YOGYAKARTA– Tim Riset Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Kota Padang sukses menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia (KREASI) 2026 yang berlangsung di Yogyakarta pada 17–19 Oktober 2026, kontingen dari Kota Padang ini berhasil memboyong medali perak.

Prestasi membanggakan tersebut dipersembahkan oleh dua siswi kelas IX.1, Rindu Asmara dan Filzah Fakhira Nalfi. Keduanya mengusung karya ilmiah berjudul “Sex Before Marriage: Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Norma Seksualitas di Kalangan Remaja dalam Perspektif Q.S. An-Nur Ayat 30–31”.

Penelitian yang mereka angkat sangat relevan dengan dinamika era digital saat ini. Dalam kajiannya, Rindu dan Filzah mengulas secara mendalam mengenai pengaruh media sosial terhadap pergeseran norma seksualitas di kalangan remaja. Melalui pendekatan perspektif Islam yang mengacu pada Q.S. An-Nur ayat 30–31, riset ini menyoroti krusialnya menjaga kehormatan diri serta menerapkan nilai-nilai agama dalam pergaulan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Kepala MTsN 3 Kota Padang, Nurhidayati, S.T., menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian yang diraih oleh kedua anak didiknya.

"Kami mengucapkan selamat kepada Rindu Asmara dan Filzah Fakhira Nalfi atas prestasi luar biasa yang diraih. Semoga keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi keduanya untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, dan menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Nurhidayati, Senin (19/10/2026).

Nurhidayati menambahkan, pencapaian ini menjadi bukti nyata kemampuan peserta didik madrasah dalam menghasilkan karya ilmiah bermutu yang mampu menjawab persoalan sosial masa kini. Keberhasilan ini juga memperkuat komitmen MTsN 3 Kota Padang dalam mengembangkan program Madrasah Riset serta memicu budaya berpikir kritis, kreatif, dan inovatif di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, ia berharap torehan prestasi ini dapat menular kepada para siswa lainnya untuk tidak ragu mengeksplorasi potensi diri dalam berbagai ajang kompetisi.

"Kami berharap prestasi ini dapat menginspirasi siswa lainnya untuk berani mencoba, mengembangkan potensi, dan mengikuti berbagai ajang kompetisi. Madrasah akan terus mendukung penuh pengembangan budaya riset agar semakin banyak siswa yang berprestasi dan membawa nama baik MTsN 3 Kota Padang, sejalan dengan semangat Padang Juara," tutupnya.

Capaian tim riset ini tidak hanya mengharumkan nama madrasah, tetapi juga selaras dengan semangat Padang Juara dalam mencetak generasi muda yang berprestasi, berkarakter mulia, serta siap bersaing di kancah nasional.(A)

PADANG — Pemerintah Kota Padang bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia resmi mengaktifkan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di kawasan Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, Jumat (16/10/2026). Langkah strategis ini mengukuhkan komitmen bersama dalam memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi kelompok rentan pascabencana.

Rangkaian acara diawali dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi calon petugas Pos SAPA di Kantor Camat Koto Tangah, dilanjutkan dengan prosesi peresmian aktivasi pos di Huntara Lubuk Buaya. Program ini menjadi bagian penting dari percepatan fase rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat, khususnya dalam menjamin keberlanjutan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak terdampak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa kehadiran Pos SAPA berperan vital dalam mendekatkan akses layanan perlindungan kepada masyarakat, terutama setelah berakhimya masa tanggap darurat.

Sebanyak delapan calon petugas relawan yang berasal dari unsur Pimpinan Daerah Aisyiyah dibekali pemahaman komprehensif mengenai pencegahan kekerasan, tata cara penerimaan pengaduan, hingga mekanisme rujukan dan pendampingan korban.

"Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader kelurahan—untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai 'mata dan telinga' kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak," ujar Boby Firman.

"Khusus kepada para petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA, kami titipkan amanah mulia ini. Berikanlah pelayanan terbaik bagi warga huntara dengan empati tinggi dan sikap yang responsif," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, menyampaikan bahwa aktivasi Pos SAPA merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk mendampingi warga terdampak yang saat ini masih menghuni hunian sementara.

"Harapan kami, dengan hadirnya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, warga—khususnya perempuan dan anak di Huntara Kota Padang—mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di sini," tutur Dianawati.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan bimtek sebagai fondasi sebelum petugas diterjunkan langsung. "Melalui bimtek ini, para calon petugas dibekali pemahaman mendalam sehingga saat pelaksanaan layanan nanti, mereka dapat memberikan pendampingan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik korban bencana," jelasnya.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan seperti Aisyiyah, Pos SAPA diharapkan menjadi sarana yang mudah dijangkau dan efektif dalam mendukung pemulihan trauma, sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kota Padang.(A)

PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 11 Padang di Jalan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kamis (15/10/2026). Peninjauan lapangan ini dilakukan guna memastikan kesiapan lahan serta memetakan kebutuhan infrastruktur pendukung sebelum proses pembangunan dimulai.

