Latest Post

 

 – Demi mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kasus rabies, Pemerintah Kota Payakumbuh telah merilis Surat Edaran dengan nomor ED/07/WK-PYK/2023 pada tanggal 12 Oktober 2023.

Payakumbuh --- Jasman, Penjabat Walikota Payakumbuh, menyatakan bahwa surat edaran ini diterbitkan sebagai respons terhadap peningkatan kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR).

“Langkah ini adalah upaya kita untuk melindungi masyarakat dan mengendalikan penyebaran rabies. Kita berharap masyarakat juga dapat meningkatkan kewaspadaannya,” ujarnya pada hari Kamis, 12 Oktober 2023.

Surat edaran ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Rabies, serta Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 50 Tahun 2018.

Berikut adalah beberapa poin penting yang termuat dalam surat edaran ini:

Pertama, masyarakat yang memiliki hewan yang berpotensi menularkan penyakit rabies seperti anjing, kucing, kera, dan hewan sejenis, diwajibkan untuk memelihara hewan-hewan tersebut di dalam pekarangan rumah.

Selain itu, hewan-hewan tersebut harus diandangkan atau diikat agar tidak dapat berkeliaran di jalan umum atau tempat-tempat umum.

Pemilik juga harus memastikan bahwa hewan-hewan tersebut dilengkapi dengan alat perlengkapan pengamanan.

Selanjutnya, pemilik hewan bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan hewan-hewan peliharaan mereka, termasuk memberi makan dan minum, mengikat, dan tidak membiarkan mereka berkeliaran bebas.

“Ketiga, pemilik hewan harus memastikan bahwa hewan-hewan peliharaan mereka divaksinasi terhadap rabies di Puskeswan atau di Kelurahan saat vaksinasi rabies massal, atau melalui dokter hewan dan/atau klinik hewan yang memiliki izin satu kali dalam satu tahun,” jelasnya dalam surat edaran.

Masyarakat juga diminta untuk menghindari menyentuh atau mengganggu hewan yang sedang makan, tidur, atau hewan yang baru melahirkan, guna menghindari gigitan HPR.

Jasman meyampaikan bahwa jika terjadi gigitan, disarankan untuk segera membersihkan luka dengan sabun dan air mengalir selama 10 hingga 15 menit, dan kemudian membawa korban ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Apabila terdapat kasus gigitan, diimbau untuk segera melaporkannya ke Dinas Pertanian dengan membawa surat keterangan dari kelurahan untuk mendapatkan surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan.

Jasman menambahkan bahwa tim Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Rabies yang telah dibentuk oleh Walikota akan bertugas menangkap dan memusnahkan anjing-anjing liar yang dibiarkan berkeliaran,” tandasnya.

Jasman berharap bahwa dengan diterbitkannya surat edaran ini, masyarakat dapat meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap hewan-hewan yang berpotensi menularkan rabies.

“Semoga kesadaran masyarakat meningkat sehingga tidak ada lagi kasus rabies di Payakumbuh,” pungkasnya. (FS)




Padang- Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sumatera Barat beri dukungan kepada Prabowo dan Gibran untuk berpasangan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, menilai keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain

Begitu yang diungkapkan kepada awak media oleh Megri Fernando Ketua TIDAR Sumbar yang didampingi Sekretaris, Fernando Anggiatman, Kamis (12/10/2023) di Padang.

Ketua Tidar menjelaskan, Bapak Prabowo memiliki karakter berani, tegas, dan berwibawa, sedangkan Gibran dipandang sebagai representasi kalangan milenial.

"Mas Gibran punya aspek sendiri dekat dengan demografis kita yang mayoritas generasi muda," kata dia.

'' Namun kita  tunggu saja keputusan Mahkamah Konstitusi terkait persoalan usia dalam pencapresan. Saya dukung Gibran agar bisa berpasangan dengan Pak Prabowo," ujarnya.

Mantan ketua KNPI Kota Padang tersebut menilai Gibran tak hanya sukses saat menjadi pengusaha dan bisa menjadi contoh bagi generasi muda, tetapi juga telah membuktikan kinerjanya sebagai Wali Kota Surakarta dengan berbagai gebrakan pembangunan. “Gibran adalah sosok anak muda milenial yang tidak hanya sukses sebagai pengusaha, tetapi saat menjadi Wali Kota Solo (Surakarta) juga terlihat gebrakannya yang luar biasa,” bebernya.

Gibran merupakan sosok yang nantinya akan membawa Indonesia Menuju Emas. TIDAR Sumbar optimistis jika Gibran benar-benar menjadi cawapres Prabowo, Pilpres 2024 akan dimenangkan. “Kami optimistis.

