Latest Post



Padang – Seorang warga yang mengalami gangguan kejiwaan atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang terkendala sejak beberapa tahun belakangan ini. Dirinya tak dapat berobat akibat tak memiliki administrasi kependudukan (Adminduk). Beruntung, terhitung 19 Januari 2026 kemarin, ODGJ tersebut sudah dapat berobat ke rumah sakit jiwa.

Lurah Gunung Pangilun, Yos Deki membenarkan hal tersebut. Setelah pihaknya menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), akhirnya seorang ODGJ direkam datanya.

“Iya, seorang warga kita yang mengalami gangguan kejiwaan telah dibantu Dinas Dukcapil untuk direkam datanya dan dibuatkan KTP,” ungkap Yos Deki, Selasa (20/1/2026).

Perekaman data bagi warga tersebut dilakukan di rumahnya sendiri. Petugas Disdukcapil datang membawa alat perekaman data. Perekaman data dilakukan di teras rumah disaksikan pihak keluarga.

ODGJ tersebut berdomisili di Jalan Gunung Ledang, RW 5, Gunung Pangilun. Diketahui, lelaki berusia 45 tahun itu mengalami gangguan mental sejak berusia 20 tahun. Penanganan kejiwaan bagi lelaki tersebut selama ini hanya pengobatan tingkat dasar.

“Terimakasih kepada Pemko Padang yang sudah memfasilitasi perekaman data sehingga dapat berobat setelah ini,” ungkap salah seorang dari pihak keluarga.(Charlie)



Padang – Kota Padang mempertegas komitmennya sebagai pusat pembinaan atlet muda di Sumatera melalui pembukaan Minangkabau Open Swimming Championship 2026 Sumatera ke-4. Kejuaraan ini resmi dibuka Wali Kota Padang, Fadly Amran di Kolam Renang FIK Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (20/1/2026).

Ajang yang memperebutkan Piala Wali Kota Padang ini diikuti oleh 311 atlet junior dari berbagai provinsi di Sumatera dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 20-22 Januari 2026.

Manifestasi Program ‘Padang Juara’

Wali Kota Fadly Amran menyampaikan bahwa kejuaraan ini bukan sekadar kompetisi rutin, melainkan aktivasi nyata dari Program Padang Balomba, yang merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Juara.

"Kami menyediakan ruang pembinaan yang terukur bagi generasi muda. Melalui kompetisi berskala regional ini, kita menargetkan lahirnya atlet-atlet dari Padang yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional," ujar Fadly Amran.

Ia menambahkan, tingginya partisipasi peserta dari luar Sumatera Barat menunjukkan bahwa kualitas atmosfer kompetisi di Kota Padang semakin diakui. Hal ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan pembinaan olahraga renang di tingkat akar rumput.

Persiapan Menuju Porprov 2026

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Akuatik Kota Padang, Iskandar, menjelaskan bahwa kejuaraan ini menjadi momentum strategis untuk mengukur kesiapan atlet lokal. Dengan hadirnya peserta lintas provinsi, atlet Sumatera Barat mendapatkan tantangan tanding yang lebih berkualitas.

"Ini adalah ajang seleksi dan pembibitan bagi kami. Atlet-atlet potensial yang muncul dari kejuaraan ini akan dipersiapkan secara khusus untuk mewakili Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang akan digelar tahun ini," ungkap Iskandar yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang mengapresiasi kolaborasi antara KONI, Pengcab Akuatik, dan seluruh panitia pelaksana. Berkat antusiasme yang besar, Pemko Padang berkomitmen untuk terus menjadikan kejuaraan ini sebagai agenda rutin tahunan guna menjaga regenerasi atlet renang secara berkelanjutan. (Taufik)








Padang — Harapan besar tersemat kepada seluruh penggawa kesebelasan Persatuan Sepakbola Padang (PSP). Wali Kota Padang Fadly Amran ingin kesebelasan berjuluk Pandeka Minang itu juara dan membanggakan daerah. 

