Maklumatnews, Tanah Datar - "Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah tentunya pejabat yang diangkat harus punya kompetensi dan integritas yang tinggi, untuk itu fraksi Ummat Golkar mengharapkan kepala daerah untuk mengangkat pejabat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki".
Hal itu disampaikan Masnefi juru bicara fraksi Ummat Golkar pada Paripurna DPRD Tanah Datar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat, Rabu (28/5).
"Untuk itu, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, Pemda juga harus memperhatikan SDM pegawai dan melengkapi fasilitas yang mumpuni dalam menunjang bidang pekerjaan tersebut".
Sidang yang digelar pada tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita bersama 21 Anggota DPRD lainnya.
Sebelumnya, ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra sampaikan ucapan terima kasih atas penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 yang sebelumnya sudah di audit oleh BPK dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Lebih lanjut, Anton Yondra sampaikan untuk pandangan umum fraksi disampaikan 8 fraksi yaitu Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat dengan juru bicara Asrul Jusan, Fraksi Ummat Golkar oleh Masnefi, Fraksi PKB oleh Zaiful Imra, Fraksi PAN oleh Felly Endra, Fraksi Nasdem oleh Khairul Abdi, Fraksi Gerindra oleh Mulyani, Fraksi PPP oleh Zulhadi dan Fraksi PKS oleh Jamal Ismail.
Selanjutnya, dalam penyampaian masing-masing fraksi menyoroti Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024, delapan fraksi menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP dan LKPD tahun 2024, namun mengingatkan agar OPD jangan terlena, karena prestasi ini bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.
Hal lain yang menjadi sorotan secara umum fraksi adalah penggunaan dana dan realisasi pendapatan daerah, target capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan PAD Tanah Datar.
Selain itu, Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat melalui juru bicara Asrul Jusan menanggapi terkait laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, untuk lebih lanjut akan menjadi bahan bersama untuk dibahas pada tingkat Pansus, Komisi dan Bapemperda sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara jamal Ismail menyampaikan terkait persoalan isu kebersihan dan penanganan sampah, ini merupakan persoalan krusial untuk penanganannya, untuk itu Fraksi PKS mengharapkan meningkatkan sarana dan prasarana yang didukung dengan peningkatan anggaran ke depannya.
Sidang paripurna tersebut juga dihadiri wakil bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar serta undangan lainnya. (Pinos)
Post a Comment