Lima Puluh Kota — Total 48 jawaban disampaikan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo terkait pandangan Umum Delapan Fraksi di DPRD Lima Puluh Kota atas penyampaian Nota Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022. Penyampaian tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Lima Puluh Kota di ruang sidang utama DPRD, Rabu (7/09/22).

Rapat paripurna sebelumnya dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar, turut dihadiri Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo, Wakil Ketua DPRD Wendi Chandra serta sejumlah anggota DPRD, jajaran Forkopimda serta Kepala Perangkat Daerah di Lima Puluh Kota.

Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo sebelumnya pada Senin lalu menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 PAD direncanakan sebesar Rp.1.299.195.312.130, dengan rincian PAD mengalami penurunan sebesar Rp.4.215.941.235, yang semula Rp.111.691.854.714,- menjadi sebesar Rp.107.475.913.479,-.

“Turunnya PAD ini diakibatkan dari pengurangan target Retribusi Daerah yaitu pada Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo dan Dinas Pangan,” ujar Bupati Safaruddin.

Secara berurutan Safaruddin menjawab pertanyaan, pernyataan, dan saran yang disampaikan 8 Fraksi DPRD Lima Puluh Kota pada Rapat Paripurna sebelumnya. Dalam penyampaian Pandangan Umum ke delapan Fraksi menyoroti postur Nota Anggaran APBD-P. Diantara titik perhatian Pandangan Umum DPRD Lima Puluh Kota berkisar dari skema pendapatan daerah. Enam dari delapan fraksi DPRD di Lima Puluh Kota menyoroti Pendapatan Asli Daerah yang belum mencapai target yaitu fraksi Hanura, Perjuangan Kebangkitan Nasional, Gerindra, Demokrat, dan Fraksi PPP.

Terkait hal tersebut, Safaruddin menyebutkan Pemerintah daerah telah berupaya dengan berbagai inovasi terkait efisiensi anggaran, diantaranya Retribusi Daerah akan berbasis digital, pengelolaan aset yang kurang bermanfaat agar memangkas biaya operasional, rekonsiliasi data dan gaji pegawai serta penyesuaian anggaran di beberapa OPD.

“Untuk program prioritas yang disampaikan fraksi Golkar, PAN, dan Gerindra, kami kembali menegaskan bahwa APBD Perubahan yang telah diajukan utamanya dalam mendukung program prioritas yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026,” jelas Safaruddin.

Sedangkan menjawab tantangan inovasi retribusi daerah yang dicetuskan Fraksi PAN, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini sedang menggodok Sistem Informasi Pajak Daerah berbasis digital dan diharapkan akhir tahun ini akan segera rampung. Sementara itu, terkait dengan lambannya perangkat daerah dalam mengeksekusi program kegiatan yang telah tertampung di APBD, Safaruddin mendorong OPD agar segera menuntaskan program kerja masing-masing serta berkomitmen akan mereview kinerja masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Terkait dengan ketidaksesuaian Nota KUA PPAS perubahan dengan RAPBD perubahan, Safaruddin menjawab bahwa hal tersebut merupakan rekomendasi dari Badan Anggaran dan TAPD khususnya target PAD yang harus dikaji ulang.

“Kami juga menginformasikan bahwa program Balai Wilayah Sungai V pada tahun ini akan dilaksanakan pengecoran saluran tersier di di Lima lokasi di Lima Puluh Kota,” ungkap Safaruddin.

Tidak hanya itu, fraksi Gerindra dan Demokrat turut membahas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar pemerintah daerah menyiapkan terobosan dan antisipasinya. Terkait hal itu, Safaruddin menjawab bahwa pemerintah daerah sedang memformulasikan pemanfaatan DAU dan DBH sebesar 2 persen untuk memberikan bantuan sosial.

Dengan sekelumit jawaban yang disampaikan tersebut, Bupati Safaruddin berharap rasa kebersamaan yang selalu ditumbuhkan dengan peningkatan koordinasi secara sinergi dalam pengelolaan pendapatan daerah antar stakeholder sehingga dapat memperlancar penetapan seluruh kebijakan Perda dan Ranperda. (FS)

MaklumatNews Sumbar - Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P,  SH, S.I.k, M.H, meresmikan Asrama Polisi (Aspol) Polres Kepulauan Mentawai yang dihadiri Pj Bupati Kepulauan Mentawai dan unsur Forkompimda lainnya  di Kilometer 2 Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu, (7/9/2022) siang.

