JAKARTA — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026. Langkah “jemput bola” ini dilakukan untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran pemerintah pusat melalui APBN 2027 demi percepatan pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan daerah.
Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang mendorong seluruh Perangkat Daerah agar proaktif menggaet peluang pendanaan pusat di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KKP RI pada Kamis (15/10/2026), Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, hadir memimpin tim yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Elvida, serta Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo Titin Sumarni.
Rombongan Pemko Padang diterima langsung oleh jajaran pejabat tinggi KKP RI, di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry; Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana; Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ady Chandra; Direktur Ikan Air Tawar Gemi Triastutik; Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya Enggar Sadtopo; serta Direktur Rumput Laut Nono Hartanto.
Fokus Program Prioritas: Dari Revitalisasi SPP hingga Kampung Nelayan Tematik
Dalam kesempatan tersebut, Pemko Padang memaparkan sejumlah usulan program prioritas, di antaranya:
Revitalisasi UPT SPP Pasia Nan Tigo: Diproposalkan untuk meningkatkan mutu pengolahan hasil perikanan, daya saing produk, hingga daya jangkau pasar berorientasi ekspor. Usulan ini menyambut respons amat positif dari KKP RI yang berencana memprioritaskan alokasi anggarannya pada APBN 2027.
Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau: Konsep integrasi antara aktivitas perikanan, wisata bahari, kuliner olahan ikan, dan kawasan Kota Tua. Langkah ini sekaligus memperkuat akselerasi Kota Padang menuju jejaring UNESCO Creative Cities Network (UCCN) kategori Gastronomi. Pihak KKP RI bahkan menyatakan kesiapannya untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung ke kawasan Batang Arau.
Budi Daya Rumput Laut & Ikan Kerapu: Mengakomodasi potensi investasi daerah serta dorongan ekspor komoditas unggulan.
Dukungan Budi Daya Terintegrasi Program Makan Bergizi Gratis
Tidak hanya itu, Pemko Padang turut mengusulkan program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan Minapadi yang dirancang terintegrasi dengan program pemenuhan gizi nasional.
"Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini," ujar Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie.
Richie menambahkan, untuk program Mini RAS dan Minapadi, Pemko Padang mendorong skema rantai pasok (supply chain) yang terhubung langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang agar hasil panen pembudi daya terserap dengan kepastian pasar yang jelas, sekaligus membantu pemenuhan gizi masyarakat," jelasnya.
Melalui sinergi agresif ini, Pemko Padang optimistis dukungan APBN 2027 dapat terealisasi untuk memacu produktivitas, daya saing sektor kelautan, serta menggerakkan roda perekonomian para nelayan, pembudi daya, hingga pelaku UMKM pengolahan hasil perikanan di Kota Padang.(A)
Post a Comment