February 2026

28 February


Padang - dalam menjaga standar kualitas dan higienitas air bersih bagi masyarakat, Perumda Air Minum (AM) Kota Padang kembali melaksanakan agenda perawatan rutin berupa pengurasan reservoir. Langkah preventif ini krusial untuk memastikan air yang didistribusikan tetap sehat, aman, dan layak konsumsi sesuai standar kesehatan yang berlaku.
‎
‎Menjaga Standar Kualitas Secara Berkelanjutan
‎Reservoir berfungsi sebagai titik krusial penampungan air sebelum dialirkan ke pelanggan. Secara alami, proses distribusi dan produksi dapat menyisakan sedimen halus atau partikel lumpur yang mengendap di dasar tangki. Jika dibiarkan, akumulasi endapan ini berpotensi memengaruhi kejernihan air serta efisiensi sistem distribusi.
‎
‎Pembersihan menyeluruh yang mencakup pengurasan sedimen, sterilisasi dinding tangki, hingga inspeksi instalasi pendukung merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat perusahaan untuk menjamin keberlanjutan mutu layanan.
‎
‎"Pengurasan ini adalah langkah proaktif, bukan karena air dalam kondisi kotor. Kami membersihkan sedimen alami secara berkala agar kualitas air yang sampai ke rumah pelanggan tetap terjaga mutunya," ujar Adhie Zein, Kasubag Humas Perumda AM Kota Padang.
‎
‎Informasi Gangguan Layanan & Wilayah Terdampak
‎Sehubungan dengan pekerjaan teknis pada Reservoir Utara, manajemen menginformasikan bahwa pengerjaan akan dilaksanakan pada:
‎
‎Hari/Tanggal: Sabtu, 21 Februari 2026
‎
‎Waktu: 09.00 WIB s.d. Selesai
‎
‎Wilayah yang terdampak meliputi:
‎Tabing, Linggarjati, Asrama Haji, Dadok Tunggul Hitam, Siteba, Lubuk Buaya, RSUD, RS Baiturrahmah, Padang Sarai, hingga kawasan Lapas Anak Air.
‎
‎Imbauan bagi Pelanggan
‎Demi kenyamanan bersama, manajemen mengimbau para pelanggan di wilayah terdampak untuk:
‎
‎Menampung air secukupnya sebelum jadwal pengerjaan dimulai.
‎
‎Menggunakan air secara bijak selama masa pemeliharaan berlangsung.
‎
‎"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat gangguan distribusi sementara ini. Langkah ini merupakan tanggung jawab kami untuk memberikan pelayanan air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Padang," tutup Adhie.
Read more »

24 February



Padang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengingatkan bahwa upaya rehabilitasi sangat penting bagi pecandu agar bisa sepenuhnya terlepas dari pengaruh narkoba. Melalui tindakan rehabilitasi, upaya pemulihan pecandu narkoba dari ketergantungan bisa dilakukan secara optimal.

Hal itu disampaikan Evi Yandri dalam kesempatan bersafari Ramadan di Masjid Jabal Nur Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Selasa (24/2/2026). Dia menegaskan, pecandu narkoba tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa pendampingan melalui rehabilitasi.

"Jangan diabaikan, mereka butuh penampingan. Jadi kalau di lingkungan sekitar, kerabat, atau anggota keluarga kita ada yang ketergantungan segeralah untuk mendapatkan rehabilitasi supaya terlepas sepenuhnya dari narkoba," tegas Evi Yandri.

Dia menambahkan, masyarakat jangan malu untuk menyampaikan bahwa di antara keluarga atau kenalannya ada yang ketergantungan narkoba. Lebih cepat direhabilitasi hasilnya juga akan semakin baik, pasien semakin cepat terlepas dari dari narkoba.

Dia menegaskan, masyarakat harus mewaspadai peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat, terutama dari kalangan generasi muda. Untuk itu, perlu keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. 

Namun, kalau ada di antara sanak saudara di lingkungan keluarga atau tempat tinggal menjadi korban kecanduan narkoba, jangan malu untuk melakukan rehabilitasi untuk menyelamatkan hidup dan masa depannya. 

Evi Yandri menyebutkan siap menampung jika ada warga yang ingin melakukan rehabilitasi, sebab dirinya sudah mendirikan sebuah yayasan untuk rehabilitasi pecandu narkoba sejak tahun 2014. Di Yayasan itu, mereka akan ditangani oleh tenaga-tenaga professional yang berkompeten dalam penanganan pasien pecandu narkoba. 

Dalam kesempatan itu, Evi Yandri juga mengajak seluruh warga untuk selalu meramaikan masjid terutama generasi muda, hendaknya selalu melibatkan diri dengan kegiatan keagamaan sehingga terhindar dari pengaruh buruk pergaulan. Hal itu juga menjadi salah satu upaya untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat. (*)
Read more »

20 February



Pesisir Selatan - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra mengunjungi Terminal Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Jumat (20/2/026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan sarana dan prasarana tranportasi menjelang arus mudik lebaran 1447 H.

Doni menjelaskan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi meningkat signifikan pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

"Kami ingin memastikan Terminal Sago benar-benar siap menyambut arus mudik Lebaran. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama," kata Doni.

Dia meminta, koordinasi antara pengelola terminal perlu diperkuat untuk mengantisipasi kepadatan penumpang dan potensi gangguan selama masa mudik. Disamping itu, dia juga mengharapkan agar segera menuntaskan kejelasan sertifikat lahan Terminal Sago untuk memastikan status kepemilikan aset antara Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurutnya, ketidakjelasan status aset tersebut berpotensi menghambat pengelolaan, pengembangan, serta penganggaran fasilitas terminal ke depan.

