PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 11 Padang di Jalan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kamis (15/10/2026). Peninjauan lapangan ini dilakukan guna memastikan kesiapan lahan serta memetakan kebutuhan infrastruktur pendukung sebelum proses pembangunan dimulai.

Peninjauan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, serta perwakilan masyarakat dari Kaum Suku Chaniago.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama di lapangan saat ini adalah belum tersedianya akses jalan utama menuju lokasi sekolah. Oleh karena itu, Pemko Padang akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mematangkan skema pembagian peran.

"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait rencana pembangunan tersebut. Jika memang diserahkan, tentu Pemerintah Kota Padang menyiapkan infrastrukturnya melalui Dinas PUPR, sedangkan penyediaan tanah dibantu oleh Dinas Pertanahan," ujar Yopi.

Ia menegaskan, hadirnya SMKN 11 Padang sangat krusial untuk memperluas pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi lulusan SMP di kawasan Kuranji dan sekitarnya agar dapat membekali diri dengan keterampilan siap kerja.

"Kami mendorong agar anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah setelah SMP. Dengan akses pendidikan yang memadai, mereka tentu bisa menikmati pendidikan sesuai dengan minatnya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menyambut positif antusiasme dan dukungan penuh dari warga setempat. Masyarakat kawasan Pasar Lalang, khususnya Kaum Suku Chaniago, telah menyatakan kesediaannya untuk menghibahkan lahan seluas kurang lebih 1,1 hektar (11.000 meter persegi) demi pembangunan sekolah kejuruan ini.

"Masyarakat sangat menginginkan sekolah ini dibangun di daerah Kuranji, tepatnya dekat Pasar Lalang. Dari hasil diskusi, mereka bersedia menghibahkan lahan kurang lebih 1,1 hektar," jelas Malvi.

Malvi menambahkan, pengerjaan proyek ini direncanakan mengusung skema kolaborasi lintas pemerintah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan bertanggung jawab atas pembangunan fisik gedung sekolah, sedangkan Pemko Padang berfokus pada penyediaan dan pembangunan infrastruktur jalan akses menuju lokasi.

Melalui peninjauan dan sinergi ini, Pemko Padang berharap koordinasi dengan Pemprov Sumbar dapat segera ditindaklanjuti. Kehadiran SMKN 11 Padang diharapkan tidak hanya menjadi solusi pemerataan fasilitas pendidikan, tetapi juga mampu mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Padang secara berkelanjutan.(A)

PADANG — Pemerintah Kota Padang resmi meluncurkan dan menyosialisasikan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tingkat Kota Padang Tahun 2026 di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (15/10/2026). Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kepedulian generasi muda terhadap isu-isu kependudukan melalui jalur pendidikan formal.

Acara launching tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang Boby Firman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Kepala Kemenag Kota Padang Yasril, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh Kepala Sekolah jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, hingga MA se-Kota Padang.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menegaskan bahwa tata kelola kependudukan tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk semata. Lebih dari itu, kependudukan mencakup peningkatan kualitas SDM, pemerataan persebaran, struktur umur, hingga sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan keluarga.

"Peluncuran Sekolah Siaga Kependudukan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman generasi muda sekaligus merajut sinergi yang solid antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat," ujar Raju Minropa.

"Mari kita wujudkan komitmen ini melalui aksi nyata di sekolah masing-masing, baik dengan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang relevan maupun mengembangkan media edukasi yang kreatif," tambahnya mengimbau.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menjelaskan bahwa program SSK mengacu pada kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga nasional serta menjadi wujud sinergi nyata antara Pemerintah Daerah, BKKBN, dan satuan pendidikan.

"Kegiatan launching dan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Padang tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap isu kependudukan melalui jalur pendidikan. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan dan memperkuat pelaksanaan SSK sebagai salah satu upaya meningkatkan literasi kependudukan di lingkungan sekolah," ungkap Boby Firman.

Penerapan Materi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sekolah Siaga Kependudukan dipastikan bukan sekadar program tambahan, melainkan instrumen untuk melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap tantangan demografi masa depan.

Materi kependudukan nantinya akan diintegrasikan secara kreatif ke dalam mata pelajaran serta kegiatan sekolah sesuai tingkatannya:

Tingkat SD/MI: Pengenalan difokuskan pada nilai dasar seperti mengenal struktur keluarga, menghargai keberagaman, serta menjaga kebersihan lingkungan.

Tingkat SMP/MTs & SMA/SMK/MA: Pembahasan dikembangkan lebih luas mencakup isu pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan (PUP), perencanaan masa depan, hingga pencegahan perilaku berisiko.

