PADANG — Komitmen kuat untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat kembali digaungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Agenda krusial yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Padang pada Sabtu (6/6/2026) tersebut menjadi bukti nyata berjalannya siklus pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Di sini, DPRD memainkan peran sentralnya: bukan sekadar sebagai lembaga pengawas, melainkan sebagai mitra strategis Pemerintah Kota (Pemko) Padang demi memastikan setiap rupiah anggaran dikonversi menjadi kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi dua Wakil Ketua, Mastilizal Aye dan Osman Ayub. Forum tertinggi ini tidak hanya berfokus pada pertanggungjawaban APBD 2025, tetapi juga merampungkan dua agenda besar lainnya, yakni penetapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Padang serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPRD Kota Padang dengan Kejaksaan Negeri Padang.

Suasana sidang tampak begitu solid dengan kehadiran Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju Minrofa, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta seluruh anggota legislatif. Kehadiran para pemangku kebijakan ini memancarkan aura sinergi yang kokoh antara eksekutif dan legislatif demi mematangkan tata kelola pemerintahan Kota Padang ke arah yang jauh lebih baik.

"Kami di legislatif siap menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal melalui pembahasan mendalam terhadap Ranperda ini. DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji seluruh aspek pelaksanaan anggaran bersama perangkat daerah terkait. Semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal," tegas Ketua DPRD Padang, Muharlion.

Raport Hijau APBD 2025: PAD Melampaui Target!

Kerja keras bersama ini membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Berdasarkan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang dipaparkan dalam paripurna, struktur keuangan Kota Padang menunjukkan performa yang prima:

Pendapatan Daerah: Berhasil meraup Rp2,85 triliun atau menyentuh angka 99,15 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,88 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Menorehkan catatan luar biasa dengan melampaui target, yakni terealisasi sebesar Rp924,53 miliar atau mencapai 102,99 persen dari target awal sebesar Rp897,69 miliar.

Angka-angka ini menjadi indikator positif bahwa denyut nadi perekonomian dan pengelolaan keuangan di Kota Padang berada pada tren yang sangat sehat.

Mewakili Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota Maigus Nasir menyampaikan rasa apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas harmonisnya hubungan kerja antara Pemko dan DPRD Padang. Pada momen bahagia tersebut, ia mengumumkan sebuah kabar membanggakan: Pemko Padang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian ini menorehkan sejarah baru karena menjadi raihan WTP yang ke-13 secara total, sekaligus ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014.

"Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara ini jelas tidak terlepas dari dukungan penuh serta fungsi pengawasan ketat dari DPRD Kota Padang yang tanpa lelah mengawal jalannya program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah," ungkap Maigus Nasir penuh syukur.

Melalui tiga fungsi utamanya—legislasi, penganggaran, dan pengawasan—DPRD Kota Padang berkomitmen penuh menjaga agar keberlanjutan kinerja keuangan ini berjalan selaras dengan program unggulan (Progul) "Padang Amanah". Program ini berorientasi pada penciptaan roda pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan pengawasan melekat yang dilakukan oleh DPRD Padang melalui Pansus kelak, diharapkan akselerasi pembangunan fisik maupun non-fisik dapat segera dirasakan dampaknya secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Bingkuang. (Adv)

PADANG – Di bawah langit Kota Padang yang terus bergerak dinamis menyambut modernisasi, sebuah langkah bersejarah baru saja ditorehkan. Ketika derasnya arus globalisasi perlahan mengikis sekat-sekat tradisi dan memicu kecemasan akan hilangnya jati diri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang berdiri di garda terdepan. Lembaga legislatif ini mengambil sikap tegas: menjaga marwah dan merawat eksistensi nilai-nilai luhur Minangkabau agar tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan.

Komitmen suci tersebut mewujud nyata dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Sabtu (6/6/2026). Bertempat di ruang sidang utama, seluruh fraksi di DPRD Kota Padang secara bulat memberikan persetujuan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Suasana rapat berlangsung khidmat dan penuh rona kebersamaan. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi para Wakil Ketua, sidang ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran eksekutif—seperti Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, dan Sekda Raju Minropa—tetapi juga diramaikan oleh para pemilik waris tradisi: ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, hingga Bundo Kanduang se-Kota Padang.

Lahirnya Perda ini bukanlah sebuah proses instan yang diputus di atas meja formalitas. Ia adalah buah dari diskursus panjang, perenungan mendalam, dan kerja keras yang melelahkan.

Ketua Pansus III DPRD Kota Padang, Mulyadi Muslim, memaparkan bahwa sejak Desember 2025 hingga April 2026, pihaknya telah bergerak dinamis. DPRD membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya, menggelar rapat kerja, hingga turun langsung melakukan konsultasi dan dengar pendapat dengan para Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang.