"Kami meminta agar persoalan sertifikasi ini segera diselesaikan. Harus jelas mana yang menjadi aset Pemkab dan mana yang menjadi aset Provinsi, supaya tidak menimbulkan persoalan administrasi nantinya," katanya.

Kepala UPT Terminal Sago, Doni Hendra dalam kesempatan itu menjelaskan, penyelesaian permasalahan sertifikat lahan terminal seluas lebih kurang 1 hektare itu sedang dalam proses. 

Mengadapi lonjakan arus angkutan selama musim mudik lebaran, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan. Termasuk penambahan petugas di lapangan, pengaturan arus keluar masuk kendaraan, serta peningkatan kebersihan dan fasilitas umum.

"Kami juga telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian. Kami berkomitmen untuk menciptakan suasana arus mudik yang aman, nyaman, dan tertib," ujarnya. (*)
Read more »

20 February


PADANG- Selama bulan puasa Ramadan 1447 H, pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akan mengunjungi total 216 rumah ibadah masjid dan musala dalam kegiatan safari Ramadan. Dalam kegiatan itu, akan disalurkan juga bantuan untuk rumah ibadah yang dikunjungi yaitu Rp50 juta untuk masjid dan Rp20 juta untuk musala.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Maifrizon menjelaskan, seluruh pimpinan dan anggota Dewan akan melakukan kegiatan tersebut di daerah pemilihan masing-masing. 

"Kegiatan safari Ramadan pimpinan dan anggota DPRD ini merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahim dengan masyarakat sekaligus untuk menjemput langsung berbagai aspirasi serta menyampaikan pesan-pesan pembangunan daerah," kata Maifrizon, Jumat (20/2/2026).

Dia menjelaskan, 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melakukan safari ke daerah pemilihan masing-masing yang terbagi dalam delapan daerah pemilihan. Dalam safari Ramadan tersebut, pimpinan dan anggota dewan akan didampingi juga oleh pimpinan OPD di Pemprov Sumatera Barat, pimpinan instansi vertikal, lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. 

Maifrizon menjelaskan, dari total 216 lokasi yang akan dikunjungi dalam safari Ramadan tersebut, 25 lokasi akan dikunjungi oleh empat pimpinan DPRD. Sementara 23 lokasi akan dikunjungi oleh sembilan orang anggota komisi I, 35 lokasi dikunjungi oleh 12 orang anggota Komisi II. Kemudian Komisi III yang berjumlah 12 orang akan mengunjungi 47 lokasi, Komisi IV dengan anggota 14 orang akan mengunjungi 51 lokasi serta Komisi V dengan anggota 15 orang akan berkunjung ke 45 lokasi. 

Dalam melaksanakan safari Ramadan, Maifrizon menjelaskan, seluruh pimpinan dan anggota DPRD akan didampingi oleh staf sekretariat DPRD untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Mereka juga bertugas untuk mendokumentasikan dan mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. (*)
Read more »

20 February
 

Jakarta – CEO ALKO (Alam Koerintji), Suryono, tampil sebagai pembicara dan penanggap dalam Lesson Learned Workshop bertema “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama KKI WARSI, WRI Indonesia, dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) pada Kamis, 19 Februari 2026 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta. 

Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, pendamping lapangan, pelaku usaha, dan offtaker untuk membahas arah kebijakan, tantangan implementasi di tingkat tapak, serta strategi memperkuat rantai nilai produk perhutanan sosial agar mampu bersaing di pasar global. Dalam sesi “Dari Hutan ke Pasar: Diskusi Komoditas dan Rantai Nilai Produk Perhutanan Sosial Berkelanjutan”, Suryono hadir sebagai penanggap yang membawa perspektif hilirisasi dan akses pasar ekspor. 

Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa persoalan utama produk perhutanan sosial bukan lagi pada kemampuan produksi semata, melainkan pada bagaimana produk tersebut dapat diterima, dipercaya, dan dihargai lebih tinggi di pasar internasional. “Pasar global hari ini membeli data, bukan hanya produk. Jika petani tidak memiliki sistem ketertelusuran yang kuat, maka mereka akan selalu berada di posisi harga terendah,” tegas Suryono.

Blockchain sebagai Instrumen Nilai Tambah Suryono menekankan pentingnya penerapan traceability berbasis blockchain sebagai solusi konkret untuk meningkatkan daya saing produk perhutanan sosial. Ia menjelaskan bahwa blockchain bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen untuk: memastikan transparansi rantai pasok, membangun kepercayaan pembeli internasional, meningkatkan premium value produk, membuka akses pembiayaan karena petani menjadi lebih bankable. 

Lebih jauh, ia mengusulkan agar berbagai data yang selama ini dikumpulkan oleh NGO dan lembaga pendamping tidak berjalan secara terpisah, tetapi dikonsolidasikan dalam satu sistem terpadu berbasis blockchain. “Data petani, titik koordinat lahan, praktik budidaya, hingga histori panen harus terintegrasi. Jika datanya kuat, maka akses pasar, harga, dan pembiayaan akan mengikuti,” ujarnya. 

Jawaban atas Tantangan Regulasi Global Dalam paparannya, Suryono juga menyinggung kesiapan menghadapi regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR). Ia menilai bahwa tanpa sistem dokumentasi dan verifikasi yang terstruktur, produk perhutanan sosial akan kesulitan menembus pasar Eropa.

