Maklumatnews, Tanah Datar - "Dalam penyusunan dokumen sudah diselaraskan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi dalam rangka menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat Tanah Datar secara realistis dan progresif".

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar dalam jawabanya atas pandangan umum fraksi-fraksi yang dibacakan wakil bupati Ahmad Fadly pada rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Jum'at (11/7/2025).

"Dalam hal ini, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada kepada seluruh fraksi yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, pernyataan, tanggapan dan saran terkait RPJMD Tanah Datar 2025-2029 ini".

"Pemikiran-pemikiran yang disampaikan sangat besar artinya dalam rangka penyempurnaan Ranperda ini sehingga produk hukum yang dilahirkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi," sampai Ahmad Fadly. 

Dalam jawaban Bupati atas Pemandangan Fraksi DPRD tersebut, Wabup Ahmad Fadly menyampaikan, RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman selama 5 tahun ke depan dan menjadi instrumen akuntabilitas Kepala Daerah. 

Selepas penyampaian jawaban Bupati tersebut, Ketua Anton Yondra menyampaikan terima kasih dan DPRD akan segera menindaklanjutinya. 

"Atas penyampaian Wabup kami ucapkan terima kasih dan agar efektif dan efesiennya pembahasan RPJMD ini, sesuai rekomendasi Badan Musyawarah DPRD, maka akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) sehingga diharapkan selesai sesuai jadwal untuk kemudian disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sumbar," punkasnya

Rapat Paripurna hari ini dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dipimpin langsung oleh ketua DPRD Anton Yondra didampingi wakil ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, (Pinos)

 

Kota Padang -  sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi di pesisir barat Sumatera, kini menghadapi ancaman ekologis yang semakin kompleks dan sistemik. Pada 7 Maret 2024, kawasan Lubuk Kilangan dan Pauh dilanda banjir bandang akibat curah hujan ekstrem di hulu Sungai Batang Kuranji. Menurut data BPBD Kota Padang, lebih dari 1.200 rumah terdampak dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Fenomena ini bukan peristiwa tunggal. Dalam rentang 2022–2024, abrasi pantai di kawasan Purus dan Muaro Lasak terus meluas, mengancam permukiman pesisir dan merusak jalur ekonomi pesisir barat. Sementara itu, longsor dan erosi lahan menjadi langganan di Bungus dan Limau Manis, memutus akses jalan serta merusak kebun warga.

Semua ini menegaskan bahwa daya dukung ekologis Kota Padang telah melemah secara signifikan. Alih fungsi lahan, buruknya tata ruang kota, serta eksploitasi ekonomi tanpa etika menjadi penyebab utama. Ironisnya, dalam situasi mendesak ini, kesadaran kolektif-terutama dari kalangan intelektual kampus—masih berada pada titik terendah. Di forum-forum mahasiswa, isu lingkungan masih kalah gaung dibanding tema politik elektoral atau wacana peradaban. Padahal, dalam skema krisis global, lingkungan adalah akar dari banyak ketimpangan sosial.

Mahasiswa dan Politik Bumi yang Terlupakan.

Padang tengah menghadapi tekanan ekologis multidimensi. Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman terus berlangsung, reklamasi pantai mempersempit ekosistem laut, dan volume sampah kota yang mencapai lebih dari 600 ton per hari (DLH Kota Padang, 2023) masih belum tertangani secara sistemik. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan ini diperparah oleh lemahnya penegakan aturan tata ruang dan minimnya inovasi kebijakan daerah.

Sayangnya, isu besar ini masih luput dari perhatian mahasiswa. Banyak yang terjebak dalam pusaran debat identitas, politik kampus, dan orientasi jangka pendek. Mereka lupa bahwa “politik bumi” yakni perjuangan menjaga ekosistem adalah basis nyata dari keadilan sosial dan keberlanjutan kehidupan umat. Jika para intelektual muda abai, maka siapa lagi yang akan berbicara untuk bumi?

HMI dan Urgensi Ekoteologi 

Dalam kerangka ajaran Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifah fil ardh (QS al-Baqarah: 30), yang bertugas memelihara keseimbangan dan keberlangsungan alam. Dalam maqāṣid al-sharī‘ah, menjaga lingkungan hidup (ḥifẓ al-bī‘ah) sejajar pentingnya dengan menjaga jiwa manusia (ḥifẓ al-nafs). Kerusakan alam adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai syariat. Maka sudah seharusnya HMI sebagai entitas intelektual Islam mengambil posisi strategis dalam menanamkan kesadaran ekoteologis kepada kader dan umat.

