus, Insya Allah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang akan berkurang melalui organisasi ini. Perencanaannya sederhana saja, tetapi yang penting bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, ia menegaskan komitmen pihaknya untuk selalu hadir dan mendukung kegiatan GOW. 

"Kami berusaha meluangkan waktu untuk ibu-ibu semua, karena salah satu tugas kami adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak,” tutupnya.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang sangat luar biasa, di mana GOW Kota Padang membuka rapat kerja (raker) untuk menyusun arah dan langkah organisasi ke depan.

Muharlion menyampaikan bahwa membuat sebuah perencanaan bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan waktu, tempat, serta sumber daya yang besar. 

"Langkah awal dari sebuah organisasi adalah rencana. Rencana itu harus disusun sesuai dengan visi dan misi organisasi, karena di sanalah letak landasan dasarnya,” ujar Muharlion.

Lebih lanjut, Muharlion menyampaikan bahwa GOW sebagai organisasi wanita di Kota Padang tentu memiliki harapan agar seluruh organisasi perempuan di kota ini dapat maju dan berkembang bersama. 

“Indikator keberhasilan organisasi wanita di Kota Padang adalah ketika semuanya bisa berjalan dengan baik, saling bersinergi, berkolaborasi, dan menjaga solidaritas,” tambahnya.

Muharlion juga menegaskan bahwa kemajuan Kota Padang tidak terlepas dari peran kaum perempuan. 

"Tanpa ibu-ibu, kami tentu akan kesulitan. Karena memang sudah menjadi ketentuan, ada siang dan malam, ada bumi dan langit semuanya saling melengkapi. Begitu juga dengan peran perempuan dalam pembangunan,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Muharlion berharap agar melalui rapat kerja ini, langkah-langkah GOW ke depan dapat semakin tertata dengan baik. 

"Kita ingin rencana dan program kerja yang dihasilkan nanti memiliki indikator yang jelas, terukur, dan mampu mendukung kemajuan Kota Padang secara keseluruhan,” tutupnya.(Mita / Vira / Charlie)




Padang – Upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan pada 5 November 2025 mendatang akan dilaksanakan Drill Tsunami Tingkat Kota Padang dengan melibatkan sebagian besar warga, khususnya yang tinggal di zona merah tsunami. 

Sebagai langkah awal sebelum dilaksanakannya Drill Tsunami Tingkat Kota Padang, pada Kamis (16/10/2025) digelar Seminar Latihan Kesiapsiagaan di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir pada pembukaan seminar menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting dan strategis bagi Kota Padang, yang secara geografis berada di wilayah rawan bencana, terutama gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami.

“Kota Padang memang berada pada wilayah yang secara kodrat selalu diintai oleh potensi gempa bumi. Karena itu, Kota Padang menjadi perhatian bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga dunia. Secara nasional, Kota Padang direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan Balai Wilayah Logistik Kebencanaan untuk Pulau Sumatera,” ujarnya.

Maigus Nasir menegaskan, ancaman gempa besar yang bersumber dari megathrust Mentawai harus diantisipasi secara serius, karena jika terjadi, kekuatannya diperkirakan dapat mencapai lebih dari 8 skala magnitudo. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat menjadi hal yang mutlak.

“Kita berharap melalui seminar ini, semua pihak dapat lebih siap menghadapi bencana secara teknis. Lebih baik kita siap tanpa bencana dari pada bencana datang kita tidak siap,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maigus Nasir mengatakan bahwa Pemerintah Kota Padang akan terus memperkuat infrastruktur kebencanaan, serta pembaruan sistem sirine dan teknologi peringatan dini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan aspek spiritual masyarakat.

“Selain upaya antisipasi teknis, Pemerintah Kota Padang juga tengah menjalankan program Smart Surau bagi generasi muda, dan jamaah. Melalui program ini, rumah ibadah akan menjadi tempat pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam menghadapi bencana,” tambahnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi drill Tsunami di 8 kecamatan dan 55 kelurahan yang berada di zona merah tsunami. Berdasarkan peta risiko, sekitar 60 hingga 70 persen wilayah Kota Padang termasuk dalam zona merah.

“Setelah seminar ini, BPBD akan menggelar Workshop pada 21–22 Oktober, dan Drill Tsunami pada 5 November mendatang. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan misi ke-6 Pemerintah Kota Padang, yaitu memperkuat jaringan ketahanan bencana, sekaligus mendukung program unggulan Padang Sigap,” ungkap Hendri Zulviton. (Taufik)

 


Padang — Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menjadikan kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata bersejarah yang berkelas terus menunjukkan progres ke arah yang lebih positif. 

Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemko Padang menggelar Focus Group Discussion (FGD) laporan pendahuluan penyusunan Guidelines atau pedoman penataan kawasan Kota Tua Padang, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rangkayo Basa ini menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari unsur pemerintah, BUMN, komunitas, akademisi, hingga para pemilik bangunan cagar budaya di kawasan heritage tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra, menjelaskan bahwa pedoman ini akan menjadi acuan utama dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan bersejarah di jantung Kota Padang.

“Guideline Kota Tua Padang ini merupakan panduan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, revitalisasi kawasan, serta perancangan tata ruang yang selaras dengan kaidah pelestarian yang tepat,” ujar Yudi.

Ia menegaskan, penyusunan pedoman dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah provinsi, komunitas, pemilik bangunan, dan tokoh masyarakat agar hasilnya dapat diterima dan diterapkan bersama.

“FGD ini penting agar semua pihak memiliki acuan yang sama dalam menata kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata bersejarah yang hidup dan berdaya ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar, menilai kawasan Kota Tua Padang memiliki potensi besar untuk menjadi ikon wisata unggulan Sumatera Barat.

“Kawasan ini punya potensi luar biasa, baik dari sisi sejarah maupun ekonomi. Revitalisasi Kota Tua akan berdampak luas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat citra Sumatera Barat sebagai destinasi wisata berkelas,” ungkapnya.

Menurutnya, Kota Padang telah menunjukkan langkah nyata dalam menghidupkan kembali kawasan heritage, terlihat dari terselenggaranya berbagai kegiatan seperti Festival Siti Nurbaya dan Festival Kota Tua Padang.

“Tahun 2026 nanti kita targetkan kawasan ini sudah siap beroperasi sebagai destinasi wisata unggulan. Minimal dimulai dengan pengecatan, penataan warna bangunan khas, pemasangan lampu dan bangku bergaya kolonial,” ujar Lila optimistis.

Dalam wawancara terpisah, Yudi Indra menambahkan bahwa sebelum pedoman rampung, penataan awal sudah mulai dilakukan secara bertahap.

“Kita mulai dari hal-hal ringan seperti pengecatan bangunan, pengaturan jalur transportasi, dan penyediaan ruang kegiatan publik untuk menarik wisatawan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pelestarian, terutama bagi bangunan milik pribadi yang berada di kawasan heritage.

“Walaupun milik pribadi, karena berada di kawasan bersejarah, tetap harus mengikuti aturan bersama agar nilai budaya dan sejarahnya tidak hilang,” tegasnya.

FGD ini menjadi bagian dari rangkaian panjang pengembangan Kota Tua Padang yang sebelumnya telah memiliki masterplan sejak 2023. 

Dengan hadirnya pedoman baru ini, diharapkan penataan kawasan heritage berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan selaras dengan visi Kota Padang menuju wisata berkualitas (quality tourism) yang menghargai sejarah sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. (Taufik/Adin/**)




Padang - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Tamiang tiba di Padang, Rabu (15/10/2025). Kedatangannya di Pemko Padang disambut Kepala Badan Kesbangpol, Tarmizi Ismail di Kantor Balai Kota. 

"Seharusnya kita yang belajar ke Aceh, karena Aceh guru toleransi," ungkap Tarmizi saat menerima tamu dari Aceh Tamiang.

Diakui Tarmizi, selama ini memang cukup banyak ujian yang didapat FKUB dalam menghadapi permasalahan kerukunan umat beragama di Padang. Ujian tersebut dapat terselesaikan dengan baik. 

"Apalagi kami tetap memberikan dukungan terhadap keberadaan dan eksistensi FKUB," ulasnya. 

Tarmizi sempat membocorkan trik agar kerukunan umat beragama tetap kokoh di Padang. Menurut Tarmizi, hal yang harus dijaga agar umat beragama tetap kompak yakni memegang teguh dua kata. 

"Dua kata itu yakni 'Paling' dan 'Saling', setiap pertemuan antar umat agama kita sampaikan, jangan merasa paling, tetapi dalam pergaulan antar lintas agama harus saling, bisa menerima bagaimana orang lain," ungkapnya. 

Diakui Tarmizi, menjaga kerukunan umat beragama sangat penting. Guna merakit kebersamaan, FKUB Kota Padang bahkan pernah melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibadah. 

