PADANG – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak siang hingga malam hari menyebabkan debit air Sungai Guo meningkat drastis dan memicu gangguan serius pada sistem penyediaan air baku Perumda Air Minum Kota Padang.

Derasnya arus sungai mengakibatkan bendungan sementara (temporary weir) yang selama ini berfungsi mengarahkan aliran air baku menuju instalasi pengolahan hanyut terbawa arus. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan air baku ke instalasi pengolahan terhenti total.

Tidak hanya itu, material berupa lumpur, pasir, bebatuan, ranting pohon, hingga sampah yang terbawa banjir juga menimbun mulut intake, sehingga memperparah kondisi dan membuat proses produksi air bersih tidak dapat dioperasikan.

Akibat gangguan tersebut, ribuan pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang yang berada di wilayah pelayanan Kecamatan Kuranji terdampak dan mengalami penurunan tekanan bahkan penghentian sementara distribusi air bersih.

Pihak Perumda Air Minum Kota Padang saat ini belum dapat melakukan penanganan di lapangan karena kondisi sungai masih sangat deras dan berisiko tinggi terhadap keselamatan petugas.

Keselamatan personel menjadi prioritas utama sebelum upaya perbaikan dilakukan.

Begitu intensitas hujan menurun dan kondisi sungai dinyatakan aman, tim teknis akan segera diterjunkan untuk membangun kembali bendungan sementara, membersihkan material yang menimbun intake, serta memulihkan operasional instalasi pengolahan air.

Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, mengatakan fenomena cuaca ekstrem yang terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam menjaga kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

"Ini merupakan kondisi force majeure atau keadaan di luar kendali yang dipicu oleh tingginya curah hujan. Namun demikian, Perumda Air Minum Kota Padang tidak tinggal diam. Seluruh tim teknis telah bersiaga dan akan bergerak cepat begitu situasi memungkinkan," ujar Adhie Zein.

Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelestarian daerah aliran sungai sebagai bagian dari sistem penyediaan air bersih masyarakat.

"Air bersih adalah kebutuhan dasar yang sangat bergantung pada keseimbangan alam. Ketika hujan ekstrem terjadi, seluruh rantai pelayanan ikut terdampak. Karena itu, menjaga kawasan hulu dan sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat," katanya.

Adhie juga mengimbau pelanggan agar menggunakan cadangan air yang masih tersedia secara bijak dan mengutamakan kebutuhan pokok rumah tangga selama proses pemulihan berlangsung.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Namun kami berharap masyarakat bersabar karena keselamatan petugas di lapangan juga menjadi prioritas. Kami tidak ingin memaksakan pekerjaan di tengah arus sungai yang masih membahayakan. Begitu kondisi aman, penanganan akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan dapat kembali normal," tegasnya.

Ia menambahkan, gangguan ini menjadi pengingat bahwa perubahan cuaca yang semakin ekstrem menuntut kesiapsiagaan bersama, baik dari sisi infrastruktur, petugas lapangan, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

Perumda Air Minum Kota Padang juga mengimbau pelanggan di wilayah terdampak untuk terus memantau informasi resmi perusahaan terkait perkembangan perbaikan dan estimasi normalisasi distribusi air.

Sementara itu, daftar wilayah pelanggan yang terdampak telah disampaikan melalui kanal informasi resmi Perumda Air Minum Kota Padang.

Masyarakat diminta tetap tenang, menghemat penggunaan air yang masih tersedia, serta menyiapkan penampungan cadangan hingga proses perbaikan selesai dilakukan.

PADANG — Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara Counter Polri Sumatra Barat (DPW PW-FRN Sumbar) secara resmi menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas dilantiknya Toton Rasyid, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatra Barat yang baru.

Sinergitas antara institusi penegak hukum dan Organisasi serta media massa diharapkan semakin solid dalam rangka mewujudkan Sumatra Barat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Ketua DPW PW-FRN Sumbar, Ridwan Syafriandi, S.IP, didampingi oleh Sekretaris Dani Putra, Amd, dan Bendahara Sukra Rahmat Putra, S.Sos, menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan baru di BNNP Sumbar membawa harapan besar bagi penguatan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Ranah Minang.

"Kami keluarga besar DPW PW-FRN Counter Polri Sumatra Barat mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Toton Rasyid, S.H., M.H. di Ranah Minang. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, BNNP Sumbar semakin progresif, tegas, dan humanis dalam memberantas peredaran narkotika yang merusak generasi muda," ujar Ridwan Syafriandi, S.IP di Padang, Kamis (18/6/2026). 

Ridwan menambahkan bahwa PW-FRN Sumbar yang berkomitmen dan mendukung penuh penegakan hukum, siap berjalan beriringan dengan BNNP untuk memberikan edukasi serta informasi yang akurat kepada masyarakat.

"Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan amanah dan pengabdian di Sumatra Barat. Bersama Fast Respon Nusantara, mari kita wujudkan semangat solidaritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan masyarakat," pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPW PW-FRN Sumbar Dani Putra, Amd, dan Bendahara Sukra Rahmat Putra, S.Sos menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus di tingkat wilayah siap mengawal pemberitaan yang objektif, edukatif, dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif di Sumatra Barat.

Acara serah terima jabatan dan pelantikan ini diharapkan menjadi momentum awal yang kuat bagi penegakan hukum yang profesional, tepercaya, dan selalu hadir di tengah masyarakat setiap saat sesuai dengan marwah organisasi PW-FRN.(Rls)

 

PADANG– Guratan lelah setelah seharian mengemban tugas negara seketika luruh di Markas Komando Resor Militer (Makorem) 032/Wirabraja, Kamis (18/6/2026). Malam itu, atmosfer markas terasa berbeda. Riuh rendah tepuk tangan dan sorak semangat membubung tinggi saat para prajurit berkumpul bersama, melebur dalam keseruan nonton bareng (nobar) pesta sepak bola jagat raya, FIFA World Cup 2026.

Kegiatan nobar yang diinisiasi di lingkungan satuan ini bukan sekadar panggung hiburan melepas penat. Lebih dari itu, ia menjelma menjadi ruang kultural untuk mempererat tali silaturahmi, memupuk kebersamaan, dan memperkokoh soliditas antar-prajurit. Di depan layar lebar, sekat-sekat formalitas mencair, digantikan oleh kehangatan dan rasa persaudaraan yang kental.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme yang luar biasa, namun tetap berjalan dalam koridor yang aman, tertib, dan penuh keakraban. Momen langka dari turnamen sepak bola internasional ini dimanfaatkan dengan baik oleh para personel untuk saling bertukar cerita, memperkuat jiwa korsa, sekaligus menikmati hiburan bermutu di sela-sela kesibukan menjaga teritorial.

Sebagai pilar utama yang memegang peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatra Barat, Korem 032/Wirabraja memang dikenal konsisten dalam melakukan pembinaan personel. Kegiatan humanis seperti ini menjadi bukti nyata bahwa institusi terus berupaya menjaga keseimbangan antara kedisiplinan tugas pokok dengan pemenuhan kebutuhan mental prajurit.

Melalui pendekatan yang seimbang ini, Korem 032/Wirabraja tidak hanya menempa anggotanya menjadi prajurit yang profesional dan tangguh secara fisik serta taktik, tetapi juga membentuk karakter humanis yang selalu dekat dan dicintai oleh rakyat.(Penrem)

PADANG – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan audiensi sekaligus studi lapangan dari puluhan dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Ekasakti (UNES) Padang. Pertemuan yang berlangsung hangat dan interaktif tersebut digelar di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Rabu (17/6/2026).  

Rombongan civitas akademika UNES Padang ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, S.STP., M.Si. Kunjungan ini bertujuan memberikan pemahaman praktis secara mendalam kepada para mahasiswa mengenai tata kelola pemerintahan, khususnya tugas, fungsi, serta kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.  

Dalam pemaparannya, Dahrul Idris menjelaskan tiga peran strategis DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), penganggaran (budgeting), dan pengawasan. Menurutnya, pemahaman ini sangat penting bagi generasi muda sebagai bagian dari pendidikan politik dan penguatan wawasan kebangsaan.  

"Kami sengaja menerima adik-adik mahasiswa untuk memberikan penjelasan terkait tugas dan wewenang DPRD. Dengan memahami fungsi lembaga legislatif, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap pembangunan daerah," ujar Dahrul Idris.  

Selain membahas fungsi kelembagaan, diskusi mengalir dinamis saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kaitannya dengan tantangan ekonomi daerah saat ini. Idris memaparkan bahwa APBD bukan sekadar instrumen pembiayaan pemerintahan, melainkan harus menjadi stimulus ekonomi yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.  

Menariknya, dalam kesempatan itu Sekretariat DPRD Sumbar juga menantang para mahasiswa untuk tidak sekadar terpaku mencari kerja setelah lulus, melainkan berani membangun jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) sejak dini.

“Saya minta adik-adik banyak baca buku, adik-adik harus punya nilai (value). Miliki keterampilan dan karakter yang bagus,” tegas Idris memotivasi para mahasiswa.  

Relasi Publik Sumbar

Suasana audiensi berjalan sangat akrab dan bertabur pertanyaan kritis dari mahasiswa seputar kondisi riil ekonomi serta dinamika politik di Sumatera Barat. Guna memperkaya wawasan praktis, rombongan mahasiswa FISIPOL UNES juga diberikan kesempatan untuk mengamati jalannya proses rapat paripurna secara langsung di DPRD Sumatera Barat.  

