PADANG — Perumda Air Minum (AM) Kota Padang terus berkomitmen menjaga kualitas air bersih dengan melakukan pemeliharaan rutin berupa proses backwash filter (pembilasan balik media penyaring) di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun. Langkah ini krusial untuk memastikan air yang didistribusikan ke masyarakat tetap higienis, aman, dan mengalir lancar.

Sebagai salah satu instalasi vital di Kota Padang, IPA Gunung Pangilun menghadapi tantangan kondisi air baku yang dinamis. Oleh karena itu, pemeliharaan sistem filtrasi menjadi agenda yang tidak bisa ditawar.

Mengapa Backwash Filter Penting?

Proses backwash dilakukan dengan menyemprotkan air dan udara bertekanan tinggi dari arah berlawanan pada media penyaring. Tujuannya adalah untuk:

Mengangkat endapan lumpur, pasir halus, dan partikel kotoran yang menyumbat filter.

Mencegah penurunan debit air akibat penyumbatan media penyaring.

Mengoptimalkan efisiensi operasional dan memperpanjang usia pakai infrastruktur digital/fisik instalasi.

Komitmen Pelayanan Berkelanjutan

Kasubag Humas Perumda AM Kota Padang, Adhie Zein, menjelaskan bahwa instalasi pengolahan air bekerja non-stop selama 24 jam. Akibatnya, penumpukan kotoran pada filter adalah hal yang alami dan wajib dibersihkan secara berkala.

"Kami menerapkan prinsip pencegahan dan perawatan berkelanjutan. Backwash filter ini adalah langkah preventif agar kami tidak perlu menunggu adanya gangguan kualitas baru bertindak. Kami ingin memastikan setiap tetes air yang sampai ke rumah pelanggan adalah air dengan mutu terbaik," ujar Adhie Zein.

Melalui pemeliharaan yang disiplin ini, Perumda AM Kota Padang berharap dapat terus meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menghadirkan layanan air bersih yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

PADANG — Perumda Air Minum Kota Padang terus bergerak dinamis dalam memodernisasi infrastruktur air bersih. Langkah strategis terbaru dilakukan melalui pemasangan Gate Valve DN 350 di kawasan Jalan Gajah Mada, tepatnya di sekitar Simpang Tinju, pada Jumat malam (29/5/2026). Langkah ini diambil demi memperkuat keandalan sistem distribusi jangka panjang di wilayah pusat kota.

Meski pengerjaan yang dimulai pukul 21.00 WIB tersebut sempat memicu gangguan distribusi air sementara bagi pelanggan di Area Pelayanan Pusat Kota, Perumda Air Minum Padang memastikan seluruh tim teknis dikerahkan secara maksimal agar interupsi layanan berjalan seminimal mungkin.

Investasi Pelayanan Jangka Panjang

Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, menegaskan bahwa pemasangan komponen ini bukan sekadar pemeliharaan rutin. Gate valve berukuran makro ini memegang peran vital dalam mengatur regulasi aliran, mengendalikan tekanan pipa, serta mempermudah isolasi jaringan saat terjadi gangguan teknis di masa depan.

“Pekerjaan ini adalah investasi pelayanan jangka panjang. Pemasangan Gate Valve DN 350 di titik strategis Jalan Gajah Mada akan meningkatkan fleksibilitas pengendalian air. Ke depan, jika ada perawatan atau penanganan kebocoran, dampaknya ke pelanggan bisa kita lokalisir sekecil mungkin,” ujar Adhie Zein.

Mengingat kawasan pusat kota merupakan urat nadi aktivitas masyarakat—mulai dari pusat bisnis, perkantoran, hingga pemukiman padat—Perumda menilai peningkatan infrastruktur ini sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.

Strategi Meminimalkan Dampak Warga

Pihak manajemen sengaja memilih waktu pengerjaan pada malam hari demi menjaga kenyamanan aktivitas harian pelanggan. Pada malam hari, grafik konsumsi air masyarakat berada pada titik terendah, sehingga dampak penghentian aliran sementara dapat ditekan. Sebelum proyek dimulai, Perumda juga telah mengimbau warga sekitar untuk menampung pasokan air secukupnya.