Menurutnya, transformasi digital adalah langkah strategis agar produk hasil hutan sosial tidak hanya berkelanjutan secara narasi, tetapi juga terverifikasi secara sistemik. Ia menegaskan bahwa masa depan perhutanan sosial ditentukan oleh tiga hal: data, tata kelola, dan inovasi. “Jika kita ingin petani naik kelas, maka sistemnya harus naik kelas lebih dulu,” pungkasnya.(***)
Read more »

20 February
 




PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui langkah strategis digitalisasi, setiap aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) kini dikelola secara sistematis melalui platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Langkah besar ini dipertegas dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pokir DPRD Kota Padang yang digelar di Ruang Paripurna, Kamis (19/2/2026). Agenda ini menjadi tonggak penting dalam memastikan setiap usulan pembangunan dari warga tidak hanya tertampung, tetapi juga terintegrasi secara sah dalam sistem perencanaan daerah.

Menjaga Amanah Rakyat dengan Sistem Digital

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa penerapan SIPD-RI bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen.

    "Pokir DPRD adalah amanah rakyat. Dengan sistem digital ini, setiap usulan wajib mengikuti regulasi yang ketat dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah. Ini adalah cara kami memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar menjadi dasar pembangunan yang nyata dan tepat sasaran," tegas Muharlion.

Didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Jupri, serta Sekwan Hendrizal, Muharlion menjelaskan bahwa penyelarasan ini merujuk pada mekanisme pengusulan hingga integrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hal ini dilakukan agar tidak ada usulan yang "menyalahi aturan" di kemudian hari.

Hibah dan Bansos: Lebih Ketat, Lebih Tepat Sasaran

Tak hanya soal infrastruktur atau program fisik, sosialisasi ini juga menyoroti mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos). Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, bersama Pj Sekda Raju Minropa, memaparkan bahwa kini calon penerima harus lebih mandiri dan terverifikasi secara sistem.

Beberapa poin krusial dalam aturan baru ini meliputi:

    Mandiri & Digital: Calon penerima hibah/bansos wajib mengajukan usulan melalui akun mandiri di SIPD-RI.

    Berbasis Data Terpadu: Khusus bansos individu, penerima wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
 
Syarat Legalitas: Lembaga penerima hibah harus bersifat nirlaba, memiliki kepengurusan sah di Padang, serta berbadan hukum resmi.

Verifikasi Berlapis demi Akuntabilitas

Sistem baru ini menutup celah penyimpangan dengan proses verifikasi yang berlapis. Dimulai dari input oleh anggota DPRD, usulan akan melewati sensor verifikasi dari Sekretariat DPRD, Mitra Bappeda, hingga pengecekan lapangan oleh Perangkat Daerah terkait.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil di masyarakat," tambah Yenni Yuliza.
Menuju Pembangunan yang Inklusif

Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang melalui sistem SIPD-RI ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang inklusif. Dengan anggaran yang dikelola secara profesional dan transparan, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat terakselerasi demi kesejahteraan seluruh warga Kota Padang.

Melalui digitalisasi ini, DPRD Kota Padang tidak hanya mendengar, tetapi juga mengawal aspirasi masyarakat dengan kepastian hukum dan ketepatan sistem. (ADV)





Read more »

19 February




PADANG---Di antara desir angin yang membawa harum harapan, Rumah Tahfiz Qur’an Hannah resmi diluncurkan dalam sebuah perhelatan yang sarat makna dan doa. Peresmian ini bukan sekadar berdirinya sebuah lembaga pendidikan, melainkan lahirnya mercusuar kebaikan—buah kolaborasi antara Rumah Tahfiz Qur’an Hannah dan Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli), yang berlandaskan kepedulian sosial untuk masyarakat luas.

Rumah tahfiz ini dihadirkan sebagai ruang tumbuh generasi Qur’ani, terbuka bagi masyarakat dan diselenggarakan secara gratis. Sebuah ikhtiar mulia agar setiap anak, tanpa sekat kemampuan ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk menghafal dan mencintai Al-Qur’an.

Acara diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an oleh para santri. Suara mereka mengalun jernih, menembus relung hati para hadirin. Setiap huruf yang terucap seakan menjadi saksi bahwa rumah ini akan senantiasa dipenuhi cahaya wahyu.

Sambutan pertama disampaikan oleh pimpinan Rumah Tahfiz Qur’an Hannah, Meldian. Dengan penuh ketulusan, ia menegaskan bahwa berdirinya rumah tahfiz ini adalah wujud cita-cita untuk melahirkan generasi yang tidak hanya hafal Al-Qur’an, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari—menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

“Ini bukan sekadar tempat belajar,” tuturnya, “melainkan rumah bagi lahirnya para penjaga kalam Ilahi, yang kelak akan membawa keberkahan bagi lingkungan sekitarnya.”

Senada itu dari perwakilan DT Peduli, yang menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam memperluas manfaat sosial dan pendidikan bagi umat. Sinergi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya melalui pendidikan Al-Qur’an.

Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan ramah tamah yang hangat dan penuh keakraban. Senyum dan jabat tangan saling bertaut, menguatkan tekad untuk menjaga amanah ini. Momen diabadikan dalam foto bersama—sebuah bingkai sederhana yang menyimpan harapan besar.

Di hari itu, bukan hanya bangunan yang diresmikan. Sebuah cahaya dinyalakan. Dan dari Rumah Tahfiz Qur’an Hannah, cahaya itu diharapkan akan terus menyala—menerangi langkah generasi penerus menuju masa depan yang berlandaskan Al-Qur’an.

Read more »

16 February


Padang Pariaman - Memberikan bukti, bukan janji. Inilah yang terus berupaya diwujudkan anggota DPRD Sumbar, Endarmy untuk masyarakat di daerah pemilihannya di Kota Pariaman dan Padang Pariaman.