Melalui kegiatan studi lapangan ini, FISIPOL UNES Padang menegaskan komitmennya untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan dan pemahaman praktis terhadap kebijakan publik demi kemajuan daerah.

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. Rapat tertinggi ini menjadi momentum penting dalam mengukur akuntabilitas sekaligus merumuskan strategi pembangunan Sumatera Barat ke depan.

Dalam rangkaian acara tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diumumkan kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2025. Raihan prestisius ini mengukuhkan pencapaian luar biasa Pemprov Sumbar yang sukses meraih opini WTP sebanyak 14 kali secara berturut-turut.

Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sumatera Barat beserta seluruh jajaran perangkat daerah atas konsistensi menjaga kepatuhan administratif tersebut. Apresiasi serupa juga dialamatkan kepada BPK RI dan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang tiada henti melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah. Sebelum capaian tahun ini, komitmen dalam menjaga kepatuhan memang telah tebermaksud lewat 13 kali raihan WTP terdahulu.

Kendati demikian, Muhidi dengan tegas mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah.

"Prestasi WTP ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas belanja daerah yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Muhidi menekankan.

Bagi lembaga legislatif, LHP BPK tidak sekadar dipandang sebagai agenda rutin tahunan. Dokumen ini merupakan instrumen krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Sementara bagi jajaran eksekutif pemerintah daerah, LHP BPK harus dijadikan pedoman utama untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Di samping ruang apresiasi, Rapat Paripurna kali ini juga menjadi ajang refleksi kritis. DPRD Sumbar menyoroti berbagai tantangan berat yang tengah dihadapi daerah saat ini. Mulai dari gejala perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, hingga keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi serta pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat.

Tantangan ini kian kompleks mengingat tuntutan kebutuhan pendanaan yang sangat besar untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang sempat melanda Sumatera Barat pada tahun 2025 silam.

Merespons dinamika tersebut, Ketua DPRD menaruh harapan besar agar BPK ke depan tidak hanya fokus memberikan catatan terkait kepatuhan administrasi dan prosedur semata. Lebih dari itu, BPK diharapkan dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang dapat membantu pemerintah daerah mendongkrak efisiensi anggaran, memperluas ruang fiskal, sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan keuangan daerah.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, Muhidi mendorong pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat menjadikan setiap rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi fundamental. Langkah ini dinilai vital guna meningkatkan profesionalisme dan akurasi pengelolaan keuangan daerah ke tingkat yang lebih tinggi.

DPRD Sumbar mengingatkan kembali bahwa raihan WTP wajib diikuti oleh komitmen konkret untuk menuntaskan seluruh rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK.

"DPRD Sumbar menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Kami akan memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dengan baik demi mewujudkan pengelolaan APBD yang lebih berkualitas, transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan seluruh masyarakat Sumatera Barat," tutup Muhidi.

Rapat Paripurna resmi ditutup setelah seluruh rangkaian prosesi penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2025 selesai dilaksanakan dengan khidmat dan lancar. (h/mel)

Penulis: Sukra Rahmat Putra 

PADANG — Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang di Jalan Bagindo Aziz Chan, Sungai Sapih, pagi itu menjadi saksi bisu dari sebuah momentum krusial bagi masa depan pembangunan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Senin (15/6/2026), jarum jam tepat menunjuk angka 09.00 WIB ketika palu sidang diketukkan, menandai dimulainya Rapat Paripurna yang tidak sekadar formalitas legislasi, melainkan pembuktian komitmen nyata dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang didampingi oleh dua Wakil Ketua, Mastilizal Aye dan Jupri, lembaga legislatif ini kembali menegaskan fungsinya sebagai benteng pengawasan. Tiga agenda besar bertaraf strategis dihamparkan di atas meja parlemen: Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, hingga penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2026.

Hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju M. Chaniago, serta jajaran unsur Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinergi yang hangat namun tetap kritis terpancar sepanjang jalannya sidang yang berlangsung hingga tengah hari.

Agenda utama dimulai dengan mendengarkan laporan komprehensif dari Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV yang dibacakan oleh Juru Bicara Pansus, Usmadi Thraeb. Kerja keras 45 anggota dewan dalam membedah setiap pos anggaran akhirnya diformulasikan ke dalam struktur definitif.

Dari data yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah Kota Padang tahun 2025 menembus angka Rp2,85 triliun, dengan realisasi belanja sebesar Rp2,81 triliun. Catatan ini menorehkan surplus anggaran yang sehat bagi kas daerah sebesar Rp32,25 miliar.