Adhie turut menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasinya atas pengertian dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Kota Padang selama proses peningkatan fasilitas ini.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Namun, pembenahan infrastruktur adalah harga mutlak untuk mencapai pelayanan yang prima. Prinsip kami jelas: bekerja keras hari ini demi pelayanan yang jauh lebih baik di masa depan,” pungkasnya.

Melalui modernisasi jaringan yang berkelanjutan ini, Perumda Air Minum Kota Padang optimis sistem distribusi di pusat kota akan semakin optimal, stabil, dan mampu menjawab pertumbuhan kebutuhan air bersih masyarakat secara merata.

PADANG – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang kembali menunjukkan komitmen nyata dalam kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan. Menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini, BUMD terkemuka di Kota Padang tersebut menyalurkan sebanyak 85 ekor hewan qurban untuk didistribusikan kepada masyarakat luas.

Total hewan qurban yang berhasil dihimpun terdiri dari 55 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Seluruh bantuan ini dialokasikan secara strategis, dengan prioritas utama masyarakat yang berada di sekitar kawasan sumber air bersih, serta disebar ke berbagai masjid dan mushala di wilayah Kota Padang.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, menegaskan bahwa puluhan hewan qurban ini murni berasal dari sumbangsih dan keikhlasan para karyawan di lingkungan perusahaan.

"Ini adalah hewan qurban dari karyawan dan karyawati Perumda Air Minum Kota Padang. Saya memang mewajibkan seluruh karyawan yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah qurban setiap tahunnya," ujar Hendra Pebrizal.

Bagi Perumda Air Minum Kota Padang, momentum Idul Adha bukan sekadar ritual ibadah tahunan, melainkan manifestasi dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan solidaritas kemanusiaan. Hendra menambahkan, aksi religi ini menjadi bentuk empati mendalam dari keluarga besar perusahaan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

"Daging qurban ini nantinya didistribusikan kepada fakir miskin, kerabat, dan masyarakat luas. Bagi kami, ini menjadi simbol pemerataan ekonomi, mempererat tali ukhuwah islamiyah, serta wujud syukur mendalam atas nikmat rezeki yang diberikan Allah SWT kepada perusahaan dan seluruh karyawan," tuturnya.

Kolaborasi Strategis dan Dukungan Mitra Kerja

Acara penyerahan simbolis ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran tokoh penting, di antaranya:

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang  

Ketua Dewan Pengawas (Dewas)

Direktur Keuangan Bank Nagari

Kepala Cabang Bank Mega Syariah

Jajaran Direksi Perumda Air Minum Kota Padang

Perwakilan masyarakat penerima manfaat dari masjid dan mushala se-Kota Padang

Momentum ini juga diperkuat dengan adanya sinergi dari para mitra kerja. Dalam kesempatan tersebut, Bank Nagari turut menyumbang 1 ekor sapi, sementara Bank Mega Syariah memberikan bantuan berupa 1 unit mobil tangki untuk mendukung operasional pelayanan air bersih di Kota Padang.

Melalui langkah nyata ini, Perumda Air Minum Kota Padang membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada pelayanan air bersih yang optimal, tetapi juga konsisten hadir di tengah masyarakat untuk mengalirkan keberkahan dan kebahagiaan di hari yang suci.

 

‎Padang – Gangguan distribusi air bersih masih dirasakan sebagian pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang pasca terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) beberapa hari lalu. Kondisi tersebut berdampak terhadap operasional sejumlah pompa sentral yang menjadi tulang punggung penyaluran air ke kawasan pelayanan di Kota Padang.

‎

‎Akibat gangguan kelistrikan tersebut, sejumlah wilayah mengalami penurunan tekanan hingga terhentinya aliran air sementara. Perumda Air Minum Kota Padang menyebut proses pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap agar distribusi kembali normal tanpa menimbulkan kerusakan pada jaringan perpipaan.

