PADANG — Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen memastikan proyek infrastruktur berjalan selaras dengan pelayanan publik. Hal ini dibuktikan melalui sinergi strategis antara Perumda Air Minum (AM) Kota Padang dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang dalam mengantisipasi dampak pembangunan di kawasan Tarandam, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur.

Saat ini, Dinas PU Kota Padang tengah gencar melakukan rehabilitasi jaringan drainase di kawasan padat aktivitas tersebut untuk meminimalisasi potensi genangan air. Namun, proyek pelebaran drainase ini berpotensi bersinggungan dengan jaringan pipa distribusi air bersih milik Perumda AM Kota Padang.

Merespons tantangan tersebut, Perumda AM Kota Padang bergerak cepat melakukan penertiban dan penataan ulang posisi pipa sebelum konstruksi utama berjalan penuh. Langkah taktis ini diambil demi menjamin pasokan air bersih ke pelanggan tidak terganggu.

Langkah Antisipatif Menjaga Kontinuitas Layanan

Humas Perumda AM Kota Padang, Adhie Zein, menjelaskan bahwa pembenahan ini merupakan bentuk mitigasi risiko agar aktivitas alat berat atau pengerjaan fisik di lapangan tidak merusak fasilitas publik lainnya.

"Di lokasi tersebut akan dilakukan pelebaran drainase, dan posisi pipa PDAM berada pada area yang bakal terdampak. Untuk mengantisipasi gangguan jika pipa terputus akibat aktivitas pembangunan, kami melakukan penertiban terlebih dahulu," ujar Adhie Zein, Selasa (16/6/2026).

Sebagai solusi teknis, Perumda AM Kota Padang memasang jaringan pipa baru berbahan High-Density Polyethylene (HDPE) dengan diameter DN 80 sepanjang kurang lebih 200 meter. Material HDPE dipilih karena keunggulannya yang fleksibel, tahan korosi, memiliki daya tahan tinggi, serta usia pakai yang panjang.

Investasi Jangka Panjang dan Efisiensi Operasional

Selain menjaga kontinuitas distribusi air selama proyek drainase berlangsung, penataan ulang jaringan pipa tersier ini diproyeksikan membawa dampak positif jangka panjang bagi peningkatan kualitas layanan.

Menurut Adhie, modernisasi infrastruktur ini akan meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, termasuk menekan angka kebocoran air.

"Selain menekan kehilangan air dan memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan sekitar, penertiban jaringan ini juga menempatkan pipa tersier pada posisi yang ideal. Hal ini akan memudahkan penambahan pelanggan baru serta rehabilitasi Sambungan Rumah (SR) di masa mendatang," tambah Adhie.

Model Kolaborasi Lintas Sektor

Kolaborasi apik antara Perumda AM dan Dinas PU Kota Padang ini menjadi potret pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang matang, potensi ego sektoral yang kerap merugikan masyarakat dapat dihindari.

Pendekatan kolaboratif ini diharapkan menjadi standar baru bagi pembangunan di Kota Padang: sebuah model di mana peningkatan infrastruktur kota berjalan beriringan tanpa mengorbankan hak masyarakat atas kebutuhan dasar air bersih. Dengan mitigasi yang terukur, rehabilitasi drainase Tarandam ditargetkan rampung dengan lancar, sementara pasokan air bersih warga tetap terjaga aman dan stabil.

PASAMAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Sawal, mengingatkan masyarakat akan bahaya laten penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan keharmonisan keluarga serta memicu lonjakan angka kriminalitas.

Hal tersebut ditegaskannya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Aula Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, pada Sabtu (13/6/2026).

Menurut Sawal, sosialisasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menekan angka peredaran gelap narkoba yang kian mengancam masa depan generasi muda. Ia menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata.

"Peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah nagari, Bamus, LPM, Bundo Kanduang, niniak mamak, tokoh masyarakat, hingga orang tua harus proaktif mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus," ujar legislator asal Sumbar tersebut.

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Mursalim, turut menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk proses rehabilitasi dan pengobatan seorang pecandu. Oleh karena itu, investasi pada sektor pencegahan dinilai jauh lebih efektif.