Adapun  jumlah Asrama yang diresmikan sebanyak 29 unit yang terdiri dari 10 unit asrama bintara, 10 unit asrama perwira, 1 unit mess polwan, 2 unit mess tamu, 9 unit untuk Pejabat Utama Polres.

Peresmian itu ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Sumbar. 

Dalam sambutanya,, Kapolda Sumbar menyampaikan agar manfaatkan fasilitas yang sudah di bangun ini sebaik mungkin dan lakukan perawatan secara konsisten dan kontinyu.

Lebih lanjut Kapolda Sumbar mengatakan, fasilitas yang belum ada di setiap unit asrama untuk segera di lengkapi dan lakukan secara swadaya dan kreatif, jadikanlah asrama ini sebagai rumah pribadi, sehingga terpelihara dengan baik.

Selain itu, Kapolda Sumbar juga menyampaikan kepada seluruh personel untuk menanam pohon, sehingga terlihat lingkungan asrama tidak gersang, akan tetapi di lindungi dengan pohon.(**)

MaklumatNews Sumbar - Dalam kunjungan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH ke Polres Kepulauan Mentawai, tadi malam telah dilangsungkan kegiatan doa bersama lintas agama untuk Polri dan seluruh masyarakat Kepulauan Mentawai agar terhindar dari bencana, Selasa (6/9) di halaman Mapolres Mentawai. 

Kegiatan doa lintas agama tersebut diwarnai dengan penyalaan lilin oleh masyarakat yang terlihat hadir dalam doa bersama itu.

Dalam doa bersama ini, para pemuka agama yang terdiri dari pemuka agama islam, pemuka agama kristen katolik, dan kristen protestan bergilir melantunkan doa menurut kepercayaan masing-masing untuk mendoakan institusi Polri, negara, serta masyarakat Indonesia. 

Turut hadir Pj. Bupati Mentawai, PJU Polda Sumbar, Kapolres Kepulauan Mentawai, Forkopimda Mentawai, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat.(*)

"Utamakan datangi rumah orang miskin, pastikan mereka dapat BPJS. Tolong jaga ritme pengawasan meski capaian kita dudah cukup tinggi, hanya sekitar 4 persen lagi," kata Riza saat pencanangan universal health coverage (UHC) kepesertaan JKN-KIS di lantai III kantor wali kota, Selasa (6/8).

Riza mencemaskan adanya masyarakat yang ikut BPJS mandiri, namun kemudian saat mereka sakit dan dirawat di rumah sakit, mereka menjadi kesusahan, istilahnya sakit jadi miskin (Sadikin).

Riza menginginkan agar universal health coverage (UHC) dapat dipertahankan, pihaknya terus berupaya agar setiap warga punya kartu BPJS, tetapi persoalan klasiknya masih ada orang yang tidak peduli dengan kesehatan, menganggap enteng urusan BPJS.

"Orang yang tidak peduli ini banyak yang pas sakit baru cari saya. Padahal kita selalu nyinyir sedikit dengan masyarakat, apakah BPJSnya terus aktif," kata Riza.

Sementara itu, tandasnya, Pemerintah Kota Payakumbuh masih punya anggaran, namun tak tersalurkan, masih ada sekitar 500 kuota yang tersedia, termasuk slot bagi bayi yang baru lahir.

"Jangan dibiarkan tidak terpenuhi, sementara sudah dianggarkan, ini perlu dimaksimalkan, anggaranpun takkan jadi silpa. Saya minta dengan sangat camat dan lurah tolong kontrol kepesertaan BPJS warganya, cek mereka yang ikut secara mandiri atau dibantu pemda," tegasnya.

Riza juga meminta agar pendataan peserta BPJS yang ditanggunh pemerintah jangan salah sasaran. Yang sering lupa itu mengingatkan masyarakat saat mereka yang berurusan dengan dinas yang melayani administrasi kependudukan.

"Ada yang ikut BPJS namun menunggak karena masalahnya tak kuat membayar, kalau mereka layak dibantu maka berikan bantuan melalui BPJS yang ditanggung pemerintah. Kita sudah punya aturan Perwako tentang peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang bisa didaftarkan Pemko Payakumbuh," katanya.