Keberhasilan dan keberlanjutan program SSK di Kota Padang ini dinilai sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan, terkhusus para kepala sekolah, tenaga pendidik, dan pengawas sekolah di seluruh Kota Padang.(A)

PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk aktif meningkatkan kompetensi. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan aparatur yang profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Padang, Diane Mary, menegaskan bahwa pengembangan kapasitas merupakan kewajiban setiap ASN demi menunjang kualitas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

"Sesuai ketentuan pengembangan kompetensi ASN, PNS wajib memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun, sedangkan PPPK sebanyak 24 JP dalam satu periode kontrak," ujar Diane saat ditemui di Kantor BKPSDM Kota Padang, Kamis (15/10/2026).

"Untuk itu, kami mengimbau seluruh ASN agar proaktif mencari informasi dan memanfaatkan berbagai bentuk pembelajaran mandiri guna meningkatkan kompetensinya," tambahnya.

Diane menjelaskan, pemenuhan kompetensi mencakup tiga aspek utama, yakni:

Kompetensi Teknis (baik struktural maupun fungsional),

Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial Kultural.

Ketiga aspek ini menjadi indikator penting dalam sistem manajemen talenta ASN. Pemenuhannya akan menentukan pemetaan posisi pegawai dalam talent box pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) Kota Padang.

Inovasi Platform Pembelajaran Mandiri

Guna memfasilitasi kebutuhan belajar ASN agar lebih terarah dan fleksibel, BKPSDM Kota Padang saat ini tengah mengupayakan pembuatan situs web Belajar Mandiri Kota Padang.

"Saat ini, kami sedang dalam proses pengajuan pembuatan situs web Belajar Mandiri Kota Padang. Sementara itu, ASN dapat memanfaatkan berbagai tautan pembelajaran mandiri yang telah kami bagikan melalui Instagram resmi BKPSDM," jelas Diane.

Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemko Padang dapat mengambil peran aktif dalam mengembangkan kapasitas diri tanpa hanya bergantung pada pelatihan formal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Bagi ASN yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi, akses dapat dilakukan melalui situs web resmi, akun Instagram BKPSDM Kota Padang, atau dengan mendatangi langsung kantor BKPSDM Kota Padang.

Melalui berbagai terobosan ini, BKPSDM Kota Padang optimistis pengembangan kompetensi dapat mentransformasi budaya kerja ASN menjadi budaya belajar berkelanjutan (continuous learning).(A)

JAKARTA — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026. Langkah “jemput bola” ini dilakukan untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran pemerintah pusat melalui APBN 2027 demi percepatan pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan daerah.

Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang mendorong seluruh Perangkat Daerah agar proaktif menggaet peluang pendanaan pusat di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KKP RI pada Kamis (15/10/2026), Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, hadir memimpin tim yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Elvida, serta Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo Titin Sumarni.

Rombongan Pemko Padang diterima langsung oleh jajaran pejabat tinggi KKP RI, di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry; Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana; Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ady Chandra; Direktur Ikan Air Tawar Gemi Triastutik; Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya Enggar Sadtopo; serta Direktur Rumput Laut Nono Hartanto.

Fokus Program Prioritas: Dari Revitalisasi SPP hingga Kampung Nelayan Tematik

Dalam kesempatan tersebut, Pemko Padang memaparkan sejumlah usulan program prioritas, di antaranya:

Revitalisasi UPT SPP Pasia Nan Tigo: Diproposalkan untuk meningkatkan mutu pengolahan hasil perikanan, daya saing produk, hingga daya jangkau pasar berorientasi ekspor. Usulan ini menyambut respons amat positif dari KKP RI yang berencana memprioritaskan alokasi anggarannya pada APBN 2027.

Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau: Konsep integrasi antara aktivitas perikanan, wisata bahari, kuliner olahan ikan, dan kawasan Kota Tua. Langkah ini sekaligus memperkuat akselerasi Kota Padang menuju jejaring UNESCO Creative Cities Network (UCCN) kategori Gastronomi. Pihak KKP RI bahkan menyatakan kesiapannya untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung ke kawasan Batang Arau.

Budi Daya Rumput Laut & Ikan Kerapu: Mengakomodasi potensi investasi daerah serta dorongan ekspor komoditas unggulan.

Dukungan Budi Daya Terintegrasi Program Makan Bergizi Gratis

Tidak hanya itu, Pemko Padang turut mengusulkan program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan Minapadi yang dirancang terintegrasi dengan program pemenuhan gizi nasional.

"Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini," ujar Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie.

Richie menambahkan, untuk program Mini RAS dan Minapadi, Pemko Padang mendorong skema rantai pasok (supply chain) yang terhubung langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang agar hasil panen pembudi daya terserap dengan kepastian pasar yang jelas, sekaligus membantu pemenuhan gizi masyarakat," jelasnya.