Namun kenyataannya, sebagian besar aktivitas lingkungan di tubuh HMI masih bersifat seremonial: menanam pohon saat dies natalis, bersih pantai saat Milad, tanpa ada kelanjutan advokasi atau pemantauan. Kurikulum perkaderan formal LK I hingga LK III hampir tidak menyentuh isu lingkungan, apalagi menggali tafsir-tematik ekologis dalam Al-Qur’an. Tanpa transformasi kognitif dan struktural ini, HMI akan sulit tampil sebagai penggerak perubahan yang relevan.

Dari Simbolik ke Sistemik: Solusi Nyata

Lalu, apa yang bisa dilakukan?

Pertama, HMI Cabang Padang perlu membentuk Divisi Green Action sebagai unit permanen yang bertanggung jawab pada pendidikan dan advokasi lingkungan hidup. Kedua, materi tafsir ekologis seperti konsep mīzān (keseimbangan), fasād (kerusakan), dan ‘imāratul ardh (pemakmuran bumi) bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum pengkaderan. Ketiga, HMI harus membangun kemitraan strategis dengan WALHI Sumbar, Eco-Padang, dan pemuda nagari untuk memperkuat gerakan ekologis berbasis komunitas.

Keempat, kader HMI bisa melakukan pemetaan titik-titik rawan ekologi—seperti Bukit Lampu yang terancam penggundulan, Batang Arau yang tercemar, dan kawasan Gunung Marapi yang rentan pembalakan liar. Terakhir, narasi Islam ramah lingkungan perlu digaungkan melalui media sosial oleh para kader, sehingga nilai Qur’ani tidak berhenti pada mimbar, tapi hidup di ruang publik digital.

Ujian Zaman untuk HMI

Jika bumi sedang sekarat, maka diamnya kaum intelektual adalah bagian dari pembiaran. Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum tengah memberi tanda-tanda kelelahan ekologis yang tak bisa lagi diabaikan. Dalam situasi seperti ini, HMI tidak cukup hanya menjadi pengamat apalagi pelengkap agenda simbolik. Ia harus melangkah lebih jauh menjadi garda terdepan dalam memadukan keislaman dan keilmuan untuk merawat bumi.

Gerakan mahasiswa yang tidak menyentuh akar problematika lingkungan akan kehilangan makna strategisnya di era perubahan iklim. Justru di sinilah HMI diuji: apakah sanggup keluar dari zona nyaman retorika menuju laku nyata yang membebaskan? Bila HMI benar-benar berpihak pada umat, maka umat pertama yang harus diselamatkan hari ini adalah lingkungan yang menopang kehidupan mereka. Sebab menyelamatkan bumi adalah bagian dari menyelamatkan masa depan.

Tentang Penulis: Mulya Hidayat, Fungsionaris HMI Cabang Padang. Aktif dalam isu kepemudaan, advokasi lingkungan, dan penguatan narasi Islam progresif di Sumatera Barat.

TNI AD Hadir, Rakyat Tersenyum

Padang - Di bawah langit biru Kecamatan Padang Utara, satuan jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) kembali menunjukkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, perekat bangsa. Kodim 0312/Padang resmi melaksanakan Program TNI AD –Menunggal Air Bersih untuk Masyarakat dan Anak Bangsa, melalui peresmian Sumur Bor dan Penampungan Air Bersih di MTSN 6 Padang, Kelurahan Gunung Pangilun.

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0312/Padang, Letkol Inf Ferry Adianto, S.I.P., M.H.I., didampingi oleh Danramil 01/Padang Barat dan Utara, Mayor Kav Sukri beserta jajaran, serta dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Kepala MTSN 6, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan, lebih dari 1.200 siswa MTSN 6 Padang bersama para guru dan masyarakat sekitar menyambut dengan antusias kehadiran TNI. Sumur bor ini tidak hanya menjadi sumber air bersih, tetapi juga simbol kemanunggalan antara prajurit dan rakyat.

Letkol Inf Ferry Adianto dalam amanatnya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk implementasi nyata dari perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dengan semangat “TNI Hadir untuk Rakyat”, jajaran Kodim 0312/Padang turun langsung ke lapangan untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat: air bersih.