Meski angka-angka ini menunjukkan performa fiskal yang positif, DPRD Kota Padang tidak ingin terlena. Melalui rangkaian rekomendasi tajam, DPRD mendesak Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kualitas perencanaan berbasis kinerja. Fokus utamanya jelas: anggaran harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan menghasilkan outcome yang terukur, bukan sekadar menyerap dana.

DPRD juga memberikan penekanan khusus pada penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan ketat pada sektor pengadaan barang dan jasa demi meminimalisir kebocoran, kekurangan volume pekerjaan, atau kelebihan pembayaran yang berpotensi merugikan daerah.

Ketegasan fungsi pengawasan ini berjalan selaras dengan apresiasi yang objektif. Seluruh fraksi di DPRD Kota Padang secara bulat menyatakan persetujuannya agar Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Satu di antara pandangan yang mengemuka datang dari Fraksi PDI Perjuangan-PPP. Melalui juru bicaranya, fraksi gabungan ini memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kota Padang mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

"Kami mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dengan 12 kali di antaranya diperoleh secara berturut-turut. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel," tegas juru bicara fraksi, seraya menyebutkan bahwa data Nota Keuangan yang diserahkan sejak 6 Juni lalu telah dikaji secara mendalam sebelum menjadi landasan sikap politik mereka.

Usai merampungkan evaluasi masa lalu, pandangan dewan langsung dialihkan ke depan. Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan rancangan perubahan KUA-PPAS TA 2026 yang bergerak dinamis.

Struktur pendapatan daerah diproyeksikan melonjak signifikan sebesar Rp502,73 miliar (naik 19,67%), dari anggaran semula Rp2,55 triliun menjadi Rp3,05 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh meroketnya pendapatan transfer menjadi Rp2,02 triliun serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyentuh angka Rp1,03 triliun.

Pada pos belanja, penyesuaian dilakukan secara proporsional. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp2,66 triliun, belanja modal melonjak tajam menjadi Rp518,61 miliar untuk menggenjot pembangunan fisik, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp14,77 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp5 miliar. Wali Kota menjamin bahwa skema postur rancangan ini akan tetap berada dalam kondisi yang berimbang.

Ditemui usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam pasca-pengesahan Perda APBD 2025. Batas waktu 60 hari yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi laporan keuangan akan dipelototi secara berkala oleh legislatif.

"Secara audit keuangan sudah dilakukan oleh BPK, dan catatannya sudah kita kantongi. Ada waktu 60 hari untuk tindak lanjut, dan tentu ini akan kita kawal ketat," ujar Muharlion dengan nada tegas di hadapan awak media.

Ia menambahkan, tolok ukur sukses bagi DPRD bukan hanya urusan administratif di atas kertas. "Jika BPK memeriksa capaian keuangan, kami di DPRD melihat dari aspek kinerja. Bukan sekadar output, melainkan outcome-nya bagi rakyat. Evaluasi 2025 ini menjadi kompas penting bagi kami dalam menyusun APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 mendatang," imbuhnya.

Tak hanya urusan fulus, dinamika sosial kota juga menjadi perhatian utama parlemen. Dalam perubahan Propemperda 2026, DPRD Padang mendorong penuh revisi Perda Ketertiban Umum untuk memberantas berbagai penyakit sosial dan maraknya praktik parkir liar yang meresahkan warga. Uniknya, pendekatan yang ditawarkan dewan kali ini sarat akan kearifan lokal.

DPRD berencana merumuskan regulasi yang mengakar pada nilai-nilai adat dengan melibatkan langsung unsur ninik mamak, bundo kanduang, serta lembaga adat setempat. "Ini regulasi yang sangat urgen karena menyangkut kenyamanan dan ketertiban umum di Kota Padang," sebut Muharlion.

Menuju Okto-Pesta: Fokus APBD Perubahan 2026

Menutup penjelasannya, Muharlion membocorkan sejumlah program prioritas yang akan dikawal ketat oleh dewan pada APBD Perubahan 2026. Fokus perhatian akan dicurahkan pada persiapan menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang akan digulirkan pada Oktober 2026, di mana Padang bertindak sebagai tuan rumah.

Selain itu, serangkaian program strategis dalam rangka Hari Jadi Kota Padang diarahkan agar mampu menstimulus ekonomi kerakyatan secara nyata. Terakhir, alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371 miliar yang baru saja diterima akan diawasi secara rigid agar pemanfaatannya tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.

Melalui rangkaian rapat paripurna maraton ini, DPRD Kota Padang kembali membuktikan kapasitasnya. Bukan sekadar sebagai stempel kebijakan, melainkan sebagai mitra kritis pemerintah yang memadukan ketajaman fungsi pengawasan dengan kelembutan hati untuk selalu berpihak pada kesejahteraan warga Kota Padang. (Adv)