"Pencegahan membutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter generasi muda," ungkapnya.

Mursalim juga mengimbau pemerintah nagari untuk lebih peka dan responsif terhadap indikasi peredaran narkoba di wilayahnya. Ia mengingatkan bahwa narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena secara sistematis dapat melemahkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan merenggut masa depan bangsa.

Sementara itu, Wali Nagari Ladang Panjang, Julisman Arif, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Perda ini. Menurutnya, masifnya ancaman narkoba saat ini menuntut adanya strategi pencegahan yang matang dan terukur di tingkat akar rumput.

"Peran niniak mamak, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur adat perlu terus diperkuat. Dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar terhadap masa depan remaja dan generasi penerus kita," kata Julisman.

Ia menambahkan, sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam membekali masyarakat dengan pemahaman hukum dan bahaya narkoba, sekaligus memperkokoh benteng pertahanan di tingkat nagari.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung interaktif ini dihadiri oleh berbagai elemen penting masyarakat, di antaranya Wali Nagari Ladang Panjang, Wali Nagari Ladang Panjang Barat, jajaran Ninik Mamak, Ketua Bamus, tokoh masyarakat, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), serta warga setempat yang antusias mengikuti jalannya acara.(SRP)

PADANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, H. Muhidi, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam membangun generasi Qurani. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan Program Unggulan (Progul) Smart Surau di berbagai kecamatan di Kota Padang.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhidi saat menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke-42 tingkat Kecamatan Padang Timur, Minggu (14/6/2026).

Menurut Muhidi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an merupakan investasi jangka panjang yang sangat krusial. Program ini dinilai akan menjadi penentu masa depan Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum.

"Kita menyambut baik komitmen Pemerintah Kota Padang yang menempatkan pembangunan karakter dan keagamaan sebagai prioritas. Dengan Al-Qur'an, kita melahirkan generasi yang saleh dan salehah—generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual," ujar Muhidi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Padang, H. Maigus Nasir, menegaskan keseriusan Pemko Padang dalam merealisasikan Smart Surau sebagai pilar utama pembinaan generasi muda. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah kota telah menyiapkan anggaran sekitar Rp59 miliar untuk mendukung pelaksanaan program ini secara bertahap di seluruh wilayah Kota Padang.

"Smart Surau bukan sekadar program keagamaan, tetapi gerakan besar membangun karakter generasi muda. Kita ingin surau kembali menjadi pusat pendidikan, pembinaan akhlak, pengembangan bakat, dan penguatan nilai-nilai keislaman," jelas Maigus.

Selain penguatan di sektor fasilitas lokal, Pemko Padang juga melompat ke kancah internasional dengan menjalin kerja sama bersama Universiti Kuala Lumpur (UniKL), Malaysia. Kolaborasi ini dirancang untuk membuka peluang beasiswa dan pendidikan lanjutan bagi para penghafal Al-Qur'an (tahfiz) asal Kota Padang.

Pelaksanaan MTQ Nasional ke-42 tingkat Kecamatan Padang Timur ini menjadi momentum penting untuk memperkuat syiar Islam sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an. Diikuti oleh peserta dari seluruh kelurahan di Padang Timur, ajang ini sekaligus menjadi seleksi menuju MTQ tingkat Kota Padang.

DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap, sinergi antara program Smart Surau dan keterbukaan akses pendidikan internasional ini dapat mencetak generasi Qurani yang unggul, berkarakter, serta siap menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri religiusnya. (SRP)

PADANG – Komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (good governance) terus digaungkan oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria. Langkah konkret ini dibuktikan melalui gelaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung semarak di Halaman Taman Melati, Jalan Gereja, Kota Padang, Sabtu siang (13/6/2026).

Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Nanda Satria ini dihadiri oleh perwakilan OKP se-Sumbar, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idham Fadil, serta Kepala Bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Sumatera Barat.