“Ranperda ini hadir sebagai bentuk pelaksanaan amanat regulasi yang lebih tinggi sekaligus memberikan kepastian hukum. Kita ingin memastikan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) bukan sekadar jargon, melainkan roh yang tetap hidup dan berdenyut di tengah masyarakat,” ujar Mulyadi Muslim emosional.

DPRD Kota Padang menyadari, lembaga adat seperti KAN, LKAAM, Tungku Tigo Sajarangan, dan Bundo Kanduang adalah benteng pertahanan moral terakhir daerah. Oleh karena itu, Perda ini hadir sebagai instrumen legalitas yang memberikan jaminan perlindungan dan penguatan fungsi bagi mereka.

Perda ini dirancang bukan sekadar untuk melahirkan dokumen administratif, melainkan menjadi hulu dari gerakan sosial yang masif. Pandangan bulat dari seluruh fraksi di DPRD menegaskan tekad yang sama: kebudayaan harus menjadi solusi konkret atas dinamika sosial hari ini.

Fraksi PKS DPRD Kota Padang, misalnya, menggarisbawahi bahwa pelestarian adat harus bertransformasi menjadi gerakan yang adaptif bagi generasi muda. Melalui payung hukum ini, DPRD mendorong penguatan muatan lokal di sekolah-sekolah, pendirian sekolah adat, penyelenggaraan festival budaya, hingga pelatihan seni tradisional.

Lebih dari itu, nilai-nilai komunal Minangkabau yang kaya akan dialog dan rasa gotong royong diharapkan mampu menjadi obat penawar bagi berbagai penyakit sosial perkotaan saat ini—mulai dari maraknya tawuran remaja, jerat narkoba, degradasi moral, hingga memudarnya solidaritas antarsesama.

Untuk memastikan roh Perda ini berjalan optimal, DPRD Kota Padang secara tegas mendorong Pemerintah Kota untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Keberpihakan anggaran ini penting agar program penguatan lembaga adat dan pelestarian budaya dapat bergerak mandiri, terarah, dan menyentuh hingga ke tingkat nagari.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dengan nada optimis menegaskan bahwa regulasi ini adalah warisan berharga bagi generasi masa depan Kota Padang.

"Perda ini sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi penguatan lembaga adat di Kota Padang, termasuk mendukung peran KAN, LKAAM, ninik mamak, dan bundo kanduang," tegas Muharlion.

Bagi Muharlion, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan adat tidak hanya berhenti sebagai lembaran sejarah yang pasif, melainkan menjadi kompas dan pedoman hidup aktif masyarakat dalam menjawab tantangan zaman yang kian kompleks.

Gayung pun bersambut. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan kerja keras DPRD. Fadly mengakui, meski berbagai program pelestarian adat telah berjalan di sekolah dan komunitas, kehadiran Perda ini memberikan fondasi dan "payung ketetapan" yang jauh lebih kokoh. Pemerintah Kota Padang berkomitmen segera menyiapkan kebijakan teknis, mulai dari fasilitasi operasional hingga sinkronisasi regulasi terkait ketertiban umum.

Rasa haru dan bangga juga membuncah dari kalangan tokoh adat. Dasman Boy Datuak Rajo Dihilie menilai keputusan yang diambil DPRD dan Pemko Padang sebagai sebuah keputusan bersejarah. Perda ini dinilai membuka ruang yang sangat luas bagi struktur nagari untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

Rapat Paripurna hari itu ditutup dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Ketua DPRD Muharlion dan Wali Kota Fadly Amran. Di balik goresan pena tersebut, ada harapan besar yang dititipkan oleh warga Kota Padang.

Melalui Perda Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau ini, DPRD Kota Padang telah membuktikan fungsinya bukan sekadar pembuat aturan, melainkan sebagai penjaga nyala api peradaban. Sebuah langkah nyata yang memastikan bahwa sejauh apa pun Kota Padang melangkah menuju modernitas, ia tidak akan pernah kehilangan akar budayanya. (Adv)

Padang – Dalam rangka mendukung proses investigasi insiden munisi nyasar yang terjadi di lingkungan Universitas Negeri Padang (UNP), Tim Investigasi melaksanakan pengujian lapangan terhadap kemampuan jarak capai Pistol G-2 Combat menggunakan munisi kaliber 9 mm produksi PT Pindad jenis 1-TJ di Lapangan Tembak Lanud Sutan Sjahrir, Padang, Jumat (05/06/2026).