Usai melaksanakan reses di Desa Pungguang Ladiang, Kota Pariaman Rabu (4/2), selang satu hari setelahnya yakni pada Jumat (6/2), Endarmy langsung bergerak cepat merealisasikan permintaan warga terkait kebutuhan lampu penerangan jalan di daerah tersebut.

“Sebentar lagi Ramadan. Kita tidak ingin masyarakat kesulitan pergi beribadah karena tidak adanya penerangan, baik menuju masjid maupun musala. Oleh sebab itu, hari ini kita turun memberikan bantuan lampu jalan sesuai permintaan masyarakat yang kemarin ditampung saat reses,” ujar Endarmy saat diwawancarai, Minggu (8/2).

Bantuan lampu jalan ini bersumber dari dana pribadi Endarmy yang diambil dari tunjangan resesnya selama turun ke masyarakat, serta dibantu oleh Anggota DPRD Kota Pariaman, Taufik.

Membantu masyarakat dengan dana yang diambilkan dari tunjangan reses rutin dilakukan Endarmy setiap tahunnya. Bagi politisi Partai NasDem ini, mewujudkan keinginan masyarakat merupakan tujuan utama sebagai anggota dewan, suatu kebahagiaan tersendiri baginya melihat masyarakat tersenyum saat harapan mereka terwujud.

Total sebanyak tujuh buah lampu jalan diberikan Endarmy untuk Desa Pungguang Ladiang. Dalam pemasangan lampu penerangan jalan itu, Endarmy terjun langsung memantau pengerjaannya dengan didampingi Kepala Desa Pungguang Ladiang, Aulia Mardhi Arif.

“Alhamdulillah setelah reses pada 4 Februari kemarin, hari ini kita bisa menepati janji kepada masyarakat untuk pemasangan lampu jalan. Total ada tujuh buah lampu jalan yang kita pasang. Mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, masyarakat tentu ingin nyaman dalam beribadah. Semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tukas Endarmy.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Pungguang Ladiang, Aulia Mardhi Arif, mengatakan bahwa kebutuhan lampu jalan merupakan hal yang sangat urgen di wilayah tersebut. Pasalnya, meskipun masuk dalam wilayah Kota Pariaman, Pungguang Ladiang terletak di perbatasan kota dengan banyak titik yang masih minim penerangan jalan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endarmy selaku anggota DPRD Sumbar yang telah melakukan aksi nyata dengan merealisasikan langsung permintaan masyarakat setelah kegiatan reses dilaksanakan. Semoga Ibu Endarmy melalui perjuangannya di legislatif terus dapat memberikan dampak nyata di tengah masyarakat,” ujar Arif

Read more »

12 February




PADANG— Syafrizal kembali dipercaya memimpin Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2025–2031 Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) KBPP Polri Sumbar yang berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Keputusan tersebut diambil setelah seluruh peserta Musda yang memiliki hak suara secara bulat menyatakan dukungan kepada Syafrizal untuk kembali menakhodai organisasi. Proses pemilihan berjalan lancar tanpa adanya calon lain yang diajukan, sehingga pimpinan sidang menetapkan Syafrizal sebagai Ketua KBPP Polri Sumbar periode 2025–2031secara aklamasi.

Dalam sambutannya usai terpilih, Syafrizal menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja serta melakukan penguatan organisasi agar semakin solid, mandiri, kuat, dan bermanfaat bagi anggota, masyarakat, serta Polri.

“Terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada saya. Ini adalah amanah yang besar. Ke depan, kita akan terus memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kaderisasi, serta memperluas peran KBPP Polri di tengah masyarakat,” ujar Syafrizal.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota KBPP Polri Sumbar untuk menjaga kekompakan dan soliditas organisasi, serta terus bersinergi dengan Polda Sumatera Barat dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan terpilihnya kembali Syafrizal secara aklamasi, diharapkan KBPP Polri Sumbar semakin berperan aktif dalam mendukung tugas-tugas kepolisian serta berkontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat.

Read more »

12 February


Pesisir Selatan- ‎Tingkatkan pemahaman wajib pajak terkait regulasi Pajak Air Permukaan (PAP), Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar menggelar sosialisasi pemungutan PAP di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Selasa (10/2). Kegiatan ini menyasar langsung perusahaan-perusahaan pengguna air di wilayah tersebut.
‎
‎Dalam sosialisasi itu, Evi Yandri menyampaikan bahwa dengan keberagaman sumber daya air yang dimiliki Sumatera Barat, potensi PAP daerah ini sangat besar. Namun, selama ini potensi tersebut belum tergarap secara optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‎
‎Setelah melakukan kajian mendalam serta mempelajari daerah lain yang telah berhasil mengoptimalkan PAP, kata Evi, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumbar sepakat untuk lebih fokus menggali sumber pendapatan dari sektor ini. 
‎
‎Untuk memastikan upaya optimalisasi berjalan sesuai harapan, DPRD bersama Pemprov Sumbar turun langsung ke daerah-daerah guna melakukan sosialisasi terkait aturan pemungutan PAP.
‎
‎“Sebelumnya sosialisasi telah dilaksanakan di Pasaman Barat, hari ini di Pesisir Selatan, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke Agam, Dharmasraya, Sijunjung, serta Solok Selatan,” ujar Evi.
‎
‎Ia menambahkan, melalui sosialisasi ini diharapkan wajib pajak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum PAP, objek dan subjek pajak, dasar perhitungan, tata cara pembayaran dan pelaporan, serta hak dan kewajiban wajib pajak.
‎
‎Menurutnya, pajak air permukaan bukanlah sekadar pungutan, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.
‎
‎Sosialisasi pemungutan PAP di Pesisir Selatan juga dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Mochklasin, Kepala Bapenda Sumbar Al Amin, Kepala Dinas SDABK Sumbar Rifda Suriani, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, serta perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan. (*)
Read more »

11 February



Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) gencarkan sosialisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) ke kabupaten dan kota di Sumbar.

