Payakumbuh --- Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Devitra telah mulai melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengimplementasikan proyek perubahan program Strategi Penguatan Managemen Transportasi Berbasis Teknologi Informasi (SEMANGAT BERBAGI) Di Kota Payakumbuh.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan seperti di SMAN 3 Payakumbuh saat pelaksanaan upacara bendera Senin (10/7) lalu.
Pada saat melaksanakan sosialisasi Devitra menjelaskan kalau siswa sekolah termasuk kelompok masyarakat yang belum layak atau diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan bermotor, karena sekitar 50 persen dari mereka belum mengantongi memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sementara pelajar SMA/SMK/MA terlihat banyak yang masih menggunakannya ke sekolah, bahkan ada juga siswa SMP/MTs.
Fenomena ini, kata Devitra, berkontribusi terhadap naiknya angka kecelakaan yang korbannya siswa sekolah, secara psikologis anak usia 17 tahun kebawah belum matang untuk dibiarkan menggunakan kendaraan bermotor, imbasnya tingginya angka kecelakaan terutama kasus kecelakaan siswa sekolah.
Berdasarkan data yang ada, menunjukan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh tahun 2021 sebanyak 151 kasus dan korbannya dari kalangan pelajar sebanyak 73 orang (48,34%). Sedangkan jumlah kecelakaan tahun 2022 sebanyak 179 kasus dan korban dari pelajar sebanyak 97 orang (54%). Jumlah kecelakaan tahun 2023 (sampai bulan April) sebanyak 42 kasus dengan korban pelajar sebanyak 12 orang (28,57%).
"Di samping itu, emisi gas buang kendaraan bermotor berkontribusi kepada perubahan iklim ditambah fenomena El-Nino yang melanda dunia ikut memperparah terjadinya pemanasan global," ujarnya.
Devitra menjelaskan, pada Senin (17/7), sosialisasi yang sama akan dilaksanakan di 5 lokasi, seperti SMKN 2 Payakumbuh, SMAN 1 Payakumbuh, SMKN 1 Payakumbuh, SMAN 4 Payakumbuh, SMAN 5 Payakumbuh.
Problem lalu lintas yang tengah dihadapi di Kota Payakumbuh adalah kemacetan yang biasanya terjadi di daerah-daerah yang dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, persimpangan, hingga lampu merah.
Sosialisasi ini, kata Devitra, adalah tindak lanjut dari komitmen bersama stakeholder terkait untuk pengurangan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa sekolah, dengan adanya strategi lintas sektor dalam menghadapi perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan lingkungan.
Komiten bersama (taking ownership) dengan stakeholder terhadap gagasan proyek perubahan ini sudah didukung dan disetujui oleh berbagai pihak terkait seperti organisasi perangkat daerah, Polres Payakumbuh, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumbar, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Kepala SMA/SMK/MA se Kota Payakumbuh, termasuk dukungan dari pengusaha jasa transportasi online seperti Gojek dan Maxim Payakumbuh.
"Kondisi kita saat ini di Kota Payakumbuh, pada jam sibuk ada sebanyak 15 titik kepadatan lalu lintas. Kami dari dishub ikut membantu kepolisian untuk mengatur lalu lintas," terangnya.
Devitra menerangkan, dari hasil survey, sekitar 75 sampai 80 persen siswa mengendarai sendiri kendaraan roda 2 dari rumahnya ke sekolah, baik SMA, SMK, dan MA. Kondisi ini juga tidak bisa terbantahkan, makanya lahirlah opsi bagaimana mengarahkan agar siswa sekolah dapat memanfaatkan jasa angkutan umum.
Sedangkan kondisi saat ini, Angkutan Kota (Angkot) belumlah terintegrasi di Kota Payakumbuh, yang ada hanya dari Kawasan Ngalau ke pasar di pusat kota. Jumlahnya hanya sekitar 36 unit, dan tidak pula semuanya beroperasi setiap hari.
"Angkot-angkot di Kota Payakumbuh sudah berumur tua, mobil yang tahun paling tinggi keluaran 2005 atau 19 tahun lalu," ungkapnya.
Salah satu opsi yang bisa dioptimalkan saat ini adalah penggunaan transportasi online berdasarkan zonasi siswa. Misalnya jumlah siswa yang pergi ke sekolah ini ada 5 orang, mereka bisa memesan 1 mobil transportasi online, kemudian ongkosnya mereka bayar bersama, kalau ongkosnya 1 mobil adalah Rp. 20 ribu, maka dibayar 4 ribu perorang.
"Dinas telah melakukan pendataan, dan kami merasa jika bisa dimanfaatkan transportasi online ini akan hemat biaya, harga BBM pertalite buat kendaraan bermotor saat ini satu liternya sekitar Rp. 10.000," ulasnya.
Upaya pembatasan penggunaan kendaraan bermotor roda 2 bagi siswa sekolah ini, dibarengi dengan menghadirkan layanan dari penyedia transportasi online. Kemudian, nanti kerja sama sosialisasi transportasi aman ke sekolah, hingga kemurahan tarif, ataupun disubsidi.
"Penyedia layanan kan juga bisa memberikan reward kepada pengguna aplikasi, misalnya kalau 10 kali penggunaan aplikasi, maka ada diskon ongkos, bahkan program lain yang bisa ditawarkan," tutur Devitra.
Di lain sisi, Satlantas Polres Payakumbuh mendukung untuk mengurangi kecelakaan dengan kerja sama. Dengan telah adanya alternatif siswa memanfaatkan jasa transportasi, kepolisian akan lebih mudah melaksanakan penegakan dan penindakan, karena selama ini susah dilakukan akibat layanan jasa transportasi masih kurang. (FS)
Post a Comment