Komitmen Nanda Satria: Informasi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sebagai salah satu pimpinan muda di DPRD Sumbar, Nanda Satria dikenal sangat vokal dan peduli terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, salah satunya hak atas informasi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan fondasi utama untuk membangun Sumatera Barat yang maju dan berkeadilan.

“Dalam good governance, menjalankan pemerintahan yang baik itu mutlak memerlukan keterbukaan informasi publik. Itu adalah hak kita bersama. Namun, di samping hak yang dijamin undang-undang, tentu ada kewajiban yang harus kita jaga bersama,” ujar Nanda.

Nanda memaparkan bahwa sejak awal tahun 2000-an, lonjakan teknologi informasi dan internet telah mengubah lanskap dunia. Arus informasi bergerak tanpa batas lintas negara. Di satu sisi, hal ini memberikan kemudahan luar biasa bagi warga Kota Padang. Namun di sisi lain, tanpa adanya regulasi dan edukasi yang kuat, banjir informasi berpotensi membawa dampak negatif.

Di sinilah peran penting figur seperti Nanda Satria, yang tanggap melihat situasi dengan mengedukasi masyarakat melalui Perda Nomor 3 Tahun 2022.

“Keterbukaan informasi publik tetap harus diatur secara proporsional. Tujuannya jelas, agar informasi yang diperoleh masyarakat benar-benar valid, memberikan dampak positif, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak akses informasi itu sendiri,” tambah legislator yang dikenal dekat dengan konstituennya ini.

Mencetak 'Agen Perubahan' 

Tidak sekadar formalitas, sosialisasi yang digagas Nanda Satria ini berorientasi pada dampak jangka panjang. Dengan menghadirkan perwakilan Organisasi Kepemudaan, Nanda menaruh harapan besar agar para peserta mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi warga di wilayah masing-masing.

“Kami berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, Kawan-kawan OKP mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai keterbukaan informasi publik. Jadilah agen yang membantu menyebarluaskan nilai-nilai positif ini di daerah masing-masing,” harapnya.

Bagi Nanda, kemajuan Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum sangat bergantung pada tingkat literasi informasi masyarakatnya. Semakin masyarakat memahami hak dan batasannya, semakin aktif pula mereka berpartisipasi dalam mengawal pembangunan daerah.

Melalui inisiatif ini, Nanda Satria kembali membuktikan dedikasinya sebagai wakil rakyat yang tidak hanya duduk di kursi parlemen, tetapi turun langsung memastikan bahwa hak-hak keterbukaan informasi benar-benar membumi dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga Kota Padang. 

Penulis: Sukra Rahmat Putra 

PADANG – Komitmen besar dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas dan berdaya saing terus digaungkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi. Bagi lembaga legislatif ini, investasi terbaik bagi Ranah Minang bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang dimulai sejak usia anak.

Hal tersebut ditegaskan Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di Padang, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini digelar dalam rangka mempercepat terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui sinergi dan kolaborasi multisektor di Sumatera Barat.

Fisik Bisa Selesai Sekali Bangun, SDM Butuh Keberlanjutan

Dalam arahannya, Muhidi menyampaikan bahwa DPRD Sumbar menaruh perhatian yang sangat besar (concern) terhadap isu-isu perlindungan anak, pendidikan, dan pengembangan karakter. Ia menganalogikan bahwa jika pembangunan fisik dapat rampung dalam waktu singkat, maka membentuk karakter dan kualitas generasi masa depan membutuhkan proses panjang dan kerja bersama yang konsisten.

“Kalau fisik, sekali dibangun bisa selesai. Tetapi membangun SDM membutuhkan keterlibatan semua pihak dengan harapan dan visi yang sama,” ujar Muhidi di hadapan para peserta pelatihan.

Ia menambahkan bahwa tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh tiga pilar lingkungan utama: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen ini harus bergerak secara simultan untuk menciptakan ekosistem yang suportif bagi anak.