Setelah sebelumnya digelar di Pasaman Barat (Pasbar) dan Pesisir Selatan (Pessel), pada Selasa (11/2), sosialisasi tersebut berlanjut dilaksanakan di Kabupaten Agam. Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Al Amin.

Dalam sambutannya Evi Yandri mengatakan, saat ini kondisi fiskal daerah sedang tidak baik-baik saja, ditambah dengan adanya musibah bencana yang melanda Sumatera Barat pada akhir November lalu. 

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam melaksanakan program pembangunan maupun tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.

Menyikapi hal itu, kata dia, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berbagai potensi pendapatan terus dikaji DPRD bersama Pemprov untuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Evi Yandri menjelaskan, dari kajian yang telah dilakukan DPRD bersama Pemprov disepakati salah satu potensi yang difokuskan untuk dioptimalkan adalah dari PAP. Sesuai regulasi setiap pihak yang memanfaatkan air permukaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenakan PAP.

“Dari kajian dan pendalaman yang kita lakukan dapat disimpulkan potensi PAP ini tidak hanya terkait dengan pajak dari PDAM, PLTA, restoran, dan hotel, tetapi juga dapat digali dari perkebunan-perkebunan yang beroperasi di Sumbar, karena mereka juga menggunakan air permukaan. Selama ini potensi itu yang luput kita optimalkan,” katanya.

Dikatakannya, untuk memastikan pemungutan PAP berjalan optimal, Pemprov bersama DPRD juga telah melakukan studi ke sejumlah provinsi di Indonesia guna mendalami penerapan pungutan PAP sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022. 

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang telah dimiliki Sumatera Barat, mengoptimalkan pungutan PAP mulai dilaksanakan awal tahun sekarang. Mendukung pelaksanaannya, sosialisasi terus digencarkan. Dengan adanya sosialisasi diharapkan semua pihak terkait dapat memahami tujuan kebijakan tersebut dan siap bersama-sama mendukung penerapannya.

"Kepada perusahaan yang hadir dalam sosialisasi hari ini kami imbau agar dapat mendalami regulasi terkait PAP, soal wajib pajak, dasar penghitungannya, dan lain-lain silakan didalami,” katanya.

Evi Yandri juga menegaskan, pajak bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan adalah kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pemerintah juga telah menghitung nilai pajak secara wajar dengan tetap mempertimbangkan kepentingan investor.

“Berangkat dari semua itu, mari kita laksanakan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya, agar kita juga tetap bisa eksis di bidang masing-masing. Pemerintah menjalankan fungsinya, perusahaan menjalankan fungsinya. Bersama-sama kita berkontribusi untuk kemajuan daerah,” tukas politisi Gerindra tersebut. 

Sosialisasi pemungutan PAP yang dilaksanakan di Agam, juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon, Kepala SDABK Provinsi Sumbar, Rifda Suriani, Asisten III Pemkab Agam Syatria, OPD di lingkup pemerintahan Agam, Forkopimda dan perusahaan-perusahan yang ada di Kabupaten Agam. (*)


Read more »

10 February


Padang - Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari menjadi momentum penting bagi insan pers untuk terus meneguhkan perannya di tengah masyarakat. 

Bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2026, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berharap pers ke depan dapat semakin berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Muhidi mengatakan, menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan persiapan yang matang serta kerja bersama seluruh elemen bangsa. Menurutnya, terdapat sejumlah target yang harus dicapai, salah satunya terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan SDM yang unggul, cerdas secara intelektual dan spiritual, berakhlak, serta beriman kepada Allah Swt. Ini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan bangsa ke depan,” ujarnya.

Ia menilai, upaya menyiapkan SDM yang unggul akan sulit terwujud jika tidak didukung oleh kebersamaan semua pihak. Dalam hal ini, pers memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyampai informasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat.

Menurut Muhidi, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif, pers dapat membantu masyarakat memahami arah pembangunan nasional serta peran yang dapat diambil dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Pers memiliki kekuatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang menjadi tujuan bangsa ke depan. Termasuk bagaimana target-target Indonesia Emas 2045 itu disusun dan bagaimana kita semua harus mempersiapkannya sejak sekarang,” kata Muhidi.

Lebih lanjut, ia berharap pers tetap konsisten menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Di tengah maraknya arus informasi dan hoaks, pers diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya bagi masyarakat. 

“Oleh karena itu, bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, kami berharap pers ke depan dapat terus memberikan edukasi di tengah masyarakat tentang tujuan Indonesia ke depan, target-target Indonesia Emas 2045, serta bagaimana cara kita mempersiapkannya,” ucap Muhidi.

Pada momentum HPN 2026 ini, Muhidi juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini telah berkontribusi dalam mengawal pembangunan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Ia berharap sinergi antara pers, DPRD, dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat. (*)


Read more »

10 February


Padang - Untuk menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada belanja pemerintah, Sumatera Barat (Sumbar) harus mampu menciptakan iklim yang ramah bagi investasi swasta.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman, saat melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, Minggu (8/2). Reses tersebut digelar dengan mengambil tempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Padang.

Albert menyampaikan, persoalan ekonomi menjadi isu utama yang banyak disampaikan masyarakat selama pelaksanaan reses. Mulai dari masih terbatasnya lapangan pekerjaan, fluktuasi harga kebutuhan pokok, kebutuhan permodalan bagi pelaku UMKM, hingga kondisi ekonomi secara umum yang dinilai belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat.