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran  merupakan pasangan ideal untuk dicalonkan di Pilpres 2024 mendatang. Senioritas Prabowo Subianto, dengan pengalaman di militer dan di kancah politik Indonesia, akan diimbangi dengan tokoh milenial Gibran, tutupnya.(***)

 

Payakumbuh – Dalam menanggapi meningkatnya penangkapan dan penyalahgunaan narkoba di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh kembali menggelar acara Batiah (Bicara Tentang Informasi dan Aspirasi Payakumbuh) bekerja sama dengan RRI Bukittinggi di Lobby Balai Kota Payakumbuh, pada Rabu 11 Oktober 2023.

Batiah kali ini menghadirkan Kepala BNN Kota Payakumbuh, M. Febrian Jufril, Sekretaris Dinas Pendidikan, Danil Defo, Kasatres Narkoba Kota Payakumbuh, IPTU Aiga Putra, dan Perwakilan Kacabdin Wilayah IV Sumatera Barat, Tasman, sebagai narasumber.

Dalam presentasinya, Sekretaris Dinas Pendidikan Danil Defo menekankan bahwa pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba adalah tanggung jawab bersama, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Peran sekolah sangat krusial dalam mentransfer nilai-nilai anti narkoba kepada para siswa. Kami juga mendorong untuk bersama-sama menunjuk Duta Anti Narkoba di setiap sekolah,” ujar Danil.

Kepala BNN Kota Payakumbuh, M. Febrian Jufril, menyampaikan bahwa kasus narkotika di Payakumbuh dan sekitarnya cukup mengkhawatirkan, bahkan melibatkan anak-anak di bawah umur, yang notabene adalah siswa.

Febrimenyatakan bahwa pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa anak-anak di bawah umur terlibat sebagai pengguna atau bahkan pengedar narkoba.

Hal ini terjadi karena mereka mungkin tidak memahami narkoba dan dampak jangka panjangnya.

Febri menambahkan, salah satu upaya untuk mengurangi kasus peredaran narkoba di Payakumbuh adalah dengan melakukan tes urin kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk deteksi dini.

Dalam konteks yang sama, Kasatres Narkoba Kota Payakumbuh, IPTU Aiga Putra, menegaskan bahwa melawan tindak pidana narkoba membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak.

“Jangan ragu untuk melaporkan jika ada siswa yang terlibat sebagai pengguna atau pengedar, karena kami akan memberikan perlindungan hukum,” tegas Aiga.

Sejalan dengan penyampaian tiga narasumber lainnya, Perwakilan Kacabdin Wilayah IV Sumatera Barat, Tasman, menyatakan bahwa penanganan narkoba adalah tanggung jawab bersama masyarakat, tidak hanya di Payakumbuh, tetapi juga di kota-kota lain di Sumatera Barat.

“Marilah bersama-sama berupaya agar Payakumbuh dan Sumatera Barat bebas dari narkoba. Kami ingin para pelajar di Kota Payakumbuh dapat tumbuh dengan baik dan sehat tanpa terganggu oleh dampak buruk narkoba,” tutup Tasman. (FS)

 

Payakumbuh – Lomba Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat Kota Payakumbuh tahun 2023 telah dimulai. Empat LPM dari berbagai kelurahan di kota Payakumbuh bersaing untuk meraih gelar terbaik.

Mereka berasal dari kelurahan Payolansek (Payakumbuh Barat), K3TR (Payakumbuh Utara), Limbukan (Payakumbuh Selatan), dan Koto Baru (Payakumbuh Timur).

Tim penilai dari tiga bidang akan menilai lomba ini. Lomba diselenggarakan oleh bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan berlangsung di aula pertemuan Ngalau Indah, lantai III kantor Walikota Payakumbuh pada Rabu 11 Oktober 2023.

Dalam laporannya, Plt. Kepala Bagian Pemerintahan, Atemugiarae, menjelaskan bahwa penilaian akan terdiri dari dua sesi.

Sesi pertama akan mencakup ekspos dan wawancara. Setelah sesi pertama selesai, tiga LPM terbaik akan dipilih untuk melanjutkan ke peninjauan lapangan pada tahap kedua.

Lomba ini dibuka oleh Pj. Walikota Payakumbuh dan dihadiri oleh Ketua DPD LPM Kota Payakumbuh, YB. Dt. Parmato Alam, bersama Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Dafrul Pasi.

Pj. Walikota Payakumbuh menyatakan bahwa LPM memegang peran penting dalam mendorong kelurahan untuk menjalankan program-programnya.

Mereka berkolaborasi dan saling membantu dalam menyelesaikan program-program yang berhubungan langsung dengan pembangunan dan masyarakat.

“Sekretaris Daerah, Rida Ananda, mewakili Pj. Walikota Payakumbuh, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lomba LPM tingkat Kota Payakumbuh tahun 2023. Dia berharap bahwa lomba ini akan menghasilkan LPM yang berkualitas di kota Payakumbuh.”

YB. Dt. Parmato Alam yang merupakan Ketua DPD LPM Kota Payakumbuh juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas LPM sebagai mitra pemerintah, meningkatkan layanan masyarakat, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap keenam LPM ini dapat memaparkan inovasi sesuai dengan kriteria penilaian yang telah disepakati dan meraih hasil terbaik,” ungkapnya.