"Memang hari ini kita menginginkan PSP Padang ini betul-betul menjadi tim yang juara dan tentunya membanggakan Kota Padang. Mudah-mudahan ini sebagai dorongan bahwa PSP Padang adalah sebuah harapan untuk merepresentasikan Padang Juara,” ujar Fadly Amran saat Launching PSP Padang di Pangeran Beach Hotel Padang, Selasa malam (20/1/2026), 

Ia menambahkan, ke depan PSP Padang tidak hanya ditargetkan berprestasi di kompetisi liga, namun juga memiliki stadion sendiri sebagai kandang / home base kebanggaan. 

“Kalau bisa, ada stadion tuan rumah PSP Kota Padang di tahun 2028,” tambahnya. 

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemko Padang mengucurkan bantuan sebesar Rp1 miliar untuk PSP Padang. Tak hanya itu, Wali Kota Padang dan Ketua Umum PSP Padang, Amril Aciak Amin juga memberikan dukungan pribadi masing-masing sebesar Rp50 juta. 

Suasana semakin hangat saat Ketua Umum PSP Padang menggelar tradisi "badoncek" bersama para pejabat legislatif dan eksekutif Pemko Padang yang hadir. Dari tradisi kebersamaan tersebut, dana dukungan sebesar Rp195 juta berhasil dikumpulkan. 

“Padang Juara mudah-mudahan terepresentasikan dari kemenangan-kemenangan PSP Padang, sejalan dengan slogan Kota Padang, Satu Tujuan Demi Kejayaan Kota Padang. Bahkan bisa juga kita sebut, Satu Tujuan Demi Kejayaan PSP Padang,” tutup Fadly Amran. 

Launching ini menjadi simbol kebersamaan dan optimisme, menandai langkah awal PSP Padang menatap kompetisi Liga 4 dengan semangat baru demi kejayaan sepak bola Kota Padang.(Viqi / Charlie)



‎JAKARTA – 20 Januari 2026 , Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta didampingi Dirkrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan dan Kepala Dinas ESDM Sumbar melakukan langkah strategis dalam menangani isu pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Sumatera Barat. Kapolda mendatangi Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta untuk mencari solusi permanen bagi para penambang lokal.

‎Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pertemuan ini memfokuskan pada percepatan transformasi aktivitas penambangan ilegal menjadi legal melalui payung hukum yang sah.

‎Langkah Konkret: Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Berdasarkan hasil pertemuan, disepakati bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar akan segera melengkapi dokumen administratif yang diperlukan. Menteri ESDM berkomitmen untuk segera menyerahkan dokumen Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Provinsi Sumatera Barat setelah persyaratan teknis terpenuhi.

‎"Kami berharap penataan WPR ini segera terwujud dan dilanjutkan dengan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan demikian, aktivitas masyarakat dapat diformalkan melalui mekanisme yang sah sesuai perundang-undangan," kata Kapolda Sumbar.

‎Solusi Jangka Panjang dan Kesejahteraan

‎ Upaya ini dipandang sebagai solusi "win-win" bagi semua pihak. Kapolda menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus mengawal proses ini agar tepat sasaran. Fokus utama dari kebijakan ini adalah:

‎Legalisasi: Mengubah status penambang ilegal menjadi pelaku usaha resmi.

‎Lingkungan: Memastikan aktivitas tambang memperhatikan standar kelestarian alam.

‎Ekonomi: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

‎Dengan adanya komitmen dari Kementerian ESDM dan pengawalan ketat dari Polda Sumbar, diharapkan praktik PETI yang merusak lingkungan dapat ditekan, berganti dengan sektor pertambangan rakyat yang tertata dan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi Sumatera Barat.(SRP)


 
PADANG – Pasca-bencana yang mengubah peta aliran sungai di Kota Padang, air bersih kini menjadi barang mewah sekaligus kebutuhan paling mendasar. Fenomena pendangkalan sungai dan keringnya sumur resapan warga memaksa banyak pihak untuk bergerak cepat. Merespons krisis ini, Perumda Air Minum (AM) Kota Padang terus konsisten berada di garda terdepan guna memastikan tidak ada warga yang kehausan.