Pengujian dilaksanakan melalui penerapan beberapa variasi sudut elevasi tembakan guna memperoleh data empiris terkait karakteristik lintasan proyektil, jarak tempuh, dan potensi capaian maksimum munisi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya ilmiah untuk mendukung analisis balistik, rekonstruksi kejadian, serta verifikasi berbagai temuan yang telah diperoleh selama proses investigasi.

Data hasil pengujian akan dikorelasikan dengan hasil olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan teknis, dan keterangan yang telah dihimpun oleh Tim Investigasi guna menghasilkan analisis yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendekatan berbasis sains balistik, tim berupaya membangun gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan insiden tersebut.

Pemilihan Lanud Sutan Sjahrir sebagai lokasi pengujian didasarkan pada pertimbangan aspek keamanan, keselamatan, dan kelayakan area untuk pelaksanaan uji balistik. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dengan pengawasan ketat dari personel yang memiliki kompetensi di bidang persenjataan dan investigasi teknis.

Kapendam XX/Tuanku Imam Bonjol Kolonel Kav Taufiq, S.Sos., M.M, menyampaikan hasil pengujian ini akan menjadi salah satu bahan utama dalam penyusunan laporan investigasi guna memastikan setiap kesimpulan yang diambil didasarkan pada data faktual, analisis ilmiah, dan bukti teknis yang valid serta rasa keadilan, Tegas Kapendam.

Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada tim investigasi untuk bekerja secara profesional dan objektif. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta langkah-langkah perbaikan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

PADANG – Komitmen untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat pasca-bencana terus dipacu oleh Perumda Air Minum Kota Padang. Langkah strategis ini mendapat perhatian khusus dari level pusat. Teranyar, jajaran Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) melakukan kunjungan lapangan langsung ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun, guna meninjau dari dekat progres proyek rehabilitasi infrastruktur vital tersebut.

‎

‎Kehadiran rombongan petinggi badan usaha milik negara (BUMN) yang memegang mandat dari Kementerian Pekerjaan Umum ini, disambut langsung oleh jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Padang. Tampak hadir Direktur Utama Hendra Pebrizal, didampingi Direktur Teknik Andri Satria, serta Manager Produksi. Kunjungan ini menjadi momentum krusial dalam menyelaraskan percepatan pengerjaan fisik di lapangan agar manfaatnya bisa segera dirasakan secara optimal oleh pelanggan.

‎

‎Sebagaimana diketahui, Hutama Karya mendapat amanah mendesak dari pemerintah pusat untuk menangani proyek rehabilitasi dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pascabencana di wilayah Sumatera Barat, yang mencakup Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Di Kota Padang sendiri, sinergi erat dijalin bersama Perumda Air Minum Kota Padang dengan fokus mencakup perbaikan pipa transmisi air baku, optimalisasi instalasi pengolahan air (IPA), hingga pemulihan fasilitas SPAM yang sempat terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu.

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian dan dukungan penuh dari jajaran Dewan Komisaris PT Hutama Karya. Sinergi ini dinilai sebagai angin segar bagi percepatan pemulihan infrastruktur air bersih di ibu kota Provinsi Sumatera Barat.

‎

‎"Kami atas nama manajemen dan seluruh keluarga besar Perumda Air Minum Kota Padang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan lapangan dari jajaran Dewan Komisaris PT Hutama Karya. Kehadiran langsung ini menegaskan komitmen bersama bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat adalah prioritas utama yang tidak bisa ditunda," ujar Hendra Pebrizal di sela-sela peninjauan.

‎

‎Hendra Pebrizal menjelaskan, interkoneksi dan perbaikan yang tengah berjalan di IPA Gunung Pangilun merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjamin stabilitas pasokan air baku, terutama saat menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang sebelumnya memang memerlukan penanganan teknis yang masif dan terstruktur.

‎

‎"Kerja sama dengan Hutama Karya ini sangat strategis bagi kami. Fokus pengerjaan pada perbaikan pipa transmisi air baku dan penguatan sistem di IPA Gunung Pangilun ini akan berdampak langsung pada keandalan operasional. Kami berharap seluruh rangkaian pekerjaan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Target utama kita adalah mengembalikan kontinuitas aliran air dan memastikan pendistribusian air kepada pelanggan menjadi jauh lebih baik, lebih bersih, dan lebih lancar dari sebelumnya," pungkas Hendra.