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar ekonomi Sumatera Barat adalah masih tingginya ketergantungan daerah terhadap belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

“Ketika daerah terlalu bergantung pada belanja pemerintah, maka saat terjadi efisiensi atau pemangkasan anggaran, Sumatera Barat ikut terdampak. Kondisi ini tentu menyulitkan,” ujarnya.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Albert menilai Sumatera Barat harus mendorong masuknya belanja swasta melalui peningkatan investasi. Pemerintah daerah, kata dia, perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal, sehingga tercipta usaha-usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika investasi tumbuh, ekonomi akan bergerak dan masyarakat bisa lebih sejahtera,” katanya.

Namun demikian, Albert menilai iklim investasi di Sumatera Barat hingga kini belum sepenuhnya ramah bagi investor. Sejumlah kendala masih kerap dihadapi, di antaranya birokrasi yang berbelit-belit serta persoalan lahan yang sering bermasalah.

“Kuncinya ada di pemerintah daerah. Bagaimana birokrasi bisa memberi kemudahan, tidak berbelit-belit. Kemudian, jika ada kendala di lapangan khususnya terkait lahan atau tanah ulayat, harus dikomunikasikan secara baik dan bijak dengan masyarakat. Tujuan tanah ulayat itu sangat mulia, bagaimana bisa memberi manfaat bagi kaum,” tegasnya.

Dalam reses yang digelar di Kota Padang tersebut, Albert juga menerima berbagai aspirasi masyarakat. Di antaranya permintaan perbaikan jembatan yang rusak akibat banjir, bedah rumah, pembangunan jalan usaha tani, bantuan sarana penunjang kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta usulan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Albert menegaskan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.

“Untuk yang menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan di tingkat provinsi. Sementara yang menjadi kewenangan kota akan kami koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang,” ujarnya.

Terkait bantuan bedah rumah, Albert mengungkapkan dari hasil komunikasi yang ia lakukan dengan Anggota DPR RI, Alex Indra Lukman, tahun 2026 sekarang akan direalisasikan bantuan bedah rumah sebanyak 200 unit di Kota Padang, dengan sumber dana dari pemerintah pusat.

“Ini merupakan hasil perjuangan dan lobi Pak Alex Indra Lukman di tingkat pusat. Tahun 2026 sekarang di Kota Padang akan direalisasikan program bedah rumah untuk sebanyak 200 unit,” pungkasnya. (*) 

 
Read more »

07 February
 

PADANG, — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar kegiatan reses bersama masyarakat GUO Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi, terutama terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

Muhidi menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintahan.

“Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada yang menjadi kewenangan provinsi. Semua kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar Rp6 triliun dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu aspirasi warga GUO, yakni pembangunan musala, dapat diperjuangkan melalui dana bantuan provinsi sebesar Rp20 juta, dengan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.

“Persyaratannya antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi Kabag Kesra Kota Padang, serta SK pengangkatan pengurus dari KUA. Setelah itu dibuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra,” jelasnya.

Muhidi juga menegaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, DPRD bertugas membahas dan mengesahkan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Terkait penanganan masyarakat terdampak bencana, Muhidi menyampaikan bahwa seluruh data telah diinput dalam sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat. Ia menambahkan, Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda kabupaten/kota dan Wali Kota Padang sangat proaktif mendorong kebijakan, terutama menjelang Ramadan, agar bantuan dapat segera dirasakan masyarakat.

“Kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya.

Menurut Muhidi, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan perekonomian warga. Oleh sebab itu, diperlukan program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan padat karya, agar roda ekonomi kembali bergerak.

“Usaha kecil dan menengah sangat diharapkan masyarakat. Semua usulan sudah kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat GUO, Suryadi, mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Sumbar yang dinilai cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi.

“Ketua DPRD Sumbar langsung datang dan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian tersebut,” ucapnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya perbaikan irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk warga yang memiliki usaha kue kering.(*)

Read more »

06 February


Padang - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria komitmen perjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Nanda Satria usai melaksanakan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2). Ia mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut adalah soal bantuan modal bagi UMKM.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, bantuan permodalan yang disalurkan melalui program Dinas Koperasi dan UKM selama ini masih berada di angka Rp2 juta per UMKM. Nilai tersebut dinilai belum cukup untuk menopang keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.

“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM masih terjerat pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Ia berkomitmen untuk mengawal agar bantuan permodalan UMKM dapat ditingkatkan, minimal menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.

“Ini akan kami perjuangkan melalui Dinas Koperasi. Kami juga akan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.

Selain memperjuangkan kenaikan bantuan UMKM, Nanda Satria juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebutkan, berdasarkan penjelasan Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan untuk koperasi cukup besar. Nilainya bahkan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta, yang diberikan dalam bentuk aset untuk mendukung kegiatan produksi atau usaha koperasi. Hal ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan.

“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai program Presiden, agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Reses yang digelar Nanda di Pasa Lalang dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan modal UMKM, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

Nanda menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. (*)
Read more »

05 February

 ‎


PADANG – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Padang sukses menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V pada Kamis (5/2/2026). Momentum sakral empat tahunan yang berlangsung khidmat di salah satu hotel berbintang di Kota Padang ini membuahkan hasil signifikan bagi masa depan pendidikan anak usia dini di Kota Bingkuang.

‎Melalui proses musyawarah yang demokratis, Desi Susanti secara resmi terpilih kembali untuk mengemban amanah sebagai Ketua Himpaudi Kota Padang masa bakti 2026-2030. Terpilihnya kembali Desi merupakan bukti nyata atas kepercayaan para anggota terhadap rekam jejak dan visi kepemimpinan yang telah ia tunjukkan pada periode sebelumnya.