"FKUB melakukan kunjungan dan diskusi ke rumah-rumah ibadah, ini bagian yang kita bangun dan perkokoh," kata Ismail. 

Kunjungan ke rumah ibadah yang dilakukan, menurut Tarmizi dapat menyentuh hati setiap umat. Berkat itu semua, ketika terjadi perselisihan, bisa dapat teratasi melalui komunikasi dan silaturahmi yang terjadi.  

FKUB Aceh Tamiang datang bersama Kepala Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang, Agusliyana Devita, Kakankemenag Aceh Tamiang, Anwar Padli, Ketua FKUB, Sulaiman, dan lainnya. 

Kepala Kesbangpol Aceh Tamiang Agusliyana Devita mengatakan, pihaknya memang memilih Kota Padang untuk tempat menimba ilmu. Sebab, Kota Padang pernah didapuk sebagai kota yang mampu menjaga kerukunan umat beragama. 

"Selain menambah ilmu pengetahuan ke sini, kita juga mendengat kalau FKUB Padang sempat mendapat penghargaan dari FKUB Sumbar," ungkapnya. 

Diakui Agusliyana, Kabupaten Aceh Tamiang berpenduduk heterogen. Apalagi daerahnya berada di perbatasan antara Sumut dengan Aceh. 

"Kami 'berkiblat' ke Sumut, kami sangat heterogen," jelasnya. 

Diakuinya, permasalahan kerukunan antar umat beragama memang pernah terjadi pada tahun 2019 silam. Namun permasalahan itu dapat dicarikan solusi. 

"Semoga kehadiran kami di sini juga dapat memperpanjang silaturahim," harapnya. 

Di pertemuan itu, kedua daerah saling bertukar cenderamata. Selain itu juga digelar diskusi singkat terkait peran FKUB dalam mempererat persatuan umat.(Charlie)

8 Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Terhadap 3 Ranperda 
Maklumatnews, TD - DPRD kabupaten Tanah Datar kembali menggelar rapat Paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati atas 3 Ranperda  di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Selasa (14/10).

Adapun 3 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Fasilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredarab Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Dalam pandangannya, semua Fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya melalui Juru Bicara masing-masing, yakni Fraksi PPP disampaikan Agus Tofik, Fraksi PKB Zaipul Imra, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat Syafril, Fraksi Ummat Golkar disampaikan Herman Sugiarto, Fraksi PAN disampaikan Nofrizal, Fraksi Gerindra disampaiman Mulyani, Fraksi Nasdem disampaikan Noviandri dan Fraksi PKS disampaikan Jamal Ismail. 

Sebagian besar Fraksi yang menyampaikan pandangannya memberikan apresiasi terhadap ketiga Ranperda yang disampaikan.

"Permasalahan narkoba telah merambah sampai ke berbagai sektor, dan Pemerintah Daerah bersama jajaran telah berusaha sebaik mungkin dalam mengatasinya, namun kami menilai menangkap pemakai dan pengedar kemudian dimasukkan ke penjara bukanlah sebuah prestasi, namun bagaimana memutus jaringan dan peredaran sehingga Tanah Datar bebas narkoba, itu baru prestasi yang bisa kita wujudkan bersama," sampai Syafril. 

Kemudian Syafril yang menyampaikan pandangan fraksinya mengungkapkan, Ranperda Design Kependudukan merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola kependudukan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. 

"Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pengelola data dan dinamika kependudukan yang akurat, kami harap Ranperda ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi Pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berbasis data yang akurat," ujarnya. 

Sementara untuk KLA hampir semua fraksi juga mendukung, namun dengan berbagai masukan dan pertanyaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah. 

"Anak adalah masa depan bangsa, sehingga pemenuhan hak yang menjamin tumbuh kembang secara optimal, aman dan bahagia. Untuk mendukung itu segera bentuk gugus tugas KLA dan susun rencana aksi daerah yang realistis, wujudkan sekolah, puskesmas yang ramah anak, sampai dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pernikahan dini," sampai Jubir Zaipul Imra.

Dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra yang didampingi Waka Nurhamdi Zahari dan Kamrita  Sidang ditutup dengan penyerahan nota pandangan Fraksi DPRD dari Ketua DPRD Tanah Datar kepada Bupati Tanah Datar.turut dihadiri Bupati Eka Putra bersama Sekda, para Asisten, Staf Ahli dan kepala OPD, Forkopimda, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.