Peninjauan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, serta perwakilan masyarakat dari Kaum Suku Chaniago.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama di lapangan saat ini adalah belum tersedianya akses jalan utama menuju lokasi sekolah. Oleh karena itu, Pemko Padang akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mematangkan skema pembagian peran.

"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait rencana pembangunan tersebut. Jika memang diserahkan, tentu Pemerintah Kota Padang menyiapkan infrastrukturnya melalui Dinas PUPR, sedangkan penyediaan tanah dibantu oleh Dinas Pertanahan," ujar Yopi.

Ia menegaskan, hadirnya SMKN 11 Padang sangat krusial untuk memperluas pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi lulusan SMP di kawasan Kuranji dan sekitarnya agar dapat membekali diri dengan keterampilan siap kerja.

"Kami mendorong agar anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah setelah SMP. Dengan akses pendidikan yang memadai, mereka tentu bisa menikmati pendidikan sesuai dengan minatnya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menyambut positif antusiasme dan dukungan penuh dari warga setempat. Masyarakat kawasan Pasar Lalang, khususnya Kaum Suku Chaniago, telah menyatakan kesediaannya untuk menghibahkan lahan seluas kurang lebih 1,1 hektar (11.000 meter persegi) demi pembangunan sekolah kejuruan ini.

"Masyarakat sangat menginginkan sekolah ini dibangun di daerah Kuranji, tepatnya dekat Pasar Lalang. Dari hasil diskusi, mereka bersedia menghibahkan lahan kurang lebih 1,1 hektar," jelas Malvi.

Malvi menambahkan, pengerjaan proyek ini direncanakan mengusung skema kolaborasi lintas pemerintah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan bertanggung jawab atas pembangunan fisik gedung sekolah, sedangkan Pemko Padang berfokus pada penyediaan dan pembangunan infrastruktur jalan akses menuju lokasi.

Melalui peninjauan dan sinergi ini, Pemko Padang berharap koordinasi dengan Pemprov Sumbar dapat segera ditindaklanjuti. Kehadiran SMKN 11 Padang diharapkan tidak hanya menjadi solusi pemerataan fasilitas pendidikan, tetapi juga mampu mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Padang secara berkelanjutan.(A)

PADANG — Pemerintah Kota Padang resmi meluncurkan dan menyosialisasikan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tingkat Kota Padang Tahun 2026 di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (15/10/2026). Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kepedulian generasi muda terhadap isu-isu kependudukan melalui jalur pendidikan formal.

Acara launching tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang Boby Firman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Kepala Kemenag Kota Padang Yasril, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh Kepala Sekolah jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, hingga MA se-Kota Padang.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menegaskan bahwa tata kelola kependudukan tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk semata. Lebih dari itu, kependudukan mencakup peningkatan kualitas SDM, pemerataan persebaran, struktur umur, hingga sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan keluarga.

"Peluncuran Sekolah Siaga Kependudukan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman generasi muda sekaligus merajut sinergi yang solid antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat," ujar Raju Minropa.

"Mari kita wujudkan komitmen ini melalui aksi nyata di sekolah masing-masing, baik dengan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang relevan maupun mengembangkan media edukasi yang kreatif," tambahnya mengimbau.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menjelaskan bahwa program SSK mengacu pada kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga nasional serta menjadi wujud sinergi nyata antara Pemerintah Daerah, BKKBN, dan satuan pendidikan.

"Kegiatan launching dan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Padang tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap isu kependudukan melalui jalur pendidikan. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan dan memperkuat pelaksanaan SSK sebagai salah satu upaya meningkatkan literasi kependudukan di lingkungan sekolah," ungkap Boby Firman.

Penerapan Materi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sekolah Siaga Kependudukan dipastikan bukan sekadar program tambahan, melainkan instrumen untuk melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap tantangan demografi masa depan.

Materi kependudukan nantinya akan diintegrasikan secara kreatif ke dalam mata pelajaran serta kegiatan sekolah sesuai tingkatannya:

Tingkat SD/MI: Pengenalan difokuskan pada nilai dasar seperti mengenal struktur keluarga, menghargai keberagaman, serta menjaga kebersihan lingkungan.

Tingkat SMP/MTs & SMA/SMK/MA: Pembahasan dikembangkan lebih luas mencakup isu pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan (PUP), perencanaan masa depan, hingga pencegahan perilaku berisiko.

