PADANG — Pemerintah Kota Padang bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia resmi mengaktifkan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di kawasan Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, Jumat (16/10/2026). Langkah strategis ini mengukuhkan komitmen bersama dalam memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi kelompok rentan pascabencana.
Rangkaian acara diawali dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi calon petugas Pos SAPA di Kantor Camat Koto Tangah, dilanjutkan dengan prosesi peresmian aktivasi pos di Huntara Lubuk Buaya. Program ini menjadi bagian penting dari percepatan fase rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat, khususnya dalam menjamin keberlanjutan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak terdampak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa kehadiran Pos SAPA berperan vital dalam mendekatkan akses layanan perlindungan kepada masyarakat, terutama setelah berakhimya masa tanggap darurat.
Sebanyak delapan calon petugas relawan yang berasal dari unsur Pimpinan Daerah Aisyiyah dibekali pemahaman komprehensif mengenai pencegahan kekerasan, tata cara penerimaan pengaduan, hingga mekanisme rujukan dan pendampingan korban.
"Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader kelurahan—untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai 'mata dan telinga' kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak," ujar Boby Firman.
"Khusus kepada para petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA, kami titipkan amanah mulia ini. Berikanlah pelayanan terbaik bagi warga huntara dengan empati tinggi dan sikap yang responsif," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, menyampaikan bahwa aktivasi Pos SAPA merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk mendampingi warga terdampak yang saat ini masih menghuni hunian sementara.
"Harapan kami, dengan hadirnya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, warga—khususnya perempuan dan anak di Huntara Kota Padang—mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di sini," tutur Dianawati.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan bimtek sebagai fondasi sebelum petugas diterjunkan langsung. "Melalui bimtek ini, para calon petugas dibekali pemahaman mendalam sehingga saat pelaksanaan layanan nanti, mereka dapat memberikan pendampingan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik korban bencana," jelasnya.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan seperti Aisyiyah, Pos SAPA diharapkan menjadi sarana yang mudah dijangkau dan efektif dalam mendukung pemulihan trauma, sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kota Padang.(A)
Post a Comment