Tim penilai pada setiap bidang lomba LPM tingkat Kota Payakumbuh tahun 2023 terdiri dari staf ahli Walikota bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Herlina; staf ahli Walikota bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Elfriza Zaharman; serta staf ahli Walikota bidang pemerintahan dan kesra, Elvi Jaya. (FS)

Tanah Datar Pilot Project Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Tanah Datar, Maklumatnews - "Apa yang dilaksanakan hari ini berawal dari perintah Presiden untuk menyelesaikan permasalahan tanah ulayat yang rentan konflik dan sengketa dan saya bergerak cepat dengan mengumpulkan pejabat di ATR/BPN untuk mencarikan solusi".

Hal itu dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto ketika penyerahan 3 Sertifikat Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat kepada ketua KAN Sungayang bersama Datuak Kaum di Nagari Sungayang, Selasa (10/10). 

"Dalam hal ini saya bertekad bahwa permasalah ini harus ada solusi segera dan Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak akhirnya hal ini terwujud melalui Undang-undang Cipta Kerja negara melindungi dan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, tanah adat  termasuk melindungi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya".

'Bahkan bupati datang langsung bertemu dan meminta saya untuk juga menyelesaikan permasalahan Tanah Ulayat di kabupaten Tanah Datar serta menjadi daerah pertama di Indonesia sebagai Pilot Project Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat". urai Menteri. 

Ditambahkan Hadi, "Dengan adanya sertifikat, bisa dipastikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) tidak terjadi lagi dengan masyarakat menerima manfaat, tanah tidak hilang dan investor aman berinvestasi di atas tanah tersebut".

Sementara wakil gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldi mengatakan bahwa dengan terbitnya tiga sertifikat Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Nagari Sungayang akan menjadi sejarah bukan saja di Luhak Nan Tuo dan Sumbar tapi juga bagi daerah lainnya di Indonesia.

Sebelumnya Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri ATR/BPN dan pihak terkait lainnya yang telah menindaklanjuti kunjungannya ke Kementerian tersebut beberapa waktu lalu. 

"Terima kasih pak Menteri, ini menjadi kebanggaan bagi kami menjadi Pilot Project program ini. Sesuai pepatah minang "kalau kurang laweh tapak tangan, jo nyiru kami tampung" pak," sampainya. 

"Dalam keputusan menteri ATR/BPN dilahirkan 3 sertipikat dengan 3 bidang tanah, yakni Bidang 1 seluas 55,941 meter persegi, bidang 2 seluas 16,926 meter persegi dan bidang 3 seluar 34,847 meter persegi, yang nantinya akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh KAN dan ninik mamak Nagari Sungayang," tukasnya. 

Ketua KAN Sungayang Yuhelman Dt. Malano Nan Kuniang menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan pelaksanaan program Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Nagari Sungayang. 

Kegiatan hari itu turut dihadiri anggota DPR RI Rezka Oktoberia, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, Rektor Unand Yuliandri, OPD Provinsi Sumbar, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Sekda Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD dan sejumlah Kabag. (Pinos/rls)

Wabup Richi Aprian Ikuti Rakor Terkait Inflasi Dengan Kemendagri 
Tanah Datar, Maklumatnews - “Inflasi saat ini akan terus kita tangani karena sangat dinamis sebagai perbandingan September tahun ini tingkat inflasi mengalami penurunan di banding September tahun lalu sebesar 2,28%". 

Kondisi itu disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian ketika menggelar rapat koordinasi (Rakor) via Zoom meeting terkait dengan inflasi sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah, Senin (9/10).

"Untuk itu, sesuai arahan Presiden, kita harus dapat mewaspadai inflasi yang bisa saja semakin meningkat pada era global yang kurang kondusif saat ini dan kita harus selalu berkoordinasi demi kewaspadaan kenaikan inflasi terhadap pangan, barang maupun jasa". 

"Pada Rakor kali ini saya dan seluruh jajaran meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tetap berkoordinasi serta berkolaborasi kepada instansi pusat maupun daerah lainnya agar dapat mencari solusi terbaik dalam penanganan kenaikan Inflasi," tambahnya. 

Pemkab Tanah Datar dalam Rakor kali ini  diikuti wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian didampingi beberapa pimpinan OPD yang tergabung dalam tim percepatan pengendalian inflasi daerah kabupaten Tanah Datar.

Usain mendengarkan arahan dari Mendagri, wabup Richi Aprian  mengharapkan kepada tim TPID Tanah Datar untuk menindaklanjuti arahan dari Kemendagri guna menstabilkan inflasi daerah.

Rakor yang diikuti oleh jajaran Menteri Kabinet RI, Kepala instansi Vertikal serta Gubernur, Bupati/Wali kota se-Indonesia kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari BPS Pusat, Bulog, Bapanas dan kementerian Pertanian serta kementerian terkait lainnya. (Pinos/rls) 

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.