‎Mewujudkan Organisasi Profesional dan Bermartabat

‎Sesuai dengan tema besar yang diusung, "Wujudkan Organisasi Profesional dan Bermartabat," Musda ke-V ini bukan sekadar ajang pergantian pengurus, melainkan momentum penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pendidik PAUD.

‎Dalam sambutannya pasca terpilih, Desi Susanti menegaskan komitmennya untuk membawa Himpaudi Kota Padang ke level yang lebih tinggi.

‎   "Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Fokus kita ke depan adalah memperkuat profesionalisme pendidik dan memastikan kesejahteraan serta martabat para pejuang pendidikan anak usia dini di Kota Padang tetap terjaga dan diakui secara luas," ujar Desi.

‎Fokus Strategis Periode 2026-2030

Di bawah kepemimpinan Desi Susanti untuk empat tahun ke depan, Himpaudi Kota Padang telah memetakan beberapa agenda strategis, di antaranya:

 Peningkatan Kompetensi: Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik untuk beradaptasi dengan teknologi pendidikan terbaru.

‎Advokasi Pendidik: Memperkuat sinergi dengan pemerintah kota terkait kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru PAUD.

Solidaritas Organisasi: Menjadikan Himpaudi sebagai rumah besar yang inklusif bagi seluruh pengelola dan pendidik anak usia dini di Kota Padang.

‎Dukungan Luas

‎Keberhasilan penyelenggaraan Musda V ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang hadir. Terpilihnya sosok yang dinilai visioner dan mengayomi seperti Desi Susanti diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mencetak generasi emas dari jenjang pendidikan paling dasar.

‎Dengan nakhoda baru untuk masa bakti 2026-2030, Himpaudi Kota Padang siap melangkah mantap mewujudkan cita-cita besar: melahirkan pendidik yang profesional, berdedikasi, dan bermartabat demi masa depan anak bangsa.

‎


Read more »

05 February



Padang - Ketiadaan peralatan laptop masih menjadi kendala utama bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam menginput data calon penerima berbagai program bantuan pemerintah.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, Rabu (4/2). Reses itu dipusatkan di Kantor Lurah Balai Gadang.

Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menyampaikan bahwa salah satu tugas PSM adalah mendata serta memfasilitasi pengajuan bantuan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan, dan program sosial lainnya.

“Agar proses entri data bisa berjalan cepat dan tepat, kami sangat membutuhkan laptop. Saat ini PSM di Balai Gadang belum memilikinya. Kami berharap ada perhatian dan bantuan terkait hal ini,” ujar Opi kepada Iqra Chissa.

Selain itu, Opi juga berharap adanya sosialisasi rutin terkait program bantuan pemerintah di Balai Gadang. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami jenis bantuan yang tersedia maupun persyaratan yang harus dipenuhi.

“Banyak warga yang belum mengerti program bantuan apa saja yang ada dan bagaimana cara mengajukannya. Jika ada sosialisasi, tentu masyarakat akan lebih paham,” katanya.

Tak hanya itu, PSM Balai Gadang juga mengusulkan bantuan berupa seragam kerja serta dana transportasi bagi lima orang PSM yang bertugas di kelurahan tersebut. Pasalnya, dalam melakukan survei lapangan, jarak antar lokasi cukup jauh sehingga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan peralatan pendukung PSM, masyarakat juga menyampaikan aspirasi di sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi.

Di sektor pertanian, warga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani guna mempermudah akses ke lahan pertanian. Sementara di sektor pendidikan, masyarakat meminta penambahan sekolah, khususnya tingkat SMP, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Balai Gadang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Iqra Chissa menyatakan bahwa usulan yang menjadi kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui APBD Provinsi Sumbar Tahun 2027. Sedangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar.

Terkait permintaan penambahan sekolah, Iqra menegaskan hal tersebut menjadi prioritas untuk diperjuangkan.

“Balai Gadang sudah padat penduduk dan memang sudah selayaknya ditambah sekolah, terutama SMP. Banyak anak-anak kita yang harus bersekolah ke luar wilayah, sementara sebagian berasal dari keluarga kurang mampu. Ini akan kami komunikasikan dengan DPRD Kota Padang melalui Komisi IV agar dapat diperjuangkan,” ujarnya.

Iqra Chissa menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Oleh karena itu, ia berkomitmen mengawal penambahan sekolah di Balai Gadang dapat terealisasi. (*)
Read more »

03 February


Padang - Bank Nagari menggelar Press Conference Kinerja Tahun 2025 pada Paparan Kinerja Bank Nagari 2025, dan Klarifikasi Isu Publik tanggal 2 Februari 2026 di Kantor Pusat Bank Nagari, Jl. Pemuda No. 21 Padang. Pemaparan dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari dan dihadiri oleh Media Cetak dan Media Online di Sumatera Barat.

Di tengah tekanan ekonomi global dan perlambatan nasional, Bank Nagari berhasil menjaga kinerja tetap solid sepanjang 2025.

Tahun buku 2025, Bank Nagari mencatat:

* Aset tembus Rp33,61 triliun

* DPK Rp26,84 triliun

* Laba bersih Rp493,74 miliar

* Rasio keuangan tetap sehat dengan CAR 23,72% dan NPL 2,40%

Di saat yang sama, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari tumbuh impresif dengan:

* Aset syariah Rp6,49 triliun (+6,28%)

* Pembiayaan syariah Rp4,63 triliun (+14,66%)

* Laba UUS Rp224,62 miliar (+15,43%)

Pertumbuhan UUS yang konsisten, penguatan digital banking melalui Ollin by Nagari, serta jaringan layanan yang luas membuktikan komitmen Bank Nagari dalam menghadirkan layanan keuangan yang adaptif, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Tak hanya itu, sepanjang 2025 Bank Nagari juga meraih 33 penghargaan nasional dan regional, termasuk peringkat idA+/Stable dari PEFINDO.