“Kebutuhan air bersih di Kota Padang baru terpenuhi sekitar 52% oleh PDAM. Selebihnya, masyarakat bertahan dengan sumber air mandiri. Maka, TNI hadir, menjawab kebutuhan itu. Kita tidak menunggu, kita bergerak. Hari ini kami buktikan, bersama rakyat TNI kuat,” tegas Dandim 0312/Padang.

Kepala Kemenag Kota Padang, Edy Oktafiandi juga menyatakan rasa haru dan bangga, menegaskan bahwa peran TNI hari ini tidak hanya sebagai penjaga batas negara, namun juga penjaga nilai spiritual dan kesejahteraan rakyat.

“TNI bukan hanya senjata dan strategi. TNI adalah benteng kemanusiaan. Bantuan air bersih ini adalah bagian dari pertahanan rakyat semesta,” ucapnya.

Program Kemanunggalan Air Bersih TNI AD diharapkan terus berlanjut, menyasar titik-titik rawan air lainnya, termasuk fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan permukiman warga.

TNI AD telah menegaskan, pengabdian bukan hanya pada medan tempur, tapi juga di tengah rakyat yang membutuhkan.

Pihak madrasah menyambut penuh syukur. Kepala MTSN 6 Padang, Yakub, menyampaikan terima kasih mendalam atas perhatian dan kepedulian jajaran TNI.

“Air bersih ini adalah berkah. Setiap hari 1.243 siswa berwudhu, salat berjamaah, dan beraktivitas. Air ini menyokong ibadah, pendidikan, dan kehidupan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada Dandim dan jajaran yang telah menghadirkan nikmat luar biasa ini,” ujarnya.

“TNI Hadir untuk Masyarakat, melalui Program TNI AD Manunggal Air Bersih Tahun 2025”.

Maklumatnews, TD - Fraksi-fraksi DPRD Tanah Datar sampaikan berbagai kritikan, harapan, saran serta pertanyaan terkait Ranperda tentang rencana pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Tanah Datar 2025-2029 secara kritis namun konstruktif.

Hal itu terlihat pada rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dalam Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029 tersebut di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (9/7).

Tanggapan 8 fraksi atas nota penjelasan Bupati terkait RPJMD Tanah Datar 2025-2029 tersebut disampaikan oleh Fraksi PKS dengan juru bicara Adib Fadhil,  Fraksi Nasdem, Junaidi Dt. Rajo Mangkuto, Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, Fraksi PPP, Zulhadi, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat, Syafril, Fraksi Gerindra, Surva Hutri, Fraksi PAN, Felly Endra, dan Fraksi PKB dengan juru bicara Yonnarlis.

Delapan Fraksi tersebut menyampaikan pandangan umum secara kritis namun konstruktif, dengan tujuan proses penyusunan dan pembahasan RPJMD menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara umum fraksi-fraksi menyampaikan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 tersebut diharapkan perencanaan pembangunan kedepannya benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat yang berbasis potensi nagari dan berpijak pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Lebih lanjut, beberapa fraksi juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal jalannya pembangunan daerah secara kritis dan konsumtif dengan semangat kolaborasi terwujudnya Tanah Datar yang madani, maju dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan pemandangan umum merupakan salah satu bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Kita perlu memastikan dokumen perencanaan ini tidak hanya responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Datar di jangka panjang", sampainya.

Di akhir sidang Anton Yondra juga sampaikan rapat paripurna akan dilanjutnya dengan agenda jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota RPJMD 2025-2029 pada hari Jumat 11 Juli 2025 mendatang. 

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Kamrita dan dihadiri 24 orang anggota DPRD, Bupati Eka Putra, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos).

Maklumatnews, TD - "Program pembentukan Ranperda merupakan instrumen perencanaan yang dilakukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra pada  gelaran Rapat Paripurna dengan menyepakati beesama perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2025,  di ruang sidang utama DPRD setempat, Kamis (10/7).

"Untuk itu, berdasarkan kesepakatan bersama Ranperda tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai nomor SK Propemperda 2025 yaitu nomor 100.3.3/7/KPTS/DPRD-TD/2025 tanggal 10 Juli 2025, selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah Tanah Datar dengan Bapemperda", ujar Anton.