Komitmen Nyata DPRD Sumbar: Regulasi, Anggaran, dan Pengawasan

Sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap anak, DPRD Sumbar terus memperkuat regulasi dan kebijakan daerah. Salah satu tonggak utamanya adalah dilahirkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tidak berhenti pada payung hukum, DPRD Sumbar juga memberikan dukungan penuh melalui:

Penganggaran Strategis: Memastikan alokasi dana untuk program perlindungan anak dan pelaksanaan pelatihan KHA berjalan optimal.

Dorongan Kebijakan: Memacu lahirnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Pengawasan Melekat: Melakukan rapat kerja intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta peninjauan lapangan guna memastikan program tepat sasaran.

Menolak Bullying, Menumbuhkan Empat Pilar Karakter

Muhidi menilai, Pelatihan Konvensi Hak Anak yang diikuti oleh para kepala sekolah dan guru ini menjadi momentum krusial. Sekolah harus bertransformasi menjadi zona aman, nyaman, dan sepenuhnya bebas dari praktik perundungan (bullying).

“Kita ingin anak-anak merasa nyaman di sekolah, belajar tanpa rasa takut, tanpa bullying, sehingga mereka bisa berkembang sesuai potensi terbaik yang dimiliki,” kata Muhidi menekankan.

Untuk menyiapkan generasi emas tersebut, Ketua DPRD Sumbar ini mengingatkan pentingnya menanamkan Empat Pilar Utama kepada anak-anak sejak dini:

Pilar Karakter Peran dalam Kehidupan Anak

Iman Sebagai pondasi utama kehidupan

Akhlak Sebagai penuntun dalam berperilaku

Kasih Sayang Sebagai pengikat hubungan sosial

Ilmu Pengetahuan Sebagai bekal bersaing di masa depan

Di samping empat pilar tersebut, Muhidi juga mendorong penguatan budaya literasi membaca sejak dini sebagai kunci melahirkan generasi yang cerdas dan kritis.

Menutup pemaparannya, Muhidi optimis Sumatera Barat akan melahirkan generasi yang hebat jika seluruh stakeholder mampu menyamakan frekuensi kerja.

“Jika sekolah siap, orang tua siap, masyarakat siap, dan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, Insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang hebat. Nasib Sumatera Barat 20 hingga 30 tahun ke depan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menyiapkan generasi hari ini,” pungkasnya optimis. (SRP)

Maklumatnews,TD,  - DPRD kabupaten Tanah Datar kembali gelar rapat Paripurna dengan agenda "Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Kamis (11/6).

Dikatakan bupati Eka Putra, "Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK serta ikhtisar laporan kinerja dan keuangan, laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya dibahas dan disepakati menjadi Perda". 

"Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 mencakup, "Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.295 milyar lebih dengan realisasi Rp1.312.milyar atau dengan capaian sebesar 101,37%".

"Sedangkan anggaran belanja dianggarkan sebesar Rp1.333 milyar lebih dengan realisasi sebesar Rp1.250 milyar atau sebesar 94,76%," terangnya.

"APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat surplus anggaran sebesar Rp. 62.177 milyar dan jika diakumulasikan dengan pembiayaan netto sebesar Rp43.806 milyar maka perolehan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2025 adalah Rp105 milyar lebih".

"Sisa lebih dari pembiayaan tersebut terdiri dari sisa DAU, DBH dan DAK yang sudah jelas peruntukkannya serta sisa DAU yang tidak ditentukan penggunaannya," sampai Eka Putra.

Bupati menyampaikan harapan Ranperda yang disampaikan menjadi informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam mengelola keuangan selama tahun anggaran 2025.

"Terima kasih atas dukungan, kerjasama dan kerja keras semua pihak, sehingga Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan-penghargaan yang cukup membanggakan, baik tingkat provinsi ataupun nasional, terutama kita mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dari BPK RI Perwakilan Sumbar untuk ke 15 kali dan 14 kali secara berturut-turut," tukasnya.

Selepas itu, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan bahwa rapat Paripurna akan dilanjutkan esok hari esok untuk mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025," pungkasnya. 

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita disamping dihadiri bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Wabup Ahmad Fadly juga Forkopimda, Sekda, staf ahli Bupati, kepala OPD dan undangan lainnya.(pinos/rls)