‎

‎Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal melalui Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein menjelaskan bahwa sebagian besar sistem distribusi air di beberapa kawasan masih bergantung pada pompa bertegangan tinggi.

‎

‎"Pasca blackout PLN kemarin, beberapa pompa sentral mengalami gangguan operasional karena membutuhkan suplai listrik yang stabil untuk dapat kembali bekerja normal. Hal inilah yang menyebabkan distribusi air di sejumlah area pelayanan ikut terdampak," ujar Adhie Zein, Jumat.

‎

‎Ia menerangkan, proses pemulihan distribusi air tidak bisa dilakukan secara instan. Ketika pompa berhenti beroperasi, jaringan pipa utama akan kosong sehingga membutuhkan waktu untuk pengisian ulang dan membangun tekanan air secara bertahap.

‎

‎"Pemulihan harus dilakukan hati-hati. Tekanan air tidak bisa langsung dinaikkan penuh karena berisiko menyebabkan pipa pecah atau kebocoran di sejumlah titik jaringan," jelasnya.

‎

‎Adapun beberapa wilayah yang hingga saat ini masih mengalami gangguan distribusi air di antaranya:

‎

‎Area Sumur Bor Kalawi: Komplek Sandanur, Arta Duta, Palm Griya, Kalawi dan sekitarnya.

‎

‎Area Booster Gandaria: Purus, Ujung Gurun, dan Padang Pasir.

‎

‎Area Booster Taruko: Taruko 2, Taratak Paneh, Kalumbuk, dan Buana Indah 3.

‎

‎Menurut Adhie, tim teknis Perumda Air Minum Kota Padang saat ini terus bekerja di lapangan guna mempercepat normalisasi distribusi air kepada pelanggan. Selain melakukan pengecekan pompa dan sistem kelistrikan, petugas juga memantau kestabilan tekanan air di seluruh jaringan distribusi.

‎

‎"Kami memahami betapa pentingnya kebutuhan air bagi masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Karena itu seluruh personel terus berupaya maksimal agar pelayanan dapat segera kembali normal," katanya.

‎

‎Pihak Perumda Air Minum Kota Padang juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan tersebut. Masyarakat diimbau tetap menggunakan air secara bijak selama proses pemulihan berlangsung.

‎

‎"Kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengertian pelanggan. Semoga distribusi air di seluruh wilayah terdampak dapat segera pulih sepenuhnya," tutup Adhie Zein.

‎Padang - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sampai saat ini masih melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat. Antrean panjang kendaraan di SPBU hingga memicu kemacetan membuat aparat kepolisian turun tangan melakukan pengawasan ketat.

‎

‎Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumbar menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kota Padang secara maraton selama tiga hari, sejak Kamis hingga Sabtu (21–23 Mei 2026).

‎

‎Sidak tersebut dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang diduga melakukan praktik “lansir” BBM subsidi.

‎

‎Tidak tanggung-tanggung, dalam sidak tersebut petugas mendapati kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas tidak standar.

‎

‎Selain itu, ditemukan pula kendaraan dengan pelat nomor yang diduga dapat diganti-ganti untuk melakukan pengisian solar subsidi berulang kali di beberapa SPBU.

‎

‎"Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik penyelewengan distribusi BBM subsidi sehingga terjadinya kelangkaan BBM tersebut, ujar Kombes Pol Andry.

‎

‎Selain memeriksa kendaraan, petugas juga memberikan teguran keras kepada pengelola SPBU agar tidak melayani pengisian BBM subsidi melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

‎

‎Kombes Pol Andry Kurniawan mengatakan kelangkaan BBM subsidi berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama para sopir truk, bus angkutan, hingga pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

‎

‎“Kelangkaan ini sangat dirasakan masyarakat. Antrean panjang terjadi di banyak SPBU dan menyebabkan kemacetan di sejumlah titik,” ujarnya.