‎

‎Kunjungan lapangan yang berlangsung hangat namun sarat akan pembahasan teknis ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal ketat setiap tahapan proyek, demi terwujudnya ketahanan air minum yang andal bagi warga Kota Padang.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor pendidikan di Ranah Minang. Langkah strategis ini dibuktikan dengan kunjungan konsultasi langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Kunjungan tersebut berfokus pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Delegasi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, serta jajaran anggota Komisi V DPRD Sumbar. Konsultasi ini dinilai krusial untuk memastikan regulasi pendidikan di tingkat daerah tetap selaras dengan arah kebijakan nasional sekaligus responsif terhadap tantangan zaman.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan daerah. Oleh sebab itu, payung hukum yang mengaturnya tidak boleh kaku dan harus adaptif.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Sumatera Barat yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Mereka adalah generasi yang akan mewarisi sekaligus memimpin kemajuan daerah di masa depan,” ujar Muhidi.

Muhidi menambahkan, revisi terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2019 sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini dipicu oleh berbagai dinamika baru, seperti:

Perubahan kebijakan dan kurikulum di tingkat nasional.

Transformasi teknologi dalam sistem pembelajaran.

Tuntutan pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Melalui konsultasi dengan Kemendikdasmen, DPRD Sumbar ingin memastikan setiap substansi dalam Ranperda memiliki landasan hukum yang kuat, tidak berbenturan dengan aturan di atasnya, dan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Ranperda ini merupakan hak usul prakarsa dari DPRD Sumbar yang diinisiasi oleh Komisi V. Prosesnya sendiri kini telah berjalan progresif dan memasuki tahapan pembahasan tingkat III.

Sebelumnya, draf regulasi ini telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada 6 Mei 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian nota penjelasan pada keesokan harinya.

Komisi V DPRD Sumbar menilai perubahan regulasi ini sangat penting, khususnya dalam menyusun arah kebijakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus—dua ranah yang menjadi kewenangan langsung pemerintah provinsi. Penyesuaian ini mencakup pemanfaatan teknologi pendidikan modern serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Dengan hadirnya regulasi baru yang lebih responsif dan visioner ini, DPRD Sumbar optimistis sektor pendidikan di Sumatera Barat akan mampu mencetak generasi unggul yang siap bersaing di kancah global, tanpa kehilangan identitas karakter dan nilai-nilai budaya lokal.

 ‎

   PADANG – Perumda Air Minum (AM) Kota Padang bergerak cepat dalam meningkatkan keandalan pelayanan wilayah distribusinya. Melalui rilis resmi yang dikeluarkan pada Selasa (2/6/2026) subuh, pengerjaan pemasangan komponen vital Gate Valve DN 350 di kawasan Jalan Gajah Mada, Simpang Tinju, Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, dinyatakan telah selesai 100 persen.

‎

‎Proses pemasangan infrastruktur tersebut berhasil dirampungkan oleh tim teknis tepat pada pukul 04.00 WIB. Demi memastikan pengerjaan berjalan optimal dan sesuai target, Direktur Utama beserta Direktur Teknik Perumda AM Kota Padang bahkan turun langsung meninjau ke lokasi pengerjaan pada dini hari tersebut.

‎

‎Pasca-rampungnya pemasangan fisik, petugas di lapangan langsung bergerak melakukan tahap pembukaan valve dan memulai proses pengisian air kembali (charging) ke dalam jaringan distribusi utama. Pihak manajemen mengonfirmasi bahwa pemulihan aliran air, khususnya untuk wilayah terdampak di kawasan Pusat Kota Padang, akan berjalan secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh teknis pengisian pipa yang membutuhkan waktu guna meratakan tekanan air agar kembali normal dan stabil.

‎

‎Sebagai langkah antisipasi, Perumda AM Kota Padang mengimbau kepada seluruh pelanggan yang berada di sepanjang jalur distribusi utama untuk menampung air secukupnya selama proses normalisasi berlangsung. Pihak manajemen juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi selama masa pengerjaan berlangsung.

‎

‎Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, "Alhamdulillah, berkat kerja keras tim teknis di lapangan yang menguras energi hingga dini hari, pemasangan Gate Valve DN 350 di Simpang Tinju berhasil kita selesaikan tepat pukul 04.00 WIB subuh tadi. Saya memantau langsung proses ini untuk memastikan kualitas pengerjaan berjalan dengan standar terbaik.

‎

‎Saat ini, kami sudah mulai membuka aliran dan melakukan proses pengisian air ke jaringan distribusi. Kami memahami betul bahwa air merupakan kebutuhan utama masyarakat, oleh karena itu pemulihan ke wilayah terdampak terutama area Pusat Kota sedang diakselerasi secara bertahap demi menjaga tekanan pipa tetap aman. Kami mengimbau warga untuk menampung air seperlunya selagi tekanan kembali normal, dan kami berterima kasih atas kesabaran serta pengertian seluruh pelanggan setia Perumda AM Kota Padang selama proses peningkatan infrastruktur ini."