Terkait beredarnya berita tentang surat mosi tak percaya yang ditandatangani oleh sejumlah anggota dewan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, membuat publik terkejut. Pasalnya, Dodi yang selama ini dikenal baik dan dicintai masyarakat sebagai aspirator rakyat, malah mendapatkan persoalan sedemikian.
Dalam terbitan berita sebelumnya terkesan belum terungkap secara jelas jenis pelanggaran hukum atau etik yang telah dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi
Mengenai hal itu, koordinator GARDA( Gerakan Relawan Dodi Hendra,Mora Afdal Dt Panguly Sati),mengatakan kita bagian masyarakat kab.solok yg bertanggung jawab mengantarkan dodi hendra ke DPRD Kab.Solok tentu juga punya tanggung jawab moril pengawalan baik buruknya beliau sebagai publik figur , pengamatan kami masyarakat menikmati gaya kepemimpinan beliau tegas keatas mengakar kebawah ,yg dipersepsikan arogan,dan otoriter oleh pihak tertentu, padahal semua kita tau intitusi sekelas dprd itu bukan sebuah organisasi karbitan tapi semua uu dan aturan turunannya sangat jelas masa iya masih bisa arogan/otoriter seolah ini mempertegas pemahaman anggota dprd terhadap aturan internalnya mereka sendiri.
Kita berhak berasumsi tapi asumsi hari ini kenapa penolakan dan dukungan pembahasan rpjmd dichinangkiak blok fraksi pro kontranya persis sama dengan mosi tak percaya kepada ketua dprd,yg kita sesalkan seolah kita dihadapkan antraksi dan intrik politik seolah ada sesuatu dan lain hal yg jelas kita tak menuduh siapa dalang dibalik ini.
Pesan kami dari relawan/simpatisan kepada ketua dprd dodi hendra ,fokus saja kepada pengabdian, kita berpandangan positif saja semoga fitnahan ini berakhir, ingat target kita dari awal mengantarkan dodi hendra jadi anggota dprd kab solok suara terbanyak yang pro rakyat ,kalaw jabatan ketua DPRD hanya bonus penugasan dari dpp partai,sakali lagi kita tegaskan Dodi Hendra hari ini masih Ketua DPRD kab.solok dengan segala kewenangan yg melekat klw toh ada pihak lain yang membidik posisi ketua harap mof on dan sportif....
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra menyikapinya dengan tenang. Dirinya beranggapan bahwa ada sesuatu yang ingin menggoyang posisinya. “Biasalah, dalam politik sering terjadi hal seperti ini,” celetuk Dodi.
Dodi berharap proses politik harus dilakukan dengan ukuran yang jelas. Jangan sampai hal yang tidak bisa dibuktikan terkesan dipaksakan, misalnya saja seperti yang ia rasakan saat ini ketika mendapat mosi tak percaya tanpa melakukan kesalahan.
“Sampai saat ini, saya belum paham apa kesalahan yang telah dilakukan, sehingga para anggota melayangkan surat tersebut,” sebut Dodi.
Lalu, Dodi Hendra memaparkan bahwa selama ini dirinya bertindak dan bekerja sebagai wakil rakyat masih dalam koridor yang wajar.
“Saya disebut tidak demokratis dan arogan. Astagfirullah, semuanya itu tidak benar. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok selama ini saya hanya mengeluarkan sikap tegas, bukan arogan. Dan saya memang tidak mau asal memberikan tanda tangan terkait regulasi anggaran, dengan tegas saya menolaknya, karena itu uang rakyat! lucu saja bila ketegasan dibilang arogan,” jelasnya.
Diakhir pembicaraan, Dodi Hendra menjelaskan bahwa dirinya sangat menyayangkan hal itu. Baginya, yang paling penting saat ini tetap bisa bekerja dan memperjuangkan rakyatnya.
“Sejauh rakyat masih memberikan kepercayaan penuh, saya akan tetap berjuang untuk Kabupaten Solok. Saya bangga telah belajar dari sosok Bapak Prabowo Subianto, yang tegas dalam memperjuangkan rakyat Indonesia ini,”.
Post a Comment