‎

‎Kemudian, lanjut Andry, di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan BBM subsidi, muncul dugaan kuat bahwa BBM tersebut justru mengalir ke aktivitas tambang emas ilegal atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di sejumlah wilayah Sumbar.

‎

‎Aktivitas PETI tersebut, menurut Kombes Pol Andry, membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar untuk mengoperasikan mesin dan alat tambang.

‎

‎"Kondisi itu diduga menjadi salah satu pemicu tersendatnya distribusi BBM subsidi bagi masyarakat umum," ujarnya.

‎

‎Akibatnya, antrean kendaraan di SPBU semakin panjang setiap harinya. Banyak sopir terpaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan solar subsidi, sementara aktivitas transportasi dan distribusi barang ikut terganggu.

‎

‎Kombes Pol Andry Kurniawan menegaskan, Polda Sumbar akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi dari hulu ke hilir agar distribusinya benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal.(**)

PADANG — Tantangan dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sumatera Barat ke depan dirasakan kian berat. Maraknya peredaran narkotika, fenomena perilaku menyimpang, hingga tingginya angka perceraian menjadi "lampu kuning" yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak.

Merespons kondisi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmen penuhnya untuk memperkuat peran lembaga adat di Sumbar, khususnya organisasi Bundo Kanduang. Langkah konkret yang disiapkan adalah dengan mendorong penguatan anggaran secara berkelanjutan setiap tahunnya demi meningkatkan kualitas keilmuan dan keahlian (skill) para pengurus adat.

Penegasan tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bundo Kanduang Angkatan II yang diikuti oleh ratusan peserta di salah satu hotel di Kota Padang, Sabtu (17/5).

"Ke depan, kita akan mengupayakan agar seluruh lembaga adat mendapatkan porsi anggaran setiap tahun. Hal ini tentunya bertujuan untuk peningkatan kualitas, baik secara keilmuan maupun keahlian (skill). Kita harus bergerak bersama melahirkan generasi masa depan yang berkualitas," ujar Muhidi di hadapan ratusan pasang mata peserta Bimtek.

Sebagai Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyatakan siap menggandeng erat Bundo Kanduang sebagai mitra strategis dalam membentengi masyarakat dari dampak negatif kemajuan zaman. "Sekarsng musuh bersama kita adalah narkoba, LGBT, hingga tantangan negatif dari kemajuan teknologi. Bundo Kanduang harus mengambil andil besar dalam mewujudkan generasi yang berdaya saing," tegasnya optimis.

Butuh Payung Hukum Resmi

Komitmen yang disuarakan Ketua DPRD Sumbar ini disambut hangat oleh jajaran pengurus Bundo Kanduang. Namun, di sisi lain, organisasi perempuan adat ini juga menyampaikan aspirasi terkait mendesaknya kebutuhan regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peran mereka secara legal formal.

Selama ini, tanpa adanya legalitas hukum yang kuat, peran Bundo Kanduang dinilai belum optimal dan cenderung terbatas pada lingkup keluarga masing-masing. Padahal, dengan adanya payung hukum resmi, Bundo Kanduang memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk masuk ke instansi pendidikan (sekolah) serta memberikan program penyuluhan pranikah bagi calon pengantin.

Langkah preventif ini dirasa kian krusial mengingat tren angka perceraian di Sumatera Barat yang belakangan terus melonjak. Berdasarkan data dan penelitian lapangan, tren kasus perceraian tersebut kini justru didominasi oleh gugatan yang diajukan dari pihak perempuan.

Mendengar aspirasi tersebut, Muhidi memastikan bahwa pintu DPRD Sumbar selalu terbuka lebar untuk membahas kebutuhan regulasi yang mampu memperkuat posisi Bundo Kanduang di tengah masyarakat. Di akhir penyampaiannya, ia berpesan agar para pengurus Bundo Kanduang tidak patah semangat dan terus optimis demi masa depan ranah Minang yang madani.(SRP)