Sementara itu, membacakan sambutan bupati, Wabup Ahmad Fadly bacakan sampaikan terima kasih dengan telah disepakati penambahan pengusulan Ranperda diluar Propemperda tahun 2025 yaitu Ranperda tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai kumulatif terbuka untuk penataan kelembagaan pemerintah daerah dan akan menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah pada APBD Tanah Datar.

"Propemperda yang diusulkan dengan tujuan untuk penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efesiensi berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," sampainya.

Ahmad Fadly juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan DPRD atas ditetapkan kesepakatan bersama perubahan Propemperda tahun 2025.

Diakhir sambutannya, Ahmad Fadly mengharapkan perangkat daerah sebagai Pemrakarsa Ranperda yang telah di tetapkan untuk segera melakukan upaya-upaya percepatan penyusunan Ranperda tersebut sehingga dapat disampaikan ke DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Sebelumnya Ketua Bapemperda DPRD Tanah Datar Adrijinil Simabura menyampaikan, hasil Rapat paripurna penetapan Perubahan Propemperda tahun 2025 disepakati memasukkan 1 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Propemperda sesuai yang diusulkan sehingga Ranperda yang akan dibahas tahun 2025 menjadi 10 Ranperda dan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. 

Adapun 10 Propemperda tahun 2025 sebagai berikut, 

1. Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029,

2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, 

3. Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

4. Ranperda tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar, 

5. Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

6. Ranperda tentang Nagari, 

7. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

8. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

9. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

10. Ranperda tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Rapat paripurna hari ini dipimpinkKetua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi wakil ketua Kamrita dan Nurhamdi Zahari dihadiri 23 Anggota DPRD, Forkopimda, Pj Sekda Elizar, Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat dan Walinagari serta undangan lainnya. (Pinos)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya sebagai BUMN yang tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang andal, aman, dan tepat waktu tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan membangun kesadaran masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Bersih Lintas di Stasiun Indarung dan Sosialisasi Keselamatan Perjalanan Kereta Api petak jalan Stasiun Indarung-Pauhlima, Rabu (9/7).

Dalam kegiatan ini, para pekerja KAI Divre II Sumbar mulai dari level staf hingga manajemen secara gotong royong membersihkan area rel dari sampah rumah tangga, sisa tumpahan semen/klinker yang berpotensi mengganggu keselamatan operasional kereta api. Tak hanya itu, pada waktu yang bersamaan masyarakat yang bermukim di sekitar jalur KA juga diberikan edukasi dan himbauan langsung untuk tidak membuang sampah ataupun melakukan aktivitas di jalur rel yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun perjalanan kereta api.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan saat safety breafing sebelum kegiatan dilaksanakan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, berpesan kepada seluruh jajaran yang hadir agar tetap mengutamakan keselamatan selama kegiatan berlangsung.

“Sebagai penyedia transportasi publik berbasis rel, KAI tidak hanya fokus pada kelancaran perjalanan kereta api, tetapi juga peduli terhadap keselamatan masyarakat dan kebersihan lingkungan sekitar rel,” ungkapnya.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menambahkan bahwa kegiatan ini bukan hanya agenda kebersihan biasa, melainkan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat nilai-nilai ESG (Environmental, Social, Governance), meningkatkan keterlibatan masyarakat (community engagement), dan memastikan transportasi publik yang aman, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Selain itu, kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam program Asta Cita, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) seperti:

- SDG 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan,

- SDG 11: Mewujudkan kota dan komunitas yang aman dan berkelanjutan,

- SDG 13: Mengambil aksi terhadap perubahan iklim dengan menjaga lingkungan dari limbah.

“KAI meyakini bahwa lingkungan yang bersih dan lintasan yang aman adalah fondasi utama dalam mendukung operasional kereta api yang andal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aksi bersih-bersih lintas ini tidak hanya bertujuan estetis, tetapi juga fungsional dalam mengurangi potensi gangguan perjalanan kereta api akibat material asing di jalur” ujar Reza.

Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah, tidak melakukan aktivitas apapun di jalur KA dan waspada terhadap potensi bahaya di sekitar perlintasan sebidang serta tidak melakukan kegiatan vandalisme seperti pelemparan KA dan lain sebagainya.

“Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, KAI Divre II Sumbar terus berkomitmen menjaga lingkungan, meningkatkan keselamatan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa kereta api” tutup Reza.