Melalui sinergi agresif ini, Pemko Padang optimistis dukungan APBN 2027 dapat terealisasi untuk memacu produktivitas, daya saing sektor kelautan, serta menggerakkan roda perekonomian para nelayan, pembudi daya, hingga pelaku UMKM pengolahan hasil perikanan di Kota Padang.(A)

PADANG — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang resmi menetapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sistem dalam jaringan (daring) bagi seluruh satuan pendidikan di wilayah Kota Padang. Kebijakan ini diambil sebagai langkah responsif dalam menyikapi penurunan kualitas udara akibat kabut asap yang kian memprihatinkan.

Penerapan PJJ tersebut berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD/TK, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta di bawah naungan Disdikbud Kota Padang. Ketentuan ini tertuang secara resmi dalam Surat Edaran (SE) Kepala Disdikbud Kota Padang Nomor 400.3/35/Dikbud-Pdg/X/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh akibat Kondisi Kabut Asap.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menegaskan bahwa kebijakan ini diprioritaskan demi melindungi kesehatan warga sekolah.

"Langkah ini kami ambil menindaklanjuti kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Keselamatan serta kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik adalah prioritas utama kami," ujar Yopi pada Rabu (14/10/2026).

Skema Pelaksanaan Belajar dan Imbauan Orang Tua

Sebagai transisi awal pada Rabu (14/10/2026), aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah dipersingkat, di mana seluruh murid dipulangkan paling lambat pukul 12.00 WIB. Pelaksanaan PJJ secara penuh efektif berlangsung mulai Rabu, 14 Oktober 2026 hingga Sabtu, 17 Oktober 2026.

Meskipun para siswa belajar dari rumah (BDR), kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan (tendik) diwajibkan tetap hadir ke sekolah untuk memandu proses Pembelajaran Jarak Jauh dari satuan pendidikan masing-masing.

Pihak Disdikbud menginstruksikan sekolah agar memanfaatkan platform digital atau media komunikasi yang fleksibel dan tidak memberatkan peserta didik. Keaktifan siswa selama PJJ akan tetap dihitung dan dicatat sebagai kehadiran resmi.

Di samping itu, Disdikbud mengimbau para orang tua/wali murid untuk berperan aktif mendampingi dan mengawasi anak-anak selama jam belajar berlangsung.

"Kami meminta orang tua murid untuk mengawasi anak-anak agar tetap belajar dari rumah, membatasi aktivitas luar ruangan, dan selalu menggunakan masker medis atau pelindung pernapasan jika terpaksa harus keluar rumah," imbau Yopi menegaskan.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Padang berharap proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal tanpa mengesampingkan perlindungan kesehatan anak dari bahaya polusi udara dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).(A)

PADANG — Dinas Perdagangan Kota Padang kembali menggelar kegiatan Pasar Murah sebagai langkah nyata menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan menekan inflasi daerah. Kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor Camat Nanggalo pada Rabu (14/10/2026) ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi positif dari warga setempat.

Program ini menjadi angin segar bagi perekonomian rumah tangga di tengah melonjaknya harga sejumlah komoditas di pasar tradisional. Warga menilai selisih harga bahan pangan yang ditawarkan pada pasar murah tersebut cukup signifikan dan sangat membantu memenuhi kebutuhan harian.

Resti, salah seorang warga Siteba yang hadir di lokasi, mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran pasar murah ini. Menurutnya, potongan harga pada komoditas penting seperti cabai merah sangat terasa dampaknya bagi kaum ibu.

"Sangat apresiasi dan bagus sekali. Apalagi ibu-ibu kan butuh yang seperti ini. Walaupun mungkin harganya tidak terlalu murah, tapi lumayan dibanding di pasar. Cabai di pasar sekarang bisa mencapai Rp80.000 per kilogram, sedangkan di sini ada yang Rp75.000, bahkan ada yang Rp55.000. Sangat apresiasi sekali, semoga ini terus berlanjut," ujar Resti.

Senada dengan Resti, Novi yang juga merupakan warga Siteba, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah daerah ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan lebih rutin agar jangkauan manfaatnya semakin luas.

"Tanggapan saya terhadap adanya kegiatan pasar murah ini sangat mendukung sekali. Harapannya ke depan agar lebih sering dilakukan seperti ini agar masyarakat terbantu. Terima kasih untuk Dinas Perdagangan yang telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses pasar murah ini," ungkap Novi.

Pelaksanaan Pasar Murah ini menegaskan komitmen Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mengintervensi pasar secara positif, mempermudah masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.(A)