Padang - Ketiadaan peralatan laptop masih menjadi kendala utama bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam menginput data calon penerima berbagai program bantuan pemerintah.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, Rabu (4/2). Reses itu dipusatkan di Kantor Lurah Balai Gadang.
Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menyampaikan bahwa salah satu tugas PSM adalah mendata serta memfasilitasi pengajuan bantuan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan, dan program sosial lainnya.
“Agar proses entri data bisa berjalan cepat dan tepat, kami sangat membutuhkan laptop. Saat ini PSM di Balai Gadang belum memilikinya. Kami berharap ada perhatian dan bantuan terkait hal ini,” ujar Opi kepada Iqra Chissa.
Selain itu, Opi juga berharap adanya sosialisasi rutin terkait program bantuan pemerintah di Balai Gadang. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami jenis bantuan yang tersedia maupun persyaratan yang harus dipenuhi.
“Banyak warga yang belum mengerti program bantuan apa saja yang ada dan bagaimana cara mengajukannya. Jika ada sosialisasi, tentu masyarakat akan lebih paham,” katanya.
Tak hanya itu, PSM Balai Gadang juga mengusulkan bantuan berupa seragam kerja serta dana transportasi bagi lima orang PSM yang bertugas di kelurahan tersebut. Pasalnya, dalam melakukan survei lapangan, jarak antar lokasi cukup jauh sehingga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.
Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan peralatan pendukung PSM, masyarakat juga menyampaikan aspirasi di sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi.
Di sektor pertanian, warga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani guna mempermudah akses ke lahan pertanian. Sementara di sektor pendidikan, masyarakat meminta penambahan sekolah, khususnya tingkat SMP, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Balai Gadang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Iqra Chissa menyatakan bahwa usulan yang menjadi kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui APBD Provinsi Sumbar Tahun 2027. Sedangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar.
Terkait permintaan penambahan sekolah, Iqra menegaskan hal tersebut menjadi prioritas untuk diperjuangkan.
“Balai Gadang sudah padat penduduk dan memang sudah selayaknya ditambah sekolah, terutama SMP. Banyak anak-anak kita yang harus bersekolah ke luar wilayah, sementara sebagian berasal dari keluarga kurang mampu. Ini akan kami komunikasikan dengan DPRD Kota Padang melalui Komisi IV agar dapat diperjuangkan,” ujarnya.
Iqra Chissa menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Oleh karena itu, ia berkomitmen mengawal penambahan sekolah di Balai Gadang dapat terealisasi. (*)
Post a Comment