‎Hingga Selasa (20/1/2026), armada tangki Perumda AM Kota Padang terpantau masih aktif menyisir pemukiman. Hebatnya, bantuan ini tidak hanya menyasar pelanggan resmi, tetapi juga warga non-pelanggan yang terdampak parah. Perumda AM menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, misi kemanusiaan berdiri di atas segalanya.

‎Kerja keras ini didukung penuh oleh sinergi lintas instansi. Sejak pertengahan Januari, BPBD, BNPB, dan PMI turut memperkuat armada distribusi. Kasubag Humas Perumda AM Kota Padang, Adhie Zein, menjelaskan bahwa meskipun didistribusikan oleh berbagai instansi, seluruh pasokan air tetap bersumber dari intake berkualitas milik Perumda di Palukahan dan Sikayan.

‎"Kami memastikan kualitas air tetap terjaga. Kolaborasi ini adalah kunci agar bantuan sampai ke titik terjauh yang paling membutuhkan," ujar Adhie.

‎Hingga saat ini, tercatat sebanyak 24.876,75 meter kubik air bersih telah mengalir ke tangan warga. Angka ini menjadi bukti nyata konsistensi layanan di tengah tantangan alam yang berat. Direksi Perumda AM pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para mitra seperti Damkar, Dinas PU, dan BWSS V yang telah bahu-membahu dalam misi pemulihan ini.

‎Bagi warga Padang, deru mesin mobil tangki kini bukan sekadar suara kendaraan, melainkan simbol harapan dan solidaritas untuk bangkit kembali.




PADANG – Pendidikan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Sumatera Barat. Menyadari krusialnya hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga tata kelola anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Langkah nyata ini ditegaskan dalam momen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Senin (19/1).

Komitmen DPRD: Mengawal Dana Pendidikan untuk Rakyat

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, yang hadir mendampingi Gubernur Mahyeldi, menegaskan bahwa LHP BPK bukanlah sekadar dokumen rutin. Baginya, hasil pemeriksaan ini adalah "sarana perbaikan" yang sangat berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan.

"Pemeriksaan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan setiap rupiah dana yang dialokasikan benar-benar sampai ke peruntukannya. Kita ingin kualitas pendidikan yang baik dan merata di seluruh pelosok Sumatera Barat," ujar Evi Yandri.

Evi menambahkan bahwa infrastruktur pendidikan adalah syarat mutlak lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai lembaga pengawas, DPRD berkomitmen menjadikan catatan BPK sebagai acuan utama dalam mendorong perbaikan kinerja Dinas Pendidikan agar potensi penyelewengan dapat ditekan sejak dini.

Respons Responsif Pemerintah Provinsi

Senada dengan legislatif, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi konstruktif. Baginya, temuan BPK adalah potret objektif untuk memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan Pemprov Sumbar.

"Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh dan tepat waktu. Ini adalah landasan kokoh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," tegas Mahyeldi.

Menuju Perbaikan Nyata

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini mencakup aspek kepatuhan dan kinerja. Beberapa poin penting yang menjadi catatan untuk segera dibenahi antara lain:
Pemutakhiran Data: Penguatan basis data sarpras sebagai dasar perencanaan.
Efisiensi Pengadaan: Optimalisasi negosiasi harga dan kualitas barang/jasa oleh satuan pendidikan.

Ketepatan Volume: Perbaikan pada manajemen teknis pekerjaan fisik bangunan.

Pemerintah Provinsi memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Melalui sinergi harmonis antara BPK sebagai pemeriksa, DPRD sebagai pengawas, dan Pemprov sebagai pelaksana, Sumatera Barat optimis dapat mewujudkan tata kelola pendidikan yang tidak hanya unggul secara kualitas, tetapi juga bersih secara administrasi.
Pendidikan maju, anggaran terjaga, Sumatera Barat berjaya.
 




 

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.