Riza juga mengingatkan bawahannya agar berorientasi melayani masyarakat, urusan BPJS ini menjadi perhatian bersama-sama.

"Jangan dibiarkan data yang sedikit ini membuat lalai, kita naikkan menuju 100 persen," tukuknya.

Sementara itu Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng dan Jambi Eddy Sulistijanto Hadie menyampaikan selama lebih dari delapan tahun berjalan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Jumlah kepesertaan program ini telah mencapai lebih dari 244,6 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia, yang berasal dari berbagai segmen termasuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah.

"Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas niatan mulia Pemerintah Kota Payakumbuh, yang berkomitmen mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta Program JKN-KIS," ujarnya.

Ditambahkan Eddy, per September 2022 jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan melalui Program JKN-KIS di Kota Payakumbuh sebanyak 136.382 jiwa atau sudah 96.17 % dari Jumlah penduduk sebanyak 141.813 jiwa. 

"Dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Payakumbuh, kami yakin perlindungan Program JKN-KIS akan semakin luas dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Payakumbuh," tukuknya.

Terakhir, Eddy menyampaikan hingga saat ini untuk pemenuhan hak peserta dalam rangka mendapatkan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 27.549 Fasilitas Kesehatan seindonesia, dan untuk Kota payakumbuh BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 17 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dan 5 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan se Kota Payakumbuh.

Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Febri Yanti, Ketua Tim Koordinasi Pemerintah Daerah Dafrul Pasi, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Yuneri Yunirman, Kepala OPD, Camat dan Lurah se Kota Payakumbuh.

Juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara Wako Riza Falepi dengan BPJS Kesehatan serta penyerahan kartu JKN-KIS secara simbolis kepada masyarakat. (Humas)

Ketua Kwarcab 0314 Payakumbuh Rida Ananda mengucapkan selamat datang kepada para kontingen Jamnas di Payakumbuh. Serta rasa terimakasih, karena telah menjaga nama baik Kota Payakumbuh di kancah nasional.

“Selamat bergabung lagi di Pramuka Kota Payakumbuh, semoga apa yang didapat selama jamnas kemaren bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terimakasih kami ucapkan, karena Payakumbuh bisa menjadi panutan bagi daerah lain,” kata Sekda Rida Ananda.

Rida menyebut, selain banyaknya manfaat yang didapat, saat Jamnas tersebut merupakan momen yang sangat baik untuk saling bersilaturahmi dengan kontingen daerah lain, karena dari Sabang sampai Merauke berkumpul disana.

“Selain membentuk mental dan kepribadian, kegiatan ini bisa merajut tali persaudaraan karena ada perwakilan dari seluruh Indonesia. Kalau adek-adek tidak memanfaatkan itu sungguh merugi sekali,” terangnya.

Untuk kemajuan Pramuka di Payakumbuh kedepannya Rida mengatakan bersama jajaran kepramukaan akan terus memberikan pembinaan untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas.

“Semoga anak-anak kita ini bisa menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, karena orang yang hebat itu adalah orang yang bermafaat bagi orang lain. Serta yang bisa membentengi diri kita itu ya kita sendiri. Makanya perlu ditanamkan sejak dini,” ujarnya.

“Dan jangan lupa untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di sekolah. Supaya pramuka kita semakin maju lagi,” tukuknya.

Selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Kwarcab 0314 Payakumbuh Iwan yang ikut mendampingi saat Jamnas XI, Pramuka Payakumbuh patut berbangga, karena untuk pemasangan tanda peserta diwakili oleh kontingen Pramuka Kota Payakumbuh.

“Pemasangan itu diwakili oleh Ruhel Lethfi dan disematkan langsung oleh Ketua Kwarnas, Kakak Budi Waseso. Se Indonesia adek kita ini yang mewakili kan sungguh luar biasa itu,” ucapnya.

“Dan selama disana banyak kegiatan dan pengalaman baru yang didapat oleh kontingen kita. Semoga ini bisa diteruskan ke rekan-rekan di Payakumbuh dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Dalam penyambutan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh yang diwakili sekretaris Delni Putra beserta jajaran. (MS)