Keberhasilan dan keberlanjutan program SSK di Kota Padang ini dinilai sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan, terkhusus para kepala sekolah, tenaga pendidik, dan pengawas sekolah di seluruh Kota Padang.(A)

PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk aktif meningkatkan kompetensi. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan aparatur yang profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Padang, Diane Mary, menegaskan bahwa pengembangan kapasitas merupakan kewajiban setiap ASN demi menunjang kualitas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

"Sesuai ketentuan pengembangan kompetensi ASN, PNS wajib memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun, sedangkan PPPK sebanyak 24 JP dalam satu periode kontrak," ujar Diane saat ditemui di Kantor BKPSDM Kota Padang, Kamis (15/10/2026).

"Untuk itu, kami mengimbau seluruh ASN agar proaktif mencari informasi dan memanfaatkan berbagai bentuk pembelajaran mandiri guna meningkatkan kompetensinya," tambahnya.

Diane menjelaskan, pemenuhan kompetensi mencakup tiga aspek utama, yakni:

Kompetensi Teknis (baik struktural maupun fungsional),

Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial Kultural.

Ketiga aspek ini menjadi indikator penting dalam sistem manajemen talenta ASN. Pemenuhannya akan menentukan pemetaan posisi pegawai dalam talent box pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) Kota Padang.

Inovasi Platform Pembelajaran Mandiri

Guna memfasilitasi kebutuhan belajar ASN agar lebih terarah dan fleksibel, BKPSDM Kota Padang saat ini tengah mengupayakan pembuatan situs web Belajar Mandiri Kota Padang.

"Saat ini, kami sedang dalam proses pengajuan pembuatan situs web Belajar Mandiri Kota Padang. Sementara itu, ASN dapat memanfaatkan berbagai tautan pembelajaran mandiri yang telah kami bagikan melalui Instagram resmi BKPSDM," jelas Diane.

Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemko Padang dapat mengambil peran aktif dalam mengembangkan kapasitas diri tanpa hanya bergantung pada pelatihan formal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Bagi ASN yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi, akses dapat dilakukan melalui situs web resmi, akun Instagram BKPSDM Kota Padang, atau dengan mendatangi langsung kantor BKPSDM Kota Padang.

Melalui berbagai terobosan ini, BKPSDM Kota Padang optimistis pengembangan kompetensi dapat mentransformasi budaya kerja ASN menjadi budaya belajar berkelanjutan (continuous learning).(A)

JAKARTA — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026. Langkah “jemput bola” ini dilakukan untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran pemerintah pusat melalui APBN 2027 demi percepatan pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan daerah.

Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang mendorong seluruh Perangkat Daerah agar proaktif menggaet peluang pendanaan pusat di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KKP RI pada Kamis (15/10/2026), Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, hadir memimpin tim yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Elvida, serta Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo Titin Sumarni.

Rombongan Pemko Padang diterima langsung oleh jajaran pejabat tinggi KKP RI, di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry; Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana; Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ady Chandra; Direktur Ikan Air Tawar Gemi Triastutik; Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya Enggar Sadtopo; serta Direktur Rumput Laut Nono Hartanto.

Fokus Program Prioritas: Dari Revitalisasi SPP hingga Kampung Nelayan Tematik

Dalam kesempatan tersebut, Pemko Padang memaparkan sejumlah usulan program prioritas, di antaranya:

Revitalisasi UPT SPP Pasia Nan Tigo: Diproposalkan untuk meningkatkan mutu pengolahan hasil perikanan, daya saing produk, hingga daya jangkau pasar berorientasi ekspor. Usulan ini menyambut respons amat positif dari KKP RI yang berencana memprioritaskan alokasi anggarannya pada APBN 2027.

Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau: Konsep integrasi antara aktivitas perikanan, wisata bahari, kuliner olahan ikan, dan kawasan Kota Tua. Langkah ini sekaligus memperkuat akselerasi Kota Padang menuju jejaring UNESCO Creative Cities Network (UCCN) kategori Gastronomi. Pihak KKP RI bahkan menyatakan kesiapannya untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung ke kawasan Batang Arau.

Budi Daya Rumput Laut & Ikan Kerapu: Mengakomodasi potensi investasi daerah serta dorongan ekspor komoditas unggulan.

Dukungan Budi Daya Terintegrasi Program Makan Bergizi Gratis

Tidak hanya itu, Pemko Padang turut mengusulkan program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan Minapadi yang dirancang terintegrasi dengan program pemenuhan gizi nasional.

"Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini," ujar Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie.

Richie menambahkan, untuk program Mini RAS dan Minapadi, Pemko Padang mendorong skema rantai pasok (supply chain) yang terhubung langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang agar hasil panen pembudi daya terserap dengan kepastian pasar yang jelas, sekaligus membantu pemenuhan gizi masyarakat," jelasnya.

Melalui sinergi agresif ini, Pemko Padang optimistis dukungan APBN 2027 dapat terealisasi untuk memacu produktivitas, daya saing sektor kelautan, serta menggerakkan roda perekonomian para nelayan, pembudi daya, hingga pelaku UMKM pengolahan hasil perikanan di Kota Padang.(A)