Pada kesempatan yang sama, Bank Nagari menyampaikan klarifikasi resmi atas sejumlah pemberitaan yang berkembang di ruang publik saat Press Conference Kinerja Keuangan PT Bank Nagari yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2026 di Kantor Pusat Bank Nagari Jl. Pemuda No. 21 Padang.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai wujud komitmen Bank Nagari terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sekaligus untuk meluruskan informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan proporsional.

Terkait informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menegaskan, pihaknya tidak menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik. Informasi yang bersifat wajib dibuka, termasuk laporan tahunan dan ringkasan pelaksanaan CSR, telah tersedia melalui kanal resmi Bank Nagari.

Adapun permintaan informasi yang memuat data pribadi pegawai, rincian biaya operasional secara detail, serta identitas individu penerima CSR, ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan perbankan dan OJK, setelah melalui uji konsekuensi. Penyaluran dana CSR Bank Nagari telah diaudit dan diawasi oleh regulator dan lembaga berwenang.

Terkait kebijakan hapus buku kredit, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menyampaikan, dalam pelaksanaan kebijakan hapus buku kredit macet, Bank Nagari senantiasa berpedoman pada ketentuan regulator dan peraturan internal Bank.

Menurutnya, hapus buku merupakan tindakan administratif akuntansi dan tidak menghapus hak tagih Bank kepada debitur. Bank tetap melakukan upaya penyelesaian kredit secara aktif melalui penagihan, penjualan agunan, dan lelang melalui KPKNL sebagai pejabat lelang independen. Setiap penerimaan kembali (recovery) atas kredit yang telah dihapus buku dicatat sebagai pendapatan operasional sesuai ketentuan.

Mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan independen melalui sistem lelang elektronik KPKNL (lelang.go.id). Bank tidak memiliki kewenangan atas penentuan peserta maupun pemenang lelang.

Terkait kebijakan internal pegawai, termasuk Uang Akhir Tahun (UAT) dan Jaminan Hari Tua (JHT), Direktur Operasional Bank Nagari, Zilfa Efrizon menyampaikan, bahwa penyesuaian kebijakan Uang Akhir Tahun (UAT) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan temuan audit eksternal yang meminta penyesuaian kebijakan remunerasi agar sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 45 Tahun 2015.

Kebijakan ini diambil secara korporasi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan. Terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Bank Nagari telah melaksanakan kewajiban pembayaran premi sesuai perjanjian. Kendala pembayaran klaim yang terjadi bersumber dari permasalahan likuiditas pihak asuransi dan terus dikomunikasikan serta diupayakan penyelesaiannya sesuai mekanisme yang berlaku.

"Bank Nagari senantiasa memberikan perhatian dan selalu mengutamakan kesejahteraan pegawai dengan berorientasi kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku,"paparnya.

Zilfa juga menyampaikan, bahwa manajemen sangat mendukung dan medorong pembentukan kepengurusan baru FKPBN (Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari) yang sudah tidak aktif dari tahun 2017, yang disebabkan purnatugasnya beberapa pengurus inti dan pandemi covid 19.

FKPBN (Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari) yang bertujuan untuk memastikan aspirasi pegawai tersalurkan secara konstruktif, menjaga keseimbangan kepentingan perusahaan dan pegawai, serta memperkuat iklim kerja yang kondusif, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap pelindungan dan kesejahteraan pegawai Bank Nagari sebagai mitra strategis perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang sehat, dialogis, dan berkeadilan.

Bank Nagari juga menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap fraud. Direktur Kepatuhan Bank Nagari, Bapak Sukardi menyampaikan bahwa setiap indikasi fraud internal ditangani melalui mekanisme audit, pengawasan berlapis, dan proses disiplin maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku, disertai penguatan sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan.

Selanjutnya, dalam rangka tertib administrasi, efektivitas pelayanan informasi publik, serta memastikan penyampaian informasi perusahaan berjalan secara terkoordinasi dan akuntabel, Bank Nagari menetapkan bahwa seluruh permintaan informasi dan koordinasi kehumasan agar disampaikan melalui saluran resmi perusahaan sebagai berikut:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Nagari
         Telp: Ext. 243 (PPID Bank Nagari)
Koordinasi Kehumasan dan Publikasi
          Disampaikan melalui:
          Divisi Sekretaris Perusahaan a.n. Bapak Yosviandri Asril
Pemimpin Bagian Humas a.n. Bapak Fefri Doni
         Telp: Ext. 206 (Divisi Sekretaris Perusahaan)


Penetapan saluran resmi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada media dan publik bersifat akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga kelancaran koordinasi antara Bank Nagari dan mitra media. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Nagari mohon maaf apabila tidak dapat melayani permintaan informasi dan/atau koordinasi kehumasan yang tidak disampaikan melalui saluran resmi sebagaimana dimaksud di atas.

Manajemen Bank Nagari mengapresiasi perhatian dan masukan dari masyarakat dan media. Seluruh pengawasan publik menjadi bagian penting dalam perbaikan berkelanjutan. Bank Nagari berkomitmen untuk terus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan bank sebagai aset strategis daerah.


Read more »
Subscribe to: Comments (Atom)
Maklumat © 2016. All Rights Reserved.
Powered by MAH-2017

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.