Payakumbuh,— Komisi B DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan bersama mitra kerjanya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan mengunjungi 3 lokasi Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Payakumbuh, Rabu (4/1).
Rombongan didampingi oleh Koordinator Komisi B Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, Wakil Ketua Mawi Etek Arianto, serta anggota Suparman, Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Edward DF, dan Ismet Harius. Mereka mengunjungi Sentra Rendang, Dapoer Rendang Riry di Kampung Rendang, dan Rumah Rajut Fayari.
Di Sentra Rendang, Komisi B disambut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yunida Fatwa, Sekretaris Dinas Doni Saputra, Kabid Industri Bambang, Kepala UPTD Novit Ardy, dan Pengurus Koperasi Sentra Payo.
Ketua Komisi B YB. Dt Parmato Alam menyampaikan kegiatan turun lapangan ini menjalankan fungsi DPRD terkait pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Agenda turun lapangan hari ini melihat langsung bagaimana perkembangan usaha pelaku industri kecil di Kota Randang.
“Kita melihat bagaimana dapur Sentra Rendang yang bisa memproduksi rendang kualitas ekspor, Dapoer Riry yang punya dapur tungku memasak rendang secara tradisional namun ada sentuhan teknologinya, dan Rumah Rajut Fayari yang telah punya pasar besar,” kata YB Dt. Parmato Alam.
Ada beberapa catatan yang didapat oleh Komisi B dalam kegiatan turlap ini. Pertama terkait Sentra Rendang, komisi B memberi apresiasi dan penghargaan kepada pemeritnah pusat dan daerah yang bisa membangun sentra rendang yang berskala teknologi tinggi dan bersertifikasi.
Namun demikian, katanya, sentra rendang belum beroperasi seusuai yang diharapkan, karena kualitasnya setara kualitas ekspor, twntu harus menunggu adanya kegiatan ekspor yang dilakukan oleh pelaku IKM rendang.
Politikus Golkar itu menyebut, untuk mencapai optimalnya penggunaan Sentra IKM yang orientasinya pasar global, tentu Pemko Payakumbuh harus mengkaji ulang kembali, artinya perlu penguatan kelembagaan apakah berupa BLUD atau BUMD.
“Setelah ditinjau ke lapangan melihat sentra IKM rendang, komisi B lebih cenderung melihat potensinya ke BUMD. Supaya lebih otonom melakukan ekspansi atau pengembangan terkait sentra rendang, baik sisi produksi, managemen, dan pemasaran yang go internasional. Kalau ini tidak dilakukan, kita pesimis sentra rendang akan jadi bangunan tua,” jelasnya.
Bahkan, kata YB. Dt. Parmato Alam, ada sebahagian IKM rendang yang merasa tersaingi dengan keberadaan sentra rendang, padahal tidak, karena sentra IKM lebih melirik pasar global atau internasional.
“Konsep UPTD sentra rendang menjadi BUMD adalah bagaimana berkolaborasi kedepan. Menjadi patron pembangun kolaborasi, menjadi induak samang bagi semua IKM Payakumbuh, khususnya rendang,” jelasnya.
Terkait keberadaan BUMD ini, kata YB Dt. Parmato Alam, produksi rendangnya bisa untuk pasar lokal dan luar negeri. Tentu keberadaan agen travel se Indonesia bisa dijajaki sehingga marketing lebih tangguh.
“Payakumbuh akan jadi daerah tujuan membeli rendang, bila BUMD ini diwujudkan. Pasar dikuasai dan produksi di Sentra IKM Rendang dilakukan setiap hari,” ulasnya.
Kedua, terkait IKM di Kampung Rendang, Dt. Parmato Alam juga menegaskan perlu rumusan program strategis dari Dinas Pariwisata dan Pemuda Olah Raga untuk menggeliatkan paket wisata, khususnya wisata kuliner, kerja sama dengan agen travel dan berbagai stakeholder.
“Kolaborasi OPD dan pihak terkait sangat diperlukan disini, kalau masih ada ego sektoral, maka takkan jalan marketing dari brand The City of Randang kita,” ulasnya.
Dijelaskannya, keberadaan dapur rendang yang masih memegang konsep masak tradisional ini memiliki potensi untuk daya tarik wisata, seperti tradisi minum ginseng di Cina.
“Kita berharap OPD terkait memberikan dukungan untuk ini, imbasnya juga nanti pada peningkatan defisa daerah,” tegas YB. Dt. Parmato Alam yang saat ini menjabat Ketua LKAAM Kota Payakumbuh.
Terkahir, terkait pelaku IKM kerajinan seperti rajut, bambu, dan yang lainnya, Komisi B akan mendorong Disnakerin agar memiliki anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan kerajinan tingkat dasar dan lanjutan. Pelatihan ini diperlukan untuk mencetak dan menjaring minat SDM untuk membuat kerajinan, sementara untuk pelatihan lanjutan dapat menunjang perkembangan bisnis pengusaha kerajinan di Kota Payakumbuh.
“Kita melihat potensi pasar yang cukup luas, kerajinan kita banyak orderan dari luar tapi kesanggupan pelaku usaha belum cukup untuk mengakomodir itu. Kami di Komisi B DPRD melihat ini sebagai sebuah peluang yang harus kita tangkap agar ada peningkatan ekonomi baik di rumah tangga maupun pelaku usaha,” pungkasnya. (FS)
Post a Comment